Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) mengumumkan Kim Wook Bae telah efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak 12 Agustus 2024.

Dalam keterbukaan informasi, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK) telah memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Kim Wook Bae.

“[Hal ini berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-57/D.03/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kim Wook Bae sebagai Calon Direktur Korporat PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk,” tulis manajemen yang dikutip Kamis (15/8/2024).

Sebelumnya, berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024, telah menyetujui pengangkatan Kim Wook Bae selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat.

Adapun, saat itu jabatan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Sebagaimana diketahui, melansir dari situs resmi perusahaan, Kim Wook Bae merupakan warga negara Korea Selatan dan lulusan Bachelor of Business Administration, Seoul National University.

Kim Wook Bae telah memulai karier sebagai Associate Business Promotion Department Woori Bank Korea Selatan sejak 1994. Beberapa kali dirinya terpantau duduk di jabatan strategis sebagai Manager hingga Senior General Manager Woori Bank Korea Selatan.

Terakhir, sebelum menduduki posisi Direksi, dirinya menjabat sebagai Senior General Manager Gyeonggiseobu Regional Banking Headquarters Woori Bank Korea Selatan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SDRA setelah RUPSLB 2024

Presiden Direktur: Kim Eungchul

Direktur: Benny Sudarsono Tan

Direktur: Edwin Sulaeman

Direktur: Wuryanto

Direktur: Abdurachman Hadi

Direktur: Kim Wook Bae

Presiden Komisaris: Arief Budiman

Komisaris Independen: Ahmad Fajarprana

Komisaris Independen: Adi Haryadi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mendapatkan rating pengelolaan HR Excellent Award dari SWA Media Group sebagai penyelenggara yang bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LMFEB) Universitas Indonesia.

Kegiatan tersebut adalah 'The 15th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2024' dengan tema 'Building Agility and Work Experience Towards Future-Ready Organization' untuk mendorong praktik manajemen HR yang excellent di Indonesia, dimana emiten anak BUMN ini berhasil meraih predikat Very Good pada kategori Reward Management & Talent Retention Strategy.

Kegiatan ini sukses menjaring partisipan sebanyak 55 perusahaan, di mana para peserta melakukan kegiatan presentasi dan tanya jawab oleh dewan juri secara online. Pada tahun ini perusahaan peserta datang dari berbagai sektor, di antaranya industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, consumer goods, manufaktur, perkebunan, pertambangan, dan energi, transportasi, distribusi, telekomunikasi, hingga sejumlah startup.

Dalam penjurian para peserta dibagi ke sejumlah kategori bidang HR yang menjadi peminatan, di antaranya, kategori Learning and Development (L&D) and Knowledge Management, Reward Management and Talent Retention Strategy, HR Digitization and People Analytics, Employer Branding and Talent Acquisition, serta Wellbeing Management. Di mana, pada hasil akhir penilaian, para peserta perusahaan akan mendapatkan rating pengelolaan HR mulai dari Excellent, Very Good, dan Good.

Adapun, kegiatan tersebut dilakukan karena pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kini sedang mengalami disrupsi yang menantang, salah satunya perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga menyebabkan perubahan tren di dunia kerja. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi terkini akan memberi peluang lebih untuk memenangkan persaingan di dalam bisnis.

Emil Hakim selaku Direktur Keuangan dan Jasa Korporat Tugu Insurance sangat mengapresiasi event ini karena perusahaan perlu berupaya membangun ketangkasan organisasi dengan memanfaatkan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan mereka, agar kinerja perusahaan terus tumbuh dan berkelanjutan. “Semoga penghargaan ini dapat memperkuat budaya dan lingkungan kerja yang positif serta mempertahankan komitmen kami kedepannya melalui inovasi-inovasi produk dan layanan, sehingga kami dapat terus menjadi perusahaan asuransi yang dapat diandalkan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA --

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik upaya pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di sektor non-bank seperti asuransi, multifinance, fintech, dana pensiun (dapen), dan aset kripto.

"Hampir semua sektor ini menunjukkan tingkat literasi yang rendah. Masyarakat masih belum banyak yang memahami, terutama mengenai investasi kripto," ujar Nailul kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Nailul menekankan bahwa tanggung jawab utama peningkatan literasi keuangan sebenarnya berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan langsung pada Presiden. Meski demikian, ia menilai bahwa tugas kementerian di kabinet Jokowi, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum dioptimalkan secara maksimal dalam meningkatkan literasi keuangan.

"Saya belum melihat peran aktif dan masif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini. Literasi keuangan seharusnya sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat SD, bukan hanya tentang menabung, tetapi juga mengenalkan produk layanan keuangan lainnya," tambah Nailul.

Selain itu, Nailul juga menyoroti masalah literasi keuangan di sektor digital, yang semakin terlihat dengan munculnya berbagai kasus seperti pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menilai bahwa masalah utama bukan pada kepemilikan rekening perbankan, tetapi pada rendahnya literasi keuangan masyarakat.

"Masih banyak lubang dalam literasi produk digital dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang memiliki rekening perbankan, salah satunya untuk menerima bantuan sosial, namun mereka terjebak dalam produk ilegal seperti investasi bodong hingga judi online. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan masih menjadi masalah utama," tegasnya.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Untuk sektor syariah, indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia tercatat sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 12,88%.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah era suku bunga tinggi, pergerakan rerata suku bunga kredit cenderung flat, sedangkan pada saat yang sama beban bunga bank meningkat seiring dengan suku bunga acuan (BI Rate). Hal ini pun berdampak pada margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), pada Juni 2024 suku bunga kredit relatif stabil, sedangkan suku bunga simpanan tercatat meningkat.

Rata-rata tertimbang suku bunga kredit per Juni 2024 sebesar 9,25%, relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 1, 3, dan 24 bulan.

Masing-masing sebesar 4,68%; 5,34%; dan 4,20% pada Juni 2024. Sementara, pada Mei 2024 tercatat sebesar 4,64%; 5,31%; dan 4,10%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pada Juni 2024, NIM perbankan mengalami penyusutan secara tahunan (year on year/YoY) atau jika dibandingkan dengan Juni 2023.

Per Juni 2024, NIM perbankan dalam negeri tercatat 4,57%, sedangkan pada Juni tahun lalu sebesar 4,8%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pergerakan rata-rata suku bunga kredit cenderung stabil dengan bunga kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif (KK) menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kredit. Adapun, margin bunga bersih alias net interest margin mengalami tren penyusutan," ujarnya dalam RDK Bulanan pada Senin (5/8/2024).

Itu menunjukkan, perbankan memilih untuk menahan kenaikan suku bunga kredit untuk mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah di saat terdapat tekanan beban bunga dari suku bunga simpanan yang terkerek seiring dengan kenaikan bunga acuan.

Pendanaan bank juga semakin mahal karena adanya perebutan dana murah di pasar saat suku bunga global masih tinggi. Dari sini, sejumlah bank pun melakukan revisi atas target laba pada akhir tahun.

Meskipun demikian, kata Dian, sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) revisi dari bank, margin bunga bersih pada akhir 2024 diproyeksikan masih tergolong stabil dibandingkan dengan NIM pada semester I/2024.

Menurutnya, ini tecermin oleh capaian realisasi laba perbankan pada Juni 2024 yang lebih baik dibandingkan dengan proyeksi pada awal tahun.

“Dengan optimisme bahwa penyaluran kredit perbankan di 2024 masih cukup tinggi dengan pencapaian double digit, pertumbuhan kinerja perbankan pada tahun 2024 diharapkan tetap terjaga baik meskipun mungkin tidak setinggi tahun lalu,” ujar Dian.

Menanggapi tren penurunan NIM perbankan, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut bahwa tren penurunan tersebut tak terlepas dari berbagai isu, di antaranya perebutan likuiditas dan perlambatan kredit.

“Perebutan likuiditas itu menjadi suatu hal yang penting bagi perbankan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Trioksa memaparkan, persaingan perebutan dana pihak ketiga itu memaksa bank untuk lebih kompetitif dalam memberikan penawaran bunga kepada pihak nasabah.

Dia berpendapat bahwa hal tersebut menjadi faktor utama yang membuat NIM perbankan sedikit tergerus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, Trioksa juga melihat bahwa kinerja bank dari segi kredit mulai mengalami perlambatan, terutama untuk ekspansi.

“Karena kondisi global dan juga daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Di satu sisi bank memperebutkan dana pihak ketiga, sehingga suku bunganya harus kompetitif. Di sisi lain, ekspansi kredit itu agak terhambat, apalagi jika menaikkan bunga kredit,” tandasnya.

Dari sisi pemain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon L.P. Napitupulu mengatakan bahwa perseroan memutuskan untuk lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan laba tahun ini.

BTN pun menurunkan target pertumbuhan laba dari semula 10%-11% menjadi sekitar 1%. Nixon mengatakan bahwa langkah ini diambil perseroan, karena kebijakan suku bunga global higher for longer tidak sesuai dengan prediksi.

“Saya mending turunkan [target laba], tetapi saya bisa deliver, daripada saya janjikan, tetapi saya tidak bisa deliver. Jadi, saya mesti realistis. Cost of fund [biaya dana] ini kan naik terus,” katanya, Rabu (31/7/2024)

Meski begitu, Nixon mengatakan bahwa cost of fund BTN kian menurun hingga kini berada sudah berada pada level di bawah 4%. Menurutnya, kondisi bisnis bank akan jauh membaik jika suku bunga acuan mulai turun.

Seiring dengan adanya sinyal pemangkasan suku bunga acuan, saat ini perseroan berstrategi dengan melakukan restrukturisasi pengelolaan pendanaan. “Kemudian kita buat satu engine baru namanya Prospera, di bawah Prioritas, tapi di atas regular. Jadi, baru dikelola sudah naik 20%. Nah itu upaya yang kita lakukan, sehingga CoF turun dari 4,2% menjadi 3,9%,” jelasnya.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mega Tbk. (MEGA) Christiana M. Damanik mengungkapkan bahwa persaingan tingkat suku bunga di pasar sampai saat ini masih menjadi tantangan.

Selain itu, terdapat kenaikan biaya operasional pada beberapa pos, sehingga kondisi tersebut berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega per Juni 2024. “Atas kondisi tersebut, Bank Mega telah menyampaikan Revisi Rencana Bisnis Bank [RBB] kepada OJK," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Mega meraup laba bersih Rp1,22 triliun pada semester I/2024, turun 37,67% secara tahunan dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp1,97 triliun.

Bank Mega akan lebih fokus pada pertumbuhan dana ritel, khususnya pada CASA agar dapat menekan biaya dana alias CoF, yang antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan optimalisasi jaringan cabang dalam penghimpunan dana ritel dan melanjutkan program loyalty (Program Undian Meriah Bareng Mega) untuk meningkatkan tabungan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan asuransi umum di Indonesia tahun ini menaikkan tarif premi asuransi kesehatan sebagai respons terhadap inflasi biaya medis. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat kenaikan ini mencapai rata-rata 20-30%.

Budi Herawan, Ketua AAUI mengungkapkan kenaikan tarif ini terjadi setelah tahun sebelumnya industri asuransi kesehatan mengalami perang harga, di mana perusahaan bersaing menawarkan produk dengan biaya murah. Namun, dengan adanya inflasi biaya medis, perusahaan asuransi harus menaikkan tarif premi untuk menjaga stabilitas keuangan mereka.

"Kenaikan rata-rata 20-30% ini terjadi di asuransi umum yang fokus pada asuransi kesehatan. Tahun lalu, perang tarif masih terjadi, tapi sekarang kami harus menyesuaikan dengan kondisi inflasi biaya medis," ujar Budi kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Menurut Budi, kondisi asuransi kesehatan tahun lalu tidak optimal karena perang harga, yang akhirnya memaksa perusahaan untuk menawarkan premi rendah. Tahun ini, dengan inflasi biaya medis yang terus meningkat, kenaikan tarif premi menjadi langkah yang tak terhindarkan.

Dalam catatan AAUI, kenaikan premi hingga 20-30% ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Sebelumnya, kenaikan tarif premi maksimal hanya sekitar 10%. Tapi sekarang kita menghadapi situasi yang berbeda, dan kami tidak ingin kondisi ini terus memburuk seperti yang terjadi di asuransi kredit," tambahnya.

Kenaikan tarif premi ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan premi asuransi kesehatan. Hingga Juni 2024, premi asuransi kesehatan dari asuransi umum tercatat naik 16,88% secara tahunan menjadi Rp4,81 triliun. Meskipun demikian, kenaikan premi ini tidak diikuti oleh penambahan jumlah peserta asuransi kesehatan. Mayoritas peserta asuransi kesehatan di asuransi umum masih berasal dari kelompok korporasi, bukan individu.

"Peserta asuransi kesehatan di asuransi umum mayoritas adalah karyawan dari korporasi, bukan individu. Individu yang membeli asuransi kesehatan melalui asuransi umum masih jarang, kecuali di asuransi jiwa," jelas Budi.

Budi juga menekankan bahwa dalam menetapkan kenaikan tarif premi, perusahaan asuransi mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk daya beli masyarakat yang menurun serta perhitungan aktuaria terkait premi murni, biaya obat, dan biaya rumah sakit.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong kenaikan premi asuransi kesehatan adalah inflasi biaya medis. "Berdasarkan perkiraan Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis di Indonesia diperkirakan mencapai 13% pada 2024, yang menjadi pemicu bagi perusahaan asuransi untuk menaikkan premi demi memastikan dana yang cukup untuk menanggung biaya kesehatan bagi pemegang polis," ujar Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), sebagai subsektor layanan jasa keuangan non-bank, akan kian ramai dengan kehadiran pelaku usaha baru.

Hal itu dimungkinkan dengan hadirnya Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti tingginya literasi asuransi di Indonesia yang tidak sebanding dengan tingkat inklusinya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia tercatat sebesar 31,72%, lebih rendah dibandingkan dengan literasi perbankan yang mencapai 49,93%.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengungkapkan bahwa dalam konteks literasi dan inklusi, industri asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan industri keuangan lainnya, seperti perbankan. Sejak 2013 hingga 2022, survei SNLIK OJK selalu menunjukkan anomali di mana literasi asuransi lebih tinggi dibandingkan inklusi asuransi. Di sisi lain, inklusi perbankan selalu lebih tinggi daripada literasinya.

"Masyarakat Indonesia cenderung memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang asuransi, tetapi enggan untuk memiliki atau membeli produk asuransi," ujar Irvan kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Menurut Irvan, rendahnya inklusi asuransi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu diteliti lebih lanjut, termasuk kurangnya keinginan untuk membeli asuransi (willingness to buy) meskipun masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya (ability to buy).

Salah satu alasan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, terutama akibat kasus-kasus gagal bayar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Irvan juga menyoroti bahwa masyarakat secara umum masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan klaim asuransi, bahkan dalam kondisi normal.

Selain itu, pemerintah sejak lama kurang memberikan perhatian atau prioritas pada industri asuransi karena kontribusinya terhadap sektor keuangan masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini. Sementara itu nilai tukar yen Jepang berdasarkan data Bloomberg berada pada level 147,47 pada pukul 09.53 WIB.

Berdasarkan data, rupiah dibuka pada perdagangan dengan naik 0,36% atau 56 poin ke posisi Rp15.619 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 0,09% ke posisi 102,475.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Baht Thailand melemah 0,22%, won Korea melemah 0,22%, ringgit Malaysia melemah 0,31%, dan yuan China melemah 0,31%.

Lalu, peso Filipina melemah 0,11%, dolar Taiwan melemah 0,04%, dolar Singapura melemah sebesar 0,14%, dolar Hong Kong melemah sebesar 0,02% dan yen Jepang melemah 0,10%. Sedangkan, rupee India jadi satu-satunya yang menguat 0,03%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sebelumnya memprediksi untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun akan ditutup menguat direntang Rp15.600-Rp15.710.

Dia mengatakan pada perdagangan kemarin (14/8), mata uang rupiah ditutup dengan menguat tajam 157,5 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 160 poin dilevel Rp15.675 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.832,5.

Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan ekonomi global mengalami tekanan, di antaranya yang paling kentara adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dikabarkan terancam resesi.

Hal itu dikarenakan para pelaku pasar keuangan memperkirakan AS bakal mengalami hard landing usai mengalami inflasi yang tinggi. Inilah yang terjadi pada pekan lalu, yang menunjukkan volatilitas besar dari sisi ekonomi AS dan pengaruhnya ke seluruh dunia.

Sementara, kondisi perekonomian di Eropa masih terpantau rentan, karena sentimen geopolitik serta perang antara Ukraina dan Rusia.

Kemudian, perekonomian China mengalami pertumbuhan yang melambat pada kuartal II/2024 pada angka 4,7%, di antaranya karena masalah pinjaman dalam negeri yang besar.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.52 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.655 dan harga jual sebesar Rp15.675 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Nilai tukar yen Jepang terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp106,11 untuk beli dan Rp106,35 kurs jual. Sementara, kurs yen Jepang untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp104,04 untuk beli dan Rp108,08 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.45 WIB masing-masing sebesar Rp15.653 dan Rp15.860 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.595 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen Jepang sebesar Rp106 dan harga jual sebesar Rp106,55 berdasarkan e-rate. Kurs yen Jepang di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp104,89 untuk beli dan Rp107,59 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.645 dan harga jual sebesar Rp15.665 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs yen Jepang untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp106,12 dan jual Rp109,33.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp15.658 dan Rp15.678.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.505 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.855 per dolar AS.

Sementara, special rate di BNI untuk yen Jepang adalah Rp104,94 untuk beli dan Rp107,52 untuk jual.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) mencetak laba bersih pada semester I/2024 setelah pada periode yang sama tahun lalu membukukan rugi bersih.

Dikutip dari laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada Kamis (15/8/2024), laba bersih Bank Banten pada semester I/2024 tercatat Rp3,56 miliar. Sementara, pada paruh pertama tahun lalu rugi Rp24,10 miliar.

Pada periode itu, BEKS juga membukukan laba operasional bersih senilai Rp30,86 miliar usai mencetak rugi operasional bersih Rp30,60 miliar per 30 Juni 2023. Kinerja pada semester I tahun ini berasal dari pendapatan bunga bersih senilai Rp82,65 miliar, lebih rendah 13,06% YoY dari Rp95,07 miliar.

Bank Banten sebenarnya mencatatkan kenaikan pendapatan bunga 3,29% YoY menjadi Rp229,73 miliar. Namun, era suku bunga tinggi juga mendongkrak beban bunga 15,50% menjadi Rp147,08 miliar.

Meskipun secara pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional BEKS mengalami penurunan, tetapi tercatat pelonjakan pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan bersih sebesar 414,76% YoY dari Rp8,81 miliar menjadi Rp45,35 miliar.

Dari situ, Bank Banten pun dapat membukukan laba operasional bersih dan laba bersih usai mencatatkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penyaluran kredit, tercatat senilai Rp3,64 triliun turun tipis 0,35% YoY dengan nilai simpanan pihak ketiga Rp4,44 triliun yang juga lebih rendah 0,33% YoY. Aset bank mengalami kenaikan dari Rp6,80 triliun menjadi Rp7,13 triliun per akhir Juni 2024.

Sementara itu, jika dilihat dari rasio keuangan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Banten tercatat 43,04% per 30 Juni 2024. Lalu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross masih tinggi sebesar 9,76%, naik dari 9,59% pada 30 Juni 2023.

Angka itu di atas threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Rasio NPL net juga mengalami kenaikan dari 1,42% menjadi 1,74%.

Dengan raihan laba bersih pada semester I/2024, ROA dan ROE BEKS pun positif yaitu masing-masing sebesar 0,10% dan 0,57%. Lalu, rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat 3,21% dari 3,92% dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 94,59%, membaik dari 111,65%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus melakukan inovasi dan terobosan untuk memberi berbagai kemudahan dan keistimewaan bertransaksi. Terbaru, BRI menawarkan program pemberian special MDR 0% kepada merchant BRI (Dinamis dan Statis) baik merchant baru maupun existing merchant yang sudah teregistrasi dengan BRI Merchant. Program ini berlaku 1 Agustus – 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, berdasarkan kebijakan Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS dikenakan tarif sebesar 0,3% bagi pelaku usaha. Adapun tarif ini diberlakukan guna menjaga kualitas sistem QRIS. Namun kabar baiknya, para pengusaha yang menggunakan aplikasi merchantQRIS BRI bisa mendapatkan promo spesial MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0%.

MDR merupakan biaya yang dikenakan kepada merchant atas setiap transaksi yang dilakukan menggunakan debit, kartu kredit, dan QRIS. Namun, dengan promo MDR QRIS 0%, BRI membebaskan biaya MDR sehingga seluruh keuntungan transaksi akan langsung masuk ke rekening merchant.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengatakan bahwa program pemberian special MDR 0% ini berlaku untuk merchant QRIS Dinamis dan Statis yang telah memiliki user BRI Merchant dengan kategori Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Besar (UBE), Usaha Menengah (UME), SPBU, BLU (Badan Layanan Umum), PSO (Public Service Obligation).

Perbesar

“BRI ingin memberikan kemudahan transaksi kepada merchant BRI untuk menikmati berbagai fasilitas pembayaran sesuai kebutuhannya. Hal ini dilakukan agar aktivitas transaksi dengan konsumen menjadi lebih mudah,” ungkapnya.

Adapun special MDR 0% berlaku untuk nominal transaksi Rp1 hingga Rp10.000.000,- per transaksi. Dengan demikian, pada saat settlement,merchant akan menerima dana dalam nominal penuh (tidak terpotong MDR).

Aplikasi BRImerchant merupakan one stop app solution yang dapat menjawab kebutuhan merchant BRI.BRImerchant memiliki tiga fitur unggulan yang dapat memonitoring detail transaksi, download laporan settlement, dan user management.

Adapun untuk informasi lebih lanjut dapat dicek melalui laman https://bbri.id/mdrqris

Bisnis.com, JAKARTA — Biasanya kenaikan premi asuransi kesehatan setiap tahunnya ada di kisaran 10%. Namun, pada tahun ini premi tiba-tiba naik hingga 30% atau tiga kali lipat dari biasanya, menjadi sorotan besar di kalangan industri asuransi.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa kondisi asuransi kesehatan tahun lalu terbilang kurang baik. Sejumlah perusahaan melakukan 'perang harga' dengan menawarkan produk terjangkau demi menggaet lebih banyak pemegang polis.

Namun demikian, efeknya terasa pada tahun ini, ketika inflasi biaya medis begitu tinggi sehingga memaksa para pelaku industri untuk menaikkan tarif premi. Alhasil, premi asuransi kesehatan naik hingga 30%.

"Kenaikan rata-rata 20%—30% yang di asuransi umum yang main di kesehatan. Tahun ini. Kalau tahun lalu kan masih terjadi perang tarif," ujar Budi kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Perang tarif itu diakui sebagai rapor merah di industri asuransi. Pasalnya, perolehan premi memang meningkat sepanjang tahun ini tetapi jumlah pemegang polisnya relatif tidak bertambah banyak, sehingga pendapatan itu cenderung berasal dari kenaikan tarif premi asuransi.

AAUI mencatat bahwa perolehan premi asuransi kesehatan di asuransi umum pada Januari—Juni 2024 mencapai Rp4,81 triliun. Tidak main-main, jumlahnya tumbuh 16,88% (year-on-year/YoY).

Pemegang polis asuransi kesehatan di industri asuransi umum biasanya adalah peserta kelompok, yakni para pegawai yang didaftarkan oleh perusahaan. Dari sana terlihat bahwa tidak terdapat penambahan jumlah pemegang polis asuransi kesehatan yang kentara meskipun sempat terjadi perang harga.

"Ini [perang tarif] rapor merah kami. Mau terus begitu merah? Kami tidak mau terjadi seperti itu," ujar Budi.

Kenaikan premi asuransi kesehatan tentu akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari premi murni, burning cost, harga obat dan biaya rumah sakit, hingga inflasi medis secara keseluruhan. Hal itu tarik menarik dengan daya beli masyarakat yang saat ini terus melemah, sehingga menjadi pertimbangan besar dalam penentuan tarif premi.

Berdasarkan riset Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, inflasi medis Indonesia masih akan berada di kisaran 13% tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu inflasi medis ditutup di angka 13,6%.

Angka inflasi medis itu jauh di atas laju inflasi Indonesia secara umum. Terakhir, pada Juli 2024 inflasi tercatat 2,13% (YoY), dan pada tahun lalu catatan inflasi tertinggi terjadi pada Februari 2023 yakni 5,47%—tetap berada di bawah tingkat inflasi medis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui bahwa tingginya tingkat inflasi medis menjadi faktor utama yang mendorong industri untuk menaikkan premi asuransi kesehatan.

"Hal tersebut juga menjadi pemicu bagi perusahaan asuransi untuk menaikkan premi asuransi kesehatan, untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menanggung biaya kesehatan bagi pemegang polis," ujar Ogi.

OJK sedang menyusun regulasi mengenai produk asuransi kesehatan yang akan memperkuat lini usaha tersebut, dengan harapan agar industri tetap berjalan sehat dan masyarakat tidak terbebani lonjakan premi yang signifikan.

"Masih tahap kajian mengenai pokok permasalahan dan hal apa saja yang perlu diatur," ujar Ogi.

Cermati Daya Beli Masyarakat

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim meminta perusahaan asuransi mencari cara mengantisipasi inflasi medis agar tidak berdampak pada kenaikan iuran premi asuransi kesehatan.

Abitani mengatakan, kenaikan premi asuransi kesehatan mau tidak mau harus terjadi agar perusahaan dapat memastikan pembayaran klaim kepada tertanggung. Namun, di lain sisi, daya beli masyarakat yang sedang turun harus menjadi perhatian perusahaan asuransi.

"Strateginya, perusahaan harus lebih efisien dan mengoptimalkan teknologi dalam operasional perusahaannya, supaya kenaikan net premi dapat dikompensasi dari biaya operasional sehingga kenaikan tarif preminya tidak terlalu tinggi," kata Abitani kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Menghadapi daya beli masyarakat yang turun itu, Abitani mengatakan semestinya peursahaan asuransi melakukan penyesuaian dengan menawarkan produk-produk asuransi kesehatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Karena masyarakat tentunya kan melihat prioritas kebutuhan dalam membelanjakan uangnya," kata dia.

Sementara itu, Chief Customer and Marketing Officer PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) Karin Zulkarnaen menjelaskan bahwa pihaknya turut menerapkan kenaikan tarif premi sebagai respons tingginya inflasi kesehatan dan angka klaim asuransi kesehatan.

"Mulai Agustus 2024 akan ada penyesuaian premi atau biaya asuransi sebesar 39% untuk produk asuransi kesehatan Prudential Indonesia yang sudah ada sebelum 2024 ini," kata Karin kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Karin mengatakan pihaknya berkomitmen tetap memberikan layanan proteksi jangka panjang yang optimal kepada nasabah di tengah tantangan tingginya inflasi medis.

Saat ditanya bagaimana perbandingan tren pendapatan premi asuransi kesehatan dengan jumlah peserta, Karin enggan menyebutkan. Dirinya hanya memaparkan pendapatan premi Prudential Indonesia secara umum per kuartal I/2024.

"Pada kuartal I/2024 pendapatan premi Prudential Indonesia berdasarkan jenis produk, kalau dari produk tradisional sebesar Rp1,2 triliun atau naik 23,3% dibandingkan periode yang sama di kuartal I/2023. Sedangkan untuk pertumbuhan produk unitlink tetap stabil dibandingkan periode sebelumnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu kejahatan di sektor keuangan alias financial crime yang masih kerap terjadi di masyarakat adalah beneficial owner atau pemilik manfaat.

Perannya, sebagai orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi.

Selain itu, beneficial owner merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas penerimaan manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

Pengamat Hukum Yunus Husein mengatakan beneficial owner merupakan orang di balik layar yang mengendalikan perusahaan secara menyeluruh. Dia mengingatkan hal ini juga terjadi dalam kasus Kresna Life. Menurut Yunus, pemilik Kresna Life Michael Steven merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah.

“Jadi kalau mau cari financial crime, jangan cari perusahaannya saja. Kejar orang di balik perusahaannya,” ujarnya dalam agenda ‘Hati-Hati Modus Financial Crime di Sektor Keuangan’, Selasa, (13/8/2024).

Sebagai catatan, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Namun, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Lebih jauh Yunus menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip Fugitive Disentitlement Doctrine. Itu berarti, dia dianggap tidak menghargai pengadilan.

Di lain sisi, dirinya pun mengkritisi soal administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan.

“Karena kurang rapinya administrasi ini bisa dijadikan celah-celah mengajukan gugatan di PTUN. Tapi, dalam kasus ini, saya lihat celahnya bukan gara-gara itu [administrasi], tapi karena faktor-faktor yang tidak jelas. Masa buronan bisa menang berkali-kali,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pujiyono Suwadi menilai dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat, terutama para pengadil di PTUN. Pasalnya, jika tidak, akan berujung pada preseden buruk.

“Di PTUN itu seperti pra peradilan, yang diadili adalah alat-alat bukti yang sifatnya formil. Makanya, kecermatan administrasi dari pembuat kebijakan harus strict betul. Terkait dengan Kresna Life, hal-hal formil ini tidak dipatuhi, ya jadinya persoalan. Sekali pun kita juga mempersoalkan ketidakpekaan keputusan [pengadil] tersebut,” ujarnya.

Pujiyono menilai OJK sendiri sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh, hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life.

Selain itu, kata Pujiyono, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi.

Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi.

“Terakhir, kebutuhan penguatan regulasi terkait transparansi kepemilikan perusahaan untuk mencegah praktik ultimate beneficial owner yang merugikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pengamat Asuransi Reza Ronaldo pun menambahkan bahwa sejumlah kasus kejahatan korporasi di industri asuransi memang menjadi tantangan tersendiri bagi OJK.

Oleh karenanya, regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi.

“Kasus gugatan balik terhadap OJK menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera lebih kuat. Jadi nggak boleh regulator kalah dengan yang diatur,” tegasnya.

Terakhir, Reza mengatakan penting bagi industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan justru berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.