Bisnis.com, JAKARTA - Kode redeem Mobile Legends (ML) biasanya diperbarui oleh Moonton agar para pemain bisa menukarkan hadiah.

Berikut ini kumpulan kode redeem ML terbaru hari ini, Selasa (29/10/2024), yang mengandung banyak reward seperti koin, diamond, skin, hingga hero.

Mereka yang tercepat menukarkannya bisa mendapat item legendaris secara gratis.

Bagaimana cara klaim kode redeem untuk mendapat hadiah spesial dari Moonton? Caranya mudah. Anda dapat melakukan klaim kode redeem dengan membuka laman m.mobilelegends.com/en/codexchange.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode memiliki limit waktu dan hanya bisa diklaim sekali.

Sehingga apabila Anda gagal saat melakukan klaim, ada dua kemungkinan penyebabnya.

Bisa jadi Anda pernah menukarkan kode tersebut atau masa penukarannya sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara melakukan klaim kode redeem Mobile Legends:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile
4. Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
5. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Kode Redeem ML Hari Ini

Berikut daftar kode redeem Mobile Legens yang aktif pada hari ini, Selasa (29/10/2024):

• HOLAMLBB (Khusus untuk pemain baru)
• 007a51mxk
• ma7tt82229x

Bisnis.com, JAKARTA –Ketidakhadiran lembaga penyelenggara membuat ‘taring’ undang-undang pelindungan data pribadi kurang tajam. Perusahaan pelanggar data privasi tidak mendapat efek jera.

Chairman Communication Information System Security Research Center CISSReC Pratama Persadha meminta pemerintah dengan segera membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta mengesahkan turunan UU PDP agar insiden keamanan siber yang mengakibatkan kebocoran data dapat diberikan sanksi.

Dengan berjalannya aturan tersebut, lanjutnya, dapat memberikan efek jera kepada institusi baik swasta maupun pemerintahan supaya lebih memperhatikan terhadap aspek keamanan siber agar terhindar dari sanksi administratif dan sanksi penjara.

Adapun yang terjadi saat ini, lembaga pengawas belum hadir kendati masa transisi UU PDP telah berakhir setelah 2 tahun.

"Sanksi yang terdapat dalam UU PDP belum dapat dijatuhkan karena belum adanya Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta belum disahkannya turunan UU PDP," jelasnya kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Dia meminta agar kedepannya Lembaga Penyelenggara PDP yang dibentuk sesuai dengan best practice yang ada.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU PDP adalah Lembaga Penyelenggara PDP harus memiliki wewenang dan kewenangan yang kuat untuk mengatur, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap standar keamanan data pribadi.

Lembaga Penyelenggara PDP harus secara teratur melakukan penilaian risiko terhadap data pribadi yang diolah oleh organisasi publik dan swasta.

Dia juga berharap agar Lembaga Penyelenggara PDP juga harus melakukan audit dan pemeriksaan independen terhadap kepatuhan organisasi atas kebijakan dan dan standar keamanan data pribadi.

Kemudian Lembaga Penyelenggara PDP harus mendorong penggunaan teknologi enkripsi dan pengamanan data lainnya untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.

Tak hanya itu, dia juga berpendapat lembaga Penyelenggara PDP juga harus mendorong organisasi untuk memiliki rencana yang terperinci untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari serangan siber.

Selain itu Lembaga Penyelenggara PDP juga harus bisa mendorong organisasi untuk melaporkan insiden keamanan siber kepada pihak berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Tidak hanya terkait kelembagaannya saja tetapi juga sangat penting menunjuk pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Penyelenggara PDP tersebut," imbuhnya.

Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial mengingat tantangan dalam ruang siber semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Menurutnya, pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

Dia meyakini kepemimpinan yang kompeten dan efektif akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Bisnis.com, JAKARTA - Garena terus memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada survivor, yang bisa langsung diklaim pada hari ini, Selasa (29/10/2024).

Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

Cara Klaim Kode Redeem FF

Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

Klik "Confirm" untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

Kode Redeem FF Hari Ini

Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Selasa (29/10/2024):

• 4AZYG8SZ1FJ6
• FFCMCPSEN5MX
• FFAC2YXE6RF2
• FF9MJ31CXKRG
• FFCMCPSEN5MX
• BR43FMAPYEZZ
• HNC95435FAGJ
• UVX9PYZV54AC
• U8S47JGJH5MG
• XZJZE25WEFJJ

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan kolaborasi kerja sama dengan Puslitbang PLN untuk mengembangakan teknologi turbin angin.

Turbin ini dirancang oleh tim peneliti yang terdiri dari Prof. Indarto, Prof Deendarlianto, dan Dr. Agung Bramantya.

Turbin yang mereka namakan “Antasena” ini bisa digunakan di daerah dengan kecepatan angin yang rendah.

Deendarlianto mengatakan keunggulan turbin angin yang mereka rancang ini bisa tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang cukup rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik.

Keunggulan ini diharapkan mampu membantu perbaikan lingkungan Indonesia lantaran kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin.

“Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, dilansir dari laman resmi UGM.

Dikatakan Deen, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT dan mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional.

Deendarlianto menyampaikan bahwa apabila melihat data mengenai persebaran kecepatan angin di Indonesia, di beberapa daerah 3T kecepatan angin ini masih cukup rendah. Sehingga, perlu adanya teknologi untuk pemanfaatan energi angin dengan kecepatan rendah. “Saya kira inovasi dari turin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.

Menurut Deen, PLTB ini sangat dibutuhkan untuk PLN dalam membantu suplai listrik di daerah 3T. Sehingga, untuk meningkatkan ketersediaan listrik disana, perlu adanya solusi yang tepat dari teknologi yang mutakhir. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.

Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU. Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.

Bisnis,com, JAKARTA – Tertundanya pengesahan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai merugikan masyarakat.

Sebagai subyek data, masyarakat tidak memiliki pelindungan jika data mereka disalahgunakan.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Jafar menilai kekhawatiran beredar lantaran ketidakkeruan ini terikat erat dengan hal-hal fundamental seperti mekanisme penegakan kepatuhan, dan lain-lain.

“Ini mengkhawatirkan dan juga merugikan subjek data. Sebab, ketidakjelasannya terkait dengan mekanisme penegakan kepatuhan dan kewajiban pelindungan data pribadi dari pengendali dan prosesor data,” kata Wahyudi kepada Bisnis baru-baru ini.

Risikonya, insiden siber yang terbilang marak dalam kurun 2 tahun belakangan berpotensi terus terjadi. Lantas, pelindungan yang sudah sepatutnya menjadi hak bagi masyarakat selaku subjek data tidak dapat dipenuhi karena negara tidak memiliki skema penyelesaian nan akuntabel.

Negara, kata Wahyudi, bukannya tanpa opsi. Ada skenario-skenario yang bisa diadopsi oleh pemerintah, salah satunya menggunakan institusi dan perangkat hukum eksisting.

Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik, misalnya. RI memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sejumlah kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait dengan perlindungan data pribadi.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan lembaga pengawas PSE yang menjalankan fungsi penegakan kepatuhan dari penyelenggara terhadap peraturan pemerintah itu.

“Artinya, hingga terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi, fungsi-fungsi pengawasan itu diserahkan kepada Kemenkominfo. Sanksi dan penegakan hukumnya untuk sementara dijalankan oleh kementerian. Ini bisa menjadi salah satu skenario meskipun ruangnya terbatas,” jelasnya.

Keterbatasan yang dimaksud berhubungan dengan ruang lingkup penerapan. Dalam konteks ini, regulasi hanya berlaku terhadap pengendali dan prosesor data. Sementara itu, UU PDP mencakup hingga ke ranah pemrosesan data.

Langkah ini memungkinkan untuk dieksekusi oleh pemerintah mengingat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan berbeda menyangkut data pribadi tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PDP.

Kendala

Wahyudi menyorot sejumlah kendala terkait dengan keterlambatan pengesahan aturan turunan serta lembaga anyar yang dijanjikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023 – 2024 Budi Arie Setiadi dibentuk pada 17 Oktober 2024 silam.

Pertama, faktor pengetahuan. Dia tidak menampik bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman soal penerapan regulasi menyangkut pelindungan data pribadi. Di Uni Eropa, tuturnya, skema PDP sudah lahir sejak 1996 meskipun baru absah pada 2018.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah. Sebagaimana diketahui, berbagai insiden kebocoran data dalam kurun 2-3 tahun belakangan mayoritas melibatkan institusi publik. “Hal-hal seperti ini mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah,” kata Yudi.

Ketiga, komitmen. Masih terkait dengan rentetan insiden serangan siber beberapa tahun belakangan, komitmen negara dalam melindungi data pribadi penduduk di dalamnya dinilai rendah karena tidak secara cepat merespons situasi tersebut dengan sebuah payung hukum yang akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA - Badai angin merupakan salah satu bencana alam yang sangat merusak.

Kecepatan angin yang luarbiasa mampu menghancurkan dan memporakporandakan daerah sekitarnya tanpa ampun.

Lantas berapakah kecepatan angin yang paling cepat yang pernah tercatat?

Dilansir dari livescience, pada tahun 1934, "Angin Besar" melanda Observatorium Mount Washington di New Hampshire dengan kecepatan 231 mph (372 km/jam).

Pada tahun 1985, ledakan mikro menjatuhkan penerbangan Delta Airlines ke landasan. Dan pada tahun 2017, Badai Irma meninggalkan jalur kehancuran, merobohkan atap-atap dan menumbangkan pohon-pohon dengan kecepatan angin lebih dari 185 mph (298 km/jam).

Sementara itu, angin terkuat di tata surya terjadi di Neptunus, yang bertiup dengan kecepatan supersonik 1.100 mph (1.770 km/jam), atau 1,5 kali kecepatan suara, menurut NASA.

Di Bumi, terowongan angin buatan manusia dapat menghasilkan angin supersonik, yang kecepatannya diperkirakan melebihi 761,2 mph (1.225 kmh) di permukaan laut. Seperti Terowongan Angin Supersonik 10×10 di Pusat Penelitian Glenn NASA yang mampu menghasilkan kecepatan angin hingga mach 3,5 atau sekitar 2.685 mph (4.321 km/jam).

Hembusan angin alami maksimum yang pernah tercatat adalah 253 mph (407 km/jam), menurut Arsip Cuaca dan Iklim Ekstrem Dunia, yang dikelola oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Itu terjadi di Pulau Barrow, Australia, pada 10 April 1996, ketika siklon tropis melanda pulau terpencil tersebut. (Siklon tropis sama dengan badai, tetapi terjadi di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia.)

Sebuah anemometer sebuah instrumen yang biasanya memiliki tiga cangkir yang berputar mengelilingi poros tengah ketika angin bertiup di stasiun cuaca di pulau tersebut mencatat 3 hembusan hingga 5 detik.

Butuh waktu lebih dari satu dekade sebelum WMO melihat data tersebut dan memastikannya dalam buku catatan karena Barrow Island dimiliki secara pribadi oleh perusahaan minyak Chevron.

“Hal ini seperti lolos selama beberapa tahun,” Randall Cerveny, seorang profesor ilmu geografi di Arizona State University, dilansir dari Live Science.

WMO hanya mengakui data kecepatan angin dari instrumen seperti anemometer karena ini merupakan pengukuran fisik angin, kata Cerveny. Artinya, tercatat kecepatan angin lebih cepat dibandingkan di Pulau Barrow, namun diukur dengan alat yang menggunakan perkiraan atau perhitungan, sehingga tidak masuk dalam buku rekor.

Joshua Wurman, direktur Fasilitas FARM (Flexible Array of Radars and Mesonets) di Universitas Alabama di Huntsville, ​​mencatat kecepatan angin tornado tertinggi pada tahun 1999 di Bridge Creek, Oklahoma, dengan kecepatan 302 mph (486 km/jam), menurut arsip WMO. Wurman mempublikasikan hasilnya dalam artikel tahun 2007 di jurnal Monthly Weather Review.

Baru-baru ini, tim Wurman menghitung kecepatan angin setinggi 309 hingga 318 mph (497 hingga 512 km/jam) dalam tornado yang melanda Greenfield, Iowa, pada Mei 2024, menurut pernyataan dari FARM Facility. Namun, margin kesalahan dalam perkiraan radar berarti bahwa pembacaan baru ini pada dasarnya sama dengan catatan tahun 1999, kata Wurman.

“Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa ada tornado langka yang memiliki kecepatan angin lebih dari 483 km/jam,” katanya.

"Mungkin tidak ada kendaraan yang kecepatannya melebihi 400 mph [644 km/jam], hanya karena kita belum pernah melihat kendaraan yang kecepatannya melebihi 300 mil per jam."

Bisnis.com, JAKARTA - Cara melihat history video TikTok yang pernah ditonton menjadi solusi praktis bagi pengguna yang ingin menemukan kembali video menarik yang sebelumnya dilihat. TikTok menyediakan fitur riwayat tayangan untuk memudahkan pencarian video yang sudah ditonton, termasuk video yang disukai atau diikuti.

Dengan membuka profil, pengguna dapat mengakses history tontonan dan menelusuri ulang konten favorit. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang ingin menyimpan inspirasi atau mengecek kembali informasi penting dari video TikTok tertentu.

Ada ratusan video yang bisa kita lihat setiap harinya saat kita bermain TikTok. Dengan banyaknya video yang kita lihat ini, pasti ada satu atau dua video yang ingin kita lihat kembali.

Kemudian dari banyaknya video tersebut, pasti ada sejumlah konten yang kita sukai. Video tersebut bisa menjadi alternatif contoh untuk kita membuat konten. TikTok menyediakan fitur untuk membuat kita bisa melihat Riwayat video yang pernah kita tonton. Fitur ini juga bisa melihat sejumlah video yang kita sukai.

Berikut cara melihat history atau riwayat video yang pernah kita tonton di TikTok.

Cara Cek History Video TikTok yang Pernah Kita Tonton

Berikut cara cek history TikTok untuk melihat video yang pernah kita tonton dalam 180 hari:

1. Buka aplikasi TikTok di HP anda
2. Buka tab "Profil" di sudut kanan bawah layar
3. Klik tiga garis di pojok kanan atas dan pilih "Pengaturan dan Privasi"
4. Kemudian klik "Pusat Aktivitas" di kolom "Konten & Display"
5. Lalu pilih "Riwayat Tontonan"

Cara Hapus History TikTok

Selain itu, Anda juga bisa menghapus semua history atau riwayat video TikTok yang pernah anda tonton. Berikut caranya:

1. Buka aplikasi TikTok di HP anda
2. Buka tab "Profil" di sudut kanan bawah layar
3. Klik tiga garis di pojok kanan atas dan pilih "Pengaturan dan Privasi"
4. Kemudian klik "Pusat Aktivitas" di kolom "Konten & Display"
5. Lalu pilih "Riwayat Tontonan"
6. Klik tombol "Pilih" yang berada di sudut kanan atas layar. Anda bisa memilih semua konten dengan klik "Select All History"
7. Setelah itu hapus konten yang anda inginkan

Demikian cara melihat riwayat video TikTok yang pernah di tonton sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kecepatan internet 100 Mbps dan 5G disebut dapat berjalan bersamaan selama mendapat dukungan regulasi yang tepat. Jika terealisasi, mimpi Indonesia menaikkan peringkat kecepatan broadband di global berpeluang tercapai.

Head of External Communications PT XL Axiata Tbk. Henry Wijayanto mengatakan perusahaan mendukung seluruh rencana pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan internet di Tanah Air, termasuk peningkatan kecepatan internet 100Mbps ataupun pembangunan infrastruktur 5G.

Cita-cita mulia tersebut, kata Henry, dapat terwujud lewat sinergi antara pemerintah dan swasta dan dengan regulasi yang tepat sasaran.

“Sehingga penerapan 5G dapat terstimulasi kemudian dapat menghasilkan kecepatan 100 Mbps dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia,” kata Henry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Untuk diketahui, penggelaran 5G oleh XL Axiata masih sangat terbatas. Perusahaan menemukan sejumlah kendala mulai dari keterbatasan spektrum hingga penetrasi smartphone yang diperkirakan masih di bawah 10%.

Tanpa adanya masyarakat yang menggunakan smartphone 5G, maka infrastruktur generasi kelima itu tidak memberi dampak optimal.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerataan internet bakal menjadi salah satu prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Pemerintah juga berfokus dalam menghadirkan internet yang merata hingga ke pelosok negeri. Mengenai pemerataan internet, Henry telah menggelar hingga pelosok negeri.

“Untuk penyediaan layanan Internet di wilayah-wilayah pelosok, operator juga melakukan kerja sama dengan pemerintah/BAKTI Kominfo melalui layanan USO (Universal Service Obligation),” kata Henry

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp, akan memblokir akun yang melacak jet atau pesawat pribadi milik publik figur.

Melansir dari The Verge, Senin (28/10/2024) puluhan akun Threads dan Instagram yang mengikuti jejak pesawat pribadi para publik figur telah ditangguhkan minggu ini.

Jack Sweeney seorang mahasiswa yang menggunakan Threads untuk mengikuti jejak para publik figur mendapati akun miliknya diblokir tanpa penjelasan mengapa akunnya dihapus.

Sweeney, merupakan orang pertama kali menjadi terkenal sebagai kreator akun @ElonJet di Twitter (sekarang dikenal sebagai X), menggunakan data jalur penerbangan publik untuk melacak pergerakan banyak selebritas.

Akunnya mencakup semua orang mulai dari Elon Musk dan Mark Zuckerberg hingga Kim Kardashian dan Jeff Bezos. Namun seperti yang disebutkannya, akun X miliknya pernah ditutup.

Lalu, pada awal tahun ini, Taylor Swift mengancam akan menuntutnya karena melacak jet pribadinya, yang menyebabkan akun @taylorswiftjets ditangguhkan.

Meskipun Sweeney telah menerima peringatan dan pembaruan status tentang penangguhan sebelumnya, ia mengatakan bahwa penangguhan baru-baru ini dilakukan tanpa pesan dari Meta, yang mengelola Instagram dan Threads.

Sebaliknya, akun-akun tersebut diblokir, sehingga Sweeney tidak dapat berinteraksi dengan mereka atau menerima informasi tentang alasan penangguhan tersebut.

"Mengingat risiko bahaya fisik terhadap individu, dan sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengawas independen, kami telah menonaktifkan akun-akun ini karena melanggar kebijakan privasi kami," kata juru bicara Meta mengutip The Verge, Senin (28/10/2024).

Meskipun Meta menyebut Sweeney tidak sesuai dengan standar perusahaan. Namun, pelacakan penerbangan adalah aktivitas yang sepenuhnya legal untuk dilakukan oleh siapa pun.

Meski Sweeney sendiri menyesali keputusan Meta, para selebritas yang dilacaknya mungkin sedang merayakan karena mereka bisa terbang dengan pesawat pribadi tanpa perlu khawatir seluruh internet mengetahui di mana mereka berada.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengungkapkan pembangunan infrastruktur 5G hingga satelit perlu terus dipertahankan untuk meningkatkan kecepatan dan pemerataan akses internet di Indonesia.

Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Memkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerataan internet bakal menjadi salah satu prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan peningkatan kecepatan dan pemerataan jaringan internet hanya dapat terjadi jika pemerintah menggenjot 3 media broadband. Pertama, infrastruktur fixed broadband atau fiber optik di daerah urban dan juga untuk jaringan tulang punggung.

“Kedua, perlunya mobile broadband dengan 5G untuk mendukung mobilitas,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

5G atau Generasi Kelima adalah teknologi terbaru jaringan seluler sebagai pengganti 4G. Teknologi ini menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi (waktu tunda) yang lebih rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya.

Selain kedua hal tersebut, Zulfadl menyebut adanya satelit broadband untuk kawasan pulau terluar dan tertinggal juga menjadi cara agar infrastruktur internet merata di Indonesia.

Zulfadly menekankan dalam memacu pemerataan dan kecepatan internet, pemerintah juga harus menjaga infrastruktur internet eksisting dan memperbaiki tata kelola.

Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu kendala dalam mendorong internet cepat. Pemerintah daerah kerap memasang tarif mahal saat perusahaan internet ingin menggelar infrastruktur.

“Sehingga tumpang tindih regulasi dan pemahaman sampai ke daerah yang perlu dicermati (pemerintah),” ucapnya.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Selain itu, Meutya melanjutkan untuk kasus internet merata dan murah menjadi salah satu yang juga menjadi fokus. Apabila dalam pemerintahan selanjutnya, kata Meutya, Indonesia sudah mencapai 98% kurang lebih jangkauan internet.

Namun, dia menyebut apabila menelaah lebih jauh dengan menghitung penyebaran 2G. Menurutnya, beberapa daerah yang memang sudah terjangkau tapi internetnya masih amat pelan.

“Jadi kami akan dorong nanti internet yang lebih merata dan juga lebih cepat. Itu mungkin dalam 100 hari saya rasa sudah cukup PR, sudah cukup di tiga itu untuk 100 hari,” pungkas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih belum mengizinkan Apple untuk menjual ponsel terbarunya, iPhone 16 series, di Indonesia.

Penjualan iPhone 16 belum bisa dilakukan lantaran Apple belum memenuhi syarat komitmen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berupa realisasi investasi.

Meskipun begitu, harga iPhone lawas sudah mengalami penurunan harga yang signifikan sejak perilisan perdananya.

Terpantau dari situs resmi iBox, penurunan harga paling banyak terjadi pada iPhone 13 dengan penyimpanan 128GB.

Harga iPhone 13 128GB mengalami penurunan harga hingga 34% dari yang semula Rp15.449.000 menjadi Rp10.249.000.

Kemudian untuk iPhone 14 128GB juga mengalami penurunan harga 25% dari Rp16.249.000 menjadi Rp12.249.000.

Sedangkan iPhone 15 dengan penyimpanan 128GB mengalami penurunan harga 15% menjadi Rp13.999.000 dari yang semula Rp16.499.000.

Daftar Harga iPhone Terbaru di iBox

iPhone 13

• 128GB Rp10.249.000
• 256GB Rp12.749.000
• 512GB Rp21.199.000

iPhone 14

• 128GB Rp12.249.000
• 256GB Rp15.049.000
• 512GB Rp23.249.000

iPhone 14 Plus

• 128GB Rp17.999.000
• 256GB Rp20.999.000
• 512GB Rp24.999.000

iPhone 14 Pro

• 128GB Rp19.999.000

iPhone 15

• 128GB Rp13.999.000
• 256GB Rp16.999.000
• 512GB Rp20.999.000

iPhone 15 Plus

• 128GB Rp15.999.000
• 256GB Rp18.999.000
• 512GB Rp22.999.000

iPhone 15 Pro

• 128GB Rp18.249.000
• 256GB Rp21.249.000
• 512GB Rp51.249.000
• 1TB Rp29.249.000

iPhone 15 Pro Max

• 256GB Rp22.249.000
• 512GB Rp27.249.000
• 1TB Rp31.249.000

Bisnis.com, JAKARTA - Kebocoran data menjadi salah satu momok yang menghantui masyarakat dunia di era kemajuan teknologi saat ini.

Penyebab banyaknya kebocoran data dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi. Seperti, tanpa sengaja membagikan informasi pribadi, nama lengkap, NIK KTP, dan nomor rekening bank, kepada pihak yang tidak resmi atau bahkan ilegal

Melansir dari Data Indonesia yang mengutip laporan Surfshark, terdapat 422,61 juta akun yang mengalami kebocoran data secara global sepanjang kuartal III/2024. Jumlah tersebut melesat 1.022,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) yang sebanyak 37,66 juta akun.

Dari 8 besar negara yang paling banyak mengalami kebocoran data, tidak ada nama Indonesia dideretan teratas negara paling lalai menjaga data pribadi.

Adapun kasus kebocoran data paling banyak terjadi di Amerika Serikat pada kuartal III/2024, yakni mencapai 93,74 juta akun. Angka ini melonjak 1.003,9% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Negeri Paman Sam sebanyak 8,49 juta.

Prancis menempati posisi kedua dengan 17,16 juta akun di negara tersebut yang mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024. Jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Prancis naik 952,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 1,63 juta akun.

Rusia berada di posisi selanjutnya lantaran sebanyak 16,53 juta akun mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024 atau meningkat 66% secara tahunan (YoY). Kemudian, sebanyak 14,61 juta akun mengalami kebocoran data di Jerman atau melonjak 6.043,9% secara tahunan (YoY).

Ada pula Jepang yang mengalami kebocoran data sebanyak 9,74 juta sepanjang kuartal III/2024. Kasus kebocoran data di Negeri Sakura meroket 49.526,4% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, tercatat hanya sebanyak 19.624 akun yang mengalami kebocoran data.

Negara dengan kasus kebocoran data terbanyak berikutnya adalah Inggris dengan 8,33 juta akun atau melonjak 1.962,4% secara tahunan (YoY). Lalu, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di China sebanyak 7,92 juta atau meningkat 430,9% secara tahunan (YoY).

Sementara itu, Italia menempati posisi kedelapan dalam daftar ini dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data sebanyak 7,82 juta pada kuartal III/2024. Angka tersebut melonjak 5.762,3% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 133.331 akun.