Bambang Soesatyo alias Bamsoet pernah berseloroh Anindya Novyan Bakrie menjadi Calon Ketua Umum Kadin Indonesia. Dua pekan sebelum Munaslub.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melarang penjualan produk tembakau atau rokok eceran. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP ini pada 26 Juli 2024, dan salinannya tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretariat Negara sejak 29 Juli 2024.

Dalam Pasal 434 PP Kesehatan, disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran per batang," kecuali untuk cerutu dan rokok elektronik. Selain itu, peraturan ini juga membatasi lokasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk melarang penjual menempatkan produk tersebut di sekitar pintu masuk dan keluar atau di area yang sering dilalui.

Pembatasan lain dalam PP ini mencakup larangan penjualan kepada orang di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil, serta di area sekitar satuan pendidikan atau tempat bermain anak dengan radius 200 meter. Penjualan melalui situs web atau aplikasi komersial juga dilarang, kecuali terdapat verifikasi umur.

PP Kesehatan yang memiliki 1.127 pasal ini menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya.

Aturan pembatasan rokok dalam PP Kesehatan ini telah menjadi perbincangan hangat. Meskipun bertujuan menekan prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat, banyak pengusaha yang menentang keras aturan tersebut. Apa yang sebenarnya menjadi alasan penolakan dari kalangan pengusaha? Berikut beberapa faktor yang sering mereka ungkapkan:

1. Berpotensi Menimbulkan PHK Massal

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM – SPSI), Sudarto AS, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

Menurut Sudarto, industri hasil tembakau (IHT) saat ini mampu menyerap lebih dari 6 juta pekerja, sehingga regulasi yang mengancam keberlangsungan industri ini akan berdampak signifikan pada kehidupan jutaan orang.

“Ada sekitar 6 juta pekerja yang hidup dari industri hasil tembakau. Anggaplah dari 6 juta itu, masing-masing memiliki 2 anak, maka sudah 24 juta orang yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai PP 28/2024 dan RPMK yang digelar pada Rabu, 11 September 2024.

Sudarto juga menegaskan bahwa meskipun peraturan ini berfokus pada distribusi produk tembakau, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga meluas ke pekerja hingga petani tembakau. "Memang aturan dalam PP Kesehatan ini menyasar pada hilir. Namun, kalau penjualan turun, industri akan turun, tenaga kerja juga akan turun," lanjutnya.Dengan demikian, regulasi ini dikhawatirkan tidak hanya akan merugikan pengusaha, tetapi juga berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi pekerja di sektor tembakau.

“Kami tidak anti dengan regulasi, tapi regulasi juga tidak boleh mengganggu kepastian pekerjaan dan kepastian berpenghasilan karena itu bagian dari hak pekerja sebagai warga negara yang harus dilindungi”, tutup Sudarto.

2. Dampak Destruktif pada Industri Hasil Tembakau

Sejalan dengan pernyataan Sudarto, Franky Sibarani, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyuarakan keberatannya terhadap pengesahan PP Kesehatan ini. Menurut Franky, regulasi tersebut bisa menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan saat pandemi Covid-19. "Kalau pas Covid-19 pendapatan kita turun, tapi di berbagai perusahaan mungkin masih bisa mengatur shift-nya, atau mengatur dengan bekerja dari rumah. Pendapatan memang berkurang, ada juga PHK, tapi kalau ini tidak. Industrinya yang dihentikan," keluhnya.

Dalam konferensi tersebut, Apindo bersama 20 asosiasi lintas sektor lainnya menolak beberapa pasal dalam PP Kesehatan dan RPMK, yang dianggap berpotensi menghancurkan industri tembakau. Beberapa ketentuan yang ditolak termasuk penerapan standar kemasan polos yang menghilangkan identitas merek tembakau, pemberlakuan batas tar dan nikotin, serta larangan penjualan dalam radius tertentu.

3. Mengancam Keberlangsungan Usaha Pedagang Pasar

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menyampaikan alasan penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Sejumlah pasal yang melarang penjualan produk tembakau dalam peraturan tersebut dianggap mengancam keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Ketua Umum Aparsi, Suhendro, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa penerapan PP Kesehatan ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, serta larangan menjual rokok secara eceran. Menurutnya, aturan tersebut masih sangat rancu untuk diterapkan.

"Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya, banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak bergantung pada penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha," ujarnya.

Suhendro menambahkan bahwa larangan terhadap produk tembakau dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi. "Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20-30 persen, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha, karena komoditas ini merupakan penyumbang terbesar bagi teman-teman pedagang pasar," tuturnya.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | OYUK IVANI S SULTAN ABDURRAHMAN ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pada libur panjang akhir pekan kali ini, penumpang Whoosh tercatat meningkat. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, pada 13 September 2024, penumpang yang menggunakan Whoosh telah mencapai 22.159 penumpang.

Secara keseluruhan, tiket yang sudah terjual pada 13-16 September sudah mencapai 75 ribu tiket. "Terdapat peningkatan 25 persen jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya," ujar Eva dalam keterangan resminya Sabtu, 14 September 2024.

Manajemen mencatat sebanyak 19 dari 24 jadwal keberangkatan dari Halim, yaitu pukul 06.40 sampai dengan 17.35, seluruhnya sudah habis terjual. Adapun untuk jadwal perjalanan lainnya di hari ini okupansinya sudah diatas 85 persen.

Eva mengatakan, KCIC tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penumpang, tetapi juga pada kemudahan akses menuju stasiun serta integrasi moda angkutan. Konektivitas ini memungkinkan penumpang melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi dengan lebih efisien.

Di Stasiun Halim, terdapat konektivitas dengan Jalan DI Panjaitan dan exit KM 1+842 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Tersedia pula layanan LRT Jabodebek, bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, shuttle menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Bus Transjakarta, taksi, dan transportasi online.

Di Stasiun Padalarang, terdapat konektivitas dengan Jalan Stasiun dan exit Padalarang Tim Tol Padaleunyi. Tersedia pula layanan. KA Feeder Menuju Stasiun Bandung, Commuter Line Bandung Raya, Shuttle gratis menuju Kawasan Kota Baru Parahyangan, Bus Trans Metro Pasundan, Taksi, dan Transportasi Online.

Di Stasiun Tegalluar Summarecon, terdapat konektivitas dengan Gedebage melalui Jembatan Cibiru Baru, bus menuju Alun-Alun Bandung, bus Gratis menuju Summarecon Mall Bandung, taksi, dan transportasi online.

Eva berharap dengan ragam moda transportasi yang terintegrasi ini, KCIC masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terhubung dengan berbagai fasilitas umum di sepanjang jalur kereta cepat. "Di momen libur panjang ini KCIC terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat berada di dalam perjalanan maupun melalui berbagai fasilitas yang ada di stasiun termasuk integrasi antar moda yang tersedia," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada libur panjang akhir pekan kali ini, penumpang Whoosh tercatat meningkat. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, pada 13 September 2024, penumpang yang menggunakan Whoosh telah mencapai 22.159 penumpang.

Secara keseluruhan, tiket yang sudah terjual pada 13-16 September sudah mencapai 75 ribu tiket. "Terdapat peningkatan 25 persen jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya," ujar Eva dalam keterangan resminya Sabtu, 14 September 2024.

Manajemen mencatat sebanyak 19 dari 24 jadwal keberangkatan dari Halim, yaitu pukul 06.40 sampai dengan 17.35, seluruhnya sudah habis terjual. Adapun untuk jadwal perjalanan lainnya di hari ini okupansinya sudah diatas 85 persen.

Eva mengatakan, KCIC tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penumpang, tetapi juga pada kemudahan akses menuju stasiun serta integrasi moda angkutan. Konektivitas ini memungkinkan penumpang melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi dengan lebih efisien.

Di Stasiun Halim, terdapat konektivitas dengan Jalan DI Panjaitan dan exit KM 1+842 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Tersedia pula layanan LRT Jabodebek, bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, shuttle menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Bus Transjakarta, taksi, dan transportasi online.

Di Stasiun Padalarang, terdapat konektivitas dengan Jalan Stasiun dan exit Padalarang Tim Tol Padaleunyi. Tersedia pula layanan. KA Feeder Menuju Stasiun Bandung, Commuter Line Bandung Raya, Shuttle gratis menuju Kawasan Kota Baru Parahyangan, Bus Trans Metro Pasundan, Taksi, dan Transportasi Online.

Di Stasiun Tegalluar Summarecon, terdapat konektivitas dengan Gedebage melalui Jembatan Cibiru Baru, bus menuju Alun-Alun Bandung, bus Gratis menuju Summarecon Mall Bandung, taksi, dan transportasi online.

Eva berharap dengan ragam moda transportasi yang terintegrasi ini, KCIC masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terhubung dengan berbagai fasilitas umum di sepanjang jalur kereta cepat. "Di momen libur panjang ini KCIC terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat saat berada di dalam perjalanan maupun melalui berbagai fasilitas yang ada di stasiun termasuk integrasi antar moda yang tersedia," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mempertanyakan maksud Kementerian Perhubungan (Menhub) yang membuka peluang gandeng asing untuk mengelola Bandara IKN. Pasalnya menurut Bhima masih banyak pengelola dalam negeri yang cenderung lebih siap.

Bhima mengatakan saat ini, penduduk di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) masih belum terlalu banyak. Karena itu, jumlah penerbangan juga tidak akan masif. Sebagai ekonom ia ragu akan ada investor berminat untuk mengelola bandara tersebut.

"Karena jumlah penduduknya masih sedikit, ya untuk apa diserahkan pengelolaan kepada asing? Jadi IKN ini jadi tempat liberalisasi bisnis sebenarnya dibandingkan kepentingan nasional," ujarnya kepada Tempo Sabtu, 14 September 2024.

Selanjutnya, Bhima mengatakan rencana menggandeng investor asing tersebut bisa bertentangan dengan keamanan nasional. Pasalnya, IKN merupakan objek vital nasional yang nantinya memuat banyak informasi terkait jalur udara, barang dan orang yang keluar masuk bandara. Ia khawatir jika data-data tersebut bisa diketahui asing melalui pengelola Bandara IKN

"Itu kan data yang sangat sensitif sebenarnya, yang seharusnya memang untuk penggunaan ibukota negara," lanjutnya.

Karena itu, menurut Bhima sebaiknya pengelolaan Bandara IKN dipegang oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Itu seharusnya memang dipegang langsung oleh pemerintah atau BUMN yang diberi penugasan mengelola," katanya.

Bhima membaca bahwa rencana pemerintah membuka peluang untuk gandeng investor asing ini disebabkan oleh karena kondisi anggaran pemerintah yang merosot. Untuk Anggaran 2025, sejumlah kementerian mengalami penurunan. Kementerian Perhubungan misalnya, mendapat alokasi sebesar Rp 31,45 triliun. Angka tersebut turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 43,47 Triliun.

"Dengan anggaran yang terlalu kecil tahun depan belum terlalu menarik untuk pelaku dalam negeri masuk ke dalam pengelolaan bandara," Pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keputusan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang lengser, bukan langkah bijak. Menurutnya, tidak ada urgensi kepala negara berkantor di IKN lantaran pembangunannya belum selesai. Apalagi jika ternyata Jokowi tidak berkegiatan penuh di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu.

Sikap Jokowi tersebut dianggap lebih terkesan untuk pencitraan. "Di sisa masa jabatan yang tinggal sebentar, ini terkesan seperti upaya meninggalkanlegacysaja," kata Achmad kepadaTempo, Sabtu, 14 September 2024.

Achmad juga menyoroti pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Bandara IKN, yang belum rampung. Sebelumnya, Jokowi sempat disebut akan pindah ketika Bandara IKN sudah bisa didarati. Namun hingga kini, pesawat kepresidenan belum bisa mendarat di sana. Walhasil, Jokowi mesti mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, lalu menuju IKN melalui jalur darat.

"Ini juga menjadi pemborosan anggaran karena perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan, lalu menuju IKN, memakan waktu dan biaya yang besar," kata Achmad. Mestinya, ia berujar, anggaran untuk perjalanan bolak-balik dan berkegiatan di IKN itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.

Presiden Jokowi bakal melepas jabatannya pada 20 Oktober 2024. Sebelum purna tugas, Jokowi memutuskan berkantor di IKN. Ia dijadwalkan berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, terhitung mulai 10 Oktober 2024.

Di IKN, agenda Jokowi adalah menggelar sidang kabinet, menerima tamu, serta melakukan groundbreaking sejumlah proyek dari investor yang masuk. Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengklaim ada investor asing dari China dan Australia akan groundbreaking bulan ini.

Akan tetapi, Jokowi tidak berkantor selama 40 hari penuh di IKN. Sebab, eks Gubernur Jakarta itu akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

“Hanya mungkin, berangkatnya dari IKN," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai keputusan Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang lengser, bukan langkah bijak. Menurutnya, tidak ada urgensi kepala negara berkantor di IKN lantaran pembangunannya belum selesai. Apalagi jika ternyata Jokowi tidak berkegiatan penuh di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu.

Sikap Jokowi tersebut dianggap lebih terkesan untuk pencitraan. "Di sisa masa jabatan yang tinggal sebentar, ini terkesan seperti upaya meninggalkanlegacysaja," kata Achmad kepadaTempo, Sabtu, 14 September 2024.

Achmad juga menyoroti pembangunan infrastruktur pendukung, seperti Bandara IKN, yang belum rampung. Sebelumnya, Jokowi sempat disebut akan pindah ketika Bandara IKN sudah bisa didarati. Namun hingga kini, pesawat kepresidenan belum bisa mendarat di sana. Walhasil, Jokowi mesti mendarat di Bandara Sepinggan Balikpapan, lalu menuju IKN melalui jalur darat.

"Ini juga menjadi pemborosan anggaran karena perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan, lalu menuju IKN, memakan waktu dan biaya yang besar," kata Achmad. Mestinya, ia berujar, anggaran untuk perjalanan bolak-balik dan berkegiatan di IKN itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.

Presiden Jokowi bakal melepas jabatannya pada 20 Oktober 2024. Sebelum purna tugas, Jokowi memutuskan berkantor di IKN. Ia dijadwalkan berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, terhitung mulai 10 Oktober 2024.

Di IKN, agenda Jokowi adalah menggelar sidang kabinet, menerima tamu, serta melakukan groundbreaking sejumlah proyek dari investor yang masuk. Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengklaim ada investor asing dari China dan Australia akan groundbreaking bulan ini.

Akan tetapi, Jokowi tidak berkantor selama 40 hari penuh di IKN. Sebab, eks Gubernur Jakarta itu akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

“Hanya mungkin, berangkatnya dari IKN," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024/2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Anindya Bakrie berharap keputusan dalam Munaslub hari ini dapat membuat hubungan dengan pemerintah semakin baik. Mengingat peran Kadin sebagai mitra strategis antara pengusaha dan pemerintah.

Anindya Bakrie tidak hanya meneruskan periode kepemimpinan Arsjad Rasjid hingga 2026 saja. Peserta Munaslub ini menyetujui Anindya Bakrie untuk memimpin selama satu periode penuh terhitung mulai tahun 2024 hingga 2029 mendatang.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024.

Selain memilih Ketua Umum baru, Munaslub Kadin 2024 ini juga mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya yakni Arsjid Rasjad. Dalam sidang ini, pada peserta sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Sebelumnya, 21 Dewan Pengurus Kadin Indonesia Provinsi menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024/2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Anindya Bakrie berharap keputusan dalam Munaslub hari ini dapat membuat hubungan dengan pemerintah semakin baik. Mengingat peran Kadin sebagai mitra strategis antara pengusaha dan pemerintah.

Anindya Bakrie tidak hanya meneruskan periode kepemimpinan Arsjad Rasjid hingga 2026 saja. Peserta Munaslub ini menyetujui Anindya Bakrie untuk memimpin selama satu periode penuh terhitung mulai tahun 2024 hingga 2029 mendatang.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024.

Selain memilih Ketua Umum baru, Munaslub Kadin 2024 ini juga mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya yakni Arsjid Rasjad. Dalam sidang ini, pada peserta sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Sebelumnya, 21 Dewan Pengurus Kadin Indonesia Provinsi menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam membangun rumah sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan peraturan tersebut, pajak akan mengalami kenaikan menjadi 12 persen mulai 2025. Mengacubpk.go.id, berikut bunyi Pasal 7 ayat (1) UU HPP yang menyebutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
2. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

Sejalan dengan peraturan tersebut, besaran kenaikan pajak dalam membangun rumah sendiri tanpa kontraktor mulai 2025 juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.30/2022. Berdasarkan peraturan tersebut, PPN dalam membangun rumah sendiri dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.

Menurutkemenkeu.go.id, besaran tersebut merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Dengan demikian, pada 2025, ketika PPN naik menjadi 12 persen, maka tarif yang berlaku bertambah menjadi 2,4 persen.

Arti Membangun Rumah Sendiri

Berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 61/PMK.30/2022, membangun sendiri yang dikenakan PPN 12 persen pada 2025 merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Kegiatan ini dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan ini berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah atau perairan dengan beberapa kriteria berikut, yaitu:

1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan baja;
2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan tidak lebih dari 2 tahun. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.

Lalu, dalam Pasal 5 PMK Nomor 61/PMK.30/2022, PPN dalam kegiatan membangun sendiri wajib disetor ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya usai berakhirnya Masa Pajak. Surat tersebut harus diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN dengan ketentuan berikut:

1. Orang pribadi atau badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melaporkan penyetoran PPN dalam surat pemberitahuan masa PPN ke kantor pelayanan pajak terdaftar; dan
2. Orang pribadi atau badan yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah melaporkan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) memberikan pelatihan ekspor kepada 107 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya ini dilakukan PLN sebagai bentuk dukungan bagi UMKM agar dapat menembus pasar internasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM adalah salah satu misi PLN.

“Sebagai penggerak perekonomian, PLN ingin terus memperluas jangkauan pasar UMKM dan memiliki daya saing hingga ke level internasional,” ungkapnya tertulis dalampress releaseyang diterbitkan Sabtu, 14 September 2024.

Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak enam kali secara daring dalam kurun waktu Agustus sampai September 2024. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai cara menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar berbagai negara, meliputi India, Australia, Hongkong, Mesir, Taiwan, dan Jepang, serta panduan untuk mempersiapkan UMKM menembus pasar ekspor.

Setelah melewati tahap pelatihan, peserta UMKM binaan PLN akan dikurasi untuk turut serta dalambusiness matchingsaat Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan pada 9-12 Oktober 2024 di Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang. Dalam kesempatan ini, para peserta akan dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kegiatan ini disambut positif oleh pelaku UMKM. Nurkamala (42), salah satu peserta pelatihan dari UMKM Fashters yang bergerak di bidang kerajinan tangan di Jakarta mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat berguna bagi dirinya dan rekan-rekan sejawat. Berkat pelatihan ini, ia kini mengetahui potensi dari produk-produk Indonesia di pasar global.

"Kami dari Fashters berterima kasih kepada PLN dan bangga karena sudah mengikutsertakan dan memberdayakan kami UMKM di local champions agar bisa menembus pasar global. Ini menjadi kesempatan kami memasarkan produk kami untuk go global," ujarnya.

Ke depannya, PLN akan terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usahanya.

"Harapan kami PLN dapat semakin produktif dalam membantu UMKM untuk mengepakkan sayap hingga ke level global, sehingga dapat bertumbuh pesat dan meningkatkan ekonomi masyarakat," pungkas Darmawan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) memberikan pelatihan ekspor kepada 107 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya ini dilakukan PLN sebagai bentuk dukungan bagi UMKM agar dapat menembus pasar internasional.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM adalah salah satu misi PLN.

“Sebagai penggerak perekonomian, PLN ingin terus memperluas jangkauan pasar UMKM dan memiliki daya saing hingga ke level internasional,” ungkapnya tertulis dalampress releaseyang diterbitkan Sabtu, 14 September 2024.

Pelatihan ini diselenggarakan sebanyak enam kali secara daring dalam kurun waktu Agustus sampai September 2024. Adapun materi yang diberikan adalah mengenai cara menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar berbagai negara, meliputi India, Australia, Hongkong, Mesir, Taiwan, dan Jepang, serta panduan untuk mempersiapkan UMKM menembus pasar ekspor.

Setelah melewati tahap pelatihan, peserta UMKM binaan PLN akan dikurasi untuk turut serta dalambusiness matchingsaat Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan pada 9-12 Oktober 2024 di Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Tangerang. Dalam kesempatan ini, para peserta akan dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kegiatan ini disambut positif oleh pelaku UMKM. Nurkamala (42), salah satu peserta pelatihan dari UMKM Fashters yang bergerak di bidang kerajinan tangan di Jakarta mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat berguna bagi dirinya dan rekan-rekan sejawat. Berkat pelatihan ini, ia kini mengetahui potensi dari produk-produk Indonesia di pasar global.

"Kami dari Fashters berterima kasih kepada PLN dan bangga karena sudah mengikutsertakan dan memberdayakan kami UMKM di local champions agar bisa menembus pasar global. Ini menjadi kesempatan kami memasarkan produk kami untuk go global," ujarnya.

Ke depannya, PLN akan terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kapasitas pelaku usahanya.

"Harapan kami PLN dapat semakin produktif dalam membantu UMKM untuk mengepakkan sayap hingga ke level global, sehingga dapat bertumbuh pesat dan meningkatkan ekonomi masyarakat," pungkas Darmawan.