Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka seleksi 426 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Gaji yang ditawarkan sebesar Rp2,8 juta - Rp10,8 juta.

Informasi itu disampaikan dalam Pengumuman Nomor : P-01/PANSEL-CPNS/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024, tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Sekretariat Negara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, " bunyi pengumuman tersebut, dikutip Kamis (22/8).

Rincian 426 formasi CPNS di Kemensetneg terdiri atas 303 formasi tenaga teknis dan tiga formasi tenaga kesehatan untuk penempatan di lingkungan Kemensetneg; dan sebanyak 120 formasi tenaga teknis untuk penempatan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Beberapa jabatan di antaranya analis anggaran ahli pertama dengan gaji Rp3.398.120 - Rp10.872.120. Kemudian arsiparis terampil (Rp2.908.320 - Rp7.987.320), asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama (Rp3.398.120 - Rp10.872.120), dan fasilitator pemerintahan (Rp3.043.120 - Rp9.392.120)

Lalu, manggala informatika ahli pertama (Rp2.858.120 - Rp10.332.120), penata bangunan gedung dan permukiman (Rp.2.738.320 - Rp7.817.320), dan pengelola keprotokolan (Rp3.111.220 - Rp8.190.220).

Adapun kategori formasi terbagi dua, umum dan khusus. Kategori khusus terbagi lagi atas lulusan terbaik berpredikat cumlaude, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, penyandang disabilitas, dan diaspora.

Pendaftaran dimulai 21 Agustus dan berakhir 5 September. Ada tiga tahapan seleksi yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang.

Seleksi kompetensi dasar meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Berikutnya, seleksi kompetensi bidang meliputi dengan metode CAT BKN dan seleksi tambahan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru mengenai kontrak Gross Split untuk skema bagi hasil minyak dan gas bumi (migas).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang diundangkan 12 Agustus 2024.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa disertai mekanisme pengembalian biaya operasi.

Pasal 4 menyebut bahwa bahwa Kontrak Bagi Hasil Gross Split menggunakan metode bagi hasil pembagian gross produksi dengan mekanisme: untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan migas konvensional menggunakan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif; dan untuk ketentuan-ketentuan pokok pengusahaan migas non konvensional menggunakan bagi hasil awal yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel tetap migas konvensional.

Bagi hasil awal (base split) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada saat penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama, persetujuan rencana pengembangan lapangan, dan penetapan perpanjangan kontrak kerja sama atau pengelolaan wilayah kerja untuk kontrak kerja sama yang akan berakhir.

"Menteri menetapkan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala SKK Migas," bunyi pasal 7 ayat 1, dikutip Jumat (23/8).

Pasal 11 kemudian menyebut dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan tidak mencapai nilai keekonomian proyek, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil kepada kontraktor.

Sementara dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan melebihi kewajaran nilai keekonomian proyek, menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil untuk negara.

Pasal 16 menyebut penerimaan negara dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split terdiri atas: bagian negara; bonus-bonus; dan pajak penghasilan kontraktor. Selain penerimaan negara, pemerintah mendapatkan pajak tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penerimaan kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan persentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan.

Dalam hal diperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan operasi perminyakan, negara dan kontraktor membagihasilkan hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya dengan menggunakan persentase bagi hasil awal (base split) migas.

"Penerimaan yang diperoleh kontraktor dari hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadipenghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 17 ayat 3.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempercepat suntik mati atau menghentikan operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dari hasil studi yang dilakukan, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi dimatikan lebih cepat dari rencana awal, diantaranya PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat, hingga PLTU Cirebon-1.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkap 13 PLTU tersebut memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dengan dengan 66 juta ton CO2.

"Bahwa kita itu hasil dari studi mengenai coal retirement kita itu ada tiga studi, dari kita sendiri, lalu dari ITB, lalu dari UNOPS. Dari tiga ini kita identifikasi bareng semua, kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon," ujar Eniya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Eniya menyebut pihaknya tengah menyusun peta jalan atau roadmap pensiun PLTU batu bara. Peta jalan itu katanya akan dikeluarkan dalam bentuk keputusan menteri (kepmen). Kriteria PLTU seperti apa yang bisa dipensiunkan akan diatur di dalam roadmap tersebut.

"Kami akan mengeluarkan dalam bentuk kepmen untuk roadmap retirement PLTU. Skenarionya seperti apa, maksudnya syarat-syarat untuk menjadi bisa dipensiunkan itu roadmap-nya seperti apa. Kalau sampai di ujung memenuhi, berarti dia harus dipensiunkan. Jadi tata cara identifikasi pemesiunannya ini kita atur di dalam keputusan menteri. Keputusan menteri ini yang akan kita bahas," jelasnya.

Kendati demikian, ia mengaku dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa di antaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030.

Lalu sejauh mana kesiapan Indonesia untuk siap suntik mati PLTU?

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran Yayan Satyakti mengatakan sampai saat ini belum melihat ada alternatif yang betul-betul bisa diandalkan sebagai pengganti bila PLTU disuntik mati. Dengan kondisi itu, ia ragu suntik mati PLTU bisa diimplementasikan lebih cepat.

"Kalau kita lihat masa ekonomis PLTU 20 tahun. Kalau kita lihat penggantinya, saya agak pesimis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Yayan, Indonesia sangat sulit untuk menyuntik mati PLTU lebih cepat karena keterbatasan teknologi dan investasi. Selain itu kebijakannya juga belum jelas, beda dengan Amerika Serikat (AS).

Di AS, langkah untuk mengurangi dan pensiunkan PLTU sudah ditandai dengan kebijakan mengganti pembangkit batu bara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Sebaliknya, di Indonesia upaya transisi itu belum dilakukan.

Indonesia masih nyaman bertahan menggunakan PLTU. Memang berupaya menekan emisi karbon yang dikeluarkan. Tapi itu belum semasif seperti yang diharapkan sehingga kemungkinan untuk pensiun dini PLTU masih butuh waktu puluhan tahun.

"Skenario yang sekarang dikejar KEN (Kebijakan Energi Nasional) saat ini bersifat dekarbonisasi. Jadi PLTU ada tetapi angka karbonnya diturunkan. Jadi sepertinya kita tetap PLTU sampai 30 tahun yang akan datang," jelasnya.

Dengan kondisi ini, ia menilai mimpi mematikan PLTU hanya sekedar angan-angan. Sebab, meski kemungkinan terjadi masih puluhan tahun, harusnya alternatif yang nyata sudah dilakukan sejak dini.

"Risiko mematikan PLTU sepertinya itu isu tidak memungkinkan, karena penggantinya memang tidak siap. Andaikan ada, paling yang memang sudah tua, tapi PLTU PLN produktivitasnya tinggi, ya rata-rata baru 5-10 tahun," terangnya.

Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai langkah pensiun dinikan PLTU sudah sangat baik demi menjaga lingkungan dengan memperlambat datangnya perubahan iklim. Tapi, tentunya alternatif pengganti harus juga disiapkan sejak dini.

"Pemerintah perlu segera membuat langkah mitigasi sebelum kerusakan lingkungan semakin mempercepat perubahan iklim. Dimulai dari kesadaran penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk listrik dan kegiatan produksi. Implementasi ESG terhadap kegiatan produksi di Indonesia harus dipercepat," kata Nailul.

Kemudian, untuk memperlancar rencana, peralihan PLTU ke Pembangkit Listrik Tenaga EBT membutuhkan komitmen serius dari pemerintah. Sebab, sampai saat ini ia menilai Indonesia masih sangat mengandalkan PLTU.

Menurut Nailul, langkah ini di satu sisi memang akan menimbulkan dampak negatif seperti kehilangan pekerjaan. Namun hal itu tentu bisa dimitigasi dengan penambahan skill pekerja dari operasional PLTU ke PLT EBT.

Selain itu, tanpa pengganti yang pasti maka rencana suntik mati PLTU ini juga bisa mengganggu pasokan listrik masyarakat. Namun, langkah mitigasi awal bisa dilakukan dengan menyalurkan listrik dari wilayah yang surplus.

Sebab, jika tidak berani mengambil risiko sejak dini, maka rencana untuk menghilangkan PLTU dari batu bara tak akan tercapai. Apalagi jika menunggu ada pengganti 100 persen, sudah dipastikan masih akan lama terwujudnya.

"Kemudian juga mengenai pasokan listrik ke masyarakat dan industri juga bisa terganggu, maka saya rasa harus melihat provinsi mana yang mengalami surplus listrik. Itu bisa menjadi langkah mitigasi awal. Kalau nggak, ya nggak jalan," pungkas Nailul.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (23/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG berada dalam fase konsolidasi pasca membuat rekor IHSG tertinggi beberapa hari ini. Saat ini ujian terhadap ketahanan untuk terus di atas rekor masih berlanjut didukung kinerja emiten-emiten yang membaik.

"Serta kestabilan perekonomian terlihat dari apresiasi nilai tukar rupiah," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.421 dan resistance 7.567. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni TLKM, PWON, UNVR, KLBF, dan TBIG.

Senada Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan IHSG bakal menguat.

"IHSG berpotensi bergerak dengan kecenderungan menguat dalam range 7.483 - 7.600," katanya.

Saham yang ia rekomendasikan di antaranya INDF, ASRI, INKP, dan PGAS.

IHSG ditutup di level 7.488 pada Kamis (22/8). Indeks saham melemah 65,9 poin atau minus 0,87 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp39,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,2 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 194 saham menguat, 389 terkoreksi, dan 202 lainnya stagnan. Terpantau 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektor teknologi yang turun 1,07 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang menawarkan gaji terendah Rp9,4 juta per bulan.

Namun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi para pelamar. Salah satunya, seleksi yang terbuka bagi masyarakat berusia 18-35 tahun.

"Jumlah kebutuhan CPNS pada pengadaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional; tenaga medis sebanyak 6.385 kebutuhan dan tenaga kesehatan sebanyak 3 kebutuhan," tulis pengumuman Nomor 05/PENG-Mn/2024, seperti dikutip Detik Finance, Rabu (21/8).

Dalam seleksi ini, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian PUPR di wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian PUPR.

Pelamar juga harus bersedia ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian PUPR keluar dari lokasi penempatan/penugasan yang dilamar, termasuk ditugaskan dan/atau dipindah tugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas.

Selain itu, pelamar juga harus bersedia bekerja dan mengabdi paling singkat selama 10 tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai PNS Kementerian PUPR.

Terdapat sejumlah kriteria masyarakat yang bisa mendaftar seleksi CPNS Kementerian PUPR. Rinciannya, pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan Magister (S-2), pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua, serta pelamar kebutuhan khusus diaspora.

Adapun kisaran penghasilan untuk pegawai Kementerian PUPR diberikan berdasarkan jabatan. Mulai dari terendah Rp 9,4 juta untuk jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, Rp 9,7 juta untuk Analis Anggaran Ahli Pertama, hingga tertinggi Rp 11,4 juta untuk profesi dokter dan Dosen Asisten Ahli untuk S2.

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB.

Terdapat tiga tahapan seleksi CPNS Kementerian PUPR yakni administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang terdiri dari seleksi dengan Computer Assisted Test BKN, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

Proses seleksi CPNS Kementerian PUPR ini tak dipungut biaya apapun.

Seleksi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) kerap dinanti oleh masyarakat. Proses seleksi ASN sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan pekerja kontrak alias bekerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan, PNS merupakan pegawai tetap.

Biasanya, seleksi CPNS dan PPPK dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan. Khusus CPNS, pendaftaran telah dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Seluruh masyarakat bisa mengikuti apabila memenuhi syarat yakni berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Tahun ini, pemerintah menyediakan 250.407 formasi CPNS. Formasi ini terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah 135.701 formasi.

Lantas, apakah pelamar CASN bisa ikut seleksi PPPK secara bersamaan?

Melansir akun resmi Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), @bkngoidofficial, pelamar tidak bisa mendaftar CASN dan PPPK secara bersamaan.

"Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yakni PNS atau PPPK pada periode tahun anggaran yang sama," demikian tulis BKN, Senin (19/8).

Kendati, PPPK diperbolehkan untuk mengikuti pendaftaran CPNS apabila memenuhi syarat.

Sedangkan, yang sudah mengabdi kepada negara sebagai PPPK selama 1 tahun, maka bisa mengikuti pendaftaran CPNS tanpa mengundurkan diri.

Dengan demikian, maka PPPK yang tidak lolos untuk menjadi PNS masih bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai PPPK.

Berikut syarat daftar CPNS yang harus dipenuhi PPPK:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.10. Memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) berharap program subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Melalui program bantuan pemerintah itu, masyarakat mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Roda Dua atau motor listrik. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses transisi ke kendaraan berbahan bakar hijau yang lebih ramah lingkungan.

Sekretaris Jenderal AEML Rian Ernest T mulanya mengungkap bahwa angka penyerapan insentif roda dua pada 2023 kurang baik. Hal tersebut dikarenakan ada perubahan persyaratan yang justru membuat masyarakat bingung.

Ia membandingkan dengan persyaratan subsidi di tahun ini, yang dinilai lebih jelas dan simpel. Namun memang kuotanya tidak banyak.

"Tapi kalau dibandingkan secara angka ini sebenarnya sudah baik banget. AEML itu berharap agar di pemerintahan selanjutnya, di bawah Pak Prabowo Pak Gibran, insentif khusus untuk roda dua ini tetap dijalankan karena pelaku usaha ini sudah terbiasa dengan sistem reimbursement-nya," ujar Ernest dalam media gathering di The Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

"Dan publik juga sudah melihat ada insentif Rp7 juta ini. Kalau tiba-tiba disetop ya momentumnya menjadi hilang. Ini aspirasi kami," imbuhnya.

Ernest pun menuturkan pihaknya tetap berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mempertahankan kebijakan insentif Rp7 juta untuk motor listrik tersebut.

Ia berharap pemerintah mulai memberlakukan kebijakan lain seperti lebih progresif memberikan edukasi publik tentang kendaraan listrik, memperluas low emission zone, hingga mengevaluasi subsidi BBM berjenis Pertalite.

"Jangan sampai Pertalite itu menggunakan uang negara, tapi dikonsumsi oleh masyarakat yang harusnya tidak berhak. Jadi kalau pemerintah bisa mengalihkan sebagian subsidi Pertalite itu ke industri EV, khususnya roda dua, menurut kami ini akan lebih oke mengurangi emisi, mendorong industri lokal juga untuk bertumbuh," jelas Ernest lebih lanjut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) untuk meningkatkan literasi hingga inklusi keuangan di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan ada empat pilar utama program Gencarkan. Ini juga sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pertama, Gencarkan bakal menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ini dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah.

"Kedua, kami mendorong kegiatan dilaksanakan secara terarah dan terorkestrasi dengan menyasar semua kelompok prioritas," kata Mahendra dalam Peluncuran Gencarkan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (22/8).

"Ketiga, Gencarkan akan memberikan multiplier effect melalui peran duta serta agen literasi dan inklusi keuangan. Kami akan mendorong pembentukan dan pemberdayaan 2 juta duta serta agen literasi dan inklusi keuangan untuk menjadi garda terdepan program Gencarkan," sambungnya.

Keempat, Mahendra menyebut program ini dilakukan secara multikanal dengan menggencarkan edukasi yang diharapkan bisa menjangkau 50 juta rakyat Indonesia. Kanal edukasi tersebut, antara lain media sosial, jaringan ATM, serta channel digital lainnya.

OJK berharap Gencarkan bisa meningkatkan pemahaman sekaligus penggunaan produk layanan keuangan. Setidaknya, ada tiga target utama yang ingin diraih dalam program ini.

Pertama, OJK menargetkan 90 persen pelajar Indonesia memiliki tabungan melalui program satu rekening satu pelajar (Kejar) pada 2025. Sejauh ini, sudah ada 58 juta rekening yang dimiliki atau 86 persen dari total pelajar.

Pembukaan rekening juga menyasar mahasiswa. Mahendra menyebut setidaknya target tersebut mencakup 2,5 juta rekening baru untuk mahasiswa dan pelajar.

Kedua, Mahendra menegaskan OJK mendorong kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini juga termasuk cara untuk melawan rentenir.

"Kami juga akan mendorong akses kredit UMKM melalui kredit pembiayaan melawan rentenir. Sehingga dapat menjangkau 1,6 debitur," harapnya.

"Adapun untuk program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menjangkau 1,4 juta debitur dengan penyaluran sebesar Rp41 triliun," ungkap Mahendra.

Ketiga, wasit industri jasa keuangan itu berharap indeks inklusi keuangan nasional bisa tembus 98 persen pada perayaan Indonesia Emas 2045.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp14,6 triliun pada 2023.

"Penyelamatan uang dan kas negara dari tindak lanjut pemeriksaan adalah Rp14,56 triliun," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/8).

Ia juga menyebut BPK berhasil melakukan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan cost recovery. Adapun nilainya masing-masing adalah Rp3,48 triliun dan Rp3,11 triliun.

Sementara itu, sepanjang 2005 hingga 2023 BPK menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp132,69 triliun.

Hal itu dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023, yang dibacakan Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan 2005 hingga semester I 2023 sebesar Rp132,69 triliun," ucapnya saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, akhir 2023 lalu.

Isma mengatakan kepatuhan kementerian/lembaga (K/L) atas rekomendasi BPK sejak 2005 sudah di atas 50 persen. Ia menyebut tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi pihaknya mencapai 76,9 persen.

Namun, BPK menyoroti kepatuhan pemerintah yang masih rendah atas hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga semester I 2023, yang baru 47 persen.

"Rp19,2 triliun (potensi kerugian negara yang berhasil dipulihkan), di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023," tegas Isma.

"Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance," sambungnya.

Selain itu, Isma menekankan pentingnya integrasi antara BPK dan DPR RI. Menurutnya, sinergi ini turut menjadi salah satu aspek fundamental.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka seleksi 3.066 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Gaji yang ditawarkan berkisar Rp4,5 juta - Rp8 juta.

Informasi itu disampaikan dalam Pengumuman Nomor PG.6/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/8/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan kesempatan bagi Putra dan Putri terbaik Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024,"bunyi pengumuman tersebut, dikutip Kamis (22/8).

Rincian 3.066 formasi CPNS di KLHK yakni 2.939 jabatan fungsional dan 127 jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional di antaranya analis anggaran ahli pertama dengan rentang gaji Rp6 juta - Rp8 juta, analis hukum ahli pertama (Rp6 juta - Rp8 juta), dan asisten perpustakaan terampil (Rp5 juta - Rp6,5 juta).

Sementara jabatan pelaksana di antaranya juru mudi kapal kelas III (Rp4,4 juta - Rp7 juta), kurator (Rp6 juta - Rp7 juta), pelatih dan perawat satwa liar (RP4,5 juta - Rp6 juta), dan pengelola keprotokolan (Rp5 juta - Rp6,5 juta).

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024.

Terdapat tiga tahapan seleksi CPNS KLHK yakni administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT), yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Sementara SKB terdiri dari dengan menggunakan CAT untuk semua formasi Jabatan, dan SKB tambahan berupa Tes Kesamaptaan khusus untuk formasi jabatan polisi kehutanan dan manggala agni.

Sebanyak 17 merek helm dengan harga murah hingga cuma bisa dibeli 'sultan' bakal dipamerkan di Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2024. Pameran khusus helm, apparel dan aksesori motor ini rencananya digelar pada 12-15 September 2024.

Project Manager IMHAX dalam keterangan resminya, Kamis (22/8), mengatakan acara ini akan berlangsung di The Brickhall at Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Pameran ini terbuka buat publik dan tak ada tiket masuk alias gratis.

IMHAX pertama kali digelar pada 2023. Saat itu jumlah pengunjung dikatakan mencapai target dan nilai transaksi tembus Rp4 miliar.

"Kesuksesan IMHAX 2023 menjadi dorongan bagi kami untuk kembali menyelenggarakan pameran helm dan aksesoris terbesar di Indonesia," kata dia.

Berdasarkan daftar merek helm yang ikut serta acara ini, jenis-jenis produk yang akan ditawarkan bakal sangat variatif.

Mulai dari segmen merakyat misalnya NJS, NHK, GM hingga di atas Rp5 juta per helm seperti Shoei, Nolan dan Arai.

Selain merek helm, lebih dari 30 peserta dari kalangan industri aksesori dan apparel juga meramaikan IMHAX 2024.

Hingga saat ini, lebih dari 50 peserta telah memastikan partisipasi mereka, termasuk merek lokal dan internasional dari segmen premium.

Berikut daftar merek helm yang mengisi stan di IMHAX 2024:

Daftar peserta di IMHAX 2024:

Helm- Shoei- Nolan- Jitsu Helmet- RSV Helmet- JPX- Airoh- HJC- NJS- Arai- Howard Smith- NHK- GM- Bell Helmets- Axxis- MT Helmets- Origine- Just1

Apparel- Alpinestars- Respiro- Rabbit and Wheels- Macna- RS Taichi- Dainese- Kushitani- Yellow Corn- RRMF- YORC- Five Gloves- 56Design- Degner- Shima

Motor- Katros Garage- CF Moto- Yamaha- Charged- Aprilia- Moto Guzzi- Scomadi- Royal Enfield- Team Ogre- Niti Racing- Doni Racing School 35

Intercom- Cardo

Aksesori- GMA Product Series- Leovince- Brenta- Galfer- Drake- Domino- Allegri- Clinx- Ulook- X-Guard- Chemco Wheels- Nissin Samurai

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan program konversi motor listrik gratis untuk 1.000 motor di Jabodetabek. Mereka menargetkan program ini bisa terpenuhi dalam dua pekan ke depan.

Sekretaris Jenderal KESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini 500 konversi motor listrik telah dilaksanakan pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, 500 lagi ditargetkan selesai di akhir bulan ini.

"Mungkin ini dalam dua minggu selesai. Kan ini sudah dibuka nih pendaftarannya. Tau nggak konversinya berapa lama? Dua jam juga selesai," ujar Dadan dalam acara peluncuran di KESDM, Kamis (22/8).

Menurut Dadan, dengan mengkonversi motor BBM ke listrik, maka akan menghemat biaya transportasi yang perlu dikeluarkan. Selisihnya mencapai hingga Rp10 ribu untuk kebutuhan yang sama.

Ia mencontohkan, 1 liter BBM pertamax harganya Rp13.700 per liter. Sedangkan 1 KWH hanya sekitar 2.000 an.

"Misalkan satu KWH itu berapa? Kalau di SPKLU mungkin angkanya Rp2.400 gitu ya, di Rp2000-an lah. Biayanya 2000-an versus dengan Rp13.700 atau versus dengan harga-harga yang lain. Jadi kira-kira manfaatnya itu secara mikro di tingkat konsumen seperti itu," jelasnya.

Dengan simulasi ini, maka Dadan memastikan motor listrik lebih bermanfaat bagi masyarakat, baik dari sisi biaya hingga dampak ke lingkungan.

"Kira-kira kalau 1 KWH itu emisi untuk Jawa, ini 1 kilo. Jadi 1 kilo, 1 kilogram CO2 kalau kita pakai motor listrik. Tapi 2,5 kilogram kalau kita pakai motor BBM," pungkasnya.

Sementara, Direktur Jenderal EBTKE Eniya mengatakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program konversi 1.000 motor sekitar Rp14,8 miliar. Anggaran itu untuk mensubsidi konversi sekitar Rp10 juta per kendaraan.

Menurutnya, biaya konversi per motor sekitar Rp15 juta hingga Rp17 juta tergantung jenis kendaraannya. Namun, pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk membiayai program ini, sehingga kekurangan biaya akan dibantu oleh perusahaan.

"Nah, ini dibantu memang dari Rp10 juta plus CSR. Jadi memang masih ada additional fee yang Rp10 juta plus Rp7 juta atau Rp5 juta atau Rp6 juta. Kan bervariasi tergantung jenis motornya," pungkas Eniya.