Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan utang manfaat jatuh tempo pada dana pensiun selama semester I/2024, sementara iuran dana pensiun justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data OJK, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dari Rp104,17 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Utang manfaat pensiun DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 55,84% yoy, mencapai Rp74,81 miliar dibandingkan Rp48 miliar pada Juni 2023.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi, menjelaskan bahwa peningkatan utang manfaat pensiun ini disebabkan oleh sejumlah peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau pensiun tunda tetapi belum melengkapi dokumen yang diperlukan untuk menerima manfaat pensiun.

"Beberapa peserta telah mencapai usia pensiun normal, tetapi karena belum melengkapi data, manfaat pensiun mereka belum bisa dibayarkan, sehingga tercatat sebagai utang. Jika dibiarkan, jumlah utang ini akan terus bertambah," ujar Bambang kepada Bisnis pada Jumat (13/9/2024).

Menurut Bambang, durasi pembayaran manfaat tergantung pada kelengkapan dokumen peserta, terutama bagi mereka yang menjalani pensiun tunda.

Di sisi lain, meskipun utang manfaat pensiun meningkat, iuran dana pensiun sukarela justru menurun. Per Juni 2024, iuran turun 9,02 persen yoy menjadi Rp17,49 triliun dari Rp19,23 triliun pada Juni 2023. Tren penurunan berlanjut pada Juli 2024, dengan total iuran sebesar Rp20,51 triliun, turun 5,12 persen yoy dari Rp21,62 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bambang mengungkapkan, penurunan iuran tersebut disebabkan oleh banyaknya peserta dana pensiun yang telah memasuki masa pensiun, sehingga kontribusi mereka berkurang. "Banyaknya peserta yang pensiun tentu berdampak pada jumlah iuran yang masuk," tambahnya.

Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa kenaikan utang manfaat pensiun dan penurunan iuran ini tidak mengindikasikan melemahnya ketahanan dana pensiun. Ia menjelaskan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) terus memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan baik, melalui investasi yang optimal serta pengelolaan risiko yang disiplin.

"Pengelolaan yang baik, disiplin dalam manajemen risiko, serta optimalisasi investasi menjadi kunci menjaga ketahanan dana pensiun," pungkas Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA – Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di sektor UMKM mencapai Rp59,52 triliun pada Juni 2024. Meski NPL meningkat secara tahunan, sejumlah bank menengah hingga mini tetap optimistis terhadap prospek sektor ini, sambil memperkuat strategi untuk mencegah pemburukan lebih lanjut.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), data menunjukkan NPL sektor UMKM per Juni 2024 mencapai 4,04% atau senilai Rp59,52 triliun. Capaian pada tahun ini kian menanjak dibandingkan dengan Juni 2023, di mana NPL hanya berada pada level 3,7% atau senilai Rp51,46 triliun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) besutan Kredivo Group misalnya masih memiliki strategi fokus pada dua segmen konsumen. Pertama, generasi muda sebagai target segmen utama layanan tabungan dan deposito. Kedua, pelaku UMKM sebagai segmen dalam penyaluran kredit.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan fokusnya pada segmen UMKM ini sejalan dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2023 yang telah mencapai 66 juta pelaku dan signifikansi kontribusinya terhadap perekonomian yang mencapai 61% dari PDB Indonesia atau Rp9.580 triliun.

“Hingga saat ini, Krom Bank telah menyalurkan lebih dari 25% dari total kredit ke segmen UMKM. Dengan proporsi yang signifikan ini, kami berhasil menjaga tingkat NPL sebesar 3,97% untuk seluruh segmen per Juni 2024,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, tingkat NPL Krom Bank yang berada di bawah rata-rata industri merupakan cerminan komitmennya untuk selalu berhati-hati dan menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

Ke depan, dia menuturkan bahwa perseroan akan tetap memfokuskan penyaluran kredit ke UMKM seiring dengan tingginya permintaan di segmen tersebut.

“Kami juga akan terus memperkuat sistem manajemen risiko kredit untuk memastikan pelaku UMKM tetap mendapatkan fasilitas kredit, dengan tetap menjaga tingkat NPL Krom Bank,” ucapnya.

Pemain bank mini lainnya, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga menyebut bahwa bank tetap berkomitmen pada sektor UMKM, meskipun risikonya cenderung mengalami peningkatan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ini lantaran perseroan melihat UMKM merupakan segmen pasar yang strategis dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Adapun, dalam hal pengelolaan risiko, tentu bank akan memperkuat manajemen risiko kredit untuk sektor UMKM.

“Ini bisa termasuk penerapan kebijakan penilaian kredit yang lebih ketat, peningkatan analisis risiko, dan lain-lain,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu juga, perseroan juga akan mengembangkan produk kredit yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM, seperti kredit dengan syarat fleksibel atau jangka waktu yang lebih panjang.

Tak hanya dari kalangan KBMI I, bank menengah seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga masih terus fokus pada segmen UMKM. Perseroan pun telah menyesuaikan strategi kredit UMKM dengan mengikuti risk appetite yang baru.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan pinjaman SME sejauh ini hampir 10% YoY. Kualitas aset NPL bagus dan margin bunga bersih alias NIM masih relatif tidak terlalu tertekan.

“SME CIMB Niaga sudah tidak ada lagi restrukturisasi ex Covid-19, karena kami tidak melakukan perpanjangan restrukturisasi tahun lalu. Berdasarkan analisa portfolio performance, segmen SME yang tetap belum pulih setelah dua kali restrukturisasi akan sulit keluar dari restrukturisasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, dari kalangan bank daerah, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan karakteristik bisnis UMKM memang kerap mengalami pasang-surut, sehingga cukup berisiko.

Namun, dia menilai daya tahan dari segmen ini pun lebih tinggi dibanding segmen lain karena selain modal kerja yang relatif kecil, alhasil mudah diperoleh.

Tak hanya itu, dirinya menuturkan segmen UMKM juga memiliki motivasi yang sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Yang paling penting adalah kita perlu selektif dan pandai menilai sektor-sektor yang prospektif atau berisiko tinggi,sehingga kita dapat memitigasinya agar tidak berdampak pada NPL,” ucapnya.

Perbesar

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di Jakarta, Kamis (29/12). JIBI/Bisnis/Suselo Jati

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim juga masih mencatatkan NPL per akhir Agustus terjaga baik sekitar 2,99 % walaupun kredit tumbuh cukup tinggi sekitar 18 % yoy.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan dengan melihat dari karakter bisnis dan ukuran sebagai BPD, kelompok bank ini dinilai lebih tepat tumbuh di sektor UMKM dibandingken dengan korporasi.

“Selain captive market di sektor konsumtif, kami tetap tumbuh cukup tinggi di sektor produktif terutama UMKM khususnya di sektor ekonomi unggulan Jawa Timur,” ujarnya yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II Asbanda kepada Bisnis.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan pun menilai segmen UMKM masih prospektif mengingat jumlahnya yang banyak dan masih potensial. Adapun, untuk saat ini bank memang akan lebih berhati-hati dalam memberikan penyaluran kredit. “Bila kondisi geopolitik membaik, 2025 kredit [UMKM] akan kembali bergairah,” ujarnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Roberto Akyuwen, Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten menyatakan setelah pencabutan izin usaha, bank perekonomian Nature Primadana Capital dinyatakan tidak dapat melanjutkan operasinya.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ulas Roberto dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Sebeum menetapkan pencabutan izin usaha, dijelaskan bahwa pada 29 Januari 2024 otoritas telah menetapkan BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penyebabnya, bank perekonomian ini tidak dapat memnuhi Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Tercatat modal BPR Nature sudah negatif 31,21% alias bangkrut. Level ini sekaligus membuat bank di Bogor iti dalam status Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan. Status ini termasuk upaya mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank
Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.
Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Dari Redaksi:

Berita ini mengalami perubahan isi dan judul pada Sabtu, 14 September 2024, pukul 15.41 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank

Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.

Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank

Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.

Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada dua perusahaan asuransi, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PT AJS) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC).

Dalam keterangan resmi, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan kedua asuransi tersebut dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian.

"Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," ujarnya dalam rilis, Jumat (13/9/2024).

Ismail menambahkan PT AJS dan PT BIC tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Setelah dikenakannya sanksi ini, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi tersebut sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha ini.

"Selanjutnya, OJK meminta PT AJS dan PT BIC untuk tetap membuka saluran komunikasi dengan pemegang polis sebagai bentuk pelayanan konsumen/pemegang polis," lanjut Ismail.

Sebagai informasi tambahan, hingga Juli 2024 OJK telah menjatuhkan 173 sanksi terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

"Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP, OJK sudah melakukan sejumlah hal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Ogi menyebutkan penegakan ketentuan itu seperti pemenuhan aktuaris internal oleh perusahaan asuransi dan reasurani. OJK melakukan supervisory action dan mencatat masih terdapat 8 asuransi dan reasurani yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 173 sanksi kepada berbagai perusahaan yang melanggar aturan. Termasuk di dalamnya pengawasan khusus 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. Selanjutnya terdapat 15 dana pensiun (dapen) juga berada dalam pengawasan khusus. "Dengan dua di antaranya dalam pengajuan proses pembubaran," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menanggapi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait peningkatan ekuitas perusahaan asuransi, yang diperkirakan akan mendorong tren konsolidasi di industri ini. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan ekuitas yang cukup ketat dalam dua tahap.

Tahap pertama, yang akan berlaku pada 31 Desember 2026, mengharuskan perusahaan asuransi konvensional memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan asuransi syariah harus memiliki ekuitas sebesar Rp100 miliar. Pada tahap kedua, yang dimulai 31 Desember 2028, perusahaan akan dikelompokkan dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE).

Perusahaan di KPPE 1 harus memiliki ekuitas Rp500 miliar, sedangkan KPPE 2 ditetapkan pada Rp1 triliun. Untuk asuransi syariah, ekuitas minimum adalah Rp200 miliar di KPPE 1 dan Rp500 miliar di KPPE 2. KPPE 1 hanya melayani produk asuransi sederhana, sementara KPPE 2 mencakup semua produk, termasuk Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengakui bahwa dengan adanya regulasi baru ini, beberapa perusahaan mungkin merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan ekuitas yang ditetapkan. "Akibatnya, mereka mencari alternatif lain, termasuk merger atau akuisisi, untuk menghindari sanksi atau bahkan pengembalian izin usaha," ujar Togar saat dihubungi Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Menurut Togar, jika merujuk pada pengalaman industri perbankan, konsolidasi di sektor asuransi merupakan langkah yang tak terhindarkan. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat permodalan, serta memperoleh skala ekonomi yang lebih besar.

Bagi perusahaan asuransi kecil, konsolidasi ini memberikan peluang untuk memenuhi persyaratan modal yang semakin tinggi. Togar memperkirakan tren merger dan akuisisi akan berdampak positif bagi keberlanjutan industri asuransi jiwa dalam jangka panjang, membantu perusahaan kecil tumbuh dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi risiko keuangan.

Selain itu, Togar menambahkan, konsolidasi akan mendorong peningkatan standar operasional dan penggunaan teknologi, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas layanan di sektor asuransi. "Hal ini juga mendorong industri asuransi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan kondisi keuangan yang lebih stabil, perusahaan akan lebih mampu memenuhi kewajiban mereka terhadap pemegang polis, mengurangi risiko kepailitan, dan memberikan rasa aman bagi nasabah," jelasnya.

AAJI, kata Togar, akan terus mendukung perusahaan asuransi dalam menghadapi tantangan ini, sambil memastikan bahwa persaingan di pasar dan inovasi produk tetap sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga Augustus 2024, total pengguna aplikasi Livin’ by Mandiri mencapai 27 juta pengguna, naik 33% secara year-on-year (YoY).

Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp2.589 triliun dengan volume transaksi sebesar 2,4 miliar transaksi secara year to date (ytd).

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan capaian Livin’ by Mandiri sendiri lantaran didorong inovasi, salah satunya melalui fitur Livin’ Sukha di Super App Livin’ by Mandiri.

“Mengusung konsep beyond banking, Livin’ Sukha menghadirkan pengalaman yang menggabungkan layanan perbankan dengan kebutuhan harian dan gaya hidup nasabah dalam satu aplikasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Melalui fitur Livin’ Sukha, nasabah dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari berbelanja di merchant hingga menyediakan berbagai pilihan untuk pembelian tiket transportasi, hotel, hingga voucher game.

Keunggulan Livin’ Sukha dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup secara lebih seamless juga terlihat dari kesuksesannya dalam memfasilitasi penjualan tiket untuk berbagai acara besar.

“Tahun ini, konser "Bruno Mars Live in Jakarta" yang berlangsung pada September 2024 di Jakarta International Stadium (JIS) mencatatkan penjualan spektakuler dengan total 94.975 tiket terjual,” ucapnya.

Selain itu, pada akhir tahun 2023, Bank Mandiri juga menjadi Official Banking Partner untuk event Golden Disc Awards (GDA). Dari event ini, Bank Mandiri telah menjual sebanyak 14.723 tiket dalam periode penjualan dari November hingga Desember 2023.

Livin' Sukha juga tercatat telah menjual sebanyak 17.500 tiket untuk konser NCT Dream pada Februari 2023. Keberhasilan ini sebelumnya juga diikuti oleh konser Westlife di Jakarta, yang tiketnya ludes terjual sebanyak 25.000 pada tahun 2022.

Fitur yang terintegrasi dengan berbagai platform penjualan tiket acara terkemuka ini memungkinkan nasabah untuk memilih dan membeli tiket langsung melalui fitur Livin’ Sukha. Tidak hanya itu, sistem pembayarannya pun terhubung dengan rekening Bank Mandiri.

Selain itu, tersedia juga tiga pilihan sumber dana yang bisa digunakan sesuai kebutuhan, yaitu Tabungan, Kartu Kredit, dan Livin’ Paylater.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan asuransi jiwa PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. atau MSIG Life (LIFE) telah membayarkan klaim kesehatan mencapai Rp394 miliar per Juli 2024. Angka tersebut naik 28% year-on-year (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan klaim tersebut melebihi pertumbuhan klaim kesehatan industri asuransi jiwa yang tercatat tumbuh 22,33% yoy sebesar Rp12,45 triliun.

Head of Customer and Marketing MSIG Life Lukman Auliadi menegaskan bahwa MSIG Life senantiasa mewujudkan komitmen perlindungan melalui pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis.

Dia juga menjelaskan strategi perusahaan menaikkan pendapatan premi di tengah inflasi medis yang membuat asuransi jiwa harus mengeluarkan pembayaran klaim kesehatan lebih besar.

"Strategi pertama adalah adaptasi regulasi, di mana kami akan terus memantau dan menyesuaikan operasi kami dengan regulasi baru untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi," kata Lukman kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Kedua, MSIG Life juga senantiasa melakukan invovasi produk dengan mengintegrasikan umpan balik dari pelanggan dan tren pasar ke dalam pengembangan produk agar tetap relevan dan kompetitif.

Kemudian yang ketiga adalah dengan meningkatan layanan pelanggan. Lukman menjelaskan, melalui teknologi dan pelatihan, MSIG Life terus berupaya meningkatkan kepuasan dan mempertahankan loyalitas nasabah.

Selain strategi mengerek pendapatan premi, Lukman menjelaskan MSIG Life juga menerapkan strategi dalam pembayaran klaim kesehatan. Pertama adalah dengan manajemen risiko yang kuat, termasuk melakukan seleksi risiko dan pengembangan data analitik.

"Kedua, MSIG Life mendukung upaya bersama pemerintah dan industri dalam penguatan asuransi kesehatan melalui kolaborasi, serta pertukaran dan pemanfaatan data di industri, sehingga industri menjadi lebih sehat dan harga premi bisa lebih terjangkau serta lebih adil," kata Lukman.

Diketahui, pada Juli 2024 ini rasio klaim kesehatan asuransi jiwa membaik ke level 72,21%, setelah pada Juni 2024 rasio klaim kesehatan asuransi jiwa tembus di atas 100%.

OJK mencatat pada Juli 2024 premi kesehatan asuransi jiwa mencapai Rp17,24 triliun, atau naik 32,98% yoy, sedangkan klaim kesehatan mencapai Rp12,45 triliun, atau naik 22,33% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan nilai pembiayaan dan penyertaan modal ventura akan mencapai Rp18,18 triliun hingga akhir 2024. Proyeksi ini berdasarkan data rencana bisnis perusahaan modal ventura (PMV) untuk tahun ini.

Namun, hingga Juni 2024, pembiayaan dari industri modal ventura masih mengalami kontraksi sebesar 10,67% secara tahunan (year on year/yoy), dengan total pembiayaan tercatat sebesar Rp16,18 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, kontraksi tercatat sebesar 10,97% dengan nilai Rp16,22 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan bahwa regulator telah menetapkan sejumlah aturan untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan modal ventura.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerbitan POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Regulasi ini mengatur klasterisasi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah, berdasarkan kegiatan usaha menjadi Venture Capital Corporation (VCC) dan Venture Debt Corporation (VDC).

“Dengan adanya klasterisasi tersebut, diharapkan perusahaan modal ventura maupun perusahaan modal ventura syariah dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan kegiatan sesuai lini usaha yang dipilih,” kata Agusman dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024–2028. Roadmap ini menjadi panduan bagi pengembangan dan penguatan industri modal ventura, termasuk upaya meningkatkan nilai penyertaan dan pembiayaan, baik untuk perusahaan modal ventura konvensional maupun syariah.

Di sisi lain, industri modal ventura masih mengalami tekanan akibat fenomena tech winter. Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, menjelaskan bahwa kondisi penurunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan tren di Asia dan global.

"Sepertinya yang terjadi di Indonesia masih sejalan dengan tren global, di mana tech winter masih berlangsung," ujar Eddi pada Rabu (4/9/2024).

Menurut Eddi, kondisi tech winter ini akan berlanjut hingga suku bunga The Fed turun. Dalam situasi tersebut, perusahaan modal ventura cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pendanaan.

"Setiap perusahaan ventura memiliki mandat sektoral yang berbeda-beda, tetapi secara industri, sektor yang diminati masih sama dengan 2023," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan permodalan secara bertahap, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Aturan ini diharapkan mampu memperkuat struktur modal perusahaan asuransi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto, mengatakan bahwa kebutuhan modal perusahaan asuransi akan semakin meningkat seiring dengan ekspansi bisnis yang direncanakan oleh banyak perusahaan. Ia menilai bahwa penguatan permodalan secara bertahap merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan industri.

"Dampak dari rencana penambahan permodalan tersebut juga berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan konsolidasi. Jika tidak mampu memenuhi kebutuhan modal sendiri, maka opsi konsolidasi dengan perusahaan asuransi lain menjadi pilihan," ujar belum lama ini, Rabu (11/9/2024).

Namun, Bern juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses merger atau akuisisi. Ia menjelaskan bahwa belum tentu perusahaan yang bergabung dapat bersinergi dengan baik, karena perbedaan "DNA" perusahaan dapat menimbulkan masalah baru.

Di tengah peluang dan tantangan tersebut, Bern menekankan pentingnya memperbaiki kondisi pasar industri asuransi umum agar lebih kondusif. Menurutnya, dengan membaiknya kondisi pasar, profitabilitas industri akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat ekuitas perusahaan asuransi.

"Dampak positif lainnya adalah kondisi pasar yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan dan kesehatan industri asuransi," tambah Bern.

Meski demikian, Bern meminta waktu untuk memenuhi amanat perkuatan modal ini. Ia menyebut bahwa industri asuransi umum juga harus mempersiapkan penerapan standar akuntansi IFRS 17, yang akan berlaku pada 2024. IFRS 17 adalah regulasi terkait pencatatan kontrak asuransi yang diadopsi oleh Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Selain itu, POJK Nomor 23 Tahun 2023 juga mewajibkan perusahaan asuransi untuk mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai pemimpin fungsi aktuaria perusahaan.

Bern menegaskan bahwa pada dasarnya asosiasi mendukung upaya OJK dalam memperkuat industri asuransi dan daya saingnya melalui peningkatan persyaratan ekuitas minimum. Namun, ia berharap agar persyaratan ini diberlakukan setelah dua tahun penerapan PSAK 117, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, untuk melihat dampaknya lebih jelas.

"Dengan peningkatan permodalan, diharapkan kapasitas perusahaan asuransi akan lebih besar dalam menghadapi risiko-risiko di masa depan," ujar Bern.

Sementara itu, Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun kajian terkait peluang merger di industri asuransi untuk memenuhi ekuitas minimum sesuai ketentuan OJK.

"Saat ini AAUI sedang menyusun kajian teknis dan solusinya, yang akan kami usulkan ke OJK dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota, baik asuransi umum maupun reasuransi," pungkas Budi.

POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang batasan ekuitas minimum asuransi dan reasuransi:

1. Ekuitas minimum tahap pertama (paling lambat Desember 2026) bagi perusahaan yang telah mendapat izin

1. Rp250 miliar perusahaan asuransi
2. Rp500 miliar perusahaan reasuransi
3. Rp100 miliar perusahaan asuransi syariah
4. Rp200 miliar perusahaan reasuransi syariah

2. Tahap kedua (Paling lambat Desember 2028)

Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1

• Rp500 miliar perusahaan asuransi
• Rp1 triliun perusahaan reasuransi
• Rp200 miliar perusahaan asuransi syariah
• Rp400 miliar perusahaan reasuransi syariah

KPPE 2

• Rp1 triliun perusahaan asuransi
• Rp2 triliun perusahaan reasuransi
• Rp500 miliar perusahaan asuransi syariah
• Rp1 triliun perusahaan reasuransi syariah

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 POJK 23/2023, KPPE 1 dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau produk asuransi selain kegiatan usaha dan/atau produk asuransi sederhana, sedangkan KPPE 2 dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dan/atau produk asuransi.