Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI Hery Gunardi menjadi salah satu sosok sentral di balik mega merger bank syariah Tanah Air. Ragam tantangan dihadapi Hery kala itu hingga akhirnya merger rampung dan berbuah manis.

Merger atau penggabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah itu mulai dijajaki pada 2020. Inisiasi besar Presiden RI Joko Widodo untuk membangun industri perbankan syariah itu mesti dijalankan dalam kondisi yang sulit, yakni Pandemi Covid-19.

Adapun, Hery yang kala itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Ketua Project Management Office (PMO) dan Integration Management Office (IMO) merger bank syariah besutan himpunan bank milik negara (Himbara).

Dia sempat menanyakan kepada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alasan kenapa ia yang diberi tugas tersebut. Jawabannya, Hery merupakan bankir senior dan telah berpengalaman dalam hal merger.

Ia memang sempat terlibat dalam mega merger Bank Mandiri pasca krisis moneter 1998 serta pendirian PT AXA Mandiri. Tugas baru merger BSI pun dijalani. Namun, tugasnya kala itu berat, sebab pandemi Covid-19 merebak. Ia teringat kala itu sempat ditanya di sebuah acara yang digelar McKinsey sekaligus diragukan soal tugas merger.

"Saat pandemi kok merger. Saya jawab, ini tugas saya membangun ekonomi syariah di Indonesia yang ketinggalan. Ini saya tanpa pamrih supaya jadi artepak. Pilihan saya cuma dua, pertama berhasil, kedua berhasil," katanya dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era pada Kamis (11/7/2024).

Kala pandemi, proses perancangan merger tidaklah mudah. Mobilitas terbatas yang mengharuskan koordinasi proses legal merger dijalankan secara jarak jauh. Ekonomi pun ambruk saat pandemi.

“Tidak hanya itu, semua hal ini pun [merger] harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat,” ujar Hery. Pemerintah memang menargetkan merger rampung pada awal 2021.

Selepas legal merger rampung, tantangan lain pun muncul. "Ada operasional merger ini yang tak kalah horornya. Saat operasional merger, biasanya ada yang survive ada yang tidak," katanya.

Saat operasional merger, integrasi bisnis di tiga bank syariah besutan Himbara itu dijalankan.

Menurutnya, tantangan merger ada di ego masing-masing entitas yang akan digabungkan. "70% sampai 90% merger gagal, gara-gara integrasi, membawa ego, pola, dan paham lama," tuturnya.

Maka menurutnya, perlu aksi cermat dalam menjalankan merger, termasuk dalam merger atau penggabungan BSI pada 2020. "Tantangan terbesar adalah budaya, kalau budaya tidak dibenerin bisa gagal," katanya.

Adapun, menurutnya yang dikejar dari merger bank syariah kala itu bukan hanya value, tapi menciptakan organisasi baru dengan membawa hal-hal baik di dalamnya.

"Dari tiga bank, BSM punya wholesale yang bagus, BNI Syariah punya funding bagus, BRI Syariah juga funding bagus," ujarnya.

Integrasi berhasil dijalankan, baru pada Februari 2021 mega merger bank syariah itu berhasil diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Kinerja BSI Kini

Setelah tiga tahun merger, BSI mencatatkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Pada kuartal I/2024 BSI telah mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17,07% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,71 triliun.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,92% menjadi Rp246,54 triliun dari sebelumnya Rp212,67 triliun. Alhasil, aset terkerek naik 14,25% menjadi Rp357,9 triliun dari sebelumnya Rp313,25 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp297,34 triliun, naik 10,43% dari sebelumnya Rp269,26 triliun. Dana murah BSI menyentuh Rp180,96 triliun tumbuh 9,29% yoy dari sebelumnya Rp165,57 triliun.

Hery mengatakan dari laba, BSI masuk ke dalam lima bank peraup laba terbesar di Indonesia. Kemudian, dari sisi aset, BSI menjadi bank keenam dengan aset terbesar.

Pascamerger, BSI mengakuisisi 6 juta nasabah. Jumlah nasabah BSI pun menjadi terbesar kelima di Indonesia.

"Kinerja tersebut membuat saham mempunyai return terbaik," kata Hery. Emiten bank berkode BRIS pun menyandang status sebagai bagian dari 10 besar bank syariah terbesar di dunia, dari sisi kapitalisasi pasar atau market cap.

Sebagai informasi, BSI berada di bawah Emirates Islamic Bank pada posisi 9 dengan kapitalisasi pasar US$10,38 miliar, dan Abu Dhabi Islamic Bank pada posisi 8 dengan kapitalisasi pasar US$10,94 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA— Premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) industri asuransi jiwa terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2024, premi unit link mencapai Rp19,79 triliun, yang mana terkoreksi 18,23% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkap penurunan premi tersebut disebabkan oleh turunnya premi produk baru. Untuk menangani hal ini, Ogi menyebut pihaknya terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana.

“Supaya portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi industri asuransi jiwa mencapai Rp53,72 triliun atau 73,08% dari total premi asuransi jiwa sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024.

Sampai dengan akhir Mei 2024, OJK mencatat premi dari produk proteksi tumbuh sebesar 12,62% yoy. Ogi menyebut OJK pun berharap asuransi tradisional dapat tumbuh signifikan untuk mendorong penetrasi risiko bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga telah menerbitkan POJK 8/2024 mengenai Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, di mana tidak semua produk asuransi harus mendapat persetujuan dari OJK dan hanya dalam bentuk pelaporan saja.

“Hal ini sebagai bagian dari komitmen OJK untuk terus mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan produk proteksi agar dapat memberikan perlindungan terhadap risiko terkait jiwa pemegang polis, sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif bagi produktivitas masyarakat,” kata Ogi.

Dalam skala industri, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk terus mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban dan melakukan monitoring atas penempatan investasi yang sesuai dengan kewajiban, serta memperhatikan aspek likuiditas dan kualitas aset.

“Sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan terus tumbuh secara berkelanjutan ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pegadaian memiliki produk layanan simpan pinjam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pinjaman Serbaguna merupakan kredit yang diberikan kepada karyawan dan non karyawan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dengan agunan BPKB kendaraan bermotor.

Cicilan Pinjaman Serbaguna ini pun bersifat tetap, yang dibayarkan tiap bulannya. Pinjaman yang diajukan bervariari mulai dari Rp1 juta.

Berikut ini simulasi Pinjaman Serbaguna dari Pegadaian, yang bisa dijadikan acuan masyarakat ketika mengajukan pinjaman.

Tarif Pinjaman Serbaguna

Mengutip dari pegadaian.co.id, berikut daftar tarif pinjaman serbaguna yang diajukan melalui kantor cabang:

Simulasi Pinjaman Serbaguna

Adapun simulasi cicilan apabila mengajukan pinjaman di Pegadaian yakni sebagai berikut:

Misalnya mengajukan pinjaman Rp10 juta dengan tenor 24 bulan, nasabah akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp100 ribu.

Kemudian cicilan yang harus dibayarkan nasabah yakni terdiri dari pokok sewa + sewa modal.

Perhitungan sewa modal yakni bunga 1,5% xRp10 juta = Rp150.000.

Cari cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya yakni: Rp983.400 + Rp150.000 =Rp 1.133.400.

Masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pinjaman ini bisa langsung datang ke secara langsung ke cabang pegadaian, maupun mengajukan pinjaman secara online.

Syarat Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Syarat Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Sejumlah syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat saat mengajukan pinjaman Pegadaian yakni sebagai berikut:

• Fotocopy KTP Calon Nasabah dan pasangan
• Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
• Surat Keterangan domisili (jika ada)
• Izin Praktek Kerja/Usaha atau Surat Keterangan Kerja/sejenisnya
• Fotocopy STNK
• Fotocopy BPKB
• Fotocopy Surat nikah/ surat cerai
• Bukti cek fisik kendaraan

Khusus calon nasabah pekerja sektor nonformal menambahkan kelengkapan:

• Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal
• Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)
• Fotocopy Rekening Listrik

Cara Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Terdapat dua cara mengajukan pinjaman Pegadaian, yakni secara online dan offline. Berikut penjelasannya.

1. Melalui Kantor Cabang Pegadaian

• Nasabah mengajukan permohonan Pinjaman Serbaguna
• Petugas Pegadaian melakukan verifikasi dan survei
• Tim mikro menyetujui besaran pinjaman
• Nasabah menerima uang pinjaman secara tunai atau transfer

2. Melalui Aplikasi Pegadaian Digital

• Download dan registrasi aplikasi Pegadaian Digital
• Pilih Menu Pembiayaan
• Pilih Pembiayaan Multiguna
• Input jumlah Pembiayaan
• Pilih jangka waktu
• Mengisi informasi detail jaminan
• Konfirmasi pengajuan Pembiayaan
• Pengajuan Pembiayaan berhasil

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, fokus utama regulator memudahkan akses UMKM terhadap sistem keuangan termasuk akselerasi pengembangan segmen ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) saat ini POJK UMKM sedang dalam tahap konsultasi dengan DPR usai didiskusikan di Rapat Dewan Komisioner (RDK)

“OJK melihat aturan ini adalah kesempatan baik untuk kita bisa meng-address persoalan UMKM secara lebih konsepsional, sistemik, dan lebih solutif untuk menangani persoalan-persoalan terkait UMKM ke depan,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Selain itu, Dian mengatakan aturan ini akan memastikan bank memiliki memiliki kemampuan yang memadai untuk memastikan usaha UMKM bisa berjalan sebagaimana seharusnya.

Kata Dian, bukan hanya pemberian kredit kemudian kreditnya tidak berjalan atau macet. Namun, juga memastikan kredit yang diberikan itu betul-betul bisa membantu peningkatan status UMKM itu

"Ini akan ada ada sistem sendiri yang harus OJK kembangkan. Tentu OJK akan melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM, perbaikan data dan informasi juga akan lebih di sentralisasi di OJK," katanya.

Dia menyebutkan tujuan dari POJK ini untuk mengembalikan profesionalisme dalam pengelolaan UMKM di lapangan yakni mendorong pertumbuhan UMKM dari waktu ke waktu. “Dan sementara itu mungkin kredit macet bisa ditekan seminimal mungkin karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional,” ucapnya.

POJK ini dinilai dapat meminimalkan risiko kredit macet dengan memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Sebelumnya, Dian pun menyampaikan POJK ini akan secara menyeluruh menjawab secara menyeluruh persoalan UMKM. “Bukan hanya bicara Kredit Usaha Rakyat [KUR] tapi secara menyeluruh diatur dalam POJK sendiri,” sebutnya di DPR, Kami (27/6/2024).

Sebagaimana diketahui, OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% angka sebelumnya 4,26%. Selanjutnya loan at risk (LAR) UMKM mengalami penurunan 13,83% per Mei 2024 dari April sebesar 14,29%.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2024 tumbuh sebesar 7,3% yoy mencapai Rp1.368,2 triliun , setelah tumbuh sebesar 8,1% yoy pada bulan sebelumnya atau Rp1.373,8 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 11,6% yoy diikuti oleh kecil 3,6% yoy dan menengah 4,3% yoy. Ketiganya mengalami perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya yang mencapai 12,8%; 4,1% dan 4,5%.

Adapun, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Mei 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi 19% yoy dan kredit modal kerja 3,6% yoy. Adapun per April 2024 masing-masing mencapai 20,6% dan 4,1%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai tantangan dalam pembuatan regulasi asuransi wajib.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK menyebutkan tantangan utama adalah harmonisasi kebijakan antara lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan yang menangani program yang diwajibkan, seperti kendaraan bermotor.

"Tantangan lainnya adalah sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Ogi menjelaskan OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai program asuransi wajib dapat diterbitkan sesuai target pemerintah.

Setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor. Sesuai Peraturan OJK (POJK) 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif dan dapat diselenggarakan secara individual maupun konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan OJK.

Sesuai UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan, sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan kecelakaan lalu lintas, tetapi dapat mencakup area lain sesuai kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Untuk tahap awal, Ogi menegaskan PP program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kendaraan bermotor. "Implementasi Program Asuransi Wajib akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan properti yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik," kata Ogi.

PP program asuransi wajib awalnya diproyeksikan terbit tahun ini, namun aturannya akan mundur ke tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Teknik Wayan Pariama dalam Workshop Asuransi Wajib di Jakarta, Kamis (16/5/2024). "Awal tahun ini, saya dapat WA dari BKF, tahun ini sepertinya enggak bisa, karena belum menjadi agenda pemerintah tahun ini," katanya.

Wayan menyebut peraturan pemerintah terkait asuransi wajib harus menjadi agenda tahun depan. AAUI berusaha mendorong agar agenda tersebut bisa difinalisasi tahun depan. Setelah PP terbit, regulator dapat mengatur lebih detail terkait asuransi wajib melalui POJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) Superbank buka suara terkait rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) yang berada di level 515,13% per Maret 2024.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan melaporkan tidak ada masalah likuiditas. Ini lantaran, sebagai bank pendatang baru, bisa dibilang pinjaman Superbank masih di bawah ekuitas. Tercatat, rasio Common Equity Tier 1 (CET-1) mencapai Rp5,3 triliun dan kredit mencapai Rp3,7 triliun.

“Tapi semua dari loan [kredit] ini dibiayai oleh capital semuanya. Jadi, deposit tidak membiayai loan-nya. Loan kita masih di bawah ekuitas. Begitu loan kita seperti bank normal 25-30%, maka LDR mendekati 90%-100% jadi baru relevan,” ujarnya saat Media Visit ke Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut, di tengah persaingan yang ketat antar bank digital, Superbank pun membedakan dirinya dengan pemain industri lain, terutama dalam hal layanan kepada merchant.

Di mana, Superbank mampu menawarkan pembayaran kepada merchant secara real-time, artinya merchant akan menerima pembayaran pada hari yang sama, tidak seperti bank digital lain yang mungkin memproses pembayaran pada hari berikutnya.

“Jadi ini sangat menarik untuk seseorang yang butuh cashflow cepat, jadi ini bisa menarik nasabah-nasabah yang sudah menggunakan bank lain bisa [beralih] ke kita,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan Superbank Melisa Hendrawati menyampaikan bahwa yang paling penting dalam likuiditas adalah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang mencapai 178,4% per Maret 2024, jauh di atas rata-rata industri yang mencapai 25%.

Bila dirinci, Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio Superbank mencapai 823% diikuti oleh Net stable funding ratio (NSFR) atau Rasio pendanaan stabil bersih 284%“Karena capital sekuat itu sekarang, kemarin juga kita dapat injeksi total Rp1,2 triliun karena pemegang saham kita mau kasih kepercayaan lebih. Kalau kita lihat rasio enggak cuma satu tapi gimana nih kecukupan capital,” jelasnya.

Untuk diketahui, Superbank telah melaporkan bahwa perusahaan mendapat tambahan investasi sebesar Rp1,2 triliun dari pemegang sahamnya, yaitu Grab, Singtel, dan KakaoBank.

Tambahan investasi yang disetorkan oleh ketiga pemegang saham ini akan mendukung Superbank dalam meningkatkan layanan dan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan finansial dan gaya hidup nasabah yang beragam.

Kemudian, Melisa juga menuturkan penggunaan kekuatan data, khususnya data perilaku (behavioral data) menjadi salah satu elemen kunci Superbank dalam membangun credit scoring dan mengelola rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

“Sekarang di kuartal II/2024 akan lebih baik dibanding kuartal I/2024, yang paling penting dari NPL adalah kecukupan pencadangan. Jangan hanya lihat dari NPL gross tapi pencadangan [kita] sangat memadai,” ucapnya.

Tercatat, NPL gross juga terpantau naik menjadi 4,76% dari 3,97%. NPL nett juga naik menjadi 0,57% dari 0,26%.

Sebagai informasi, Superbank, sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Fama International yang berdiri di Bandung pada tahun 1993.

Pada awal tahun 2023, Bank Fama resmi menjadi Superbank dan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dengan kantor cabang di Jakarta dan Bandung.

Didukung oleh pemimpin industri di sektor teknologi, media, dan keuangan seperti Grab, Grup EMTEK, Singtel, dan KakaoBank, Superbank terus mengintegrasikan teknologi dalam layanan finansial dalam produk serta layanannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengungkap bahwa Unit Usaha Syariah (USS) perusahaan asuransi sudah siap spin off. Asosiasi juga optimistis perusahaan dapat memenuhi ketentuan spin off sesuai tenggat waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 31 Desember 2026.

Erwin Noekman, selaku Direktur Eksekutif AASI mengatakan sesuai tenggat waktu pelaporan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), di mana seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki UUS, telah menyampaikan ke OJK dan seluruhnya sudah mendapatkan persetujuan OJK.

“Baik yang akan mendirikan perusahaan baru maupun melakukan pengalihan portofolio UUS,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dari sana, lanjut Erwin, sesuai dengan format RKPUS terdapat timeline dan schedule yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan. Sehingga dengan demikian, Erwin menyebut AASI meyakini semua Anggota AASI patuh dan taat untuk mempersiapkan pemisahan unit syariah-nya.

“Kembali, sesuai dengan RKPUS yang sudah disetujui OJK, pihaknya meyakini bahwa seluruh Anggota AASI akan mampu memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, baik bagi yang akan mendirikan Perusahaan baru, maupun yang akan melakukan pengalihan portofolio unit syariah, yaitu selambat-lambatnya 31 Desember 2026,” ungkap Erwin.

Terakhir, berdasarkan pengamatan yang dilakukan AASI, Erwin menyebut pihaknya memandang bahwa secara umum, kondisi asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah baik yang beroperasi secara penuh (full fledged) maupun yang masih berbentuk Unit Syariah dalam kondisi yang baik.

Namun demikian, Erwin mengatakan tidak dapat memungkiri bahwa ada Anggota AASI yang sedang dalam pengawasan khusus, terkait kondisi induk (pemenuhan modal disetor). Tetapi selebihnya, katanya, semua dalam kondisi yang relatif sehat dan masih dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan sebagaimana aturan.

“Untuk ke depan, seiring dengan penetapan modal minimum yang meningkat, kami meyakini bahwa dalam RKPUS yang disampaikan Anggota, seluruhnya sudah mengantisipasi aturan baru tersebut,” kata Erwin.

Berdasarkan data statistik OJK pada Mei 2024, aset industri asuransi jiwa syariah mencapai Rp33,18 triliun. Angka tersebut terus meningkat dibandingkan Rp32,79 triliun pada Januari 2024. Sementara itu, jumlah ekuitas dananya mencapai Rp23,5 triliun yang mana juga meningkat dibandingkan Rp23,97 pada Januari 2024.

Sementara asuransi umum syariah, mencatatkan aset sebanyak Rp9,24 triliun per Mei 2024 yang mana naik dari posisi Januari 2024 yakni Rp8,68 triliun. Dari sisi ekuitas dan mencapai Rp4,55 triliun, naik dari posisi Rp4,3 triliun pada Januari 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang akan melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

“Berdasarkan RKPUS [Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah], dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024,” kata Ogi dalam jawaban tertulis dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Dari dua perusahaan tersebut, Ogi menyebut ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK. Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini. Namun demikian, Ogi tidak menyebut detail perusahaan tersebut.

Sementara satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Untuk itu, lanjut Ogi, proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025. Perusahaan asuransi juga dapat melakukan spin off dengan pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya. Ogi menyebut ada 11 perusahaan yang memilih opsi tersebut.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” katanya.

Ogi mengatakan bahwa satu perusahaan yang mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, akan mengalihkannya pada semester II/2024. Dua perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada triwulan III/2024. Sementara satu perusahaan lainnya akan mengalihkan portofolio pada triwulan IV/2024.

“Sesuai dengan RKPUS, untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester II/2024 tersebut ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester 1/ 2025,” kata Ogi.

Ogi menjelaskan dalam pengalihan portofolio, selain mengalihkan liabilitas perusahaan juga mengalihkan aset kepada perusahaan yang menerima pengalihan portofolio.Dia melihat bahwa potensi kesulitan mencari perusahaan mungkin terjadi apabila tidak terdapat perusahaan yang memiliki produk serupa dengan produk yang akan dialihkan.

Untuk mengatasinya, OJK pun telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang akan melakukan spin-off dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain untuk memastikan agar dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu.

“Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin-off sesuai dengan batas waktu, berdasarkan POJK 11 Tahun 2023, OJK akan mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) PT Super Bank Indonesia atau Superbank buka suara terkait aksi perseroan melantai di Bursa. Lantas, apakah rencana ini bakal terlaksana tahun ini?

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan sejauh ini pihaknya masih akan lebih dulu berfokus pada hal akuisisi pengguna usai launching hingga pengembangan produk yang terintegrasi dengan ekosistem. Alhasil, untuk rencana IPO ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Jadi, capital market [pasar modal] belum dalam tahun ini, kita baru aja dapat suntikan dari pemegang saham [yaitu Grab, Singtel, dan KakaoBank] sebesar Rp1,2 triliun. Jadi, dari segi capital cukup baik,” ujarnya dalam Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (11/7/2024).

Adapun, tepat tahun lalu Wakil Direktur Utama Emtek Sutanto Hartono mengatakan EMTK tentu saja tertarik untuk membawa anak usahanya melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Pasalnya, IPO akan membuat perusahaan menjadi lebih baik.

"Investor juga pasti akan mendorong kami untuk memberikan kejelasan untuk exit strategy yang cukup aman dan transparan. Jadi, itu adalah tujuan bersama," ujar Sutanto, pada paparan publik di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Namun, Sutanto juga mengungkapkan bahwa saat itu, dia merasa masih terlalu dini untuk mengumumkan rencana IPO untuk Superbank, mengingat pada Juni 2023 bank tersebut belum launching.

Lebih lanjut, untuk saat ini memang Superbank masih akan terus menggaet pengguna baru di tengah makin masifnya perubahan perilaku masyarakat di layanan keuangan digital.

Tigor menyampaikan usai masuk ke dalam aplikasi Grab, ke depan, pihaknya akan menyasar ekosistem EMTK, seperti Vidio sebuah platform OTT hingga Bukalapak dengan menyasar mitra dalam hal pembiayaan mikro.

Selain itu, dalam waktu dekat, perseroan juga akan meluncurkan produk pinjaman, simpanan berjangka, QRIS hingga layanan BI Fast demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saat ini memang yang piloting itu loan direct, tapi untuk Grab community dulu. Jadi, di Grab itu ada kriteria, misal lokasi, behavior, tren dan sebagainya, ini ada skor-skornya masuk lending ke situ. Sementara yang [kredit] channeling sudah jalan,” ucapnya.

Kata Tigor, sejauh ini digitalisasi menjadi kekuatan bagi bank untuk bisa menyasar underbanked. Alhasil, pihaknya kini terus memastikan untuk bisa menciptakan aplikasi yang sederhana dan ringan untuk beragam lapisan masyarakat.

Menurutnya, sejauh ini Superbank memiliki keunggulan dibanding bank digital lain, utamanya soal adopsi data science hingga penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi dengan seluruh sistem pembayaran dan profil risiko pengguna.

"Kalau dilihat dari onboarding kita juga pikirin, gimana kita harus sangat cepat [dalam proses]. Emang sih enggak kelihatan dari fisik, tapi kita optimalkan dari sisi experience user," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut meski bank-bank besar Tanah Air mulai muncul dengan mengembangkan bisnis aplikasi super (super app), akan tetapi Superbank optimistis untuk bisa bersaing. Ini lantaran, Superbank memiliki pasar yang berbeda dengan bidikan bank-bank konvensional yang ada.

"Saat ini kita melihat pasarnya berbeda ya. Kalau sekarang kita benar-benar enggak ada offline present, pure digital kalau konvensional itu kan switching dari cabang jadi digital," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menyebutkan pembubaran PT Bima Multi Finance merupakan solusi terbaik bagi perusahaan leasing tersebut.

Felix, Direktur SMMA menyebutkan keputusan pembubaran Bima Multifinance disebabkan entitas ini belum dapat memenuhi POJK mengenai permodalan. Saat yang sama, beberapa kreditur belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang.

"Para pemegang saham sukarela, yakni pemegang saham yang melakukan konversi utang jadi modal dalam rangka penyelamatan, sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menutur para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Sebagai konteks, Bima Multi Finance berstatus PKPU pada 2017. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Homologasi No. 77.PDT.Sus-PKPU.2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 4 Agustus 2017 dilakukan penataan utang kepada para kreditur. Sebagaian pemberi pinjaman melakukan konversi utang menjdi saham. Sedangkan sebagian lainnya melakukan pembaharuan perjanjian kredit.

Dalam akta terakhir berdasarkan laporan keuangan 2022, pemegang saham BIMA setelah konversi sukarela menjadi PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), PT Buana Anggana Mandura (15,89%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%), PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%), PT Victoria Alife Indonesia (0,40%).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan, perusahaan leasing Bima Multi Finance mencatatkan total ekuitas minus senilai Rp149,29 miliar pada 31 Desember 2022.

Posisi itu membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya meski masih menorehkan nilai minus Rp170,62 miliar.

Meski memiliki ekuitas minus, perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp21,3 miliar pada 2022. Sedangkan aset perusahaan mencapai Rp246,82 miliar dengan liabilitas Rp396,11 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menyebutkan pembubaran PT Bima Multi Finance merupakan solusi terbaik bagi perusahaan leasing tersebut.

Felix, Direktur SMMA menyebutkan keputusan pembubaran Bima Multifinance disebabkan entitas ini belum dapat memenuhi POJK mengenai permodalan. Saat yang sama, beberapa kreditur belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang.

"Para pemegang saham sukarela, yakni pemegang saham yang melakukan konversi utang jadi modal dalam rangka penyelamatan, sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menutur para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Sebagai konteks, Bima Multi Finance berstatus PKPU pada 2017. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Homologasi No. 77.PDT.Sus-PKPU.2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 4 Agustus 2017 dilakukan penataan utang kepada para kreditur. Sebagaian pemberi pinjaman melakukan konversi utang menjdi saham. Sedangkan sebagian lainnya melakukan pembaharuan perjanjian kredit.

Dalam akta terakhir berdasarkan laporan keuangan 2022, pemegang saham BIMA setelah konversi sukarela menjadi PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), PT Buana Anggana Mandura (15,89%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%), PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%), PT Victoria Alife Indonesia (0,40%).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan, perusahaan leasing Bima Multi Finance mencatatkan total ekuitas minus senilai Rp149,29 miliar pada 31 Desember 2022.

Posisi itu membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya meski masih menorehkan nilai minus Rp170,62 miliar.

Meski memiliki ekuitas minus, perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp21,3 miliar pada 2022. Sedangkan aset perusahaan mencapai Rp246,82 miliar dengan liabilitas Rp396,11 miliar.