TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 14 September 2024 dimulai dari setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia.

Disusul, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Selanjutnya, Indodax mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara.

Berikutya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

Terakhir, masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe....

<!--more-->

1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe yang Baru Akuisisi Bisnis Raam Punjabi

Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia. Dalam rilis resminya, saat ini MNC Digital Entertainment memiliki empat rumah produksi yang memproduksi drama, infotainment, reality show, animasi, dan film.

Keempat rumah produksi milik MNC Digital Entertainment yakni MNC Pictures, MNC Animations, Asia Media Productions, dan Star Pro. Selain itu, perusahaan ini mengoperasikan dua aplikasi OTT superapp, yakni RCTI+ dan MNC Media Entertainment.

Sementara itu, Tripar Multivision Tbk. milik Raam Punjabi yang tercatat mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2013 telah memproduksi 15 ribu jam serial televisi dan 650 film. RAAM juga memiliki lisensi bioskop yang memungkinkan RAAM untuk beroperasi di 13 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Asosiasi Driver Online Minta Ada Payung Hukum untuk Jamin Hak-Hak Pekerja Informal

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Syafariel bercerita, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selama ini menjadi tumpuan mereka dalam mengharapkan kejelasan status. Namun, dia justru mengaku mendengar kabar regulasi soal kejelasan status ini akan diatur di periode menteri berikutnya. “Jadi ya ada penundaan-penundaan terus,” kata Syafariel saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Sejak angkutan daring marak pada 2015 hingga kini, Syafariel menyebut regulasi tentang para pekerja informal diatur di berbagai kementerian yang berbeda. Dia mencontohkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kominfo).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga....

<!--more-->

3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto (crypto exchange), Indodax, mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan hal ini melalui pesan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu dini hari, 14 September 2024.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami, saat ini terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” tutur Oscar.

Indodax juga berkonsultasi dengan pihak eksternal yang ahli dalam Cyber Security Forensic Investigation untuk melakukan audit menyeluruh terhadap database, perangkat lunak, dan server. Upaya ini dilakukan demi memastikan tidak ada lagi exploit/backdoor di dalam sistem.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KKP Utarakan Alasan Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Menurut Doni, kebutuhan material pasir laut dalam negeri itu meliputi reklamasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan pembangunan sarana prasarana oleh pelaku usaha.

"Berdasarkan jumlah izin yg dikeluarkan dan berdasarkan potensi yang dipetakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024," tutur Doni. Dia mengatakan, saat ini telah ada 66 perusahaan yang antri menunggu izin itu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024....

<!--more-->

5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024: Persyaratan, Cara Mengajukan, Hingga Jadwal 2024

Masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masa sanggah, siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan sanggahan, dan bagaimana cara melakukannya. Apa Itu Masa Sanggah?

Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada pelamar untuk menyampaikan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Selama periode ini, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika mereka merasa ada kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Sanggahan ini bertujuan untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen yang telah diajukan oleh pelamar.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Libur panjang akhir pekan ini, volume penumpang dari wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 Jakarta meningkat sebanyak 51 persen dari Sabtu pekan lalu. Long weekend bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 16 September 2024 (12 Robiul Awal 1446H).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan hari ini volume penumpang di wilayahnya mencapai 36 ribu orang. Masing-masing terbagi 15.500 penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan 12.300 penumpang dari Stasiun Gambir. Sementara sisanya tersebar di Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun Cikarang, dan stasiun lainnya di wilayah Jakarta KAI Daop 1

"Jumlah ini meningkat 51 persen dibandingkan dengan Sabtu sebelumnya, 7 September hanya 23.724 penumpang. Volume tertinggi sementara terjadi pada hari Jumat, 13 September, yaitu sebesar 36.107 penumpang," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Selanjutnya, Ixfan membeberkan bahwa hingga 17 September 2024, tiket kereta api jarak jauh sudah dipesan sebanyak 124 ribu tiket. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung. Adapun tujuan favorit penumpang adalah Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Semarang.

"Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, 6 September sampai dengan 10 September, volume penumpang naik sebesar 118.144 penumpang, pekan ini 5 persen lebih tinggi," lanjut Ixfan.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta telah menambah armada dengan memberangkatkan KA 7002A Taksaka Tambahan rute Gambir – Yogyakarta PP pukul 18.40 WIB. Selain itu, ada juga KA 80F Manahan relasi Stasiun Gambir – Solo Balapan PP, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 10.30 WIB.

“Total perjalanan kereta api jarak jauh pada hari ini sejumlah 63 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta api tambahan. Berangkat dari Stasiun Pasar Senen 31 perjalanan kereta api jarak jauh dan dari Stasiun Gambir 32 perjalanan kereta api jarak jauh,” terang Ixfan.

Selama periode libur panjang ini, KAI meluncurkan kegiatan "Sapa Pelanggan" guna memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan. Adapun kegiatan tersebut dijalankan dengan mendengarkan masukan langsung, serta menciptakan atmosfer positif selama perjalanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Syafariel bercerita, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selama ini menjadi tumpuan mereka dalam mengharapkan kejelasan status. Namun, dia justru mengaku mendengar kabar regulasi soal kejelasan status ini akan diatur di periode menteri berikutnya. “Jadi ya ada penundaan-penundaan terus,” kata Syafariel saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Sejak angkutan daring marak pada 2015 hingga kini, Syafariel menyebut regulasi tentang para pekerja informal diatur di berbagai kementerian yang berbeda. Dia mencontohkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kominfo).

Namun ketika para pekerja memprotes Kementerian Kominfo, kementerian itu berdalih tak bisa menentukan besaran tarif. Padahal perusahaan-perusahaan itu menggunakan platform aplikasi digital—yang regulasinya juga belum ada. “Kami jadi bertanya-tanya, apakah perusahaan aplikasi ini sebenarnya ada yang membeking,” kata Syafariel.

Syafariel mengusulkan, pemerintah membuat regulasi yang bersifat lintaskementerian, misalnya Surat Keputusan Bersama (SKB) atau undang-undang di atas peraturan menteri dan peraturan pemerintah. Dia berharap, DPR juga akan turun tangan untuk mendorong undang-undang ini. Sebab, undang-undang bisa melahirkan peraturan-peraturan turunan tentang pengangkutan orang, pengangkutan batang, hingga penentuan besaran tarif.

Menurut Syafariel, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Singapura. Di Negeri Singa, undang-undang tentang para pekerja informal berbasis aplikasi—yang disebut pekerja platform—baru saja disahkan parlemen. Pengesahan itu dimungkinkan, menurut Syafariel, karena transportasi daring di negara itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Transportasi berbasis aplikasi di sana dianggap sebagai transportasi umum. Mereka juga mendapatkan harga biaya operasional kendaraan yang sama dengan transportasi konvensional.

Syafariel mengatakan, pengaturan tentang pekerja informal itu tergantung kemauan pemerintah. Dia mengaku khawatir pemerintah justru memihak perusahaan-perusahaan aplikasi karena mereka berinvestasi dalam jumlah besar. Sedangkan para mitra perusahaan justru termarjinalkan.

Syafariel mengaku para pengemudi terpaksa harus bekerja 10 hingga 12 jam sehari karena algoritma yang dirancang penyedia platform. Mobil-mobil yang digunakan para pengemudi pun tak jarang harus menempuh jarak lebih dari 200 kilometer. “Itu menjadi sebuah hasil dari ketidakadilan atau standar ganda yang dilakukan oleh pemerintah terhadap model bisnis ini,“ kata Syafariel.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 937,17 miliar. Anggaran tersebut turun sebesar 37,44 persen dibanding dengan alokasi anggaran 2024 yang mencapai Rp 1,49 triliun.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenkop UKM Koko Haryono menyatakan penurunan anggaran ini dikarenakan adanya penyesuaian serta antisipasi target prioritas untuk pemerintahan yang akan datang.

“Terutama program quick wins yang akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan aggaran Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa Rp 15 triliun,” ujar Koko saat diwawancara via pesan WhatsApp.

Koko menjelaskan, sebelumnya Kemenkop UKM mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun kepada Komisi VI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI.

Dia tak memungkiri, dengan penurunan anggaran tentu ada potensi alokasi yang berkurang, di antaranya adalah pelaksanaan pendataan lengkap, fasilitasi usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku usaha.

Meski demikian, Koko memastikan bahwa Kemenkop UKM akan tetap fokus melaksanakan pengembangan koperasi dan UMKM serta terus berinovasi untuk melakukan terobosan-terobosan agar UMKM dapat masuk dalam rantai pasok hilirisasi industri.

“Walaupun mengalami penurunan, kami tetap berusana untuk terus melakukan inovasi dan sinergi seperti yang sudah kami lakukan di tahun 2024 ini sebagai langkah awal dalam memajukan UMKM serta mendukung program prioritas pemerintahan yang akan datang,” tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia. Dalam rilis resminya, saat ini MNC Digital Entertainment memiliki empat rumah produksi yang memproduksi drama, infotainment, reality show, animasi, dan film.

Keempat rumah produksi milik MNC Digital Entertainment yakni MNC Pictures, MNC Animations, Asia Media Productions, dan Star Pro. Selain itu, perusahaan ini mengoperasikan dua aplikasi OTT superapp, yakni RCTI+ dan MNC Media Entertainment.

Sementara itu, Tripar Multivision Tbk. milik Raam Punjabi yang tercatat mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2013 telah memproduksi 15 ribu jam serial televisi dan 650 film. RAAM juga memiliki lisensi bioskop yang memungkinkan RAAM untuk beroperasi di 13 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Hary Tanoe mengungkapkan kerja sama dua perusahaan besar di industri hiburan ini menjadi pencapaian penting perusahaan di sektor media dan hiburan.

“Saya, dalam beberapa kesempatan memiliki pengalaman yang baik dalam berkolaborasi dengan Raam Punjabi, membangun kemitraan yang kuat selama bertahun-tahun. Kami sangat senang untuk dapat berkolaborasi dengan RAAM melalui akuisisi ini. Bersama-sama, perusahaan kami akan berusaha untuk lebih meningkatkan kepemimpinan kami tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri,” terang Hary dalam keterangan resminya, Jumat, 13 September 2024.

Merujuk pada hasil RUPSLB Perseroan pada 12 September 2024 dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), RAAM menetapkan bahwa PMTHMETD dilaksanakan pada harga sebesar Rp 500. Sehingga, total nilai akuisisi Hary Tanoe ditaksir mencapai Rp 309,71 miliar.

Adapun, setelah akuisisi kerja sama antara kedua perusahaan akan berjalan dalam bidang produksi konten mencakup TV free to air (FTA), TV berbayar, media sosial, OTT, dan bioskop.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto (crypto exchange), Indodax, mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan hal ini melalui pesan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu dini hari, 14 September 2024.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami, saat ini terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” tutur Oscar.

Indodax juga berkonsultasi dengan pihak eksternal yang ahli dalam Cyber Security Forensic Investigation untuk melakukan audit menyeluruh terhadap database, perangkat lunak, dan server. Upaya ini dilakukan demi memastikan tidak ada lagi exploit/backdoor di dalam sistem.

Lebih lanjut, Indodax mengungkap juga menggandeng Cyber Mabes Bareskrim Polri dalam menangani ancaman siber bertaraf global tersebut. “Kami menyadari bahwa ini adalah ancaman global yang serius. Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Cyber Mabes Bareskrim Polri untuk menangani insiden ini dengan cepat dan efektif,” tulisnya.

Dalam pernyataan yang sama, diketahui bahwa peretas atau hacker dari DPRK yang beraksi secara kolektif tersebut memang telah menyasar dan menyerang beberapa layanan crypto exchange lain. Target mereka merupakan perusahaan pertukaran aset kripto dengan likuiditas besar dan bertaraf global.

Sebelumnya, laman resmi Indodax mengalami aktivitas tidak biasa berupa serangkaian transaksi mencurigakan yang terdeteksi oleh perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts. Kerugian akibat peretasan diperkirakan mencapai angka 18,2 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 280 miliar.

Meski demikian, Oscar menekankan seluruh aset nasabah Indodax, dalam wujud rupiah maupun kripto, dapat dipastikan 100 persen aman. “Seluruh proses pengecekan saldo dan aset telah diselesaikan dan semuanya dalam kondisi aman,” tulis Oscar Darmawan dalam pernyataan yang sama.

Tercatat lebih dari Rp 11,5 triliun total aset kripto Indodax saat ini, nilainya lebih besar daripada jumlah 100 persen aset saldo member. Termasuk di dalamnya cadangan aset kripto yang kuat, berupa 4.806,34 Bitcoin yang saat ini bernilai sekitar Rp 4,288 triliun, serta 36.915,47 Ethereum yang bernilai sekitar Rp 1,334 triliun berdasarkan harga pasar terbaru.

Berdasarkan cuitan akun X Indodax juga diketahui bahwa total aset kripto lain-lain milik Indodax senilai sekitar Rp 5,907 triliun. Data proof of reserve ini bisa dicek melalui blog resmi Indodax.

Dalam penanganan kasus tersebut, Indodax juga telah berkoordinasi dengan regulator, yaitu Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto (crypto exchange), Indodax, mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan hal ini melalui pesan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu dini hari, 14 September 2024.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami, saat ini terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” tutur Oscar.

Indodax juga berkonsultasi dengan pihak eksternal yang ahli dalam Cyber Security Forensic Investigation untuk melakukan audit menyeluruh terhadap database, perangkat lunak, dan server. Upaya ini dilakukan demi memastikan tidak ada lagi exploit/backdoor di dalam sistem.

Lebih lanjut, Indodax mengungkap juga menggandeng Cyber Mabes Bareskrim Polri dalam menangani ancaman siber bertaraf global tersebut. “Kami menyadari bahwa ini adalah ancaman global yang serius. Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan Cyber Mabes Bareskrim Polri untuk menangani insiden ini dengan cepat dan efektif,” tulisnya.

Dalam pernyataan yang sama, diketahui bahwa peretas atau hacker dari DPRK yang beraksi secara kolektif tersebut memang telah menyasar dan menyerang beberapa layanan crypto exchange lain. Target mereka merupakan perusahaan pertukaran aset kripto dengan likuiditas besar dan bertaraf global.

Sebelumnya, laman resmi Indodax mengalami aktivitas tidak biasa berupa serangkaian transaksi mencurigakan yang terdeteksi oleh perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts. Kerugian akibat peretasan diperkirakan mencapai angka 18,2 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 280 miliar.

Meski demikian, Oscar menekankan seluruh aset nasabah Indodax, dalam wujud rupiah maupun kripto, dapat dipastikan 100 persen aman. “Seluruh proses pengecekan saldo dan aset telah diselesaikan dan semuanya dalam kondisi aman,” tulis Oscar Darmawan dalam pernyataan yang sama.

Tercatat lebih dari Rp 11,5 triliun total aset kripto Indodax saat ini, nilainya lebih besar daripada jumlah 100 persen aset saldo member. Termasuk di dalamnya cadangan aset kripto yang kuat, berupa 4.806,34 Bitcoin yang saat ini bernilai sekitar Rp 4,288 triliun, serta 36.915,47 Ethereum yang bernilai sekitar Rp 1,334 triliun berdasarkan harga pasar terbaru.

Berdasarkan cuitan akun X Indodax juga diketahui bahwa total aset kripto lain-lain milik Indodax senilai sekitar Rp 5,907 triliun. Data proof of reserve ini bisa dicek melalui blog resmi Indodax.

Dalam penanganan kasus tersebut, Indodax juga telah berkoordinasi dengan regulator, yaitu Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Menurut Doni, kebutuhan material pasir laut dalam negeri itu meliputi reklamasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan pembangunan sarana prasarana oleh pelaku usaha. "Berdasarkan jumlah izin yg dikeluarkan dan berdasarkan potensi yang dipetakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024," tutur Doni. Dia mengatakan, saat ini telah ada 66 perusahaan yang antri menunggu izin itu.

Dalam Surat Keputusan Menteri KKP tentang Dokumen Perencanaan Hasil Sidementasi di Laut itu, kata dia, menunjukkan terdapat hasil sedimentasi yang sangat besar. "Yang perlu dibersihkan dan pemanfaatan dalam negeri yang tercukupi, maka ekspor dapat dilakukan," ucap dia.

Keputusan Menteri itu menetapkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi pasir laut, yakni Demak, Surabaya, Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Selat Makassar, yaitu di perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan; Laut Natuna-Natuna Utara, yaitu perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pembukaan keran ekspor itu diatur dalam dua revisi Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.
Dua kebijakan yang direvisi adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pembukaan ekspor pasir laut melalui Kementerian Perdagangan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Aturan ini sempat mendapat kritik keras karena dinilai sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut.

Pakar dan ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan keputusan membuka kembali ekspor pasir laut itu memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek yang dinilai bukan untuk kepentingan publik melainkan kepentingan kelompok tertentu.

"Apalagi bila dibandingkan dampak lingkungan jangka panjang, yang membuat aturan ini semakin kontroversial," kata Achmad, yang menyebutkan bahwa ekspor pasir sudah lama dilarang. Larangan ekspor pasir laut diterbitkan pada 2003.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Menurut Doni, kebutuhan material pasir laut dalam negeri itu meliputi reklamasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan pembangunan sarana prasarana oleh pelaku usaha. "Berdasarkan jumlah izin yg dikeluarkan dan berdasarkan potensi yang dipetakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024," tutur Doni. Dia mengatakan, saat ini telah ada 66 perusahaan yang antri menunggu izin itu.

Dalam Surat Keputusan Menteri KKP tentang Dokumen Perencanaan Hasil Sidementasi di Laut itu, kata dia, menunjukkan terdapat hasil sedimentasi yang sangat besar. "Yang perlu dibersihkan dan pemanfaatan dalam negeri yang tercukupi, maka ekspor dapat dilakukan," ucap dia.

Keputusan Menteri itu menetapkan tujuh lokasi pembersihan hasil sedimentasi pasir laut, yakni Demak, Surabaya, Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Selat Makassar, yaitu di perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan; Laut Natuna-Natuna Utara, yaitu perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pembukaan keran ekspor itu diatur dalam dua revisi Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.
Dua kebijakan yang direvisi adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pembukaan ekspor pasir laut melalui Kementerian Perdagangan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Aturan ini sempat mendapat kritik keras karena dinilai sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut.

Pakar dan ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan keputusan membuka kembali ekspor pasir laut itu memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek yang dinilai bukan untuk kepentingan publik melainkan kepentingan kelompok tertentu.

"Apalagi bila dibandingkan dampak lingkungan jangka panjang, yang membuat aturan ini semakin kontroversial," kata Achmad, yang menyebutkan bahwa ekspor pasir sudah lama dilarang. Larangan ekspor pasir laut diterbitkan pada 2003.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 13 September 2024 dimulai dengan perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi.

Kemudian informasi mengenai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi pengesahan Undang-undang tentang pekerja informal di Singapura pada Selasa, 10 September 2024 lalu.

Selain itu berita tentang sejumlah anggota Kadin menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasjid.

Berita lainnya adalah agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Serta informasi biaya dan cara perpanjang SIM mati. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Hary Tanoe Lewat MNC Digital Entertainment Akuisisi Perusahaan Milik Raam Punjabi Senilai Rp309,71 Miliar

Perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi. Corporate Secretary MNC Digital Entertainment, Ahmad Alfahiz menerangkan langkah ini jadi upaya memperluas operasi di industri hiburan Indonesia.

“Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional,” tulis Ahmad dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 13 September 2024.

MSIN tercatat mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM. Langkah itu diambil MSIM lewat skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMTD) atau privat placement.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Singapura Sahkan UU Pekerja Platform, Kemnaker: Bukan Berarti RI Harus Ikutan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menanggapi pengesahan Undang-undang tentang pekerja informal di Singapura pada Selasa, 10 September 2024 lalu. Menurut dia, pengesahan peraturan ini tak serta-merta harus diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Undang-undang yang mulai berlaku tahun depan ini mengatur pengakuan dan pelindungan pekerja informal yang mencakup sopir taksi, pengemudi pribadi, dan pekerja lepas di platform aplikasi daring. Dalam undang-undang ini, mereka disebut sebagai pekerja platform.

“Ya kan itu regulasi Singapura yang baru saja terbit, bukan berarti negara lain termasuk kita harus ikut ikutan kan?” ucap Putri saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kadin Gelar Munaslub Besok, Ketua Umum Arsjad Rasjid Bakal Diganti?

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari tiap provinsi akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024. Sejumlah anggota asosiasi itu menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub tersebut adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasjid.

“Munaslub ini bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan baik demi Kadin Indonesia yang kita cintai,” kata Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Umum Kadin Provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Undang Kaesang Klarifikasi Soal Private Jet, Agenda ICW Dibatalkan Sepihak oleh Penyedia Tempat

Agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Agenda bertajuk Marah-Marah Kepada Private Jet & Fufufafa tersebut diketahui mengundang Kaesang Pangarep untuk hadir memberikan klarifikasinya di hadapan publik.

“Betul acara tersebut dibatalkan secara sepihak oleh venue,” terang Yassar, peneliti ICW ketika dihubungi pada Kamis, 12 September 2024.

Pembatalan sepihak tersebut menurut Yassar karena pihak penyedia tempat menganggap agenda kegiatan yang akan digelar oleh ICW tersebut rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW sendiri dalam poster diskusi publik tersebut mengundang Kaesang Pangarep dan Komisioner KPK, Alexander Marwata terkait isu gratifikasi dalam penggunaan private jet. “Kalau berani datang,” bunyi poster tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Biaya dan Cara Perpanjang SIM Mati Terbaru 2024

Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku adalah kewajiban bagi setiap pengendara di Indonesia. Namun, terkadang orang lupa memperpanjang SIM hingga masa berlakunya habis. Apabila SIM sudah kadaluarsa, penting untuk mengetahui biaya dan cara memperpanjang SIM yang mati terbaru 2024.

SIM di Indonesia berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah lima tahun, SIM harus diperbarui. Jika masa berlaku SIM habis dan tidak diperpanjang, maka SIM tersebut dianggap mati, dan pengendara yang masih menggunakannya bisa dikenakan sanksi.

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 4, disebutkan bahwa perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Jika perpanjangan dilakukan setelah SIM mati, maka pemohon perlu mengajukan penerbitan SIM baru.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 13 September 2024 dimulai dengan perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi.

Kemudian informasi mengenai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi pengesahan Undang-undang tentang pekerja informal di Singapura pada Selasa, 10 September 2024 lalu.

Selain itu berita tentang sejumlah anggota Kadin menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasjid.

Berita lainnya adalah agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Serta informasi biaya dan cara perpanjang SIM mati. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Hary Tanoe Lewat MNC Digital Entertainment Akuisisi Perusahaan Milik Raam Punjabi Senilai Rp309,71 Miliar

Perusahaan milik Hary Tanoe, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) resmi akuisisi PT Tripar Mutlivision Plus Tbk (RAAM) milik Raam Punjabi. Corporate Secretary MNC Digital Entertainment, Ahmad Alfahiz menerangkan langkah ini jadi upaya memperluas operasi di industri hiburan Indonesia.

“Bersama RAAM, MSIN berharap dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan sinergi, dan terus memberikan pengalaman hiburan yang tak tertandingi kepada pemirsa lokal dan internasional,” tulis Ahmad dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 13 September 2024.

MSIN tercatat mengakuisisi 619,42 juta saham RAAM. Langkah itu diambil MSIM lewat skema Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMTD) atau privat placement.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Singapura Sahkan UU Pekerja Platform, Kemnaker: Bukan Berarti RI Harus Ikutan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menanggapi pengesahan Undang-undang tentang pekerja informal di Singapura pada Selasa, 10 September 2024 lalu. Menurut dia, pengesahan peraturan ini tak serta-merta harus diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Undang-undang yang mulai berlaku tahun depan ini mengatur pengakuan dan pelindungan pekerja informal yang mencakup sopir taksi, pengemudi pribadi, dan pekerja lepas di platform aplikasi daring. Dalam undang-undang ini, mereka disebut sebagai pekerja platform.

“Ya kan itu regulasi Singapura yang baru saja terbit, bukan berarti negara lain termasuk kita harus ikut ikutan kan?” ucap Putri saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kadin Gelar Munaslub Besok, Ketua Umum Arsjad Rasjid Bakal Diganti?

Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari tiap provinsi akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024. Sejumlah anggota asosiasi itu menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub tersebut adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasjid.

“Munaslub ini bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan baik demi Kadin Indonesia yang kita cintai,” kata Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Umum Kadin Provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Undang Kaesang Klarifikasi Soal Private Jet, Agenda ICW Dibatalkan Sepihak oleh Penyedia Tempat

Agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Agenda bertajuk Marah-Marah Kepada Private Jet & Fufufafa tersebut diketahui mengundang Kaesang Pangarep untuk hadir memberikan klarifikasinya di hadapan publik.

“Betul acara tersebut dibatalkan secara sepihak oleh venue,” terang Yassar, peneliti ICW ketika dihubungi pada Kamis, 12 September 2024.

Pembatalan sepihak tersebut menurut Yassar karena pihak penyedia tempat menganggap agenda kegiatan yang akan digelar oleh ICW tersebut rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW sendiri dalam poster diskusi publik tersebut mengundang Kaesang Pangarep dan Komisioner KPK, Alexander Marwata terkait isu gratifikasi dalam penggunaan private jet. “Kalau berani datang,” bunyi poster tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Biaya dan Cara Perpanjang SIM Mati Terbaru 2024

Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku adalah kewajiban bagi setiap pengendara di Indonesia. Namun, terkadang orang lupa memperpanjang SIM hingga masa berlakunya habis. Apabila SIM sudah kadaluarsa, penting untuk mengetahui biaya dan cara memperpanjang SIM yang mati terbaru 2024.

SIM di Indonesia berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah lima tahun, SIM harus diperbarui. Jika masa berlaku SIM habis dan tidak diperpanjang, maka SIM tersebut dianggap mati, dan pengendara yang masih menggunakannya bisa dikenakan sanksi.

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 4, disebutkan bahwa perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Jika perpanjangan dilakukan setelah SIM mati, maka pemohon perlu mengajukan penerbitan SIM baru.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masa sanggah, siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan sanggahan, dan bagaimana cara melakukannya.

Apa Itu Masa Sanggah?

Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada pelamar untuk menyampaikan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Selama periode ini, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika mereka merasa ada kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Sanggahan ini bertujuan untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen yang telah diajukan oleh pelamar.

Dikutip dari Frequently Asked Questions situs SSCASN, masa sanggah dimulai setelah pengumuman hasil seleksi. Masa tersebut, pelamar dapat mengajukan keberatan jika menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan yang berasal dari pihak panitia. Proses ini termasuk penilaian ulang dokumen untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang dipenuhi pelamar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Siapa Saja yang Memenuhi Syarat Sanggah?

Pelamar yang berhak mengajukan sanggahan adalah mereka yang tidak lolos seleksi administrasi atau seleksi SKB dan merasa hasil penilaian tidak sesuai dengan dokumen yang mereka ajukan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sanggahan hanya dapat dilakukan jika kesalahan berasal dari panitia, bukan dari pelamar itu sendiri. Misalnya, jika hasil pindai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pelamar dinyatakan tidak sesuai padahal sesuai dengan format yang ditetapkan, maka pelamar dapat mengajukan sanggahan.

Sanggahan tidak dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pelamar. Apabila pelamar sudah menyadari bahwa kesalahan berasal dari diri sendiri, menggunakan fitur sanggah tidak akan mengubah hasil verifikasi.

Cara Mengajukan Sanggah

Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui portal SSCN dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Akses halaman SSCN melalui https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login dan masuk menggunakan akun pelamar.
2. Isi formulir sanggahan dengan menjelaskan kronologis masalah dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan.
3. Sertakan dokumen yang mendukung klaim, seperti hasil pindai e-KTP yang dinyatakan tidak sesuai oleh panitia.
4. Kirimkan sanggahan melalui portal SSCN untuk ditindaklanjuti oleh panitia seleksi.

Jadwal Masa Sanggah

Pelamar memiliki waktu maksimal 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi atau SKB untuk mengajukan sanggahan. Panitia akan menanggapi sanggahan antara 20-24 September 2024, dan hasil keputusan pascasanggah akan diumumkan antara 23-29 September 2024.

Awalnya, masa sanggah untuk seleksi administrasi dijadwalkan pada 18-20 September 2024. Namun, berdasarkan penyesuaian jadwal dalam Surat Plt Kepala BKN Nomor: 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024, periode masa sanggah telah diubah menjadi 20-22 September 2024.

Jika terdapat lebih dari satu dokumen yang tidak valid dan pelamar hanya menyanggah satu dokumen, hal tersebut tidak akan mengubah hasil verifikasi secara keseluruhan. Pelamar diharapkan untuk memberikan alasan yang realistis dan sesuai dengan dokumen yang telah diunggah selama pendaftaran.