Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan sektor dana pensiun (dapen) dapat tumbuh double digit mencapai 10%–12% pada tahun ini. Terlebih sektor dana pensiun masih tumbuh positif dengan pertumbuhan aset sebanyak 7,58% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1.448,3 triliun per Juni 2024.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan masih ada suatu permasalahan yang dihadapi sektor dana pensiun.

Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan finansial pendiri/pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada dana pensiun, khususnya untuk penyelenggaraan program pensiun manfaatpasti.

“Dengan program pensiun dimaksud, maka pendiri memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran tambahan kepada dana pensiun, terutama dalam kondisi di mana capaian kinerja investasi dana pensiun berada di bawah asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk memperhitungkan nilai manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Ogi mengatakan hal tersebut sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah dana pensiun pemberi kerja, khususnya yang menjalankan program pensiun manfaat pasti, cenderung menurun jumlahnya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data OJK pada 2019, jumlah dana pensiun pemberi kerja mencapai 159 dana pensiun, sementara itu pada 2023 jumlahnya turun menjadi 138 dana pensiun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ogi mengatakan OJK mendorong kepada para pelaku industri untuk dapat melakukan kajian terkait konversi program pensiunmanfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Ogi berharap dengan langkah tersebut dapat mendorong terselenggaranya program dana pensiun yang berkelanjutan demi kepentingan para peserta.

Pada saat yang bersamaan, lanjut Ogi, OJK juga mendorong penguatan kompetensiserta penerapan manajemen risiko dan tata kelola secara lebih efektif danefisien, sehingga dana pensiun dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih optimal, utamanya dalam hal pengelolaan investasi atas iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan/atau pekerja.

Ogi mengatakan pihaknya melihat salah satu isu strategis nasional dikaitkan dengan bergesernya struktur kependudukan Indonesia yang semakin lama akan cenderung didominasi oleh penduduk berusia lanjut, maka peran sektor industri dana pensiun tentunya akan semakin krusial untuk menjaga ketahanan finansial para pensiunan, sehingga tetap dapat memiliki kualitas hidup yang baik pada saat mereka tidak lagi menginjak usia produktif.

“Sehubungan dengan hal tersebut, OJK bersama para pelaku industri danseluruh stakeholder terkait telah berkomitmen untuk bersamamenjalankan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana PensiunIndonesia Tahun 2024-2028, dalam rangka mewujudkan industri danapensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh danberkembang secara berkelanjutan,” papar Ogi.

Adapun program-program yang tercakup dalam peta jalan ini ada seputarpenguatan tata kelola, regulasi, governance risk and compliance (GRC), hinggapenguatan investasi.Selain itu, Ogi mengatakan digitalisasi juga menjadi salah satu program unggulan yang akan terus dikembangkan ke depan.

“Asset liability matching yang selama ini juga menjadi salah satu tantangan industri ini juga akan diperkuat,” kata Ogi.

Ogi menyebut dana pensiun Indonesia juga bakal kedatangan salah satu sektor vital negara yang akan ikut berpartisipasi untuk mengembangkan industri dana pensiun, yaitu dengan diperbolehkannya perusahaan manajer investasi untuk mendirikan DPLK.

“Maka jumlah pemain dana pensiun juga diprediksi akan meningkat, OJK percaya bahwa strategi-strategi ini akan memajukan industri dana pensiun ke level selanjutnya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Shinhan Indonesia mengumumkan peningkatan limit fasilitas channeling menjadi Rp800 miliar kepada Kredivo, penyedia layanan Paylater di Indonesia. Kenaikan limit fasilitas channeling ini menjadi kedua kalinya oleh Bank Shinhan kepada Kredivo.

Untuk diketahui, Bank Shinhan Indonesia sendiri sempat memberikan fasilitas channeling kepada Kredivo dengan limit kredit senilai Rp250 miliar pada 2021 dan Rp500 miliar pada 2023.

Adapun, kerja sama berkelanjutan ini merupakan komitmen Bank Shinhan Indonesia dan Kredivo untuk memperkuat penetrasi akses kredit yang mudah dan inklusif, seiring tingginya jumlah masyarakat unbanked di Indonesia, yakni mencapai 41% dari total populasi.

Presiden Direktur Bank Shinhan Indonesia Koo Hyunghoe mengatakan pemberian kenaikan limit fasilitas channeling yang kedua kalinya kepada Kredivo menunjukkan komitmennya untuk terus menjangkau konsumen ritel yang masih underbanked.

“Terlebih, kami juga melihat bahwa Kredivo telah secara konsisten menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat. Kami yakin bahwa kerja sama jangka panjang ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia melaporkan di tengah dinamika ekonomi global dan era suku bunga tinggi, Bank Shinhan Indonesia telah mencatatkan peningkatan penyaluran kredit sebesar 15,31% pada Juni 2024 (yoy), dengan tingkat NPL (Non-Performing Loan) gross sebesar 2,42%.

Di sisi lain, Kredivo juga mencatat kinerja positif dengan jumlah dan nilai transaksi tumbuh masing-masing sebesar 59% dan 78% (CAGR) dalam lima tahun terakhir. Kredivo juga menjaga tingkat NPL tetap berada di bawah rata-rata industri didukung sistem manajemen risiko yang didukung oleh AI-enabled real-time decisioning.

Menanggapi kerja sama ini, Co-Founder dan Presiden Direktur Kredivo Indonesia Umang Rustagi mengungkapkan peningkatan limit fasilitas channeling yang dilakukan di tengah dinamika kondisi pasar keuangan ini sekaligus menegaskan kuatnya fundamental bisnis yang Kredivo miliki.

“Kredivo akan fokus mempergunakan channeling ini untuk terus memperluas akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi masyarakat underbanked di kota-kota tier 2 dan tier 3," ujarnya.

Lebih lanjut, Umang menyebut kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu Kredivo untuk melayani puluhan juta pengguna dalam beberapa tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, penguatan kerja sama antara Bank Shinhan Indonesia dan Kredivo sejalan dengan tumbuh meratanya penggunaan Paylater di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Perilaku Pengguna Paylater 2024 mengungkapkan peningkatan proporsi pengguna Paylater di kota tier 2 dan tier 3 dari 46% pada 2021 menjadi 53,6% pada 2023.

Selain itu, Paylater juga telah menjadi akses kredit pertama bagi 68% penggunanya. Hal ini mempertegas peran Paylater dalam memperluas penetrasi kredit kepada masyarakat underbanked di kota tier 2 dan 3.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat dan bankir Tanah Air buka suara usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 pada akhir pekan lalu, Jumat (16/8/2024). Beberapa di antaranya bahkan menyebut pembacaan nota keuangan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis bank (RBB).

Pada kesempatan itu, Kepala Negara memang menyebut salah satu poin, di mana pertumbuhan ekonomi yang akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Lantas, apakah ini memberikan katalis positif pada kinerja bisnis bank ke depan?

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyatakan bahwa perseroan masih dalam proses penilaian alias assessment mengenai dampak dari asumsi makro yang baru diumumkan.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pihaknya masih menunggu formasi pemerintahan baru dan kabinet yang akan terbentuk setelah Oktober 2024.

“Namun, melihat RAPBN yang baru diumumkan terlihat lebih realistis dan mild [moderat],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, ramalan pertumbuhan bank untuk tahun depan pun akan bergantung pada pergerakan suku bunga acuan BI ini, yang nantinya akan mempengaruhi biaya dana alias cost of fund bank, apakah akan membaik atau tidak.

Lani juga mengamati bahwa anggaran pemerintah untuk konsumsi rumah tangga telah diperbesar dan menjadi prioritas. “Sehingga masih ada potensi pertumbuhan untuk segmen tertentu seperti ritel dan UKM,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) melaporkan dengan terbitnya Asumsi Makro dan Postur APBN 2025 dari pemerintahan yang baru, tentu ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2024.

“Untuk saat ini masih dalam penyusunan tentunya oleh seluruh bank,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Kata Yuddy dengan asumsi yang ada, maka perbankan dapat melihat peluang dan tantangan yang ada khususnya dari sisi kebijakan pemerintah dan dalam negeri.

Lebih lanjut, Bank BJB menyambut positif kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan domestik. Mereka merasa bahwa ekosistem mereka, yang sudah dikelola dengan baik, cocok dengan fokus tersebut.

“Untuk Bank BJB, melihat ekosistemnya sudah dikelola dengan baik, tentunya pembiayaan segmen konsumer dan ritel sebagai pilar utama [fokus] pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BJB,” ucapnya.

Di sisi lain, meskipun perseroan ingin terus menumbuhkan kinerja yang positif pada sektor-sektor lain seperti UMKM, komersial, korporasi, serta KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB), akan tetapi Bank BJB masih memilih untuk hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan, mengingat situasi kondisi makro yang belum sepenuhnya membaik.

“Terutama dari sisi permintaan yang terus kami pantau dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Dari kelompok KBMI I, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) pun menyampaikan proyeksi spesifik kinerja bank tahun depan akan disampaikan setelah pengiriman RBB ke OJK pada November 2024.

Meski demikian, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian perbankan dalam memproyeksikan kinerja pada tahun 2025.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang positif berpotensi memberikan dampak positif bagi kinerja bank, di mana dapat meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi risiko kredit macet.

Kedua, pergerakan suku bunga menjadi faktor penting, pasalnya suku bunga yang tinggi bisa menekan permintaan kredit.

Daya Beli Masyarakat

Selain itu, tingkat inflasi juga memengaruhi daya beli masyarakat dan kualitas kredit. Menurutnya, apabila tingkat inflasi rendah, hal ini dapat berkontribusi pada penurunan suku bunga.

“Hal yang tidak kalah penting adalah, stabilitas keuangan global, kondisi pasar global juga memengaruhi kinerja bank, terutama jika bank tersebut memiliki eksposur internasional,” katanya.

Secara umum, Efdinal menyampaikan jika asumsi makro pemerintah untuk tahun depan menunjukkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang moderat, dan kebijakan moneter yang mendukung, maka proyeksi kinerja bank cenderung positif.

Namun, jika ada ketidakpastian atau tantangan ekonomi global, bank mungkin menghadapi risiko lebih besar, seperti meningkatnya kredit macet atau margin keuntungan yang lebih sempit.

Adapun, dari sisi pengama yakni Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan menilai asumsi makro yang telah disampaikan pemerintah belum cukup kuat dalam menggerakkan bank untuk berekspansi hingga tahun depan. Apalagi, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menggerus daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli masyarakatnya menurun berarti kan konsumsi terhadap barang-barang jasa akan melambat, tentu perusahaan tidak akan ekspansi dong, karena ekonomi sebagian besar kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau kekuatan domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Lalu, apabila kondisi ekonomi domestik stagnan atau tidak berkembang, kata pria yang kerap disapa Ucok, itu artinya menjadikannya tantangan bagi bank untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang mereka salurkan.

“Kalau ekonomi domestik tidak bergerak, ini pasti agak sulit untuk mendongkrak permintaan kredit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (19/8/2024). Sementara itu, berdasarkan Bloomberg nilai tukar ringgit Malaysia berada pada level 4.386 pada pukul 09.57 WIB.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,43% atau 68 poin ke posisi Rp15.625 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,09% ke posisi 102,215.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,12%, baht Thailand menguat 0,30%, won Korea menguat 0,88%, dolar Singapura menguat sebesar 0,24%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 1,11%, dan yuan China menguat 0,12%.

Selanjutnya, peso Filipina menguat 0,46%, dolar Taiwan menguat 0,58%, dan rupee India justru stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa mata uang rupiah untuk perdagangan Senin (19/8) akan ditutup menguat pada rentang Rp15.640-Rp15.720.

Sementara itu, dia menyatakan bahwa perdagangan akhir pekan lalu, mata uang rupiah ditutup menguat 6,5 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 25 poin pada level Rp15.693 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.699,5.

The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga pada 18 September 2024, tetapi besarnya pengurangan tersebut telah memicu perdebatan.

Menurut FedWatch Tool dari CME Group, peluang saat ini berada pada angka 25% untuk pemotongan 50 basis poin yang sangat besar, turun dari 36% sehari sebelumnya.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan bahwa pasar merespons positif terhadap pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memamerkan sederet capaian infrastruktur yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, berapa kurs dolar dan ringgit di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (19/8/2024)

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.59 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.585 dan harga jual sebesar Rp16.605 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.502 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15,802 per dolar AS.

Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang RpRp3.550 untuk beli dan Rp3.566 kurs jual. Sedangkan kurs ringgit Malaysia untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp3.523 untuk beli dan Rp3.616 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.612 dan Rp15.638 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.515 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli ringgit Malaysia sebesar Rp3.548 dan harga jual sebesar Rp3.577 berdasarkan e-rate. Kurs ringgit Malaysia di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp3.370 untuk beli dan Rp3.775 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.620 dan harga jual sebesar Rp15.640 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs ringgit Malaysia untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp3.554 dan jual Rp3.575

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Ringgit Malaysia di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.603 dan Rp15.623. Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.460 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.810 per dolar AS.

Sementara, special rate di BNI untuk kurs ringgit Malaysia adalah Rp3.372 untuk beli dan Rp3.722 untuk jual.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) buka suara soal potensi initial public offering(IPO) atau pencatatan perdana saham untuk sang anak usahanya yaitu bank digital Hibank.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan saat ini Hibank masih akan fokus memperkuat fundamental, baik dari sisi funding dan loan. Pihaknya juga akan terus memprioritaskan pengembangan bisnis dengan membidik segmen UMKM yang tepat dan sehat.

“[Untuk IPO] belum, ke depan memungkinkan untuk ke sana [IPO], tapi yang penting kita bangun fundamentalnya dulu. Harus ada pembuktian dulu, nah itu setiap perusahaan pasti kan ujung-ujungnya ke sana,” ujarnya kepada Bisnis pekan lalu, (15/8/2024).

Menurutnya, pengembangan Hibank memang sedikit berbeda. Pasalnya, digital transformasi di BNI terbagi dalam dua lapisan alias layer. Pertama, di bank only dan kedua di beragam anak usaha.

Adapun, pengembangan Hibank sebagai entitas terpisah akan menjadi mesin pertumbuhan BNI dalam segmen SME alias UMKM yang dinilai memiliki potensi besar di Tanah Air.

“Sementara, kalau kita enggak serap [potensi UMKM] melalui digital, ya enggak optimal. Kalau kita kembangkan di induk, induk sudah heavy [berat] dengan digital transofrmasinya,” ujarnya.

Dalam hal ini, jika BNI mengembangkan digitalisasi dan transformasi langsung di induk perusahaan, ada kemungkinan akan ada tumpang tindih yang bisa membuat pengembangan digital tidak optimal.

“Jadi, kita kembangkan [Hibank] lewat anak perusahan, ini enggak saling jeruk makan jeruk ibaratnya ya. Jadi, berbeda fokus, berbeda prioritas, tapi Hibank tetap kita kembangkan ke arah SME,” paparnya.

Sebelumnya, bank digital besutan BNI ini memang akan memperluas ekosistemnya dalam menghadapi persaingan ketat di industri bank digital Tanah Air. Untuk itu, Hibank akan menggaet ekosistem digital di dagang-el atau e-commerce hingga teknologi finansial (fintech).

Saat itu, Chief Product Digital Hibank Ditto Prabowo Widigdo mengatakan Hibank merupakan bank digital yang baru. Sebelumnya, Hibank bernama Bank Mayora.

Lalu, BNI secara resmi telah mengakuisisi Bank Mayora pada 18 Mei 2021 untuk kemudian ditransformasi menjadi bank digital. Tahun lalu, Bank Mayora berganti nama menjadi Hibank.

"Saat ini, Hibank fokus membuat produk relevan sesuai visi misi kami sebagai bank UMKM berbasis digital dan berbasis komunitas," kata Ditto dalam acara peluncuran Small Business Barometer Study Report, Kamis (27/6/2024).

Adapun, hingga kuartal I/2024 Hibank telah membukukan laba bersih senilai Rp28,27 miliar, turun 48,09% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan laba periode yang sama tahun sebelumnya Rp54,46 miliar.

Meski begitu, dari sisi intermediasi, Hibank telah menyalurkan kredit Rp7,21 triliun pada kuartal I/2024, melesat 71,68% YoY dari sebelumnya Rp4,2 triliun. Aset bank pun naik 30,15% YoY menjadi Rp15,14 triliun dari sebelumnya Rp11,63 triliun.

Dari sisi pendanaan, Hibank telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp9,84 triliun pada kuartal I/2024, naik 42,33% YoY. Dana murah alias current account saving account (CASA) pun naik 84,53% YoY menjadi Rp3,78 triliun per Maret 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang dapat digunakan untuk menyimpan dana masyarakat. Sebelum membuka rekening, tidak ada salahnya cek suku bunga deposito BCA, BRI, Mandiri, dan BNI 2024 terbaru di bawah ini.

Dilansir dari sikapiuangmu.ojk.go.id, deposito menawarkan tingkat pengembalian atau suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Namun, nasabah tidak bisa menarik dana sewaktu-waktu.

Simpanan deposito ini juga biasanya dipilih oleh investor dengan risiko profil rendah. Bank biasanya menawarkan suku bunga deposito yang berbeda untuk setiap tenor. Tenor deposito yang bisa dipilih antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 24 bulan.

Setidaknya, ada 3 keuntungan bagi masyarakat yang memilih untuk menyimpan dana di deposito:

• Relatif aman karena dana terproteksi asalkan tidak dicairkan sebelum jatuh tempo.
• Tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan.
  
• Dana deposito dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama memenuhi syarat.

Lalu, berapa suku bunga deposito yang ditawarkan bank-bank besar Tanah Air? Berikut ulasan suku bunga deposito terbaru BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI:

Suku Bunga Deposito BCA

Perbesar

Berdasarkan informasi di situs resminya, nasabah bisa membuka deposito rupiah BCA dengan penempatan awal Rp8 juta.

BCA memperbarui suku bunga deposito rupiah terakhir pada 24 Juni 2024. Terdapat 4 pilihan tenor, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Suku bunga deposito BCA untuk mata uang rupiah tertinggi sebesar 3,25% dan terendah 2,00% per tahun. Berikut data lengkapnya:

Suku Bunga Deposito Bank Mandiri

Perbesar

Bank Mandiri terpantau lama belum memperbarui suku bunga deposito sejak akhir 2022. Dikutip dari situs resminya, bunga deposito rupiah tertinggi di Bank Mandiri sebesar 2,50%, sedangkan terendah 2,25% per tahun.

Nasabah dapat memilih tenor deposito sesuai kebutuhan, di antaranya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

Berikut informasi lebih lengkap mengenai suku bunga deposito rupiah Bank Mandiri:

Suku Bunga Deposito BRI

Perbesar

BRI menawarkan pilihan tenor deposito yang lebih beragam dari 1 bulan hingga 36 bulan. Bank dengan fokus ke segmen UMKM ini mematok suku bunga deposito rupiah dari 3,0% hingga 3,35% per tahun.

Untuk pembukaan deposito melalui unit kerja BRI, setoran awal ditetapkan Rp10 juta. Sementara, pembukaan melalui internet banking BRI minimal Rp5 juta dan maksimal Rp100 juta.

Berikut suku bunga deposito rupiah yang ditawarkan BRI:

Suku Bunga Deposito BNI

Perbesar

BNI terpantau terakhir memperbarui suku bunga deposito rupiah pada 31 Oktober 2022. Bunga deposito rupiah BNI dipatok mulai dari 2,25% untuk tenor 1 bulan hingga 3,00% per tahun untuk tenor 12 bulan dan 24 bulan.

Deposito BNI tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan.

Berikut daftar suku bunga deposito rupiah BNI:

Bisnis.com, JAKARTA - BCA menawarkan sejumlah manfaat melalui kartu kreditnya. Banyak promo menarik hingga fitur dan keunggulan yang membuat Kartu Kredit BCA menjadi salah satu andalan untuk berbelanja atau memenuhi berbagai kebutuhan.

Lantas bagaimana cara melakukan aktivasi Kartu Kredit BCA agar bisa segera digunakan untuk bertransaksi?

Dilansir dari laman BCA, ada beberapa cara mengaktivasi Kartu Kredit BCA, yakni BCA mobile, SMS, HaloBCA, dan MyBCA. Berikut perinciannya:

Cara aktivasi Kartu Kredit BCA via BCA mobile

1. Buka aplikasi BCA mobile

2. Pilih menu m-BCA

3. Masukkan kode akses

4. Pilih Menu m-Admin

5. Pilih menu Aktivasi Kartu Kredit

6. Pilih kartu yang akan diaktivasi

7. Setujui Klausula aktivasi kartu kredit

8. Input PIN m-BCA

9. Notifikasi aktivasi kartu kredit berhasil

Cara aktivasi Kartu Kredit BCA via SMS

1. Ketik AKT(spasi)KK#Nomor Kartu Kredit#Tanggal Lahir(DDMMYY)

2. Contoh: AKT KK#1234567812345678#130190

3. Kirim SMS ke 89888 dari nomor HP yang tertera pada aplikasi pengajuan

4. Notifikasi aktivasi kartu kredit berhasil

Cara aktivasi Kartu Kredit BCA via HaloBCA

1. Hubungi Halo BCA 1500 888

2. Pilih Layanan Kartu Kredit BCA

3. Pilih Aktivasi kartu Kredit

4. Input 16 digit nomor Kartu Kredit BCA

5. Input tanggal lahir (DDMMYY)

6. Aktivasi kartu kredit berhasil

7. Notifikasi aktivasi kartu kredit berhasil

Cara aktivasi Kartu Kredit via myBCA

1. Buka aplikasi myBCA dan login dengan ‘BCA ID & Password’ atau gunakan fitur ‘Masuk dengan Biometrik’ lalu Pilih Akun Saya, lalu pilih Kontrol Akun

2. Pilih Kartu Kredit yang ingin diatur

3. Pilih Aktivasi Kartu Kredit dan centang syarat dan ketentuan untuk menyetujui

4. Masukkan PIN Transaksi untuk verifikasi dan aktivasi Kartu Kredit berhasil dilakukan

Bisnis.com, JAKARTA - Mandiri adalah salah satu bank milik negara yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Salah satunya kartu kredit Mandiri.

Bank Mandiri menjelaskan bahwa penambahan plafon limit kartu kredit bisa dilakukan secara temporer (maksimal 3 bulan) atau permanen.

"Kenaikan limit dapat diajukan oleh seluruh pemegang Mandiri Kartu Kredit aktif," tulis Mandiri dalam lamannya.

Berikut ini syarat cara menaikkan limit Kartu Kredit Mandiri:

Persyaratan umum kenaikan limit (Limit temporer & Permanen):

1. Umur kartu minimal 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

2. Tidak ada pengajuan kenaikan limit permanen dalam 6 bulan terakhir.

3. Kartu dalam kondisi lancar, normal, dan tidak diblokir.

4. Wajib melampirkan dokumen NPWP untuk pengajuan limit diatas Rp 50juta.

5. Kenaikan limit yang dapat diajukan 50% sd maksimal 100% dari limit sebelumnya.

Cara pengajuan kenaikan limit:

Kenaikan Limit Temporer

1. Hubungi Mandiri Call 14000

2. Ajukan kenaikan limit temporer selama maksimal 3 bulan (tidak diperlukan dokumen penghasilan).

3. Akan diproses dengan SLA maksimal 1 hari kerja.

Kenaikan Limit Permanen

1. Siapkan KTP

2. Siapkan dokumen penghasilan 1 bulan terakhir atau SPT.

3. Kirimkan dokumen terkait melalui website atau email Mandiri Care.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren kenaikan klaim di asuransi jiwa yang melampaui tingkat inflasi medis menjadi perhatian serius di industri asuransi.

Radix Yunanto, Ketua Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (Peruji) menegaskan bahwa kondisi ini dapat membahayakan keberlanjutan perusahaan asuransi jika tidak segera diatasi. Menurutnya, kenaikan klaim yang tidak terkendali akan menyebabkan hasil underwriting yang negatif, yang pada akhirnya mengancam kemampuan perusahaan untuk membayar klaim.

Sebagai informasi, underwriter merupakan sebutan bagi personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi risiko calon tertanggung.

"Jika dibiarkan, kondisi ini akan memperkecil kemampuan perusahaan dalam membayar klaim, yang dapat berujung pada penutupan perusahaan," ujar Radix dikutip Minggu, (18/8/2024).

Untuk memitigasi risiko ini, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara underwriter, analis klaim, dan aktuaris. Menurutnya, ketiga pihak ini harus bekerja sama dengan tenaga pemasaran untuk memastikan bahwa risiko klaim dapat dikelola dengan baik.

Selain itu, dia juga menyoroti meningkatnya klaim asuransi kesehatan pasca-pandemi, yang turut menambah beban perusahaan asuransi. "Pasca pandemi, tertanggung tidak lagi takut datang ke rumah sakit. Beberapa kasus menunjukkan adanya klaim dengan tarif layanan atau obat yang tidak standar, yang menyebabkan over-utilisasi manfaat asuransi," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang kuat antara underwriter dan manajemen klaim dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. "Data pengalaman klaim dan analisis terkait yang dapat diakses dengan mudah oleh underwriter akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan profitabilitas perusahaan," tambah Radix.

Namun, dia mengakui bahwa ego sektoral menjadi tantangan utama dalam menyinergikan peran underwriter dan manajemen klaim. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak untuk mengatasi tantangan ini. Event seperti Indonesia Underwriting Summit, yang mengusung tema "Team Up & Accelerate: Underwriting-Claim Collaboration," diharapkan dapat memfasilitasi semangat kebersamaan dan menghilangkan ego sektoral yang dapat mengganggu kestabilan portofolio asuransi jiwa.

Radix juga menyoroti peran krusial aktuaris dalam mendukung kolaborasi ini. Menurutnya, aktuaris, underwriter, dan analis klaim merupakan "trio" yang menjadi jantung perusahaan asuransi jiwa. "Kolaborasi ketiganya sangat berperan dalam roadmap penguatan profesi asuransi jiwa," tutup Radix.

Bisnis.com, JAKARTA -- Inflasi medis yang terus meningkat telah menyebabkan biaya pelayanan kesehatan semakin mahal. Dampaknya, tarif asuransi kesehatan baik dari sektor nonkomersial maupun komersial terkerek naik. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan bahwa rata-rata industri asuransi menaikkan tarif premi asuransi kesehatan sebesar 20-30% tahun ini.

Di sektor asuransi nonkomersial, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan juga berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seiring dengan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan dimulai tahun depan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama tingginya biaya kesehatan di Indonesia adalah ketergantungan pada impor alat kesehatan dan bahan baku farmasi. "Ini jadi problem utama, karena itu kena pajak tinggi termasuk pajak setara barang mewah. Selama kita menerapkan pajak tinggi pada alat kesehatan dan farmasi, utility cost pricing layanan kesehatan akan tetap tinggi," ungkap Hermawan kepada Bisnis, Minggu (18/8/2024).

Hermawan menilai bahwa solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mendorong industrialisasi farmasi di dalam negeri. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa saat ini 90% bahan baku obat di Indonesia masih diimpor.

Di sisi lain, Hermawan juga menyatakan bahwa menjamin kepesertaan JKN bagi seluruh populasi Indonesia bukanlah solusi instan. Sebab, peningkatan iuran JKN akan membutuhkan anggaran negara yang lebih besar, terutama untuk mendukung peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Memang kapasitas fiksal kita akan diuji, dan kelenturannya akan semakin menegang ketika premi JKN naik. Dan presentase ini akan menyebebabkan beban APBN membengkak," kata Hermawan.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, 66,4% penduduk Indonesia menggunakan BPJS Kesehatan, sementara hanya 0,5% yang menggunakan asuransi kesehatan swasta. Hermawan menyoroti rendahnya penetrasi asuransi kesehatan swasta di Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya daya beli dan kurangnya kemauan untuk membeli asuransi kesehatan. "Penting untuk meningkatkan edukasi dan kampanye kesehatan, termasuk gizi, yang harus menjadi prioritas pemerintah," tambahnya.

Hermawan juga menyebut bahwa saat ini ada mekanisme yang memungkinkan penggabungan manfaat asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta melalui Coordination of Benefit (CoB). Ini memungkinkan individu yang memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk mendapatkan perlindungan tambahan.

Ketua Riset dan Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengakui bahwa inflasi medis saat ini memaksa kenaikan biaya asuransi kesehatan. "Wajar bila asuransi BPJS maupun swasta mulai menaikkan premi, karena biaya alat, obat, dan jasa kesehatan terus naik seiring inflasi di Indonesia dan global," kata Olivia.

Olivia menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan akses yang adil ke layanan kesehatan, terutama melalui JKN, tanpa hambatan biaya. Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk membangun industrialisasi farmasi di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan biaya kesehatan. "Pajak barang mewah untuk alat kesehatan sebaiknya ditiadakan atau diturunkan. Selain itu, kualitas layanan JKN juga perlu ditingkatkan agar pemanfaatannya meningkat dan sesuai dengan kenaikan premi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Juni 2024 mencatatkan penurunan aset, baik aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan maupun aset BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan aset BPJS Kesehatan pada Juni 2024 turun 7,26% year-on-year (yoy). Hal ini utamanya disebabkan adanya realisasi pencairan instrumen investasi setara kas.

Sementara itu, aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%. Penurunan aset DJS ini disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Sayangnya, Rizzky enggan menyebut berapa besar angkanya.

"Hal tersebut merupakan dampak peningkatan akses layanan kesehatan, seiring peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan, serta semakin pulihnya kondisi pandemi," kata Rizzky kepada Bisnis, dikutip Minggu (18/8/2024).

Selain itu, jelasnya, penurunan aset ini juga disebabkan adanya percepatan pengajuan klaim dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama sehingga mengakibatkan penurunan pembentukan cadangan teknis di Juni 2024.

Rizzky melanjutkan, strategi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan aset yaitu dengan menyeimbangkan ketersediaan dana jaminan sosial dengan beban manfaat yang terkendali. Selain itu, BPJS Kesehatan juga berupaya untuk meningkatkan jumlah keaktifan kepesertaan dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penerimaan iuran.

"Perlu kami tegaskan bahwa aset DJS masih dalam rentang sehat, yakni 4,36 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, sesuai ketentuan antara 1,5-6 bulan. Penurunan aset ini juga tidak berimbas kepada pelayanan yang diterima oleh masyarakat, saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan," tegasnya.

Penurunan aset BPJS Kesehatan ini selaras dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa per Juni 2024 asuransi nonkomersial mencatatkan penurunan nilai aset sebesar 3,69% yoy dari Rp227,25 triliun per Juni 2023 menjadi Rp218,87 triliun pada Juni 2024.

Sebagai informasi, data aset asuransi nonkomersial tersebut termasuk di dalamnya adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Meski begitu, nilai premi asuransi nonkomersial pada periode tersebut tumbuh 8% dari Rp82,50 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia mencatat terjadi peningkatan klaim asuransi perdagangan di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil. Asuransi perdagangan merupakan produk andalan Asuransi Asei yang memberi perlindungan kepada pembeli [importir] jika penjual [eksportir] cidera janji.

Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi PT Asuransi Asei Indonesia, Eko Sulistyo Raharjo mengatakan di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil, yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut, berpotensi meningkatkan gagal bayar dari perusahaan pembeli kepada penjual atau eksportir.

"Saat ini sudah ada beberapa peningkatan pengajuan klaim atas risiko tersebut [klaim asuransi perdagangan]," kata Eko kepada Bisnis, dikutip Minggu (18/8/2024).

Dalam laporan keuangan Asei, tercatat per Juli 2024 beban klaim bruto perusahaan mencapai Rp70,55 miliar, naik 4,14% dibanding beban klaim bruto Juni 2024 sebesar Rp67,74 miliar.

Sebagai informasi, produk asuransi Asei untuk asuransi perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung (penjual/bank/Institusi Keuangan Non Bank atau INKB) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli/importir atau bank pembuka Letter of Credit (L/C) yang disebabkan oleh risiko komersial dan/atau risiko politik.

Asuransi Kredit

Sementara terkait penerapan asuransi kredit yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pembagian risiko dalam asuransi kredit Eko mengungkapkan masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang lebih luas.

Menurutnya, dalam aturan yang meminta penerapan berbagi risiko itu banyak bank belum sepenuhnya siap. "Mekanisme risk sharing, di mana bank harus menanggung setidaknya 25% dari risiko kredit, merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian dalam operasional dan strategi manajemen risiko. Beberapa bank merasa beban tambahan ini dapat mempengaruhi profitabilitas mereka, terutama jika kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat," ujar Eko

Dia juga menyoroti pentingnya akses terhadap data kredit dan debitur yang diasuransikan. Integrasi data antara bank dan perusahaan asuransi sering kali menjadi tantangan. "Perbankan harus memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan terkini, sementara perusahaan asuransi membutuhkan akses untuk melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam," tambahnya.