Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Kerjasama dilakukan dalam bentuk bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Bogor, Senin, 8 Juli 2024).

Kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor, Meilinda, S.H., M.H berharap dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar Lembaga Negara untuk mendukung Kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor.

Kolaborasi dan kerjasama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan agar para Peserta maupun Pemberi Kerja/Badan Usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (Universal Coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud”, ungkap Dolik.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei Jajak Pendapat (Jakpat) mengungkap penggunaan aplikasi teknologi keuangan atau financial technology (fintech) seperti e-wallet hingga paylater semakin meningkat.

Tidak hanya untuk pembayaran, fintech digunakan untuk berbagai aktivitas keuangan lainnya seperti menabung, investasi, dan membeli asuransi.

Berdasarkan survei Jakpat yang melibatkan 2159 responden pada semester pertama 2024, sebanyak 93% responden melakukan pembayaran digital.

Detailnya, sekitar 97% responden menggunakan e-wallet atau dompet digital sebagai metode pembayaran digital, disusul platform banking sebanyak 49%, serta Buy Now Paylater (BNPL) atau paylater mencapai 33%.

Dibandingkan dengan semester II/2023, penggunaan pembayaran digital pada tiga kategori tersebut meningkat yakni e-wallet sebesar 75%, platform banking 45%, dan paylater 25%.

"Kami melihat lonjakan signifikan dalam aktivitas masyarakat yang beralih ke pembayaran digital. Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya penggunaan fintech, di mana masyarakat kini lebih mengutamakan kemudahan dan kenyamanan [user-friendly]. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap teknologi keuangan digital," kata Lead Researcher Jakpat Farida Hasna dalam keterangan resmi dikutip pada Selasa (17/4/2024).

Adapun aktivitas keuangan lain yang juga dilakukan, baik secara digital maupun konvensional, adalah menabung mencapai 34%, membayar kredit 29%, melakukan investasi 20%, dan membeli asuransi 20%.

Jakpat mengungkap ada ada berbagai pertimbangan responden dalam memilih platform fintech. Beberapa di antaranya adalah metode pembayaran yang mudah (62%), aplikasi yang ramah pengguna/user-friendly (55%), dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 45%.

Jakpat menambahkan 8% responden juga menggunakan pinjaman online (pinjol) yang memberikan uang tunai.

Terkait platform pinjol, Hasna mengatakan empat dari lima orang menyatakan mereka menggunakan pinjol karena dana cepat cair. Selain itu, proses cepat (78%) dan persyaratan mudah (74%) saat mendaftar pinjol.

“Tiga dari empat responden memakai dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak, ada juga yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari (45%), membayar tagihan (40%), hingga kebutuhan hiburan (17%),” kata Hasna.

Melihat hal ini, Hasna menilai bahwa pinjol telah menjadi salah satu solusi multifungsi dalam pengaturan keuangan pribadi masyarakat saat ini.

"Mayoritas masyarakat memanfaatkan pinjol untuk kebutuhan mendesak, namun tidak sedikit, terutama Generasi Z, yang menggunakannya untuk kebutuhan tersier seperti membel tiket konser. Proses yang cepat dan persyaratan yang mudah saat mendaftar juga menjadi faktor penarik utama," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2024.

“Untuk BI rate masih ditahan pada Juli ini prediksi kami,” kata Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Banjaran mengatakan, dari sisi eksternal, terdapat sentimen positif dari pernyataan terbaru Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell terkait arah kebijakan suku bunga ke depan.

“Ada sentimen positif sebetulnya dari remark Jerome Powell di Economic Club semalam bahwa tidak akan menunggu [inflasi turun] sampai 2%, asalkan proyeksi internal mereka sudah firm dengan situasi,” katanya.

Pernyataan tersebut, kata Banjaran, menyebabkan meningkatnya ekspektasi antara 75% hingga 100% terkait penurunan Fed Funds Rate (FFR) pada September, menambah peningkatan kemungkinan rate cut lebih dari 1 kali.

Dengan demikian, Banjaran menilai bahwa BI akan memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan pada tahun ini jika kondisi memungkinkan.

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI-Rate berpotensi turun jika ruang pemangkasan terbuka pada kuartal IV/2024.

“Kalau kemudian nilai tukar rupiah bisa stabil, mungkin pada kuartal IV/2024, kami coba ruang untuk penurunan suku bunga bisa dilakukan,” kata dia.

Perry menyampaikan, BI saat ini terus mengupayakan mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga laju inflasi tetap terkendali di dalam negeri, juga nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan yang tetap stabil.

Untuk itu, BI hingga RDG Juni 2024 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI-Rate pada level 6,5% setelah dinaikkan pada RDG April 2024.

“Fokus kami adalah nilai tukar rupiah sekarang, bagaimana menjaga stabilitas dan tetap stabil dan terus menguat, sehingga sementara ini suku bunga BI Rate kami akan pertahankan dulu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham aliasbuyback saham setelah mendapat restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSB) pada 21 Agustus 2024.

Manajemen Bank Raya menjelaskan bahwa perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya Rp20 miliar yang akan dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, secara bertahap dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah persetujuan RUPSLB.

“Buyback akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Senin (15/7/2024).

Nantinya perkiraan biaya Buyback yang mencakup biaya komisi perantara dan biaya lainnya diperkirakan kurang lebih 7% dari perkiraan nilai buyback, apabila dilaksanakan secara keseluruhan.

Pelaksanaan buyback dan jumlah keseluruhan Treasury Stock yang dimiliki Perseroan tidak akan melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, jumlah saham Free Float Perseroan tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kemudian, harga pelaksanaan buyback saham paling tinggi adalah sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

Berdasarkan RTI Business, harga saham AGRO naik 1,67% ke level Rp244 pada sesi I perdagangan hari ini, Selasa (16/7/2024). Dalam sepekan, harga saham AGRO terkoreksi 1,61% dan sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) harga saham AGRO harus anjlok 21,29%

Manajemen menjelaskan pelaksanaan buyback saham ini dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan engagement dan ownership pekerja atas Perseroan.

“Dalam hal ini, program tersebut diimplementasikan dalam bentuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Pekerja yang merupakan bagian dari keseluruhan skema remunerasi untuk Manajemen dan/atau Pekerja yang bersifat variabel,” ujarnya.

Adapun, Perseroan akan mengalihkan saham hasil Buyback kepada Manajemen dan/atau Pekerja selain Komisaris Independen sebagai Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Pekerja yang merupakan Remunerasi Bersifat Variabel tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (POJK 45/2015).

Manajemen menyampaikan bahwa buyback tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

“Dalam hal ini, modal kerja, cash flow dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Perseroan cukup untuk pembiayaan Buyback bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan suku bunga secara global memberikan dampak yang bervariasi bagi perbankan Indonesia, termasuk membuat daya tarik kredit perbankan dalam negeri alias domestik makin tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan meningkatnya suku bunga global ditambah dengan fluktuasi nilai tukar, menyebabkan mahalnya biaya dana dari luar negeri bagi korporasi.

“Dari sisi fungsi intermediasi, hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan kredit perbankan Indonesia utamanya dari sisi kredit produktif karena dari daya tarik kredit perbankan domestik akan semakin menarik bagi korporasi domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

Kenaikan suku bunga global utamanya FFR membuat investasi di US Treasury Bond menjadi lebih menarik karena imbal hasil (yield) yang ditawarkan semakin tinggi, dan hal itu juga didukung suku bunga deposito USD di AS yang dapat mencapai 5,25%-5,75%.

Hal ini telah mendorong permintaan atas dolar AS sehingga menyebabkan mata uang lain terdepresiasi termasuk rupiah. Dollar index cenderung menguat sementara pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar cukup fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam enam bulan terakhir.

Adapun, untuk memperkuat stabilitas nilai Rupiah salah satunya dari dampak kenaikan suku bunga global, suku bunga acuan di Indonesia memang telah meningkat secara bertahap dari 3,50% menjadi 6,25% atau terhitung sebanyak delapan kali dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa meningkatnya suku bunga acuan juga berdampak bagi peningkatan biaya dana perbankan atau biaya bunga DPK.

“Di sisi lain, perbankan Indonesia lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga kredit, meskipun suku bunga dana cenderung meningkat, sehingga dapat menyebabkan tekanan pada profitabilitas perbankan,” ujarnya.

Namun, kata Dian, mengingat profitabilitas perbankan yang memang sangat baik, dan masih didukung oleh pertumbuhan kredit, alhasil tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) industri perbankan masih tergolong tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan.

Lebih lanjut, OJK pun melaporkan bahwa saat ini pertumbuhan DPK masih lebih rendah dibanding kredit, walau DPK tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercatat, pada Mei 2024, kredit tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 trilun. Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy.

OJK juga melaporkan pertumbuhan DPK yang melambat utamanya pada deposito, yang juga dipengaruhi oleh banyaknya alternatif instrumen penempatan dana selain deposito perbankan. Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid.

“Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan terlihat dari menurunnya rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan OJK, Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) kini sebesar 25,78% per Mei 2024, atau turun dari 27,52% per Mei 2023, meski demikian angka ini jauh di atas threshold yaitu 10%.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

“Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

“Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama yakni Penegakan Hukum dan Kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk didalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Serta yang terakhir Edukasi dan Sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Mintje.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Bukopin Tbk. (BBKP) atau yang kini dikenal dengan nama KB Bank membidik kinerja positif pada 2025, di antaranya dari sisi laba bersih (net income) dan juga laba operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP).

Presiden Direktur KB Bank Woo Yeul Lee (Tom Lee) mengatakan perseroan telah melakukan proses restrukturisasi bisnis dalam 4 tahun terakhir dan akan masuk ke tahun kelima pada 2025. Restrukturisasi yang telah dilakukan perseroan terdiri dari tiga bagian, yaitu aset, organisasi, dan infrastruktur.

Dari sisi perbaikan aset, kredit berisiko atau loan at risk (LaR) KB Bank terus menurun. Sebagai informasi, rasio LaR KB bank sempat menyentuh angka 65% pada 2021 atau setahun usai KB Financial Group melalui KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali BBKP.

Kemudian, rasio LaR terus menyusut yaitu menjadi 50% pada akhir 2022 dan di kisaran 40% pada akhir 2023. Hingga kuartal I/2024, rasio LaR turun hingga di bawah 35%. BBKP pun menargetkan LaR perseroan bisa ditekan hingga kurang dari 20% dan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) di bawah 5%.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, rasio NPL gross KB Bank tercatat 9,92% per Maret 2024, sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,98%. Namun, NPL net susut tipis menjadi 4,93% dari 4,95%.

Lalu, dari sisi organisasi, manajemen melakukan perbaikan dari efisiensi kantor cabang dan juga peningkatan kompetensi karyawan. Sementara di sisi infrastruktur dilakukan perbaikan antara lain dari sisi risk management dan juga otomasi sistem core banking perseroan.

"Tahun depan akan menjadi turnaround kami. Jadi, kami sudah benar-benar sehat dan bisa maju dengan bank yang baru," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tom, sapaan akrabnya, menyebutkan pada tahun depan ditargetkan PPOP dan laba bersih KB Bank dapat positif. Namun, dia menyatakan hingga akhir tahun ini net income perseroan masih akan minus.

Meskipun demikian, dia menilai hal ini bukanlah sesuatu yang buruk karena proses perbaikan terus berlanjut. "Hal-hal tersebut memang kami harus hadapi sampai akhir tahun ini supaya tahun depan kami bisa maju dan kinerja kami akan jauh lebih membaik," tambahnya.

Sementara itu, dari sisi PPOP, KB Bank membukukan Rp27 miliar sepanjang lima periode bulan pada 2024. Belum lama ini, KB Bank juga mendapatkan peringkat internasional di level BBB dengan outlook stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat ini etara dengan Sovereign Credit Rating Indonesia yang diumumkan pada Maret 2024.

"Itu mungkin yang menjadi bukti bahwa saat ini kami sudah jauh lebih baik dan ke depannya banyak hal potensial yang bisa terjadi di KB Bank," jelasnya.

Adapun, hingga Mei 2024 KB Bank mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 11,04% secara tahunan dari Rp1,78 triliun pada Mei 2023 menjadi Rp1,98 triliun. Pendapatan bunga bersih BBKP pada periode yang sama tercatat Rp366 miliar, tumbuh 140,93% dari Rp152 miliar.

Hingga Mei 2024, KB Bank juga mencatat pertumbuhan kredit baru sebesar 79,34% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara dana giro dan tabungan (current account saving account/CASA) tumbuh 33,88% secara tahunan. Rasio CASA KB Bank meningkat dari 20,04% pada periode lima bulan tahun 2023 menjadi 28,33% pada periode yang sama tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan dalam program jaminan sosial nasional mengemuka. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pelaku industri dana pensiun dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merekomendasikan kenaikan iuran program JHT dan JP, serta penerapan asuransi tambahan dalam waktu dekat.

Persentase kontribusi JHT dan JP tersebut ditargetkan naik secara bertahap, hal ini sebagai bagian dari upaya membentuk dana pensiun yang berkelanjutan. Adapun, usulan peningkatan iuran program JP dikabarkan mencapai antara 1–1,5%.

Terkait kabar tersebut, Deputi Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan pihaknya menyambut baik terkait dengan penyesuaian iuran tersebut. Terlebih sejak awal diluncurkan belum ada pernah kenaikan persentase iuran program JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut regulasi yang berlaku, lanjut Oni, besaran iuran Program JHT dan JP akan dievaluasi paling singkat 3 tahun.“Kami sebagai badan penyelenggara menyambut baik wacana pemerintah yang ingin menyesuaikan iuran JHT dan JP demi keberlanjutan program tersebut,” kata Oni kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seluruh program dengan prinsip-prinsip SJSN, yaitu salah satunya nirlaba. Sehingga apabila terjadi peningkatan iuran, tentu manfaat yang diterima para pekerja juga akan mengalami kenaikan.

Oni menjelaskan kenaikan iuran untuk program JHT dan JP dapat terjadi dalam dua hal. Pertama, dasar perhitungan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah upah atau gaji tenaga kerja yang dilaporkan. Oleh karena itu kenaikan iuran dapat terjadi apabila ada perubahan upah atay gaji pekerja itu sendiri.

“Jika upah atau gaji dari pekerja itu meningkat, secara otomatis iuran BPJS Ketenagakerjaannya juga akan meningkat,” kata Oni.

Kedua, lanjut Oni kenaikan bisa terjadi apabila besaran iuran dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan meningkat. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kenaikan besaran persentase iuran.

Ke depan, Oni memastikan apabila ada kenaikan iuran, manfaat diterima para pekerja juga akan mengalami kenaikan.

“BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seluruh program dengan prinsip-prinsip SJSN, yaitu salah satunya nirlaba. Sehingga apabila terjadi peningkatan iuran, tentu manfaat yang diterima akan mengalami kenaikan,” katanya.

Hal tersebut pun diamini oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia yang mengatakan bahwa sepanjang memang ada perubahan atau penambahan peraturan terkait penyesuaian tarif, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik siap untuk menyesuaikan dengan regulasi.

“Namun, karena tentunya itu [penyesuaian tarif] adalah ketentuan dari regulator. Kalau belum ada keluar regulasi yang pasti kami tidak bisa berasumsi tentunya,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan OJK terkait dengan penyesuaian iuran program JHT dan JP.

Sementara Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengungkap terkait wacana kenaikan iuran JHT dan JP tersebut, pihaknya sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang diberikan amanah menyelenggarakan dan mengelola program JHT dan JP ini, turut mendukung sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hari tua yang lebih baik bagi masyarakat pekerja Indonesia.

“Terkait rencana pelaksanaan, besaran kenaikan iuran, manfaat lebih apa yang akan diperoleh nasabah masih dalam pembahasan dengan Pemerintah sebagai regulator. Kami belum bisa menyampaikannya sekarang, dan tentunya pengaturan kebijakan baru ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan perundangan/ peraturan pemerintah,” tegasnya.

Dia memastikan, BPJS Ketenagakerjaan akan mempersiapkan diri dari sekarang untuk penerapannya, terutama terkait dengan pengaturan kebijakan turunan dari Undang-undang (UU) Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk saat ini, iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan pemberi kerja sebanyak 3,7% dari upah sebulan ditambah iuran pekerja sebesar 2% dari upah sebulan. Sedangkan iuran JP dibayarkan oleh pemberi kerja sebanyak 2% dari upah sebulan dan oleh pekerja sebesar 1% dari upah sebulan.

Di sisi lain, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang juga memiliki program JHT dan JP berkomentar bahwa belum ada penyesuaian tarif untuk saat ini, namun masih tahap diskusi.

“Belum ada penyesuaian, masih tahap diskusi,” kata Chief Financial Officer & Risk Management PT Asabri (Persero) Helmi Imam Satriyono saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Helmi mengatakan bahwa program JHT dan JP adalah produk Pemerintah yang diaturlah oleh Peraturam Menteri Keuangan (PMK). Dengan demikian, apabila ada penyesuaian premi dan manfaat, kata dia, yang memutuskan adalah Pemerintah.

Dia memastikan apabila ada premi naik, tentunya akan meningkatkan pendapatan dan aset kelolaan. Menurunya ini baik untuk memperkuat kesinambungan program tersebut, serta baik untuk memastikan manfaat yang diterima peserta optimal

“Asabri sangat mendukung penyesuaian iuran tersebut. Selain akan memperbaiki rasio klaim, kebijakan ini dapat meningkatkan besar manfaat yang diterima peserta, terutama yang berbasis iuran pasti,” kata Helmi.

Sementara itu, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen menyebut bahwa segala bentuk program JP dan JHT bagi ASN dan pejabat negara merupakan kewenangan Pemerintah.

Taspen merupakan pengelola program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Di sisi lain, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi melihat bahwa dampak bagi industri dana pensiun cukup positif apabila usulan penyesuaian tarif dimaksud juga dibarengi dengan insentif bagi pemberi kerja yang telah membentuk dana pensiun.

Bambang melihat ada kemungkinan bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain untuk menyiapkan dana pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Namun kemungkinan tersebut terbatas masyarakat yang berpenghasilan cukup.

“Kalau produk DPLK dapat disepakati dengan pesertanya [iuran], karena pada dasarnya DPLK adalah penyedia produk untuk peserta mandiri [peserta yang tidak mempunyai pemberi kerja],” ungkapnya.

Taspen merupakan pengelola program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Di sisi lain, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi melihat bahwa dampak bagi industri dana pensiun cukup positif apabila usulan penyesuaian tarif dimaksud juga dibarengi dengan insentif bagi pemberi kerja yang telah membentuk dana pensiun.

Bambang melihat ada kemungkinan bagi masyarakat untuk mencari alternatif lain untuk menyiapkan dana pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Namun kemungkinan tersebut terbatas masyarakat yang berpenghasilan cukup.

“Kalau produk DPLK dapat disepakati dengan pesertanya [iuran], karena pada dasarnya DPLK adalah penyedia produk untuk peserta mandiri [peserta yang tidak mempunyai pemberi kerja],” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses merger dua bank milik konglomerat RI, yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady, hingga kini belum juga rampung. Pada awalnya, proses merger ini ditargetkan selesai pada Agustus 2023.

Meskipun molor hampir satu tahun dari target awal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan proses merger kedua bank tidak batal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan rencana merger Bank MNC dan Bank Nobu terus berjalan dan berproses.

Proses ini tidak mudah karena menyatukan dua bank dengan karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda. Dian menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses merger BABP dan NOBU agar menghasilkan bank yang sehat.

"Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger Bank Nobu dan Bank MNC," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

Dian menambahkan komitmen kedua belah pihak untuk merampungkan merger ini tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha, dengan masing-masing grup memiliki 10% saham di bank lawannya, sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger.

Berdasarkan data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank.

Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%.

Sementara itu, dalam susunan pemegang saham Bank MNC, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan saham sebesar 10% atau sebesar 4,44 miliar saham, sedangkan porsi MNC Land di Bank MNC susut.

Lebih jauh, meskipun molor hampir setahun dari target awal, OJK belum menetapkan batas waktu yang kaku untuk merger ini. "Namun, akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan pemegang saham pengendali kedua bank," tambahnya.

Kedua bank sebelumnya juga telah memberikan penjelasan terkait kabar merger. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary Bank MNC Heru Sulistiadhi mengatakan perseroan akan patuh kepada ketentuan OJK.

"Terkait dengan merger, pihak yang paling berkompeten untuk menjelaskan adalah OJK," katanya pada beberapa waktu lalu (22/4/2024).

Corporate Secretary NOBU Mario Satrio juga mengatakan perseroan sepenuhnya patuh dan tunduk pada ketentuan OJK. "Apabila perseroan akan melakukan aksi korporasi apapun, perseroan akan memenuhi ketentuan terkait aksi korporasi tersebut termasuk ketentuan tentang keterbukaan informasi," jelasnya pada beberapa waktu lalu (24/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka turun ke posisi Rp16.199 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan dengan turun 0,18% atau 29 poin ke posisi Rp16.199 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau naik 0,13% ke level 104,019.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yen Jepang turun 0,30%, dolar Singapura melemah 0,01%, won Korea turun 0,18%, rupee India melemah 0,08%, yuan China turun 0,10%, ringgit Malaysia melemah 0,12%, baht Thailand turun 0,11%.

Sementara mata uang uang naik pagi ini terhadap dolar AS adalah peso Filipina dan dolar Hong Kong masing-masing sebesar 0,01%.

Sebelumnya, direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah ditutup menguat pada rentang Rp16.130-Rp16.210 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ibrahim menjelaskan greenback mendapat beberapa tawaran beli setelah terjadi penembakan Donald Trump saat berkampanye di Pennsylvania.

Para analis mengatakan penembakan tersebut meningkatkan peluang Trump untuk menang atas Joe Biden, sebuah skenario yang pada akhirnya dapat menguntungkan dolar. Hal tersebut mengingat Trump telah mengisyaratkan niatnya untuk memberlakukan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis.

Mata uang dolar juga akan mengambil lebih banyak isyarat dari pidato Ketua Fed Jerome Powell akhir pekan ini.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia surplus pada Juni 2024. Surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2024 mencapai US$2,39 miliar, atau turun US$0,54 miliar bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$2,92 miliar.

“Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” kata Ibrahim dalam riset harian, dikutip Selasa (16/7/2024).

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (16/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.193 dan harga jual sebesar Rp16.213 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.045 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.345 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.195 dan Rp16.220 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.310 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.190 dan harga jual sebesar Rp16.210 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.196 dan Rp16.216.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.340 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) menjamin keamanan data nasabah tetap terjaga meski beberapa kali terjadi gangguan kecil alias hiccup pada mobile banking.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melaporkan saat ini pihaknya melayani 150 juta transaksi per hari. Secara bersamaan, emiten berkode saham BBCA itu secara paralel terus mengembangkan sistem keamanan secara berlapis.

"Yang pasti saya bisa tekankan, keamanan data nasabah alhamdullilah sampai saat ini masih aman jadi hiccup itu biasa," ujarnya usai agenda Outlook Ekonomi Semester II/2024, Senin (15/7/2024)

BCA juga terus berkoordinasi dengan melakukan serangkaian tes uji coba secara gradual dan meminta para hacker atau peretas untuk membobol sistem keamanan berlapis yang dibangun oleh BCA.

Hera menyebut BCA memiliki empat titik data center yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memungkinkan BCA untuk melakukan back up data dengan cepat jika terjadi masalah gangguan atau masalah sementara pada layanan sistem.

"Back up data itu penting banget," ujarnya.

Menurut Hera, hal ini guna memastikan bahwa data dari 32 juta nasabah dan sekitar 40 juta rekening dapat dipulihkan atau diaktifkan kembali dengan cepat.

“Ketika satu down atau hiccup [data center], itu kita bisa tarik dan itu yang membutuhkan waktu. Tapi kan [kami memahami] nasabah enggak bisa nunggu, apalagi saat mau bertransaksi,” ujarnya.

Hera menegaskan bahwa gangguan-gangguan yang terjadi pada layanan digital bukanlah hal yang perlu dilazimkan. Meskipun gangguan bisa terjadi, BCA berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem perbankan.

Perseroan juga mencari solusi untuk memastikan bahwa ketika terjadi insiden seperti bug atau masalah lainnya, proses transisi pengamanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

“[Agar] nasabah tetap bisa melakukan transaksi dengan sempurna seperti biasa,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menyampaikan data center BCA digunakan untuk memproses data dari berbagai platform, termasuk transaksi dari semua jenis layanan atau aplikasi yang disediakan oleh BCA.

“Data center untuk processing data, data transaksi dari semua jenis platform, itu data center yang diproses,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Investor Network Summit 2024, Rabu (3/7/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan telah menetapkan standar dalam hal manajemen risiko di sistem masing-masing bank termasuk digital maturity hingga pengujian atas ketahanan ancaman siber.

“Tentu, salah satu isu yang penting kalaupun terjadi serangan, maka recovery time untuk waktu bisa memulihkan sistem itu kami tetapkan target yang sangat singkat, yaitu 1 jam hingga 2 jam sudah harus selesai untuk pelayanan utama yang diperlukan nasabah,” ujarnya pada RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

OJK sendiri telah menyampaikan isu terkait ketahahanan siber harus betul-betul diperhatikan bank, utamanya terkait ketahanan siber dan melakukan langkah review terhadap sistem keamanan yang ada dan memastikan sistem IT yang mutakhir dan memiliki perlindungan yang maksimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan industri perbankan tetap optimistis terhadap kinerja kredit mereka pada tahun ini. Bahkan sejauh ini tidak ada perusahaan yang mengajukan revisi penurunan target kredit berdasarkan rencana bisnis bank (RBB).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa memasuki semester kedua 2024, perbankan masih optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan.

"Hal ini tercermin dari target kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2024 yang direvisi ke atas dan masih sejalan dengan proyeksi OJK awal tahun," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/7/2024).

OJK menargetkan kredit perbankan tumbuh 9%-11% sepanjang 2024. Seiring dengan optimisme penyaluran kredit, kualitas kredit juga diproyeksikan tetap terjaga. "Bahkan cenderung melandai dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh rasio kredit berisiko (loan at risk/LaR) yang juga mengalami penurunan," tambah Dian.

Berdasarkan data OJK, kredit mencatat pertumbuhan dobel digit sebesar 12,15% secara tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2024. DPK juga tumbuh sebesar 8,63% yoy. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross sebesar 2,34% per Mei 2024, dan NPL net sebesar 0,79%. LaR perbankan berada di level 10,75%.

Namun, di tengah tantangan likuiditas akibat suku bunga acuan yang tinggi, beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengerem ekspansi kredit mereka tahun ini.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyatakan bahwa tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menekan biaya dana atau cost of fund perbankan, memaksa bank untuk terus menjaga cost of fund. "Hingga saat ini, CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif sebesar 6%. Namun, kami mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen," ujar Lani.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, juga menyoroti tren suku bunga tinggi yang menyebabkan likuiditas menjadi mahal. "Pada kuartal I/2024, kredit kami tumbuh 14,8%, namun akan turun menjadi hanya 10%-11% pada akhir tahun karena likuiditas mahal. Kami tidak ingin menyalurkan kredit yang akhirnya merugi karena dana mahal," jelas Nixon.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, menambahkan bahwa dengan tren kenaikan suku bunga acuan, likuiditas bank menjadi mahal. "Ada beban cost of fund yang cukup signifikan," kata Amin. Ia juga menyebutkan bahwa permintaan kredit diprediksi tidak terlalu tinggi karena bank mulai lebih selektif.

Suku bunga acuan BI tetap tinggi, dengan BI mempertahankan suku bunga di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Juni 2024. Sebelumnya, pada April 2024, BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%, kenaikan pertama sejak Oktober 2023.