Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Agustus 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa inflasi tertinggi menurut provinsi terjadi di Papua Pegunungan. Angkanya mencapai 4,14%.

Menyusul, ada Papua Tengah dengan inflasi sebesar 3,83%, Sulawesi Utara sebesar 3,55%, Maluku Utara 3,56%, dan Papua Barat di level 2,91%.

"Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 4,14%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,49%," kata Amalia dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

Secari rinci, Kepulauan Riau mengalami inflasi tertinggi di wilayah Pulau Sumatra, yakni mencapai 2,53%. Sedangkan inflasi terendah di wilayah tersebut adalah Kepulauan Babel di level 0,49%.

Jika beralih ke Pulau Kalimantan, terpantau inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Timur yang mencapai 2,16% dan terendah di Kalimantan Tengah sebesar 1,45%.

Selanjutnya, Pulau Sulawesi mencatat angka inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yang mencapai 3,66%. Sedangkan Sulawesi Tenggara mencatatkan inflasi terendah, yakni sebesar 1,06%.

Lebih lanjut, untuk Pulau Jawa terpantau bahwa Jawa Barat menduduki wilayah dengan inflasi tertinggi di level 2,08%. Sementara itu, Jawa Tengah merupakan wilayah dengan inflasi terendah di level 1,57%.

Berikutnya, Bali menjadi wilayah inflasi tertinggi di Bali Nusra. Angkanya menembus 2,67%. Sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan inflasi terendah di angka 1,07%.

Terakhir, BPS mencatat bahwa untuk Papua Pegunungan merupakan wilayah di Maluku Papua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,14%. Di sisi lain, Papua menjadi wilayah dengan inflasi terendah di level 0,82%.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa secara bulanan, Indonesia pada September 2024 kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,12%.

Indeks harga konsumen (IHK) turun ke level 105,93 pada September 2024, dari 106,06 pada Agustus 2024.

"Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ujar Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (1/10/2024).

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02%. Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin.

Sebelumnya, berdasarkan konsensus proyeksi yang dihimpun Bloomberg, para ekonom memperkirakan bahwa secara tahunan inflasi di Indonesia akan mereda. Dari 29 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi September 2024 adalah 2,00% (YoY), turun dari posisi Agustus 2024 dengan inflasi 2,12% (YoY).

Proyeksi terendah inflasi tahunan pada September 2024 adalah 1,80%, sedangkan tertinggi 2,20%. Tercatat 20 ekonom memproyeksikan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 akan lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Meskipun demikian, kondisinya berbeda apabila ditilik dari pergerakan IHK secara bulanan. Para ekonom memperkirakan bahwa masih akan terjadi deflasi bulanan pada September 2024.

Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah proyeksi para ekonom adalah terjadi deflasi 0,02% (MtM). Kondisinya hanya sedikit berkurang dari Agustus 2024 dengan catatan deflasi 0,03% (MtM).

Proyeksi tertinggi adalah akan terjadi inflasi 0,10% (MtM) pada September 2024, sedangkan proyeksi terendahnya adalah deflasi hingga 0,11% (MtM). Perlu dicatat, 10 ekonom meramal bahwa akan terjadi deflasi secara bulanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Shigeru Ishiba dijadwalkan untuk dipilih oleh parlemen sebagai perdana menteri Jepang berikutnya pada Selasa (1/10/2024) dan mengumumkan kabinetnya di tengah upayanya memulihkan perpecahan partai dan mempersiapkan pemilu pada 27 Oktober.

Mantan menteri pertahanan berusia 67 tahun, yang memenangkan persaingan ketat untuk memimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pekan lalu, hampir dipastikan akan ditunjuk sebagai perdana menteri pada hari Selasa karena partainya, Demokratik Liberal atau LDP, memperoleh mayoritas di parlemen.

Mengutip Reuters pada Senin (1/10/2024), hasil pemungutan suara diperkirakan akan keluas sekitar pukul 13.40 waktu Jepang yang kemudian akan diikuti oleh penunjukkan Ishiba sebagai Perdana Menteri dan anggota kabinetnya oleh Kaisar Jepang dalam sebuah upacara di Istana Kekaisaran Tokyo. Ishiba juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada hari Ini.

Ishiba yang dipandang sebagai orang luar di partainya dan sempat gagal dalam empat pencalonan kepemimpinan sebelumnya, telah mulai memilih pejabat pemerintah dan partai yang akan ikut serta dalam pemilihan umum mendatang bersamanya.

Sejauh ini, anggota kabinet Ishiba termasuk dua kandidat yang bersaing dalam pemilihan kepemimpinan partai, Katsunobu Kato sebagai menteri keuangan dan Yoshimasa Hayashi untuk tetap menjabat sebagai sekretaris kabinet, sebuah jabatan penting yang mencakup peran juru bicara pemerintah, dua sumber yang mengetahui penunjukan tersebut mengatakan kepada Reuters sebelumnya.

Sekutu dekat Ishiba, Takeshi Iwaya, mantan kepala pertahanan, akan mengambil alih jabatan menteri luar negeri, sementara Jenderal Nakatani akan kembali ke kementerian pertahanan, posisi yang dipegangnya pada tahun 2016, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka adalah tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Yoji Muto, mantan menteri muda, akan mengambil alih kementerian perekonomian, perdagangan dan industri, kata sumber terpisah.

Namun, yang tidak termasuk dalam pilihannya adalah Sanae Takaichi, tokoh konservatif garis keras yang dikalahkan Ishiba dengan 215 suara berbanding 194 suara pada pemilihan kemarin.

Ketidakhadiran Takaichi dapat menyulitkan Ishiba untuk mengelola partai yang terpecah belah dan dilanda skandal yang telah melemahkan dukungan publik terhadap kelompok tersebut.

Adapun, Ishiba juga telah memutuskan untuk mengadakan Pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang. Pemilihan tersebut akan menentukan partai mana yang menguasai majelis rendah parlemen.

“Penting bagi pemerintahan baru untuk diadili oleh masyarakat sesegera mungkin,” kata Ishiba pada konferensi pers di kantor pusat LDP di Tokyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) tengah menggodok penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sesuai dengan formulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Meski tidak semua puas dengan formula ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menyebut bahwa formula dalam beleid tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

“Kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Adapun, ini merupakan tahun kedua Depenas menggunakan PP No.51/2023 sebagai acuan penetapan UMP. Sebelumnya, penetapan UMP 2024 mengikuti formulasi yang ada dalam beleid tersebut.

Jika melihat persentase kenaikannya, tercatat Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi pada 2024 dengan kenaikan sebesar 7,50% menjadi Rp3.200.000,00 dari UMP 2023 Rp2.812.827,66.

Posisi kedua ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik sebesar 7,27% menjadi Rp2.125.897,61, dan Jawa Timur yang naik sebesar 6,13%. Diikuti provinsi Sulawesi Tengah 5,28%, Kalimantan Timur 4,98%, dan Maluku 4,87%.

Sementara itu, Gorontalo menjadi provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah. UMP di provinsi tersebut hanya naik sebesar 1,20% menjadi Rp3.025.100,00 dari sebelumnya Rp2.989.350,00.

UMP 2024 di Aceh juga naik tipis sebesar 1,38%, diikuti Sulawesi Selatan 1,45%, Sulawesi Barat 1,50%, Sumatra Selatan 1,55%, dan Sulawesi Utara 1,72%. Lalu, Banten 2,50%, Sumatra Barat 2,51%, Kalimantan Tengah 2,53%, dan NTT 2,96%.

Berikut daftar 10 provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi dan terendah pada 2024:

UMP dengan Kenaikan Tertinggi

1. Maluku Utara 7,50%

2. DIY Yogyakarta 7,27%

3. Jawa Timur 6,13%

4. Sulawesi Tengah 5,28%

5. Kalimantan Timur 4,98%

6. Maluku 4,87%

7. Sulawesi Tenggara 4,60%

8. Kalimantan Selatan 4,22%

9. Papua 4,13%

10. Jawa Tengah 4,02%

UMP dengan Kenaikan Terendah

1. Gorontalo 1,20%

2. Aceh 1,38%

3. Sulawesi Selatan 1,45%

4. Sulawesi Barat 1,50%

5. Sumatra Selatan 1,55%

6. Sulawesi Utara 1,72%

7. Banten 2,50%

8. Sumatra Barat 2,51%

9. Kalimantan Tengah 2,53%

10. NTT 2,96%

Bisnis.com, BATANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pembangunan proyek Pipa Distribusi Gas Bumi Tegal-Cilacap yang akan mengoptimalkan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II.

Adapun, pembangunan proyek Cisem II ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur telah dimulai seiring dengan peresmian first welding atau pengelasan perdana yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9/2024).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman mengatakan, pipa distribusi Tegal-Cilacap direncanakan akan rampung beriringan dengan target selesai pembangunan Cisem II yakni pada Februari 2026.

“Sedang diupayakan, sedang ya bukan sudah, sedang diupayakan bisa statusnya jadi PSN [proyek strategis nasional] juga karena pipa ini [Cisem] kan semua PSN,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024).

Laode menuturkan, proyek pipa jaringan distribusi Tegal-Cilacap diperlukan untuk mengalirkan gas dari jalur Cisem yang salah satunya dibutuhkan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) untuk Kilang Cilacap.Dalam hal ini, dia menegaskan proyek pipa transmisi tersebut tengah diupayakan oleh Pertamina.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso menuturkan bahwa pihaknya juga ikut merancang pembangunan pipa distribusi Tegal-Cilacap untuk menyerap gas dari pipa Cisem.

"Tegal-Cilacap itu kita yang purpose, dari Pertamina Gas. Jadi Pertagas sendiri sudah merencanakan untuk itu. Kita merencanakan pemanfaatan Cisem 2 ini kita akan gunakan fasilitas itu di Tegal-Cilacap," jelas Gamal.

Adapun, Pertagas nantinya akan membuka cabang dari jalur transmisi Cirebon-Semarang di Tegal, Jawa Tengah untuk ditarik ke arah selatan Pulau Jawa dan dialirkan ke Kilang Cilacap milik KPI.

Dalam hal ini, dia menyebut, pihaknya masih dalam tahap pengajuan izin ke Kementerian ESDM. Sebab, pipa Tegal-Cilacap cukup panjang. Berdasarkan catatan Bisnis, pipa distribusi tersebut terbentang sepanjang 130 kilometer (km).

Tak hanya pengajuan izin ke Kementerian ESDM, Pertagas juga harus mengurus Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ke Kementerian ATR/BPN dan sejumlah perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu, Gamal mengatakan, pihaknya pun tengah meminta kepada pemerintah untuk menjadikan proyek Pipa Tegal-Cilacap sebagai PSN, sekaligus meminta penugasan untuk pemasangan pipa tersebut.

"Penugasan itu kan ranahnya daripada Komite BPH Migas. Nah, sementara untuk kita memasang pipa, itu ranahnya di KLHK, di Kementerian ATR/BPN," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menegaskan bahwa bank sentral Amerika Serikat tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga acuannya.

Powell menuturkan, pihaknya akan menurunkan suku bunga acuan seiring waktu dan menekankan kembali bahwa ekonomi AS secara keseluruhan tetap kokoh.

Powell juga menegaskan kembali keyakinannya bahwa inflasi akan terus bergerak menuju target 2% The Fed, seraya menambahkan kondisi ekonomi akan menjadi faktor yang mempersiapkan pelonggaran tekanan harga lebih lanjut.

"Ke depannya, jika ekonomi berkembang secara luas seperti yang diharapkan, kebijakan akan bergerak seiring waktu menuju sikap yang lebih netral," kata Powell dalam pidatonya di Nashville pada pertemuan tahunan National Association for Business Economics, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (1/10/2024).

Tetapi, Powell menyebut perekonomian Negeri Paman Sam kini tidak berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya. Powell juga mengatakan para pejabat The Fed akan terus membuat keputusan dari pertemuan ke pertemuan berdasarkan data ekonomi yang masuk.

Kebijakan netral adalah kebijakan yang tidak merangsang atau menahan perekonomian. Suku bunga acuan The Fed saat ini, yang diturunkan pejabat ke kisaran 4,75%-5% awal bulan ini, secara luas dianggap masih membatasi aktivitas ekonomi.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana para pembuat kebijakan akan menyikapi besaran dan kecepatan pemotongan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, yang merupakan masalah penting bagi para investor.

Dalam sesi tanya jawab setelah pidatonya, Powell mengakui proyeksi yang dikeluarkan oleh para pejabat bersamaan dengan keputusan suku bunga mereka pada September mengarah pada pemotongan suku bunga seperempat poin atau 25 basis poin pada dua pertemuan berikutnya, pada November dan Desember.

Namun, dia memperingatkan bahwa Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) akan membuat keputusannya berdasarkan pada sebagian informasi yang belum mereka terima.

"Ini bukan komite yang merasa terburu-buru untuk memangkas suku bunga dengan cepat. Pada akhirnya, kami akan dipandu oleh data yang masuk. Dan jika ekonomi melambat lebih dari yang kami harapkan, maka kami dapat memangkas lebih cepat. Jika melambat lebih lambat dari yang kami harapkan, maka kami dapat memangkas lebih cepat," jelas Powell.

Adapun The Fed menurunkan suku bunga 50 basis poin pada awal September, penurunan pertama sejak 2020 dan langkah yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Para pejabat The Fed menggambarkan pemotongan besar-besaran itu sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi pasar tenaga kerja yang melambat dari pelemahan lebih lanjut.

Powell juga menggambarkan pasar tenaga kerja AS saat ini solid. Tetapi, dia juga mengatakan kondisinya telah cenderung mendingin selama setahun terakhir.

"Kami tidak percaya bahwa kita perlu melihat pendinginan lebih lanjut dalam kondisi pasar tenaga kerja untuk mencapai inflasi 2%," katanya.

Disinflasi Berkelanjutan

Inflasi telah terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Catatan ini diperkuat oleh rilis data pemerintah minggu lalu menunjukkan ukuran tekanan harga yang disukai Fed meningkat sedikit pada Agustus. Dalam basis 12 bulan, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 2,2%.

Hal tersebut meningkatkan keyakinan para pejabat Fed bahwa inflasi bergerak menuju tujuan mereka, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada menopang pasar tenaga kerja.

“Desinflasi telah berbasis luas, dan data terbaru menunjukkan kemajuan lebih lanjut menuju pengembalian berkelanjutan ke 2%,” kata Powell.

Namun, beberapa pembuat kebijakan waspada untuk memangkas suku bunga terlalu cepat dan berpotensi memicu kembali inflasi.

Powell mengatakan, tujuan The Fed selama ini adalah memulihkan stabilitas harga tanpa peningkatan pengangguran yang menyakitkan seperti yang sering terjadi pada upaya untuk menurunkan inflasi tinggi.

"Meskipun tugas ini belum selesai, kami telah membuat banyak kemajuan menuju hasil tersebut," kata Powell.

Prospek ke Depan

Powell mengakui bahwa penurunan inflasi terkait perumahan berjalan lambat, tetapi menyatakan keyakinannya bahwa pada waktunya inflasi akan semakin menurun.

Pada pertemuan mereka awal bulan ini, para pejabat Fed memperkirakan pemotongan tambahan sebesar setengah poin untuk sisa 2024 dan pengurangan lebih lanjut sebesar satu poin persentase pada tahun 2025, menurut proyeksi median.

Namun, beberapa pejabat memperkirakan jumlah pelonggaran yang lebih kecil hingga akhir tahun.

Investor bertaruh bahwa Fed akan menurunkan suku bunga sekitar 75 basis poin tahun ini, menurut pasar berjangka, yang menyiratkan satu pemotongan besar lagi pada November atau Desember.

Sejumlah pejabat Fed telah membuka peluang untuk langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa tanda-tanda pelemahan serius di pasar tenaga kerja dapat menjamin pemangkasan besar lainnya.

Anggota Dewan Gubernur Fed, Michelle Bowman, yang tidak setuju dengan pengurangan setengah poin baru-baru ini dan mendukung pemangkasan seperempat poin yang lebih kecil, telah menekankan bahwa dia melihat risiko inflasi yang masih ada. Bowman mengatakan Fed harus menurunkan suku bunga dengan kecepatan yang terukur.

Angka-angka terbaru di pasar tenaga kerja akan dirilis pada hari Jumat. Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg memperkirakan pengusaha menambah 150.000 pekerjaan pada bulan September, konsisten dengan pasar tenaga kerja yang moderat. Tingkat pengangguran, yang telah meningkat tahun ini, diperkirakan akan tetap stabil di angka 4,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyelenggarakan Anugerah Layanan Investasi tahun 2024 sebagai upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha.

Acara ini telah menjadi ajang prestisius sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021 dengan memberikan penghargaan tertinggi atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di 18 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi dan pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan Kementerian Investasi. Dia menekankan pentingnya standardisasi pelayanan dan implementasi Online Single Submission (OSS) yang baik untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi dan kabupaten/kota yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian Investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing,” ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pada acara Anugerah Layanan Investasi 2024, di Jakarta, Senin (30/09/2024).

Rosan juga menghimbau untuk terus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan level service agreement yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 dilakukan berdasarkan berbagai aspek penting, meliputi implementasi dan penyederhanaan perizinan berusaha, penerapan sistem OSS, peningkatan iklim investasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi dalam penyelenggaraan perizinan, serta kualitas sarana dan prasarana. Komitmen dan dukungan kepala daerah juga menjadi komponen penting dalam penilaian ini.

Proses penilaian melibatkan tim independen dari berbagai lembaga, termasuk kementerian terkait, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Penilaian dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, tahap penilaian mandiri yang diverifikasi dan divalidasi di lapangan. Kedua, tahap penetapan nomine sebanyak 34, yang terdiri dari 10 kementerian/lembaga, 8 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten, dan 8 pemerintah kota. Ketiga, tahap uji petik dan pemaparan nomine yang menentukan pemenang.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, untuk pemerintah daerah yang sangat baik terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 56,8% sedangkan peningkatan kategori baik mencapai 8,37%. Jadi perbaikan kinerja tersebut diantaranya disebabkan karena adanya pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan,” tambah Rosan.

Sejumlah nama baru muncul dalam penghargaan ini, seperti Kementerian Pertahanan dan Provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan percepatan pelaksanaan investasi semakin merata di seluruh Indonesia.

“Kami menghimbau untuk memberikan pelayanan terbaik, karena kita sudah punya ketentuan di level service agreement yang harus kita jalani dan harus kita patuhi, sehingga kami dari Kementerian Investasi akan menerbitkan suatu kebijakan yang berbentuk fiktif positif, yang dimana itu akan memberikan kepastian yang lebih pada dunia usaha,” imbuh Rosan.

Perbesar

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, terdapat tiga pencapaian utama dalam realisasi investasi periode Oktober 2019 hingga Juni 2024. Pertama, total realisasi investasi mencapai Rp5.931,3 triliun dan diperkirakan akan mencapai Rp6.350 triliun hingga akhir September 2024, dengan pertumbuhan investasi rata-rata 18% per tahun. Kedua, investasi tersebut telah menyerap 7.188.479 tenaga kerja Indonesia, atau rata-rata 1.437.695 tenaga kerja per tahun. Ketiga, terjadi pemerataan investasi di mana sejak triwulan ketiga tahun 2020, realisasi investasi di luar Pulau Jawa konsisten lebih tinggi dibanding Pulau Jawa.

Anugerah Layanan Investasi 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Peningkatan kinerja dan inovasi pelayanan yang diterapkan oleh para pemenang tidak hanya berdampak positif bagi iklim investasi lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa standar pelayanan investasi di Indonesia semakin tinggi, dengan banyaknya pemerintah daerah dan kementerian yang terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka untuk menarik lebih banyak investor.

Pemenang Anugerah Layanan Investasi 2024

Kategori Kementerian/Lembaga:

• Terbaik I: Kementerian Pertahanan
• Terbaik II: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Terbaik III: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kategori Pemerintah Provinsi:

• Terbaik I: Provinsi Jawa Barat
• Terbaik II: Provinsi Maluku
• Terbaik III: Provinsi Sumatera Selatan

Kategori Pemerintah Kabupaten:

• Terbaik I: Kabupaten Badung
• Terbaik II: Kabupaten Siak
• Terbaik III: Kabupaten Sragen

Kategori Pemerintah Kota:

• Terbaik I: Kota Surabaya
• Terbaik II: Kota Surakarta
• Terbaik III: Kota Manado

Kategori Khusus Kawasan Timur Indonesia:

• Pemerintah Provinsi: Provinsi Papua
• Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Merauke
• Pemerintah Kota: Kota Ambon

Bisnis.com, LONDON - Holding BUMN tambang MIND ID menghadiri agenda pertemuan tahunan komunitas logam dunia, LME Week 2024 yang digelar di London, Inggris pada 30 September-4 Oktober 2024.

LME Week yang diselenggarakan oleh London Metal Exchange tersebut mengumpulkan produsen, konsumen, hingga trader logam global untuk mendiskusikan tren pasar logam saat ini, serta proyeksinya pada tahun depan.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, kehadiran MIND ID dalam pertemuan komunitas logam dunia ini sangat penting untuk dapat memetakan tren pasar logam dan menentukan strategi perseroan ke depan.

"Jadi kita serap dinamika baik itu view point tentang harga komoditas, tentang prakiraan demand dan supply dari para pemain dan konsumen yang ada dari event ini," ujar Hendi saat ditemui di sela agenda LME Week 2024, London, Senin (30/9/2024) waktu setempat.

Dengan ini, lanjut Hendi, MIND ID Group diharapkan dapat menentukan visi dan target ke depan secara lebih tepat dan akurat.

Adapun, MIND ID turut memboyong anak usahanya, mulai dari PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Inalum, hingga PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Hendi menuturkan, Indonesia memiliki keunggulan dengan sumber daya komoditas tembaga, bauksit, hingga timah yang sangat besar. Sangat penting bagi MIND ID untuk dapat mengoptimasi kekayaan sumber daya alam tersebut sehingga Indonesia memiliki peranan yang strategis dalam rantai pasok logam dan mineral dunia.

"Jadi, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan mengenai alokasi produksi, terus kita juga berinteraksi dengan klien di sini, para end-user, dan bagaimana kita berinteraksi dengan pasar, para trader, ini sangat menentukan pola operasi kita ke depan," kata Hendi.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyeksi bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami deflasi pada September 2024 kembali mengemuka. Jika hal itu terjadi, maka Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Proyeksi itu tercermin dari data konsensus yang dihimpun Bloomberg. Para ekonom memperkirakan indeks harga konsumen (IHK) September 2024 yang akan menunjukkan tren inflasi maupun deflasi.

Berdasarkan konsensus Bloomberg, para ekonom memperkirakan bahwa pada September 2024 akan terjadi deflasi, dengan nilai tengah atau median proyeksi adalah deflasi 0,02% (month to month/MtM).

Dari 15 lembaga yang datanya dihimpun Bloomberg, hanya lima lembaga yang memproyeksikan tidak akan terjadi deflasi. Sementara itu, 10 ekonom lainnya meyakini akan terjadi deflasi dari rentang -0,11% (MtM) hingga -0,01% (MtM).

Apabila pergerakan IHK September 2024 sesuai dengan proyeksi mayoritas ekonom, artinya Indonesia mencatatkan defisit lima bulan secara beruntun.

Median proyeksi para ekonom itu hanya sedikit berkurang dari Agustus 2024, dengan catatan deflasi 0,03% (MtM).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa potensi deflasi masih membayangi IHK September 2024. Dia memproyeksikan IHK berada di rentang deflasi 0,05% hingga inflasi 0,05%.

Masih lemahnya daya beli masyarakat menjadi biang kerok yang bisa menyebabkan deflasi pada September 2024.

"Potensi deflasi masih ada. Ini indikasi sampai dengan saat ini kecenderungan konsumsi lemah secara keseluruhan. Jadi, faktor demand yang paling mempengaruhi ini tidak lepas dari menurunnya sisi income," tuturnya kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Faisal melihat pendapatan riil utamanya turun atau tertahan, sehingga kecenderungan masyarakat melakukan belanjanya lebih selektif dengan memprioritaskan makanan ketimbang kebutuhan sekunder maupun tersier. Alhasil, hal ini yang mempengaruhi lemahnya peningkatan penjualan barang-barang secara umum.

Meskipun demikian, Faisal menilai deflasi yang terjadi pada akhir kuartal III/2024 ini merupakan rutin terjadi secara tahunan.

"Melihat siklus, umumnya September inflasi relatif rendah setiap tahun. Puncak inflasi pada Ramadan Lebaran, kemudian akan terus turun sampai September, Oktober mulai naik lagi dan puncaknya di Desember dan Januari," ujarnya.

Adapun, dalam konsensus Bloomberg, para ekonom memperkirakan bahwa secara tahunan inflasi di Indonesia akan mereda. Dari 29 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi September 2024 adalah 2,00% (year on year/YoY), turun dari posisi Agustus 2024 dengan inflasi 2,12% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam satu dekade terakhir, terkecuali periode pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di kisaran 5%.

Fenomena ini menjadi perhatian tersendiri, terutama di tengah bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2045, yang menjanjikan potensi bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju. Salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan adalah turunnya kelompok penduduk kelas menengah menjadi kelompok calon kelas menengah dan rentan miskin.

Lalu, apa yang mendasari penurunan kelas tersebut sehingga berujung pada tertahannya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Pertumbuhan rata-rata gaji bulanan di Indonesia cenderung mengikuti perubahan harga komoditas. Ketika harga komoditas naik, gaji akan meningkat, dan sebaliknya, menunjukkan ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor komoditas.

Pada 2023, pertumbuhan rata-rata gaji melambat, turun dari 13,5% pada 2022 menjadi 4,1% secara nominal (belum disesuaikan dengan inflasi) atau dari 4,0% menjadi 2,5% secara riil (sudah disesuaikan dengan inflasi), seiring dengan normalisasi harga komoditas.

Namun jika dilihat lebih rinci, di pedesaan, pertumbuhan gaji justru naik dari 6,3% menjadi 8,0% secara nominal, atau dari 1,0% menjadi 4,5% secara riil. Sementara di perkotaan, pertumbuhan gaji turun signifikan dari 14,9% menjadi 2,8% secara nominal, atau terkontraksi dari 9,5% menjadi -0,1% secara riil.

Kondisi ini mencerminkan penurunan daya beli di kalangan penduduk perkotaan yang mayoritas adalah kelas menengah, mengindikasikan fokus kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir lebih diarahkan kepada pembangunan pedesaan. Sekitar 72,9% kelas menengah tinggal di perkotaan.

Penyebab lain menyusutnya proporsi penduduk kelas menengah adalah penurunan rasio disposable income terhadap PDB per kapita (selisih antara personal income, yang termasuk di dalamnya subsidi dan transfer payment, dengan pajak langsung). Rasio ini menurun dari 76,0% pada 2010 menjadi 73,0% pada 2023.

Apa penyebab utamanya? Penurunan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh menurunnya rasio subsidi dan bantuan sosial terhadap PDB, yang berdampak pada menurunnya personal income. Beban pajak langsung yang tercermin dari rasio penerimaan pajak penghasilan terhadap PDB stabil di kisaran 5%, sedangkan rasio total belanja subsidi dan bantuan sosial turun dari 3,8% menjadi 2,0%.

Sementara itu, peningkatan rasio total belanja pegawai, barang, dan modal pemerintah dari 4,8% menjadi 5,5% terhadap PDB memiliki dampak terbatas pada pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan multiplier effect belanja fiskal terhadap pendapatan masyarakat yang masih cukup rendah.

Penurunan rasio disposable income membatasi ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memicu terjadinya permasalahan saving-investment gap. Alokasi pendapatan untuk menabung turun dari 33,0% pada 2010 menjadi 30,4% pada 2023. Dikarenakan tabungan adalah sumber investasi, kondisi ini berdampak pada turunnya investasi karena masyarakat cenderung akan mempertahankan tingkat konsumsinya.

Jika tingkat investasi tetap ingin dipertahankan ketika tabungan menurun, risiko pelebaran twin deficit akan terjadi, yaitu pelebaran defisit fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan.

Sebagian besar barang modal untuk aktivitas investasi didapat dari impor. Hal ini dapat memicu terjadinya pelebaran defisit neraca transaksi berjalan, terutama ketika kinerja ekspor melemah akibat normalisasi harga komoditas. Defisit neraca transaksi berjalan secara umum dibiayai dengan surplus neraca finansial yang sebagian besar berasal dari surplus investasi langsung.

Namun, nilainya relatif tidak banyak berubah pada periode 2010-2023. Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan sering kali dibiayai oleh net inflow pada investasi portofolio, yang sebagian besar dalam bentuk kepemilikan SBN oleh asing. Dilema terjadi ketika pemerintah ingin meningkatkan belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dapat memicu melebarnya defisit fiskal lebih lanjut, sehingga penerbitan SBN akan meningkat drastis. Penerbitan SBN yang cukup tinggi akan menurunkan harganya dan menaikkan yield-nya. Dampaknya adalah beban bunga cenderung akan naik yang malah akan melebarkan defisit neraca pendapatan primer pada neraca transaksi berjalan. Akibatnya twin deficit dapat semakin melebar, yang dalam jangka menengah panjang malah semakin menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tabungan dapat dikelompokkan menjadi tabungan publik dan swasta. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023, termasuk ketika periode commodity boom, tabungan publik cenderung meningkat sementara tabungan swasta menurun. Rasio tabungan publik naik dari 1,6% menjadi 1,9% terhadap PDB, sedangkan rasio tabungan swasta turun dari 32,0% menjadi 28,5% terhadap PDB.

Penurunan tabungan swasta tersebut sejalan dengan menurunnya disposable income. Dampak positif dari commodity boom terhadap gaji menjadi terbatas karena pemerintah cenderung menaikkan harga bahan bakar dan energi pada periode tersebut.

Rasio disposable income yang cenderung terus menurun, sementara rasio konsumsi swasta cenderung tetap berada pada kisaran 55% dari PDB, menyebabkan penurunan rasio tabungan swasta. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah ‘makan tabungan’.

Sejalan dengan agenda pemerintahan baru untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke atas 5%, berbagai permasalahan tersebut terlebih dahulu perlu dituntaskan. Pertama, transformasi struktural, termasuk reindustrialisasi, peningkatan peran Indonesia pada global supply chain, dan peningkatan peran UMKM dalam domestic supply chain, perlu untuk dipercepat guna mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap komoditas.

Kebijakan ini juga dapat mengurangi risiko pelebaran twin deficit ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi. Kedua, kebijakan fiskal juga perlu didesain untuk dapat membantu kelompok kelas menengah yang sebagian besar tinggal di perkotaan melalui perbaikan pelayanan publik dengan harga terjangkau.

Hal ini mencakup namun tidak terbatas pada perbaikan jasa transportasi umum, penyediaan air bersih, biaya pendidikan yang terjangkau, dan penyediaan tempat tinggal terjangkau di daerah-daerah strategis.

Ketiga, perlunya meningkatkan share sektor formal dengan memformalkan sektor informal melalui pemanfaatan ekonomi digital, sehingga tax ratio dapat naik melalui pelebaran tax base, tanpa perlu meningkatkan tax rate.

Keempat, meningkatkan disposable income melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja fiskal, serta terus memberantas praktik korupsi melalui reformasi fiskal dan birokrasi, sehingga multiplier effect kebijakan fiskal dapat meningkat.

Kelima, pengendalian tingkat inflasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan, harus terus dijaga guna mempertahankan daya beli dan menjaga tingkat suku bunga dalam level yang favorable.

Terakhir, peningkatan disposable income dapat mengurangi permasalah saving-investment gap. Sejalan dengan itu, FDI perlu ditingkatkan untuk mengurangi beban penerbitan SBN.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ease of doing business melalui perbaikan infrastruktur dan logistik, perbaikan SDM, penyederhanaan regulasi serta perbaikan sinkronisasi aturan pusat dan daerah, dan mengurangi praktik red tape.

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Program 3 juta rumah yang menjadi janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membawa angin segar bagi sektor perumahan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan stimulus positif ke sektor perumahan itu akan dirasakan mulai dari penyedia pembiayaan, pihak pengembang, bahkan sampai industri konstruksi.

"Dengan program 3 juta rumah maka bank didorong lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor konstruksi maupun kredit KPR. Bahkan sektor bahan baku konstruksi seperti besi baja, tembaga, aluminium, keramik dan kaca akan terdorong penjualannya dan memicu permintaan kredit bank baru," kata Bhima kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Adapun dalam skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), penyaluran pembiayaan kepada bank penyalur KPR sebesar 75% ditanggung oleh BP Tapera. Sisanya, 25% bisa ditanggung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), maupun juga dari pihak bank penyalur.

Sayangnya, dari data SMF menyebutkan penyaluran rumah subsidi ini masih terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat. Data tersebut mencatat penyaluran pembiayaan SMF kepasa bank penyalur kredit di Indonesia bagian Barat mendominasi sebanyak 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, dan Indonesia Timur 0,59%.

Hal tersebut terjadi karena demografi sebaran bank penyalur KPR terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat. Bhima berharap masalah ini akan dilihat oleh pemerintahan Prabowo nanti. Apalagi, Prabowo menaruh perhatian besar di sektor perumahan, misalnya ada program 3 juta rumah sampai wacana membentuk kementerian khusus.

"Harus ada kebijakan, kalau nanti ada Kementerian atau Badan Perumahan Rakyat ini harapannya memberikan faslitas FLPP KPR bersubsidi yang jauh lebih besar lagi plafonnya bagi debitur khususnya di Indonesia bagian Timur," kata Bhima.

Selain kebijakan pemerintah, menurutnya untuk mengatasi ketimpangan penyaluran rumah subsidi ini juga bisa melalui pemanfaatan teknologi digital. Bhima mencontohkan, untuk plafon KPR di bawah Rp500 juta dapat diberikan melalui digital banking. Pemanfaatan teknologi ini tidak perlu bank punya kantor fisik di Indonesia Timur.

Solusi lain menurut Bhima, kolaborasi bank dengan pengembang juga perlu didorong. Misalnya, ada pameran yang digelar bank penyalur KPR dengan pihak pengembang khusus untuk skema KPR di wilayah Indonesia Timur.

"Banyak teknologi, metodologi untuk mengakses itu. Tergantung pemerintah apakah punya bunga khsusus yang lebih murah untuk debirur Indonesia Timur khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan penyaluran subsidi KPR FLPP yang dilakukan SMF sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah mencapai Rp24,07 triliun atau setara 654.430 unit rumah.

"Bagaimana distribusi penyaluran dana, kalau kita lihat Indonesia bagian Barat mendominasi 85,04%, Indonesia Tengah 14,37%, Indonesia Timur 0,59%. Ini adalah tantangan, ini wajah daripada bank bank penyakur KPR. SMF tidak boleh langsung [menyalurkan], kita hanya liquidity provider. Bank yang menyalurkan mayoritas di Indonesia bagian Barat," jelas Ananta dalam konferensi pers kinerja SMF Semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).

Selain penyaluran untuk KPR FLPP, SMF juga menyalurkan pendanaan untuk program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh. Dana yang sudah disalurkan SMF mencapai Rp36,4 miliar di 24 lokasi mulai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.

"Ini sejalan dengan program Presiden yang akan datang, program 3 juta rumah di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan," kata Ananta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan urun rembuk atau sumbang saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto atas program 3 juta rumah sebagai janji politiknya.

Chief economist melalui SMF Research Institute Martin Daniel Siyaranamual meyakini bahwa program 3 juta rumah dari presiden terpilih akan memberi angin segar ke sektor perumahan dan stakeholder yang terkait dengan sektor perumahan, termasuk di dalamnya PT SMF.

"Ini usulan kami, 3 juta angkanya ditentukan Pak Prabowo, tidak bisa diubah angaknya, 3 juta itu kita pikrikan sama-sama. Pertama, untuk 1 juta rumah di wilayah perkotaan. Kami mengusulkan itu dibagi dua, 400.000 bicara [menyasar] kepemilikan untuk yang belum punya rumah, sementara untuk perbaikan rumah 600.000," kata Martin dalam konferensi pers kinerja Semester I/2024 SMF, dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Sementara, untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan, SMF menyarankan sebanyak 300.000 ditujukan untuk mereka yang belum memiliki rumah, dan 1,7 juta untuk perbaikan rumah tidak layak.

"Jadi 3 juta rumah itu kalau Pak Prabowo bilang 1 juta di kota 2 juta di pedesaan, kami datang [mengusulkan] lebih detail lagi," kata Martin.

Usulan tersebut dari hasil kajian internal yang dilakukan oleh SMF Research Institute. Martin mengatakan, kalau bicara soal rumah pemerintah perlu mengaitkan dengan dua variabel. Pertama adalah perumahan untuk pengentasan kemiskinan dan kedua adalah perumahan untuk peningkatan SDM.

Hasil risetnya menunjukkan, dari setiap insentif sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1,9 triliun Kemudian berdampak pada 185 sektor lainnya seperti perdagangan, barang galian, jasa angkutan darat, jasa persewaan dan jasa penunjang usaha, industri semen hingga listrik.

Selanjutnya, dari setiap insentif Rp1 triliun di sektor perumahan juga bedampak pada pengurangan orang miskin mencapai 6.107 orang atau penurunan tingkat kemiskinan hingga 0,0022%. Dampak lainnya, adalah menciptakan sekitar Rp800 juta aktivitas kesehatan dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di sektor pendidikan, dengan kenaikan sekitar Rp1,58 miliar.

Dalam eksekusinya nanti, SMF juga membuat empat dimensi yang harus dikombinasikan pemerintah. Pertama adalah dimensi backlog, bahwa ada bakclog kepemilikan dan backlog kelayakan rumah di dalamnya. Kedua adalah dimensi lokasi, bahwa masyarakat tersebar di tiga wilayah, metropolitan, perkotaaan dan kabutapen yang didominasi pedesaan.

Selanjutnya, ketiga adalah dimensi penghasilan, bahwa lapisan masyarakat terdiri dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat rentan, dan masyarakat miskin. Keempat adalah dimensi pekerjaan, bahwa ada pekerja formal dan pekerja informal.

"Nanti kami pilah lagi siapa dulu yang dikasih, yang miskin dulu yang rentan atau yang atasnya. Dikasih sepeti apa, grand langsung dibuatkan pemerintah atau pinjaman dengan suku bunga murah, 5%, 7%, 9%. Itu sudah kami hitung," kata dia.