Bisnis.com, JAKARTA — Besaran anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan kemungkinan akan berubah usai pemerintah dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan APBN 2025.

Berdasarkan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI DPR mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, sehingga disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

Kesepakatan tersebut terjadi ketika Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (28/8/2024).

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat, yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah: pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Berdampak ke Asumsi Dasar Lain

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan mengakui, penurunan asumsi kurs rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun akan pengaruhi indikator dalam RAPBN 2025 lainnya seperti pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.

Kendati demikian, Febrio meyakini perubahan tersebut tidak akan besar karena asumsi kurs rupiah hanya turun Rp100 per dolar AS dan suku bunga SBN hanya turun 0,1%. Di samping itu, dia mendetailkan berapa kisaran angka perubahan-perubahan yang dimaksud.

"Enggak, enggak banyak [berubah]. Itu kita akan nanti adjust [sesuaikan] sedikit dari perubahan sedikit itu ya," kata Febrio usai rapat dengan DPR, Rabu (28/8/2024).

Senada, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo tidak menampik akan ada penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 usai kesepakatan antara pemerintah dan DPR kemarin.

Namun demikian, Wahyu juga belum bisa mengungkapkan besaran angka perubahan tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar sebab Kemenkeu masih harus membahas perubahan tersebut bersama DPR.

"Postur RAPBN 2025 akan dibahas mulai tanggal 2 September di Panja [panitia kerja DPR], Banggar [Badan Anggaran DPR]. Kita tunggu saja ya kesepakatannya nanti," ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah notabenenya sudah memberi gambaran modifikasi angka-angka asumsi dasar makro apabila terjadi perubahan di salah satu indikatornya.

Sebagai contoh, berdasarkan estimasi pemerintah, kenaikan nilai tukar rupiah Rp100 per dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp4,7 triliun dan belanja negara hingga Rp8 triliun sehingga memperlebar defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.

Sedangkan kenaikan 0,1% suku bunga SBN 10 tahun menyebabkan kenaikan pendapatan negara hingga Rp1,1 triliun dan belanja negara hingga Rp0,1 triliun sehingga menambah surplus anggaran hingga Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati angka baru asumsi dasar ekonomi makro 2025. Di balik proses itu, ada perbedaan prediksi nilai tukar rupiah antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Komisi XI DPR dalam rapat kerjanya dengan Menkeu, Gubernur BI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya menyepakati asumsi makro yang menjadi acuan anggaran pendapatan dan belanjan negara atau APBN 2025.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir menjelaskan bahwa memang terdapat berbagai perundingan dalam penentuan asumsi makro itu. Namun demikian, pemerintah dan legislatif mencapai titik temu untuk sejumlah indikator hingga disepakati postur yang akan disiapkan menjadi APBN 2025.

"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 [per dolar AS untuk asumsi kurs] dan 7% [untuk asumsi suku bunga SBN 10 tahun]," ujar Kahar dalam rapat kerja, Rabu (28/8/2024).

Indikator-indikator lainnya tercatat sama dengan apa yang pemerintah usulkan dalam RAPBN 2025, yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pidato Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR dua pekan lalu.

DPR mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbekal asumsi makro tersebut sebagai tolok ukur.

Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, hingga memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi.

Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk APBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%
• Inflasi: 2,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7%

Sasaran Pembangunan:

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5%—5%
• Tingkat Kemiskinan: 7%—8%
• Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0%
• Indeks Rasio Gini: 0,379—0,382
• Indeks Modal Manusia: 0,56

Indikator Pembangunan:

• Nilai Tukar Petani (NTP) 115—120
• Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105—108

Salah satu perdebatan sengit dalam proses itu adalah penetapan asumsi nilai tukar rupiah. Pasalnya, Menkeu dan Gubernur BI beda asumsi soal nilai tukar rupiah, terdapat asumsi yang optimistis tetapi ada juga yang konservatif atau bahkan cenderung hati-hati.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu mengasumsikan nilai tukar rupiah 2025 di level Rp16.100 per dolar AS. Alasannya, pergerakan nilai tukar rupiah sangat dinamis dalam satu bulan terakhir. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Beda Ramalan Rupiah Sri Mulyani dan Gubernur BI

Sementara itu, Perry mengungkap bahwa BI memproyeksikan rupiah ada di kisaran Rp15.300—Rp15.700 per dolar AS pada 2025. BI meramalkan bahwa kurs rupiah akan terus menguat pada tahun depan karena ada perbaikan secara fundamental dalam perekonomian domestik maupun global.

"Pertama, karena Fed Fund Rate yang turun, kedua kondisi makro ekonomi kita baik inflasi maupun pertumbuhan yang lebih baik, dan yang ketiga imbal hasil yang tetap menarik termasuk imbal hasil SBN dan juga SRBI," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kendati demikian, dia tidak menampik ada sejumlah resiko global seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Bos bank sentral tersebut menyebutkan, pemilihan presiden di AS, hubungan AS-China, dan sejumlah konflik di Timur Tengah dan daerah lain bisa berdampak negatif ke nilai tukar rupiah.

Perry mengakui, sejumlah peristiwa geopolitik tersebut tidak bisa diperkirakan oleh BI. Namun, dia meyakini BI tetap bisa melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak melemah terutama lewat pengendalian cadangan devisa (cadev).

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan tetap menjaga nilai kecukupan cadangan devisa," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat untuk menurunkan asumsi kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Kesepakatan tersebut terjadi dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Sebelumnya, dalam RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat.

Akhirnya, disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.

Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.

"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat yang akhirnya disepakati anggota DPR.

Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah, pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.

Lebih lanjut, dalam rapat pemerintah dan DPR juga sepakat agar pertumbuhan ke depan harus inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah harus melaporkan kepada Komisi XI DPR indikator-indikator seperti keberhasilan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga menciptakan lapangan kerja pada kuartal I/2025.

Lalu, disepakati bahwa Bank Indonesia harus terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi terutama pangan di berbagai daerah.

Selanjutnya disepakati bahwa pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan peningkatan tax ratio, melaksanakan UU HPP, pemanfaatan core tax system, Ceisa, SIMBARA, serta meningkatkan kinerja dan tata kelola penagihan pajak.

Terakhir, disepakati agar pemerintah menyampaikan perencanaan pelaksanaan penarikan cukai untuk produk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kepada Komisi XI DPR RI agar untuk mendapatkan persetujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu bulan setelah pemerintah mengumumkan asumsi dasar ekonomi makro 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menjelaskan alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah tahun depan di Rp16.100 per dolar AS—yang melemah dari posisi kurs saat ini.

Hal tersebut diungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).

Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.

Salah satu poin asumsi dasar yang menjadi sorotan besar adalah nilai tukar rupiah yang dipatok Rp16.100 per dolar AS. Padahal, beberapa waktu terakhir rupiah bergerak menguat, bahkan pada hari ini dibuka di Rp15.525 per dolar AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir justru menjadi cerminan bagaimana pemerintah harus mendesain asumsi makro secara fleksibel, baik untuk menghadapi penguatan nilai tukar seperti saat ini maupun jika kondisinya berbalik menjadi pelemahan dalam waktu cepat.

Misalnya, pada Agustus 2024 ini nilai tukar rupiah sudah menguat atau terapresiasi hingga 5% secara month to date, meskipun secara tahun berjalan atau year to date (YtD) masih terkoreksi 0,5%.

"Kalau kita potret pada saat menulis [asumsi makro 2025] itu, secara year to date kita depresiasinya masih di sekitar 5%. Mungkin Komisi XI masih ingat presentasi saya di sini untuk KEM-PPKF [2025] itu masih diwarnai oleh nilai tukar yang depresiasinya antara 5%—6%, hanya dalam waktu singkat [bergerak menguat]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, pergerakan yang sangat cepat itu merupakan efek dari dinamika global yang membuat perekonomian begitu dinamis. Alhasil, perubahan-perubahan itu perlu diwaspadai, termasuk pada 2025.

"Saya harapkan DPR juga, pemerintah mendesain APBN jangan terlalu kaku, karena dunia itu bergeraknya luar biasa. Dunia berubah hanya dalam hitungan minggu maka kita mampu merespons. Fleksibilitas tidak berarti tidak ada akuntabilitas," ujar Sri Mulyani.

Dia menjelaskan bahwa instrumen keuangan global yang mengalami gejolak pada semester I tahun ini sudah mulai stabil semenjak akhir Juli dan Agustus 2024. Penyebabnya, inflasi Amerika Serikat (AS) mulai mereda dan tingkat pengangguran terlihat meningkat, sehingga muncul kekhawatiran resesi AS.

Kekhawatiran itu membuat sinyal penurunan suku bunga oleh Federal Reserve atau The Fed semakin kentara, sehingga gejolak instrumen keuangan global pun mereda.

"Currency seluruh dunia yang sempat mengalami tekanan pada saat market expect untuk penurunan suku bunga pada kuartal II ternyata mundur ke kuartal III. Kita lihat dollar index juga sekarang juga sudah mulai melemah, di level 100 lagi, ini berarti currency-currency lain sudah mulai mengalami apresiasi sepanjang akhir 2023 hingga awal 2024," kata Sri Mulyani.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, asumsi makro kurs rupiah dipatok senilai Rp16.100 per dolar AS. Sementara itu, dalam outlook 2024 rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.000—16.200 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat, terkait pembahasan target terbaru rupiah untuk 2025.

Dalam Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengasumsikan rupiah di angka Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo enggan menyampaikan proyeksinya terkait kondisi rupiah untuk tahun depan. Namun, rencananya, Bank Indonesia akan memberikan sejumlah pandangan soal rupiah kepada DPR pada pekan depan.

"Itu tentu saja hak prerogatif pemerintah dan Banggar [Badan Anggaran DPR] untuk bagaimana menggunakan pandangan-pandangan. Untuk pembahasan yang akan datang tunggu tanggal 27 [Agustus 2024] ya, itu jadwalnya ada Banggar,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024).

Juni lalu, saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025, Perry memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2025 akan menguat.

BI melihat rupiah akan mencapai rata-rata pada rentang Rp15.300 hingga Rp15.700 per dolar AS pada 2025. Artinya, terdapat pandangan bahwa rupiah akan menguat dari posisi saat ini.

"Kalau yang dulu, adalah rata-rata Rp15.300 sampai dengan Rp15.700. Itu waktu pembahasan di Banggar maupun Komisi XI yang dulu," jelasnya.

Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menuliskan nilai tukar rupiah tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.100 per Dolar AS.

Melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, harapannya semakin efektif, sehingga cadangan devisa semakin kuat, kecukupan likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar rupiah juga dapat lebih ditekan.

Untuk diketahui, peraturan tersebut mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30 persen dari DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Adapun, per sepanjang bulan ini hingga 20 Agustus 2024, BI mencatat penguatan rupiah sebesar 5,34%. Rupiah tercatat bergerak di rentang Rp15.424—16.325 per dolar AS, dengan rata-rata sebulan terakhir di level Rp15.987 per dolar AS.

Kinerja rupiah itu lebih tinggi dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti Baht Thailand, Yen Jepang, Peso Filipina, dan Won Korea, yang hanya sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20%, dan 3,04%. Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, tingkat depresiasi rupiah lebih kecil dari depresiasi Rupee India, Peso Filipina, dan Won Korea.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyampaikan perkembangan bisnis bank usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 pada akhir pekan lalu, Jumat (16/8/2024).

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan pihaknya menyambut positif postur dan RAPBN 2025 yang telah disusun oleh pemerintah, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% dengan inflasi terkendali di angka 2,5% dan tetap menjaga defisit anggaran sekitar 2,53% dari GDP.

“Kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam menjaga perekonomian domestik tetap stabil dan tumbuh baik, tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Tercatat, sampai dengan Juni 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% yoy, ditengah kondisi perekonomian yang masih baik dan inflasi yang terjaga.

Adapun, kata Sigit, rencana kerja Bank Mandiri tahun 2025 akan disusun pada awal kuartal IV/2024. Namun demikian, menurutnya perseroan akan menjaga pertumbuhan bisnis tetap di atas industri untuk terus memperkuat posisi di pasar.

“Dengan melihat pencapaian yang baik hingga pertengahan tahun ini, Bank Mandiri optimis dapat tumbuh sesuai dengan guidance pertumbuhan kredit konsolidasi kami di tahun 2024 yaitu sebesar 16%-18%,” ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan menilai asumsi makro yang telah disampaikan pemerintah nyatanya belum cukup kuat dalam menggerakkan bank untuk berekspansi hingga tahun depan.

Apalagi, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 tentu berpotensi menggerus daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli masyarakatnya menurun berarti kan konsumsi terhadap barang-barang jasa akan melambat, tentu perusahaan tidak akan ekspansi dong, karena ekonomi sebagian besar kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau kekuatan domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Lalu, apabila kondisi ekonomi domestik stagnan atau tidak berkembang, maka ini menjadikan tantangan tersendiri bagi bank untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang mereka salurkan.

“Kalau ekonomi domestik tidak bergerak, ini pasti agak sulit untuk mendongkrak permintaan kredit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pertumbuhan kredit di segmen ritel dan konsumsen diproyeksikan masih tinggi tapi tidak setinggi yang diekspektasikan, ini lantaran kenaikan PPN yang akan menghajar semuanya.

“Orang akan mengurangi konsumsi dulu gara-gara ada kenaikan PPN tadi,”ucapnya.

Alhasil, saat ini pemangkasan suku bunga acuan terasa sangat diperlukan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, menyoal target kredit bank, Abdul menyebut hal ini akan sangat dipengaruhi oleh rencana bisnis bank itu sendiri.

“Kalau kredit sih akan berpengaruh dilihat dari rencana bisnis bank, karena itu menjadi patokannya [bank],” ujarnya.

Adapun, dalam situasi ekonomi saat ini, seharusnya target kredit dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, Abdul juga menyampaikan kekhawatirannya jika menetapkan target yang terlalu tinggi bisa menjadi tantangan jika kondisi ekonomi tidak mendukung.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat dan bankir Tanah Air buka suara usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 pada akhir pekan lalu, Jumat (16/8/2024). Beberapa di antaranya bahkan menyebut pembacaan nota keuangan tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis bank (RBB).

Pada kesempatan itu, Kepala Negara memang menyebut salah satu poin, di mana pertumbuhan ekonomi yang akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Lantas, apakah ini memberikan katalis positif pada kinerja bisnis bank ke depan?

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyatakan bahwa perseroan masih dalam proses penilaian alias assessment mengenai dampak dari asumsi makro yang baru diumumkan.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pihaknya masih menunggu formasi pemerintahan baru dan kabinet yang akan terbentuk setelah Oktober 2024.

“Namun, melihat RAPBN yang baru diumumkan terlihat lebih realistis dan mild [moderat],” ujarnya kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, ramalan pertumbuhan bank untuk tahun depan pun akan bergantung pada pergerakan suku bunga acuan BI ini, yang nantinya akan mempengaruhi biaya dana alias cost of fund bank, apakah akan membaik atau tidak.

Lani juga mengamati bahwa anggaran pemerintah untuk konsumsi rumah tangga telah diperbesar dan menjadi prioritas. “Sehingga masih ada potensi pertumbuhan untuk segmen tertentu seperti ritel dan UKM,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) melaporkan dengan terbitnya Asumsi Makro dan Postur APBN 2025 dari pemerintahan yang baru, tentu ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2024.

“Untuk saat ini masih dalam penyusunan tentunya oleh seluruh bank,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).

Kata Yuddy dengan asumsi yang ada, maka perbankan dapat melihat peluang dan tantangan yang ada khususnya dari sisi kebijakan pemerintah dan dalam negeri.

Lebih lanjut, Bank BJB menyambut positif kebijakan pemerintah yang menekankan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan domestik. Mereka merasa bahwa ekosistem mereka, yang sudah dikelola dengan baik, cocok dengan fokus tersebut.

“Untuk Bank BJB, melihat ekosistemnya sudah dikelola dengan baik, tentunya pembiayaan segmen konsumer dan ritel sebagai pilar utama [fokus] pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BJB,” ucapnya.

Di sisi lain, meskipun perseroan ingin terus menumbuhkan kinerja yang positif pada sektor-sektor lain seperti UMKM, komersial, korporasi, serta KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB), akan tetapi Bank BJB masih memilih untuk hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan, mengingat situasi kondisi makro yang belum sepenuhnya membaik.

“Terutama dari sisi permintaan yang terus kami pantau dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Dari kelompok KBMI I, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) pun menyampaikan proyeksi spesifik kinerja bank tahun depan akan disampaikan setelah pengiriman RBB ke OJK pada November 2024.

Meski demikian, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian perbankan dalam memproyeksikan kinerja pada tahun 2025.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang positif berpotensi memberikan dampak positif bagi kinerja bank, di mana dapat meningkatkan permintaan kredit dan mengurangi risiko kredit macet.

Kedua, pergerakan suku bunga menjadi faktor penting, pasalnya suku bunga yang tinggi bisa menekan permintaan kredit.

Daya Beli Masyarakat

Selain itu, tingkat inflasi juga memengaruhi daya beli masyarakat dan kualitas kredit. Menurutnya, apabila tingkat inflasi rendah, hal ini dapat berkontribusi pada penurunan suku bunga.

“Hal yang tidak kalah penting adalah, stabilitas keuangan global, kondisi pasar global juga memengaruhi kinerja bank, terutama jika bank tersebut memiliki eksposur internasional,” katanya.

Secara umum, Efdinal menyampaikan jika asumsi makro pemerintah untuk tahun depan menunjukkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang moderat, dan kebijakan moneter yang mendukung, maka proyeksi kinerja bank cenderung positif.

Namun, jika ada ketidakpastian atau tantangan ekonomi global, bank mungkin menghadapi risiko lebih besar, seperti meningkatnya kredit macet atau margin keuntungan yang lebih sempit.

Adapun, dari sisi pengama yakni Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan menilai asumsi makro yang telah disampaikan pemerintah belum cukup kuat dalam menggerakkan bank untuk berekspansi hingga tahun depan. Apalagi, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menggerus daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli masyarakatnya menurun berarti kan konsumsi terhadap barang-barang jasa akan melambat, tentu perusahaan tidak akan ekspansi dong, karena ekonomi sebagian besar kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau kekuatan domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Lalu, apabila kondisi ekonomi domestik stagnan atau tidak berkembang, kata pria yang kerap disapa Ucok, itu artinya menjadikannya tantangan bagi bank untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang mereka salurkan.

“Kalau ekonomi domestik tidak bergerak, ini pasti agak sulit untuk mendongkrak permintaan kredit,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan asumsi makro untuk tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% dan inflasi sebesar 2,5%. Lalu, bagaimana dampak dari pembacaan nota keuangan ini ke pasar modal?

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat daya beli dan konsumsi akan semakin pudar di tahun 2025 mendatang. Kenaikan harga barang mulai memberikan tekanan kepada masyarakat kelas menengah hingga bawah.

"Oleh sebab itu, diharapkan tingkat suku bunga juga dapat segera diturunkan begitu The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka," ujarnya, Jumat (16/8/2024).

Langkah itu, lanjut dia, agar dapat memberikan stimulus untuk menjaga daya beli, konsumsi, dan kredit. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 5,2% juga dilihat masih bisa untuk dicapai, apalagi tahun depan penurunan tingkat suku bunga dapat segera dilakukan untuk mendorong perekonomian, disertai dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri.

Di sisi lain, dengan pemerintah yang menurunkan anggaran infrastruktur menjadi Rp400,3 triliun di 2025 menurutnya akan memberikan dampak terhadap pembangunan, khususnya dalam hal pemerataan perekonomian. Akan tetapi, apabila dibandingkan, dari RAPBN 2024 sebelumnya, penurunan anggaran infrastruktur ini tidak banyak yakni dari Rp422,7 triliun menjadi Rp400,3 triliun.

"Apalagi seperti yang kita ketahui, tahun 2025 merupakan transisi dari pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru sehingga tentu rasanya kalau melihat dari anggaran ini memang sesuai dengan tema yang diangkat untuk tahun 2025 mendatang," tuturnya.

Nico juga mencatat belanja pemerintah sendiri juga naik 8,66% dan sesuai dengan harapan dari pemerintah untuk memperkuat konsumsi dalam negeri.

Dengan asumsi makro tersebut, Nico mencermati dampak terhadap pasar modal cenderung tidak terlalu besar. Hanya saja, apabila melihat asumsi rupiah pada level yang jauh lebih tinggi di Rp16.100, hal ini memberikan gambaran jika rupiah masih berpotensi untuk melemah di tengah tingginya volatilitas pasar saat ini.

Selain itu, imbal hasil SUN 10 tahun juga terlihat mengalami kenaikan bahkan hingga 7,1% meskipun tingkat suku bunga mengalami penurunan.

"Yang akan menjadi pembeda mungkin data ekonomi yang akan hadir setiap harinya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun dan kesehatan sebesar Rp197,8 triliun. Analis melihat asumsi makro ini dapat berdampak positif terhadap emiten-emiten di sektor kesehatan dan infrastruktur.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan asumsi makro yang ditentukan pemerintah secara umum cukup positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang terkendali.

"Secara prospek, dengan indikasi aktivitas ekonomi yang cukup kuat ini bisa berdampak positif ke pasar modal," ujar Sukarno, Jumat (16/8/2024).

Dia melanjutkan, penurunan anggaran di sektor infrastruktur menjadi sentimen yang sedikit kurang baik bagi pasar atau sektor yang berkaitan. Akan tetapi, Sukarno melihat hal tersebut dapat berdampak positif untuk sektor konstruksi karena anggaran di infrastruktur salah satunya difokuskan terkait dengan keberlanjutan Pembangunan IKN.

Selain itu, lanjutnya, jika perusahaan terdampak mampu mengimbangi dengan efisiensi anggaran dan tetap fokus pada proyek-proyek strategis, dampak penurunan dari anggaran infrastruktur ini mungkin tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, anggaran kesehatan pada 2025 menunjukkan komitmen pemerintah di sektor ini. Dengan jumlah anggaran tersebut, Sukarno melihat dampak ke emiten sektor kesehatan selalu positif karena adanya peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa kesehatan.

"Tapi kita perlu memperhatikan faktor lain juga seperti kondisi global, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya untuk melihat arah pasar modal kita di tahun depan," ucap Sukarno.

Sebagai informasi, dalam pembacaan asumsi makro, pemerintah mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting, dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Alokasi tersebut turun dari Rp422,7 triliun pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi dasar makro ekonomi (ADEM) pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming atau untuk 2025.

Sebagaimana diketahui, 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran usai Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dua periode.

Pertama, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,2%, stagnan jika dibandingkan dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Presiden ketujuh tersebut menyampaikan target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Kedua, pemerintah menargetkan laju inflasi domestik pada 2025 turun dan terkendali pada level 2,5%.

Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp16.100 per dolar AS pada tahun depan. Lebih lemah dari target tahun ini yang senilai Rp15.000 per dolar AS.

Keempat, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksi pada level 7,1%. Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsive terhadap dinamika moneter dunia.

Kelima, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan Nota Keuangan Pengantar Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 pada hari ini, Jumat (16/8) di gedung DPR RI, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Jokowi akan membacakan kerangka kebijakan makro dan fiskal, hingga rencana keuangan yang akan dijalankan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nota keuangan yang dibacakan di ruang sidang paripurna gedung DPR ini akan membahas mengenai asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting migas hingga lainnya.

Sebelumnya Kemenkeu bersama Bappenas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembahasan pendahuluan RAPBN 2025. DPR kemudian menyepakati asumsi dasar makro dan target pembangunan yang akan menjadi dasar perancangan APBN tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan postur APBN tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Karena pembahasan awal dengan DPR melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Kami menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani, Senin (5/8).

Dia menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” ujarnya.

Asumsi Makro RAPBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,1%-5,5%
• Inflasi Tahunan: 1,5%-3,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp 15.300 -Rp 15.900 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9% - 7,2%
• Harga Minyak Mentah Indonesia: US$75-US$85 per barel
• Lifting Minyak Bumi: 580 ribu hingga 605 ribu barel per hari
• Lifting Gas Bumi: 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,3% - 5,6%
• Tingkat pengangguran terbuka: 4,5% - 5,0%
• Tingkat kemiskinan: 7% - 8%
• Kemiskinan ekstrem: 0%
• Nilai tukar petani: 113-115
• Rasio Gini: 0,379-0,382
• Nilai tukar nelayan: 104-105
• Indeks modal manusia: 0,56
• Emisi gas rumah kaca: 38,6

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan pemerintah agar menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan lifting minyak bumi. Saat ini pemerintah sudah menetapkan defisit APBN 2025 dalam kisaran 2,29 sampai 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

“Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025,” ucap Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat paripurna pada Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau memiliki rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 7.347,5 triliun (87,96%) dan pinjaman sebesar Rp 1.005,52 triliun (12,04%).

Dia mengungkapkan kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Pengelolaan utang juga harus dilakukan secara prudent.

Kebijakan umum pembiayaan anggaran tahun 2025 antara lain mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan manageable; optimalisasi peran BUMN, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU) dan Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.

Selain itu, kebijakan pembiayaan turut menyinggung ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menguatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, Meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultra mikro; dan optimalisasi saldo anggaran lebih sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian.

“Jangan sampai kita terlalu bernafsu untuk membuat program-program baru, sementara kondisi fiskal kita juga ini dalam keterbatasan. Belum kondisi global ini kan berpengaruh terhadap penerimaan negara, penerimaan negara ini sekarang (tahun 2024) kan agak tidak sesuai target,” ungkap Cucun.

Realisasi Pajak Surut

Realisasi penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun pada akhir tahun 2024. Angka ini terbagi dalam Rp 2.218,4 triliun untuk penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 549,1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 34,9 triliun. Untuk penerimaan perpajakan terbagi dalam Rp 1.921,9 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 296,5 triliun.

Adapun penerimaan pajak lebih rendah dari Rp 66,9 triliun dari target dalam pagu APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Realisasi kepabeanan dan cukai turun Rp 24,5 triliun dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 321 triliun. Realisasi PNBP meningkat Rp 57,1 triliun dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 492 triliun. Sedangkan penerimaan hibah diperkirakan meningkat Rp 34,5 triliun.

“Kami khawatir kalau sampai semester II-2024 penerimaan negara tidak sesuai target, nanti akan jadi beban kepada pemerintah baru,” kata dia.

Cucun menegaskan bahwa dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 pemerintah dan DPR periode saat ini berupaya untuk mengakomodasi program pemerintahan rezim berikutnya. Dengan adanya akomodasi program diharapkan tidak terjadi perubahan program besar-besaran.

“Jadi jangan sampai nanti membongkar lagi asumsi, kemudian juga terjadi perubahan yang deviasinya sangat-sangat tinggi. Karena kalau itu terjadi, kondisi keuangan kita ini untuk mengcover itu kan sisi penerimaan aja sekarang tidak mencapai target,” kata Cucun.

Menurut dia, kondisi yang dihadapi pemerintah rezim berikutnya tidak mudah sebab masih dilanda ketidakpastian ekonomi global. Kondisi geopolitik dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melemah.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak rambatan terhadap ekonomi domestik.“Kalau kita terjadi itu bagaimana rupiah yang tidak terkendali harus diintervensi, kemudian sekarang pertumbuhan kredit juga tidak terlalu meyakinkan mendukung pertumbuhan ekonomi ya pertumbuhan kredit ini,” terang Cucun.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News