Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tiba-tiba memanggil direktur utama sejumlah perusahaan negara terdepan seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) hingga PT Telkom Indonesia (Persero).

Adapun pertemuan Erick dan para petinggi BUMN ini berlangsung pada Rabu (11/9) sore.

Lalu apa yang dibahas dalam pemanggilan itu?

Dalam unggahan Instagram Erick Thohir pada Rabu (11/9), ia menginformasikan bahwa pemanggilan bos-bos besar ini dilakukan untuk membahas Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) BUMN.

"Kami ingin memastikan semua data, konsep, strategi tersusun rapi sehingga ada tolok ukur dan bisa diterapkan secara berkelanjutan," kata Erick.

Berikut RJPP yang disampaikan para direktur utama tersebut:

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa target 5 tahun mendatang adalah menjadi perusahaan listrik terdepan yang ditunjukkan dari pertumbuhan hingga digitalisasi yang makin baik.

"Goal kami di 2028 pak, ini dari growth kita ada peningkatan, kemudian digitalisasi dari user, dari PLN Mobile ada peningkatan. Bagaimana kami lebih kuat lagi menjadi perusahaan yang berorientasi kepada masa depan pak," kata Darmawan.

"Bukan hanya ingin menjadi spesialis transformasi dan investasi yang berstandar, berskala internasional tapi kita ingin fokus kepada ekosistem yang ada di Danareksa maupun yang ada di BUMN," ujar Dirut Danareksa Yadi Jaya Ruchandi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan ada tiga hal penting yang perlu dilakukan perseroan dalam 5 tahun ke depan.

"Pertama, kita harus melakukan peningkatan kapasitas untuk menurunkan import, yaitu import growth, gasoline, dan elpiji," jelasnya.

Kedua, perseroan harus melanjutkan kebijakan untuk menurunkan emisi karbon yang sudah ada saat ini.

"Kedua, berkaitan dengan nature emission adalah melakukan penurunan karbon emisi. Jadi ada karbonisasi dari existing operation," imbuhnya.

Ketiga, ia mengungkapkan harus melakukan hilirisasi minyak dan gas karena kebutuhan atau konsumsi BBM akan turun.

"Intinya adalah kita itu akan, satu mengoptimasi base yang ada sekarang di connectivity. Nah pada saat yang sama secara paralel kita akan mencari sumber yang baru, yang beyond connectivity," ujar Dirut Telkom Ririek Adriansyah.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.425 per dolar AS pada Kamis (12/9) pagi. Mata uang Garuda melemah 23,5 poin atau 0,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata uang di kawasan Asia berada di zona merah. Yen Jepang melemah 0,11 persen, baht Thailand melemah 0,18 persen, peso Filipina melemah 0,26 persen, dolar Singapura juga melemah 0,01 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,01 persen.

Yuan China menguat 0,01 persen dan won Korea Selatan menguat 0,01 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sementara, mata uang utama negara maju bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,01 persen, poundsterling Inggris melemah 0,04 persen, dan franc Swiss menguat 0,06 persen.

Lalu, dolar Australia menguat 0,10 persen, dan dolar Kanada melemah 0,01 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah hari ini karena data inflasi Amerika Serikat (AS) sesuai dengan perkiraan.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang rebound setelah data inflasi AS menunjukkan inflasi inti yang masih tetap bertahan walau inflasi umum telah menurun. Ini mengecilkan kemungkinan pemangkasan 50 bps oleh the Fed minggu depan," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.400 per dolar AS - Rp15.500 per dolar AS.

Harga minyak naik tipis pada Kamis (12/9) di tengah tarik menarik sentimen antara kekhawatiran pasar terhadap penurunan permintaan dengan badai Badai Francine yang menghambat produksi di AS.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent untuk bulan November naik 24 sen atau 0,34 persen menjadi US$70,86 per barel.

Sementara harga minyak mentah berjangka AS untuk pengiriman Oktober naik 20 sen atau 0,30 persen menjadi US$67,52 per barel.

Harga kedua kontrak minyak tersebut sempat naik lebih dari US$1 atau  2 persen pada perdagangan Rabu (11/9) kemarin imbas penutupan anjungan lepas pantai di Teluk Meksiko AS akibat Badai Francine di Louisiana selatan.

Namun ketika badai tersebut mereda, lonjakan harga itu pun berhenti. Saat bersamaan, perhatian pasar minyak kembali beralih ke permintaan yang lebih rendah dari AS dan China.

Maklum, dua negara tersebut merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Apalagi saat bersamaan, stok minyak AS meningkat pada minggu lalu.

"Pedagang minyak sekarang menantikan laporan pasar bulanan Badan Energi Internasional (IEA) akhir pekan ini untuk melihat tanda-tanda melemahnya prospek permintaan," kata ANZ Research dalam sebuah catatan pada Kamis ini.

Kecemasan pasar makin menjadi setelah awal pekan ini, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada 2024 dan tahun depan.

Negara anggota blok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin mantap untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan internasionalnya.

Salah satu langkahnya dengan membangun BRICS Pay yang telah berlangsung dalam beberapa tahun.

Sistem ini nantinya akan menjadi wadah bagi anggota negara blok tersebut untuk bisa melakukan transaksi menggunakan mata uang negara masing-masing.

Namun, ini tak hanya berlaku bagi negara anggota, tapi juga bisa untuk siapa saja. Sampai saat ini sudah banyak negara yang tertarik seperti Mesir, Iran hingga Arab Saudi.

Lalu, apa itu BRICS Pay?

Mengutip laman resmi BRICS Pay pada Kamis (12/9), BRICS Pay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan bersama oleh negara-negara anggota blok ekonomi BRICS. Awalnya hanya untuk tujuan mereka saja, namun sekarang berkembang ke negara lain.

BRICS Pay bertujuan untuk mewadahi transaksi berupa pembayaran digital yang memungkinkan pelaku usaha dan konsumen bisa melakukan kerja sama dalam mata uang lokal mereka masing-masing dengan aman dan lancar. Sehingga tak perlu lagi mata uang internasional seperti dolar AS.

Platform ini juga dirancang untuk mengurangi biaya dan kompleksitas pembayaran internasional, sekaligus menyediakan cara yang aman dan andal untuk membayar barang dan jasa.

BRICS Pay memanfaatkan kombinasi sistem pembayaran tradisional dan teknologi baru seperti mata uang digital bank sentral (CBDC), keuangan terdesentralisasi, dan aset tokenisasi (uang aman).

BRICS Pay merupakan perluasan opsi pembayaran bagi perusahaan dan warga negara peserta, serta bagi seluruh dunia dan semua solusi pembayaran yang ada atau yang sedang berkembang.

Pertalite dan Pertamax bukan bahan bakar minyak (BBM) yang cocok untuk mobil baru jenis mesin bensin di Indonesia. Spesifikasi dua BBM ini untuk mobil Euro 2, sedangkan mobil baru bermesin bensin di Indonesia sudah Euro 4 sejak 2018.

Semua mobil bensin yang dijual di Indonesia wajib memenuhi ambang batas emisi setara Euro 4 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2017 mengenai Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pihak KLHK pernah menyatakan kriteria BBM yang sesuai untuk mobil dengan spesifikasi Euro 4 di Indonesia meliputi kadar oktan (RON) minimal 91, bebas timbal dan kandungan sulfurnya maksimal 50 ppm.

Kriteria di atas jelas tidak sesuai dengan spesifikasi Pertalite yang memiliki RON 90 dan sulfur maksimal 500 ppm. Sementara Pertamax memenuhi persyaratan dengan RON 92, tetapi kadar sulfurnya tidak karena diatur maksimal 500 ppm.

Produk BBM yang paling sesuai Euro 4 saat ini adalah Pertamax Turbo dengan RON 98 dan kandungan sulfur maksimum 50 ppm. Selain itu Pertamax Green 95 yang muncul pada 2023 juga sudah sesuai Euro 4 dengan RON 95 dan sulfur maksimum 50 ppm.

Salah isi BBM

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie menjelaskan selama ini pemilik mobil baru kelahiran 2018 yang mengisi Pertalite atau Pertamax berarti salah isi BBM. Dia juga mempertanyakan mengapa BBM bensin Euro 2 masih dipertahankan di Indonesia saat semua mobil baru sudah Euro 4.

"Tetapi yang sekarang ini, yang aneh kan mobil-mobil baru yang standarnya semenjak 2018 itu sudah diproduksi atau diimpor dengan standar Euro 4 tetapi masih mengisi itu," kata dia seperti diberitakan CNBC Indonesia, Selasa (10/9).

Menurut Jongkie kesalahan pemakaian BBM Euro 2 untuk mobil Euro 4 ini harus diedukasi ke masyarakat.

"Ini yang harus didengungkan, ini kan masalahnya Anda tuh selama ini memakai bahan bakar yang salah, untuk mobil Anda, iya kan? Ini harus didengungkan, dan secara teknis itu memang tidak dibenarkan sebetulnya," kata Jongkie.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap alokasi anggaran pembangunan kantor lembaga yang dipimpinnya itu di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dipangkas Rp160,6 miliar dari usulan semula Rp173,9 miliar menjadi Rp13,4 miliar.

Langkah itu menjadi salah satu penyesuaian anggaran infrastruktur yang dilakukan OJK usai besaran pagu indikatifnya pada 2025 disetujui DPR RI adalah senilai Rp11,5 triliun, lebih rendah daripada yang diajukan yakni Rp13,2 triliun.

Mahendra mulanya memaparkan sejumlah penyesuaian utama yang dilakukan pihaknya. Pertama, penyesuaian anggaran teknologi informasi.

"Teknologi informasi berdasarkan jenis penggunaannya dibagi dua. Yang pertama adalah untuk langganan dan lisensi IT dari usulan semula Rp423,9 miliar menjadi Rp314,3 miliar atau pengurangan sebesar Rp109,6 miliar," ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (10/9).

Kemudian untuk infrastruktur teknologi informasi dari semula Rp470,7 miliar menjadi Rp239,7 miliar, artinya pengurangannya sebesar Rp231 miliar.

"Pengurangan tersebut pada gilirannya kami rencanakan untuk bisa dijadwalkan kembali atau di-reschedule ke tahun selanjutnya. Jadi bukan merupakan pembatalan atau pengurangan permanen, tapi adalah rescheduling ke tahun berikutnya," tegasnya.

Lalu ada juga penyesuaian anggaran infrastruktur kelogistikan. Salah satunya kantor-kantor OJK di Jakarta dari usulan semula Rp449,1 miliar menjadi Rp199 miliar atau pengurangan Rp250 miliar antara lain penundaan penataan flexible office space (FOS) dan sewa gedung kantor.

"Kedua, untuk kantor OJK di IKN dari usulan semula tahun depan Rp173,0 miliar menjadi Rp13,4 miliar atau pengurangan Rp160,6 miliar," ucap Mahendra.

Kemudian anggaran kantor OJK daerah dari usulan semula Rp420,9 miliar menjadi Rp194,4 miliar atau pengurangan sebesar Rp226,5 miliar dalam bentuk penundaan pembangunan, sewa, dan penataan gedung kantor.

Lalu, anggaran untuk pengadaan aset lain dari usulan Rp413,7 miliar menjadi Rp35,4 miliar atau pengurangan sebesar Rp373,3 miliar antara lain penundaan pengadaan infrastruktur bangunan.

Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) OJK 2025 sebesar Rp11,56 triliun, dengan rincian kegiatan operasional sebesar Rp924,99 miliar, kegiatan administratif Rp9,88 triliun dan kegiatan pengadaan aset Rp746,58 miliar.

"Komisi XI DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.557.368.948.861," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O Frederik dalam kesempatan yang sama.

Adapun rincian anggaran untuk masing-masing bidang meliputi pengawasan sektor perbankan sebesar Rp1,68 triliun, pengawasan pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon Rp972,77 miliar, pengawasan perasuransian, serta penjaminan dan dana pensiun Rp579,74 miliar.

Kemudian termasuk juga pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya sebesar Rp436,97 miliar.

Selanjutnya, anggaran pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto sekitar Rp143,32 miliar, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen Rp469,45 miliar, audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas Rp245,46 miliar, kebijakan strategis Rp2,24 triliun, manajemen strategis Rp4,78 triliun.

Secara rinci, anggaran kebijakan strategis untuk kantor OJK pusat sebesar Rp427,40 miliar dan kantor OJK daerah sebesar Rp1,81 triliun.

RKA OJK 2025 tersebut berasal dari penerimaan OJK yang bersumber dari pungutan tahun 2025 senilai Rp8,52 triliun dan berasal dari pungutan tahun 2024 senilai Rp3,02 triliun.

Komisi XI DPR RI juga menyetujui proyeksi penerimaan OJK tahun 2024 sebesar Rp8,07 triliun sedangkan proyeksi penerimaan OJK tahun 2025 adalah sebesar Rp8,52 triliun.

Dengan demikian, total proyeksi penerimaan OJK 2024 dan 2025 berdasarkan jenis pungutan sebesar Rp16,60 triliun, dengan rincian registrasi Rp174,91 miliar pungutan tahunan Rp15,70 triliun, dan penerimaan lain-lain Rp724,07 miliar.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan dana untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,69 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan alokasi tambahan anggaran itu sebagian besar digunakan untuk menutupi kebutuhan subsidi tiket, termasuk untuk bidang perkeretaapian.

"Memang ada tambahan sekitar Rp6,6 triliun untuk darat, udara, dan kereta api. Mayoritas itu untuk kereta api," ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

"Tapi dari semua itu paling banyak untuk meng-cover kebutuhan subsidi," imbuh Budi Karya.

Dia mengatakan bahwa jumlah kebutuhan subsidi bidang perkeretaapian termasuk tinggi. Kebutuhan subsidi perhubungan darat dan udara pun menurutnya perlu dipenuhi.

Maka itu, ia bersyukur bisa mendapatkan tambahan anggaran Rp6,69 triliun tersebut.

"Udara itu kan pesawat-pesawat yang di Papua itu kan subsidi semuanya. Jadi Alhamdulillah itu sudah ter-cover," ucap dia lebih lanjut.

Kendati, Budi Karya belum bisa merinci tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke mana secara detail. Ia hanya mengungkap hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan pihak Komisi V DPR RI pada Rabu (18/9) mendatang.

"Alokasi detail itu Rabu nanti. Saya enggak berani ngomong sekarang. Karena itu kita tidak mendapat rincian dari Banggar (Badan Anggaran). Kita akan rinci, nanti baru kita bahas dengan Komisi V," tuturnya.

Sebelumnya, Kemenhub menerima pagu indikatif anggaran 2025 sebesar Rp24,76 triliun. Namun, masih terdapat selisih antara kebutuhan anggaran dengan pagu 2025.

Untuk itu, Kemenhub kala itu telah menyampaikan permohonan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebesar Rp7,68 triliun.

Kemudian berdasarkan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/1277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024, tambahan anggaran yang disetujui untuk Kemenhub adalah sebesar Rp6,69 triliun.

Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan Indonesia butuh Rp70 triliun untuk menyimpan BBM hingga LPG sampai 2035 demi mengantisipasi krisis energi.

Cadangan energi ini diatur Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang terbit 2 September 2024.

Pasal 6 beleid tersebut merinci apa saja yang harus diamankan oleh pemerintah. Pertama, BBM jenis bensin atau gasoline sejumlah 9,64 juta barel.

Kedua, LPG sebanyak 525,78 ribu metrik ton. Ketiga, 10,17 juta barel minyak bumi.

"Lebih kurang (butuh) Rp70 triliun sampai 2035, disesuaikan dengan keuangan negara setiap tahun nanti, tergantung nanti kursnya berapa kita enggak tahu, tapi untuk hitungan kurs yang sekarang Rp70 triliun," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto usai detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Semua (kebutuhan Rp70 triliun mencakup semuanya). Jadi, kita hitung untuk biaya sewa, biaya infrastruktur, sama biaya komoditinya tiga jenis itu, semua," tambahnya.

Djoko menegaskan tahap awal adalah mengajukan proposal untuk feasibility study (FS). Pemerintah bakal mengecek depot-depot energi mana saja yang punya kapasitas berlebih.

Lalu, pemerintah akan menginventarisasi tangki-tangki idle di Indonesia. Jika perlu perbaikan, akan didata berapa uang yang dibutuhkan.

Ia mengungkapkan ada dua lokasi utama yang disiapkan menjadi tempat penyimpanan CPE. Pertama, di dekat pelabuhan tempat masuknya minyak hingga LPG impor ke Indonesia.

Kedua, Djoko menyoroti aduan bahwa kerap terjadi kekurangan pasokan energi di Indonesia timur. Ia menilai ini bisa menjadi opsi lain untuk menyimpan cadangan energi tersebut.

"Studi ini (melihat) di mana yang paling ekonomis, baru nanti dianggarkan. Masih cukup waktu sampai 2035 untuk memenuhi tadi (CPE) sesuai yang ada di perpres," jelas Djoko.

Pria yang akrab disapa Djoksis itu menekankan CPE akan dipenuhi dari impor. Ini karena produksi dalam negeri yang sedikit sudah habis disalurkan untuk pemakaian sehari-hari.

DEN menegaskan aturan soal CPE menjadi yang pertama dibuat sejak Indonesia merdeka. Harapannya, stok tersebut bisa dimanfaatkan andai terjadi krisis, yakni selama 30 hari pemakaian.

"Kalau terjadi krisis kita manfaatkan, tapi kalau enggak, cukup pakai cadangan operasional ... Misalnya, (CPE) sekarang ada 1 juta barel, kita pakai 500 ribu barel, nanti kita isi lagi 500 ribu barel," tuturnya.

"Bahaya kalau kita gak punya cadangan penyangga energi. Kalau kita punya cadangan, mereka (asing) menaikkan harga, kita pakai ini (CPE). Nanti ketika harga turun lagi kayak sekarang, kita isi lagi. Jadi, sangat strategis," imbuh Djoksis.

Pemerintah punya alasan mengapa pemenuhan CPE secara bertahap hanya berlangsung sampai 2035. Djoko menegaskan tahun tersebut diasumsikan Indonesia sudah bebas impor energi.

Menurutnya, Indonesia di 2035 sudah beralih ke energi hijau, yakni bahan bakar nabati (BBN). Ini bisa dipenuhi dari sawit, tebu, ganggang, dan sumber nabati lainnya.

"Jadi, 2035 (bahan bakar) fosil sudah puncaknya tuh, habis itu kita (beralih ke BBN) ... Target kita adalah, kebijakan kita adalah, mengenolkan impor. Kalau ada apa-apa kita pakai cadangan yang ada di dalam negeri (CPE)," tandasnya.

PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) membantu kelompok petani kopi lokal di Prangat Baru, Marangkayu, Kutai Kartanegara, membangun daerah setempat menjadi kawasan edukasi dan wisata (eduwisata).

Ketua Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak Prangat Baru (Kapak Prabu) Rindoni mengatakan citra eduwisata yang saat ini sudah melekat tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan PHKT yang telah berjalan kurang lebih lima tahun.

Rindoni bercerita kolaborasi itu berawal ketika PHKT selaku pengelola fasilitas hulu migas Terminal Santan memberi bantuan pupuk kompos hasil biogreening kepada kelompok petani kopi di Desa Prangat Baru pada 2020.

Ia mengatakan kolaborasi itu kemudian berlanjut hingga akhirnya program Kapak Prabu berhasil melakukan budi daya Kopi Liberika dan Kopi Luwak yang pertama dan menjadi satu-satunya di Kalimantan Timur.

"Potensi Kapak Prabu ini tumbuh menjadi kampung ekowisata yang ditandai dengan terbentuknya empat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Prangat Baru dengan total 152 penerima manfaat," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/9).

Ia mengatakan sejak dibantu oleh PHKT untuk menjadi sebagai lokasi eduwisata, jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara terus meningkat setiap tahunnya. Mulai dari 591 wisatawan pada 2022, kini berkembang menjadi 1.763 wisatawan di tahun 2023 kemarin.

Rindoni menuturkan adanya Program Kapak Prabu tersebut juga mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Di sisi lain, ia menyebut lingkungan juga tetap terjaga lewat konservasi satwa luwak.

Ia mengatakan rata-rata pendapatan anggota Kapak Prabu mampu tumbuh dari awalnya hanya sebesar Rp3,2 juta per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp4,7 juta per bulan pada tahun 2023. Rindoni menyebut omset penjualan kopi liberika mampu mencapai Rp72 juta setiap tahunnya.

Lebih lanjut, ia berharap keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur juga dapat membawa dampak positif untuk penjualan produk kopi luwak mereka.

Rindoni meyakini apabila hal tersebut dapat dimanfaatkan melalui strategi branding dan pemasaran yang tepat akan semakin meningkatkan nilai jual kopi luwak dan liberika yang telah dibudidaya.

Setelah hampir lima tahun mendapatkan pendampingan dari PHKT, program Kapak Prabu tersebut dinilai telah siap untuk dilakukan secara mandiri. Oleh karenanya, Rindoni mengatakan pihaknya siap membuka kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

"Keterlibatan pemerintah juga penting, di mana pemerintah harus ada kontribusi untuk petani dengan memberikan gagasan yang dapat diaplikasikan dengan jelas. Selain itu, kalangan akademisi juga dapat membantu membina menjadikan petani yang serius agar hasilnya lebih optimal," tuturnya.

Sementara itu Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan meyakini bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat di wilayah operasi Perusahaan akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan operasi dan bisnis Perusahaan.

"Oleh karena itu, kami mendukung pengembangan kemandirian masyarakat melalui program-program CSR yang inovatif dan berkelanjutan," jelasnya.

Menurutnya kolaborasi dengan pemangku kebijakan serta pemanfaatan potensi lokal menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta kunci keberhasilan program CSR perusahaan.

Ia mencontohkan pada Program Kapak Prabu misalnya, perusahaan berhasil mewujudkan kampung eduwisata dan ekologi melalui pendampingan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia yang ada.

Tidak hanya soal kopi, Dony menambahkan Program Kapak Prabu juga telah menerapkan teknologi ramah lingkungan, konservasi satwa, hingga wisata berbasis pendidikan bagi masyarakat untuk melestarikan lingkungan.

"Dengan pengembangan menjadi kawasan eduwisata, paradigma masyarakat terhadap luwak juga berubah. Kini masyarakat percaya bahwa luwak harus dilindungi kelestariannya karena menghasilkan hubungan yang mutual sekaligus nilai ekonomi tinggi dari biji kopi yang dimakannya," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia punya tiga jurus untuk mengurangi banjir impor minyak hingga liquefied petroleum gas (LPG).

Bahlil mengakui Indonesia sudah bukan raja minyak. Beda dengan era 1996-1997, Indonesia sebagai bagian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menikmati 40 persen-50 persen cuan berkat ekspor minyak.

Produksi minyak Indonesia pernah menyentuh 1,6 juta barel per hari. Sementara itu konsumsi hanya 700 ribu barel setiap harinya.

Tapi, sekarang kondisinya berbalik. Bahlil menyebut lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel setiap harinya. Di sisi lain, konsumsinya justru melonjak jadi 1,6 juta barel per hari.

"Kita impor (minyak) 900 ribu barel hingga 1 juta barel. Inilah tantangan yang paling besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan ke depan," kata Bahlil dalam video sambutan detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Sejalan dengan visi besar Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) maupun pikiran besar dari Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) ke depan, salah satu di antaranya adalah kemandirian energi. Maka tidak ada cara lain adalah bagaimana caranya kita meningkatkan lifting minyak kita dengan memakai tiga pendekatan," sambungnya.

Pertama, Bahlil menegaskan Indonesia harus segera melakukan eksplorasi terhadap potensi sumur-sumur minyak baru. Kedua, mengoptimalisasi sumur minyak eksisting.

Anak buah Jokowi itu menyebut ada 65 persen total lifting minyak di tanah air dikuasai PT Pertamina (Persero). Sementara itu, 26 persen lainnya dipegang ExxonMobil.

Bahlil mendorong intervensi teknologi untuk meningkatkan lifting minyak Indonesia. Ini bisa ditempuh salah satunya melalui teknologi enchanced oil recovery (EOR).

"Yang ketiga adalah kita juga sedang mengidentifikasi untuk mengoptimalkan potensi sumur-sumur idle yang masih produktif. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan," tegas Bahlil.

Ia kemudian menyinggung konsumsi LPG di Indonesia yang mencapai 7 juta ton per tahun. Bahlil menyebut industri dalam negeri hanya mampu menyuplai 1,9 juta ton, sedangkan sisanya mesti impor.

Khusus untuk menggenjot produksi LPG, Bahlil akan membangun industri dalam negeri yang memanfaatkan potensi propana (C3) dan butana (C4). Ia yakin langkah ini bisa menekan impor LPG yang dilakukan Indonesia selama ini.

"Kalau impor terlalu banyak akan berdampak pada neraca perdagangan, neraca pembayaran kita, devisa kita. Bahkan, hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih sekitar Rp450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas untuk khusus LPG," bebernya.

Di lain sisi, pemerintah juga tengah membangun jaringan gas rumah tangga. Pipa gas disiapkan untuk menghubungkan sejumlah daerah, dari Aceh sampai Pulau Jawa.

Gabungan pengusaha rokok dan petani tembakau mengkritik kebijakan standardisasi yang dilakukan pemerintah dengan penerapan kemasan produk tembakau dan rokok elektrik polos tanpa merek.

Kebijakan itu diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Kritik mereka sampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/9). Mereka merupakan perwakilan dari APINDO, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

Mereka mengatakan penerapan kebijakan kemasan polos itu justru berpotensi membuat pelaku usaha rokok ilegal dapat semena-mena memalsukan kemasan produk resmi serta tidak membayar cukai. Hal ini akan berdampak negatif bagi seluruh mata rantai industri hasil tembakau Indonesia, maupun bagi negara.

"Karenanya, kami mohon pemerintah tidak semakin menyuburkan peredaran rokok ilegal dengan mendorong regulasi eksesif," kata mereka.

Mereka meminta agar Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto membatalkan aturan tersebut.

"Kami memohon kepada bapak presiden dan bapak presiden terpilih agar tidak menyetujui ketentuan standarisasi berupa kemasan polos dengan menghilangkan identitas merek produk tembakau dalam RPMK yang akan segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Hal ini berpotensi mendorong makin maraknya produk ilegal yang merugikan semua pihak dan menggerus penerimaan negara," kata mereka.

Dalam kesempatan itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menyayangkan kebijakan tersebut. Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) berperan penting dalam menggerakkan perekonomian.

IHT, katanya, merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar. Hal itu terlihat dari pendapatan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar Rp218,6 triliun pada 2022 dan sebesar Rp213,5 triliun.

Angka tersebut katanya lebih besar dibandingkan dividen yang disetorkan BUMN ke negara. Dividen BUMN tercatat sebesar sebesar Rp40 triliun pada 2022 dan sebesar Rp81,2 triliun pada 2023.

"tu termasuk semua BUMN, bank dan Pertamina, semuanya digabung hanya Rp80 triliun. Sementara kami Rp231 triliun. Jadi dalam hal ini, kami merasa peran industri hasil tembakau sangat dan masih amat penting," katanya.

Telkomsel dalam peran sebagai mobile product powerhouse dari Telkom Group meluncurkan kampanye terbaru bertajuk #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih.

Terus melahirkan beragam solusi digital inovatif, kali ini Telkomsel secara khusus mengangkat keberhasilan para pelanggan bisnis yang berani mengambil langkah transformasi digital dalam menghadapi berbagai misi bisnis.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam menjelaskan, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih merupakan manifestasi komitmen Telkomsel dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengoptimalkan potensi melalui implementasi teknologi digital yang handal, inklusif, dan adaptif.

"Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih bukan hanya sekedar slogan, melainkan juga ajakan bagi bisnis dari berbagai sektor industri untuk berkolaborasi bersama menciptakan dampak positif, sejalan dengan semangat Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa," kata Wong Soon Nam.

Menurutnya, lewat kolaborasi di berbagai sektor bisnis, Telkomsel bertujuan mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, serta memperkuat ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.Selain itu, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih juga menjadi wujud apresiasi terhadap pelanggan yang bertumbuh bersama melalui langkah yang tak kenal takut untuk terlibat dalam kolaborasi berkelanjutan guna memberi dampak yang merata dan menyeluruh.

Pada sektor perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat berhasil mempercepat dan meningkatkan keamanan proses autentikasi pengguna secara signifikan dengan solusi Telco Verify yang memastikan keamanan data nasabah di aplikasi BRImo.

Bukan hanya BRI, Telkomsel pun turut memastikan keamanan data pengguna yang lebih baik, dengan kemudahan verifikasi transaksi layanan dalam hitungan detik.

Adapun pemanfaatan solusi ini bukan saja berdampak terhadap peningkatan efisiensi operasional BRI, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih aman dan nyaman bagi nasabah.

Kemudian untuk contoh keberhasilan lainnya, mitra pengemudi Gojek mendapatkan manfaat nyata dari kolaborasi bersama Telkomsel melalui kehadiran Paket Swadaya yang memberikan kuota internet berlimpah dengan harga terjangkau.

Sebagai personalisasi layanan konektivitas Telkomsel bagi pelanggan korporasi B2B, Paket Swadaya yang dapat disesuaika dengan kebutuhan perusahaan telah mendukung para mitra pengemudi untuk tetap terhubung dengan pelanggan Gojek.

Lebih lanjut, dengan memanfaatkan layanan Communication-Platform-as-a-Service (CPaaS) Number Masking, Gojek berhasil privasi dan keamanan data pengguna dengan menyamarkan nomor telepon dalam setiap interaksi. Selain memastikan keamanan komunikasi, langkah ini juga mencegah potensi penyalahgunaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform Gojek.

K0laborasi bersama Telkomsel juga berdampak terhadap keberhasilan Samsung meningkatkan efisiensi aktfivitas beriklan melalui solusi Digital Advertising (DigiAds) untuk strategi targeted messaging yang efektif, menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan efektif. Sehingga, menjangkau konsumen dengan kebutuhan dan minat yang selaras dengan produk mereka secara tepat, berdasarkan demografi dan geografi di seluruh Indonesia.

Wong Soon Nam menilai, pendekatan terarah ini bukan hanya berhasil meningkatkan penjualan produk Samsung S24 Series secara signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi berupa peningkatan return on ads spend hingga 32 kali.

Pada sektor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) telah mengimplementasikan solusi Smart Mining melalui Private Network dan IoT Intelligent Tank Monitoring System (INTANK). Solusi Private Network menghadirkan konektivitas aman dan stabil dengan latensi rendah yang konsisten, sehingga berdampak terhadap produktivitas dan optimalisasi proses bisnis perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan keamanan operasional.

Sementara, solusi INTANK memungkinkan PPA untuk memantau ketersediaan volume aset cair dan tangki bahan bakar armada secara real-time. Hasil akhirnya, PPA dapat memperkuat pengelolaan sumber daya, serta membuat keputusan yang lebih cepat dan aman demi kelancaran aktivitas pertambangan.

Beragam dampak Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih yang dirasakan para mitra strategis itu pun menjadi inspirasi bagi Telkomsel untuk berani berinovasi dengan pemanfaatan solusi yang akan terus diperluas ke berbagai vertikal industri.

Dengan dampak positif yang telah dirasakan oleh para mitra, Telkomsel membuka banyak peluang bagi perusahaan di berbagai sektor industri di Indonesia untuk berkolaborasi bersama pelaku bisnis dan mitra strategis.

Informasi lengkap tentang keberhasilan para pelanggan bisnis yang bertransformasi digital bersama Telkomsel bisa diakses melalui laman tsel.id/PastiAdaSolusiBeraniJadiLebih dan media sosial di @telkomselenterprise.