Bisnis.com, JAKARTA - Kapasitas modal menjadi salah satu tantangan industri reasuransi di Indonesia saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Benny Waworuntu.

Dia mengatakan bisnis reasuransi masih dalam kondisi yang menantang. Sejumlah tantangan pun dihadapi oleh industri, di antaranya terkait dengan permodalan.

"Bagaimana bisnis reasuransi sekarang? Apakah masih tertekan? Terus terang memang masih, karena industri reasuransi dua hal yang penting. Permodalan kapasitasnya dan kapabilitas artinya skill-nya," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/07/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur batas ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi yang tertuang dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Beleid tersebut mengatur ekuitas minimal yang harus dipenuhi perusahaan reasuransi senilai Rp500 miliar pada tahap pertama tahun 2026.

Kemudian, tahap kedua pada 2028 menjadi Rp1 triliun untuk reasuransi Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan sebesar Rp2 triliun bagi perusahaan reasuransi KPPE 2.

Indonesia Re telah memenuhi ketentuan ekuitas tersebut. Berdasarkan laporan keuangan bukan konsolidasi per semester I/2024 total ekuitas Indonesia Re tercatat sebesar Rp2,72 triliun, meningkat dibandingkan dengan semester I/2023 yang senilai Rp2,6 triliun.

Benny mengatakan POJK 23/2023 tersebut dapat membantu permodalan perusahaan reasuransi di Indonesia. "Slowly but sure semua akan, dalam tanda petik, dipaksa untuk meningkatkan permodalan itu," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, dalam lima tahun ke depan sebanyak 93% pelaku industri perasuransian optimistis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik.

Namun, 33% pelaku industri perasuransian mempunyai persepsi bahwa pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik pertumbuhan di luar negeri.

Benny menilai masalah yang dihadapi perusahaan reasuransi dalam negeri tak selesai dengan pemenuhan permodalan saja. Menurutnya faktor-faktor yang menjadi tantangan di industri ini komprehensif.

"Contoh ada masalah persaingan di dalamnya, ada masalah peraturan di dalamnya. Masalah dukungan pemerintah di dalamnya juga. Jadi, kita enggak bisa ngomong dengan mudah selesai," ujar dia.

Sepanjang 2023, industri perasuransian di Indonesia dilanda hardening market. Fenomena ini diyakini dapat memicu penurunan kinerja industri asuransi, sebab adanya peningkatan tarif premi yang dilakukan pemain asuransi.

"Mungkin betul kemarin kita ada hard market, apakah masih terjadi? Hard market pelan-pelan sudah mulai soft. Tapi kita enggak bisa bilang kalau sudah soft lebih gampang cari kapasitas, enggak juga," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelenggara peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) Modal Rakyat berupaya menjaga rasio TWP90 tetap di bawah 5% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TWP90 menunjukkan tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang melebihi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Jika TWP90 di atas 5%, berarti kelalaian pemenuhan kewajiban oleh debitur cukup tinggi alias menjadi kredit macet.

Direktur Utama Modal Rakyat Indonesia Christian Hanggra mengatakan Modal Rakyat telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga rasio TWP90 tetap di bawah 5%, di antaranya dengan menjaga penyaringan kredit secara ketat.

"Kami menggunakan algoritma berbasis data dan teknologi untuk menyaring calon peminjam dengan lebih ketat, memastikan hanya peminjam yang memenuhi syarat dengan kualitas kelayakan yang baik yang dapat mengakses dana," kata Christian kepada Bisnis, Senin (15/7/2024) malam.

Strategi kedua adalah melakukan pemantauan dan penilaian berkala. Modal Rakyat secara berkala mengevaluasi dan memantau kinerja portofolio pinjaman serta kondisi keuangan peminjam. Strategi ketiga adalah melakukan edukasi dan pembinaan kepada para peminjam. Tidak hanya menyalurkan pinjaman, Modal Rakyat juga memberikan edukasi keuangan dan pembinaan kepada peminjam mengenai pengelolaan keuangan yang baik agar mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Penerapan strategi tersebut membuat tren rasio Non-Performing Loan (NPL) di Modal Rakyat tetap terkendali dan di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK. "Kami terus melakukan upaya-upaya preventif untuk menjaga agar rasio kredit macet tetap rendah, termasuk meningkatkan kualitas analisis kredit dan memperbaiki proses penagihan. "Tingkat Keberhasilan total kami saat ini adalah 99,95%, yang merupakan perbandingan nilai kredit bermasalah terhadap total dari keseluruhan nilai pendanaan yang berhasil disalurkan selama ini," tambah Christian.

Hingga Mei 2024, OJK mencatat ada 15 penyelenggara pinjol legal yang memiliki TWP90 di atas 5%. Christian menyoroti beberapa kendala yang menyebabkan tingginya tingkat gagal bayar di perusahaan pinjol, yaitu kurangnya analisis kredit yang mendalam, kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan data dan informasi peminjam, serta kurangnya edukasi keuangan. "Peminjam yang kurang memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik lebih rentan terhadap wanprestasi," tegasnya.

Secara nasional, rasio TWP90 berdasarkan catatan OJK masih terjaga. OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjol pada Mei 2024 terus meningkat 25,44% yoy menjadi Rp 64,56 triliun. TWP90 tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,91%, dibandingkan dengan April 2024 yang mencapai 2,79%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabarkan tengah membuka ruang regulasi baru yang akan mengatur kenaikan plafon pinjaman perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) untuk sektor produktif, seperti UMKM, dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar optimis penambahan plafon tersebut tidak akan meningkatkan risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 di atas 5%.

"Kami optimis fintechlending mampu menjaga TWP90 di bawah 5% meskipun ada kenaikan plafon," kata Entjik kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

OJK mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjol pada Mei 2024 meningkat 25,44% yoy menjadi Rp 64,56 triliun. TWP90 tercatat terjaga di posisi 2,91%, sedikit naik dibanding April 2024 yang mencapai 2,79%.

AFPI mengimbau penyelenggara fintech lending untuk menerapkan berbagai langkah guna menjaga gagal bayar di bawah batas OJK, seperti meningkatkan standar penilaian kredit melalui pengembangan teknologi mitigasi risiko serta penguatan edukasi dan literasi keuangan bagi peminjam.

Risiko gagal bayar dapat dikontrol dengan penerapan langkah-langkah mitigasi yang kuat dan tepat. AFPI berkomitmen menjaga kualitas penyaluran pinjaman dan meminimalkan risiko gagal bayar melalui berbagai strategi mitigasi.

Kenaikan batas plafon pinjaman sektor produktif tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang saat ini sudah masuk tahap penyelarasan.

"Kenaikan limit pendanaan produktif fintech lending berpotensi meningkatkan penyaluran ke sektor produktif, terutama bagi UMKM. Hal ini juga dapat mendorong inklusi keuangan bagi UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Entjik. (Akbar Maulana al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri berhasil menyabet dua penghargaan dalam gelaran Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Award 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan diberikan untuk dua program Bank Mandiri yang berfokus pada nilai keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Program pertama adalah Rumah BUMN Jakarta Selatan yang meraih penghargaan di kategori pemberdayaan masyarakat berkat perhelatan Urban Festival. Kedua, program Urban Livin’ yang mendapat penghargaan di Kategori Lingkungan lewat keberhasilan pengembangan Bank Sampah Mekarsari, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Regional CEO Kantor Wilayah V/Jakarta 3 Bank Mandiri Lourentius Aris Budianto mengatakan, dua program Bank Mandiri itu adalah bukti keberhasilan penerapan prinsip environment, social, and governance (ESG) perusahaan yang bertujuan memberikan dampak sosial secara positif bagi masyarakat.

“Program-program ini merupakan bagian dari usaha Bank Mandiri mendukung pemberdayaan dan pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Kami juga ingin masyarakat bisa mengelola keuangan sambil mempraktikkan nilai-nilai keberlanjutan itu sendiri,” ujar Aris setelah menerima penghargaan tersebut dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta, Kamis, (11/7) lalu.

Rumah BUMN merupakan wadah kolaborasi untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Agenda utamanya melakukan pelatihan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus kapabilitas sumber daya manusia (SDM).

“Rumah BUMN akan diperankan sebagai pusat data dan informasi. Juga sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM,” kata Aris dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Rumah BUMN Jakarta Selatan Bank Mandiri sejauh ini telah mengadakan berbagai program agar UMKM bisa naik kelas. Program ini mengadakan berbagai kegiatan antara lain seperti literasi keuangan, sertifikasi halal bagi kategori kuliner, peningkatan skala bisnis, hingga membantu ekspor.

Urban Festival merupakan program pembinaan dan kompetisi UMKM dengan mengadakan penilaian, kurasi, pelatihan, pendampingan. Termasuk juga site visit untuk kategori fesyen, kerajinan tangan, dan kuliner. Tercatat hingga Desember 2022, terdapat 572 UMKM dari berbagai kategori yang mengikuti program Rumah BUMN.

Setahun berselang, UMKM yang terdaftar meningkat menjadi 910. Peningkatan partisipasi juga terjadi pada Mei 2024 yang mencapai 1.073 UMKM. Adapun program Urban Livin’ adalah sebuah gerakan yang mengajak masyarakat perkotaan untuk hidup lebih baik, ramah lingkungan, dan peduli terhadap sesama.

Sasaran program ini mencakup penduduk di kawasan sub-urban melalui pendekatan pilah Sustainable Development Goals (SDGs) ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai informasi, Urban Livin’ memiliki dua program utama, yaitu Mandiri Pilah Sampah dan Mandiri Sekolah Kejar Paket.

Lewat program Mandiri Pilah Sampah, Bank Mandiri menggandeng komunitas pecinta lingkungan dan masyarakat untuk mengelola sampah organik dan menghasilkan eco enzyme yang dapat dimanfaatkan sebagai fertilizer tanaman.

Dalam program ini, Bank Mandiri turut memberikan infrastruktur pendukung seperti buku tabungan, renovasi kantor sekretariat, alat timbangan, kendaraan pengangkut serta alat biodigester.

Serta, adanya integrasi kegiatan dengan program mandiri sekolah kejar paket, dimana penerima manfaat dari mandiri sekolah kejar paket wajib menyetorkan sampah ke bank sampah yang dikelola di bawah program mandiri pilah sampah.

Khusus di Jakarta, Program Mandiri Pilah Sampah dilaksanakan di 10 Bank Sampah yang tersebar di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan dan Kelurahan Kebon Baru.

Terdapat dua contoh kisah sukses, yaitu Bank Sampah Mekar Sari di Rukun Warga (RW) 05 dan Mekar Wangi di RW 04 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Hasilnya, Bank Sampah Mekar Sari mampu merangkul 320 nasabah, dan hasil penimbangan sampah mencapai sebesar 2.600 kilogram per bulan serta mendongkrak nilai tambah sekitar Rp 5,3 juta per bulan.

Adapun, total nasabah di 10 Bank Sampah dengan periode 1 tahun terakhir adalah sebanyak 1.044 nasabah yang menghasilkan sampah non organik yang terkelola sebesar 87,5 ton, jumlah sampah organik terkelola 7,2 ton, serta jumlah minyak jelantah terkelola seberat 926 kilogram.

“Bank Mandiri konsisten mendukung operasional bank sampah sebagai usaha memberdayakan masyarakat. Lewat program ini, masyarakat bisa mengolah suatu barang menjadi bernilai ekonomi, dan pada saat yang sama ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan,” imbuh Aris

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar menegaskan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) harus memperketat penilaian calon peminjam sebelum mencairkan kredit. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko gagal bayar.

Entjik menyatakan risiko gagal bayar dapat diminimalisir melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang kuat dan tepat. AFPI berkomitmen menjaga kualitas penyaluran pinjaman dan meminimalkan risiko gagal bayar dengan berbagai strategi mitigasi.

"Penyelenggara fintech lending diimbau untuk menerapkan langkah-langkah guna menjaga tingkat gagal bayar di bawah batas OJK, seperti meningkatkan standar penilaian kredit melalui pengembangan teknologi mitigasi risiko serta penguatan edukasi dan literasi keuangan bagi peminjam," kata Entjik kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2024 menunjukkan terdapat sedikitnya 15 penyelenggara pinjol legal yang memiliki tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5%. TWP90 menunjukkan tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban yang melebihi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Ambang batas yang ditetapkan OJK adalah 5%, sehingga TWP90 di atas 5% menunjukkan kelalaian pemenuhan kewajiban yang cukup tinggi.

Secara terpisah Group CEO & Co-Founder PT Akseleran Ivan Nikolas mengungkapkan pihaknya melakukan penilaian pinjaman secara hati-hati untuk menekan tingkat kredit macet. "Produk yang kami berikan adalah cashflow-based loan product seperti invoice financing, PO financing, dan inventory financing. Kami menganalisis arus kasnya, memeriksa validitas invoice atau PO, serta mengecek riwayat kredit," jelas Ivan.

Ivan menegaskan kebijakan tersebut memungkinkan Akseleran untuk secara konsisten memitigasi risiko kredit dengan baik. Sejak 2020, Akseleran mencatat Non-Performing Loan (NPL) yang stabil di bawah 1%. TWP90 Akseleran per 8 Juli berada di 0,21%, relatif stabil dari akhir Juni yang berada di 0,19% dan akhir Mei sekitar 0,23%.

"Kuncinya adalah penilaian pinjaman yang hati-hati. Tidak ada rahasia lain. Jika penilaian dilakukan dengan hati-hati, risiko dapat dimitigasi dengan baik sehingga TWP bisa terjaga," tegas Ivan. (Maulana Al Ishaqi)

Bisnis.com, JAKARTA— PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re ingin mendorong asuransi bencana sebagai asuransi wajib di Indonesia. Diketahui, saat ini belum ada regulasi asuransi wajib untuk asuransi bencana.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan wacana tersebut menjadi salah satu regulasi yang ingin didorong oleh perusahaan dalam acara tahunan yang digelar Indonesia Re International Conference (IIC) 2024 pada 24–25 Juli mendatang.

Diketahui acara tersebut akan turut mengundang beberapa stakeholder yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono.

“Kalau kami lihat, nantinya ada satu sesi acaranya mengenai disaster risk financing for insurance, artinya bagaimana bisa memitigasi risiko bencana dari suatu negara melalui mekanisme reasuransi. Ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah dan regulator untuk membuat peraturan mengenai asuransi bencana khususnya asuransi wajib,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Benny mengatakan asuransi wajib juga sudah diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini salah satu asuransi wajib yang tengah didorong adalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) bagi asuransi kendaraan.

“Jadi kalau bicara masukan seperti apa, cukup banyak,” ungkapnya.

Diketahui, Indonesia merupakan negara rawan bencana karena berada di wilayah cincin api Pasifik. Berdasarkan data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah bencana di Indonesia setiap tahun mempunyai kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2014—2023.

Namun demikian, menurut data MAIPARK pada 2023, jumlah properti yang diasuransikan di Indonesia hanya sekitar 160.000 rumah dan tempat usaha, jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah geografis Indonesia dengan penduduk yang mencapai 275 juta jiwa dan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Di sisi lain, laporan Asian Development Bank merilis pada 2020 mencatat jumlah properti yang diasuransikan dibandingkan jumlah properti yang ada di Turki sebesar 20%; Taiwan 35%; Jepang 50%; dan Australia serta Selandia Baru 90%. Untuk mengatasi protection gap asuransi risiko bencana di Indonesia, diperlukan berbagai langkah konkret.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan penyelenggara peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) memiliki kriteria wilayah yang masuk zona merah.

Wilayah ini adalah wilayah yang dihindari perusahaan pinjol untuk mengucur pinjaman mereka.

"Masing-masing fintech mempunyai red zone yang berbeda-beda karena sesuai risk appetite masing-masing platform," kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (16/07/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai April 2024 jumlah outstanding pinjol di Jawa Barat mencapai Rp sekitar Rp 16,47 triliun.

Pinjol tersebut berada di 4.698.374 rekening penerima pinjaman aktif.

Di saat yang sama, Jawa Barat ternyata menjadi wilayah dengan pemain judi online terbesar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat di provinsi tersebut terdapat 535.644 pemain judi online dengan total transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

Entjik bilang setiap anggota AFPI mempunyai learning mesin dengan artificial intelegence analysis atau analisa kecerdasan buatan yang tepat.

Dengan demikian, lanjutnya, big data risk kontrol AFPI dapat mengalokalisir dan membaca sekaligus melakukan mitigasi risiko lokasi di seluruh Indonesia mana saja yang kredit macetnya tinggi.

"Sehingga ada beberapa daerah yang masuk red zone yang tentunya kami hindari untuk disentuh," kata Entjik.

Sayangnya, diaenggan memberi pernyataan apakah banyaknya pemain judi online menjadi faktor pertimbangan dalam penentuan zona merah yang dihindari pengucuran dana pinjol.

Namun, dirinya memberikan gambaran besar faktor apa saja yang dinilai.

Pertama, tingginya angka kemacetan kredit di daerah tersebut.

Kedua, angka fraud atau penipuan.Ketiga tingginya borrower yang menolak membayar utangnya.

"Keempat, diperoleh kecurigaan untuk melakukan kejahatan ataupun sindikat kejahatan. Kelima faktor lain-lain yang dianggap merugikan platform," kata Entjik.

Dia juga menolak membeberkan data daerah mana saja yang masuk zona merah.

Setelah Jawa Barat, wilayah yang menerima dana pinjol paling besar per April 2024 adalah Banten Rp5,123 triliun di 1.272.787 rekening.

Selanjutnya, DKI Jakarta Rp10,91 triliun di 2.142.983 rekening.

Di posisi keempat, Jawa Tengah Rp4,993 triliun yang tersebar di 1.687.992 rekening. Kelima, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp987,82 miliar yang tersebar di 290.208 rekening.

Terakhir, Jawa Timur Rp8,203 triliun di 2.042.189 rekening.

Sementara tingkat wanprestasi atau TWP90 di Jawa Barat juga paling besar, meskipun masih di bawah 5% yakni 3,75 %.

Data PPATK yang mencatat pemain judi online yang terbesar setelah Jawa Barat adalah DKI Jakarta dengan pemain yang mencapai 238.568 orang dan total transaksinya mencapai Rp2,3 triliun.

Disusul, Jawa Tengah 201.963 orang dengan transaksi Rp1,3 triliun.

Kemudian, ada Jawa Timur dengan pemain sebanyak 135.227 orang dan transaksi Rp1,051 triliun.

Sementara itu, Banten di posisi paling buncit dengan pemain 150.302 orang dan transaksi mencapai Rp1,022 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten, membuka rekening secara serentak di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah kota Serang dan siap untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik.

Menurutnya, bagi Bank Muamalat Persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya merupakan mitra strategis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/7/2024).

Dedy menjelaskan pada kesempatan tersebut sebanyak 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah kota Serang membuka rekening di kantor cabang Bank Muamalat Serang, yang juga diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Sebelumnya, Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Selain pembukaan rekening, ke depannya Bank Muamalat akan membuka kesempatan bagi amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah kota Serang untuk mendapatkan fasilitas perbankan.

Layanan tersebut yaitu pengelolaan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan modal usaha, dan pembiayaan multiguna serta KPR untuk pegawai dan warga Muhammadiyah.

Di samping itu, kedua belah pihak juga akan berkolaborasi dalam lingkup pendidikan, kesehatan, sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut akan melibatkan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Serang seperti sekolah, klinik, koperasi dan pondok pesantren.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa rancangan peraturan atau RPOJK mengenai transparansi suku bunga dasar kredit bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sedang dalam tahap akhir harmonisasi di Kemenkumham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sesuai dengan POJK 37/2019 dan SEOJK 8/2020 mengenai ketentuan terkait SBDK yang saat ini masih berlaku, nasabah dapat melihat SBDK pada website dan papan pengumuman jaringan kantor bank.

Sejalan dengan hal tersebut, bank-bank juga telah menginformasikan suku bunga yang ditawarkan atau suku bunga kredit (SBK) pada media yang sama.

“Diharapkan [transparansi SDBK] dalam waktu dekat dapat diterbitkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

Sebagaimana diketahui, SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan marjin keuntungan bank.

Sementara itu dalam pengungkapan suku bunga kredit kepada OJK juga mencakup estimasi premi risiko yang tentunya akan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing debitur.

Kata Dian, melalui kebijakan tersebut, diharapkan persaingan suku bunga antar bank akan semakin sehat, bank terpacu untuk semakin efisien agar dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif.

Sementara itu, bagi masyarakat sendiri kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat sehingga dapat memahami dan membandingkan SBDK antar bank dan pada akhirnya akan menciptakan mekanisme pasar yang baik.

“OJK juga akan terus melakukan pengawasan khususnya terkait tata kelola pelaporan dan perhitungan komponen pembentuk SBDK tersebut,” ucap Dian.

Untuk diketahui, aturan ini sebenarnya telah mengemuka di publik sejak pertengahan 2023. Akan tetapi, perilisan kebijakan ini justru molor dari waktu yang ditargetkan untuk rampung dan siap diterbitkan pada akhir 2023.

Saat itu, aturan ini mencuat di tengah upaya pengendalian margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan yang dinilai masih tinggi dan terus naik.

NIM sendiri merupakan selisih antara suku bunga kredit yang diberikan perbankan dengan suku bunga yang dibayarkan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan atau pinjaman dana dari pihak lainnya.

Makin besar angka NIM mengindikasikan bahwa potensi keuntungan perbankan dari dana yang disalurkan semakin besar.

Melansir data The Global Economy, sepanjang tahun 2021 posisi NIM perbankan RI berada di urutan ke-31 secara global sebesar 5,06%.

Di wilayah se-Asia Tenggara, posisi NIM perbankan RI duduk pada urutan kedua atau mengekor di belakang Kamboja dengan margin bunga bersih pada 2021 sebesar 5,35% atau selisih 29 basis poin (bps).

Adapun, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, NIM perbankan saat ini mencapai 4,56% per April 2024, turun dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,59%. Secara tahunan, NIM juga terpantau turun 21 basis poin (bps) dari sebelumnya 4,77% per April 2023.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan juga mengamini tujuan dari aturan ini untuk mengendalikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dan makin membuat nasabah teredukasi soal komponen dalam penetapan suku bunga.

Trioksa menyebut transparansi akan membuat masyarakat memilih bunga yang rendah, hingga tercipta efisiensi dan NIM yang terkendali.

Akan tetapi, dia mengingatkan, di tengah proses perilisan aturan baru ini, regulator perlu menaruh perhatian dalam mekanisme aturan seberapa jauh transparansi yang perlu dipublikasikan perbankan.

"Sehingga ketika publikasi dilakukan tidak membuat yang rahasia di bank juga diketahui oleh masyarakat, [perlu diatur] seberapa detail komponen yang perlu dipublikasikan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terjadi kondisi tekanan likuiditas di perbankan saat ini di tengah tren suku bunga acuan yang tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dana pihak ketiga (DPK) perbankan memang masih tumbuh, meski suku bunga tinggi. Namun, pertumbuhan DPK perbankan masih lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit.

Tercatat, pada Mei 2024, kredit tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 trilun. Adapun, DPK tumbuh 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun. Artinya, terdapat kesenjangan atau gap antara pertumbuhan kredit dan DPK.

"Gap antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan bank melakukan penjualan surat berharga dan mengurangi alat likuid. Hal ini juga menyebabkan likuiditas perbankan mengalami tekanan," kata Dian dalam jawaban tertulis pada Senin (15/6/2024).

Dia menilai telah terjadi penurunan rasio likuiditas bank, meskipun masih jauh di atas threshold dan berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Berdasarkan catatan OJK, rasio alat likuid/DPK mencapai level 25,78% per Mei 2024, turun dari 27,52% per Mei 2023. Meski demikian, angkanya jauh di atas threshold yaitu 10%.

Higher for Longer

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer.

The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate di level 5,5%.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik modal asing atau foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI.

"Kesimpulannya, likuiditi ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan tren suku bunga acuan BI yang tinggi mampu menekan cost of fund perbankan. Bank pun terus berupaya menjaga cost of fund-nya.

Kondisi tersebut mengharuskan bank memonitor performa kreditnya pula. Adapun, hingga saat ini CIMB Niaga masih membukukan pertumbuhan kredit yang positif 6%. Meski begitu, bank mengerem ekspansi kredit di sejumlah segmen.

"Dari target awal, ada penurunan di kredit korporasi yang masih terkendala karena faktor suku bunga yang relatif masih tinggi," kata Lani kepada Bisnis pada pekan lalu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) terus memperluas cakupan sistem pembayaran lintas negara atau cross-border payment menggunakan Quick Response Code Indonesian (QRIS). Simak daftar negara-negara yang terintegrasi dengan layanan QRIS, yang terbaru Korea Selatan (Korsel).

Gubernur BI Perry Warjiyo bersama Gubernur Bank of Korea (BoK) Ree Chang-yong sepakat menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama sistem pembayaran antarnegara tersebut, pada Senin (15/7/2024).

“Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Sebagaimana diketahui, BI telah memulai penggunaan QRIS sejak 17 Agustus 2019, dan implementasi di berbagai negara sejak 2022.

Melansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS antarnegara adalah sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara.

Dengan QRIS antarnegara, transaksi antarnegara tidak perlu mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjunginya, cukup dengan memindai kode QR.

Artinya, transaksi yang dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal, tanpa dolar Amerika Serikat (AS).

Bukan hanya dengan Korea Selatan, BI telah lebih dahulu menandatangani kesepakatan dengan bank-bank sentral negara Asean, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Pada April 2024, BI juga mengumumkan penggunaan QRIS antarnegara akan terhubung dengan Laos maupun Brunei Darussalam.

Di mana Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) menandatangani nota kesepahaman (NK) pada 29 Februari 2024. Sedangkan Bank of The Lao Pdr (BoL) telah menandatangani amandemen Nota Kesepahaman (NK) pada 3 April 2024.

BI mencatat per Mei 2024, transaksi QRIS tumbuh 213,31% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 49,76 juta dan jumlah merchant  32,25 juta.

Sementara pada periode Januari hingga April 2024, QRIS crossborder alias implementasi transaksi rupiah atau local currency transaction (LCS) mencapai US$2,95 miliar.

Adapun, saat ini penggunaan QRIS secara resmi baru dapat digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara negara lainnya masih dalam proses.

Daftar 9 Negara yang Sepakat Menggunakan QR Code atau QRIS

1. Thailand
2. Singapura
3. Malaysia
4. Filipina
5. Vietnam
6. Laos
7. Brunei Darussalam
8. Korea Selatan
9. Jepang

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi (16/7/2024) dibuka melemah pada level Rp16.199 per dolar Amerika Serikat (AS). Bagaimana prospek rupiah setelah peristiwa penembakan Calon Presiden AS Donald Trump?

Mengacu pada data Bloomberg, nilai tukar rupiah tersebut tercatat turun 0,18% atau 29 poin, sementara indeks dolar naik 0,13% ke level 104,019.

Pada perdagangan Senin (15/7/2024), nilai tukar rupiah juga ditutup melemah ke level Rp16.170 per dolar AS, atau melemah 0,21%.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh peristiwa penembakan Donald Trump, yang mendorong penguatan indeks dolar AS.

“Pasca peristiwa penembakan Trump, dipersepsikan oleh pelaku pasar dapat meningkatkan elektabilitas Trump untuk terpilih dalam Pemilu mendatang, sehingga DXY meningkat kembali,” katanya, dikutip Selasa (16/7/2024).

Selain itu, perkembangan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh rilis data perekonomian China yang berada di bawah ekspektasi pasar, yakni hanya 4,7% pada kuartal II/2024.

Edi menambahkan rilis neraca perdagangan Indonesia juga berada di bawah ekspektasi pasar. Sejumlah faktor tersebut mendorong pelemahan mata uang Asia, termasuk Indonesia.

Untuk diketahui, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 tercatat sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah dari surplus bulan sebelumnya sebesar US$2,92 miliar.Realisasi surplus ini juga lebih rendah dari proyeksi konsensus ekonom yang diperkirakan rata-rata sebesar US$3,03 miliar.

Namun demikian, Edi menegaskan bahwa nilai tukar rupiah ke depan masih berpotensi mengalami penguatan, di tengah berbagai risiko dari sisi eksternal.

“Kami melihat ruang penguatan mata uang Asia termasuk rupiah terbuka, dengan risiko up and down masih akan ada. BI tentu akan terus mencermati perkembangan di AS, Eropa, dan China,” kata Edi.