TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, Purwiyatno Hariyadi, menyebutkan produsen makanan olahan Indonesia perlu meningkatkan kolaborasi dengan periset untuk menggali potensi ingredients dan kekayaan rempah Indonesia. Hariyadi mengatakan, kekayaan kuliner dan bumbu yang dimiliki Indonesia berpotensi untuk menambah daya saing produk lokal di pasar internasional.

Menurut Hariyadi, kekhasan produk makanan olahan Indonesia bisa menjadi pembeda dengan makanan olahan yang diproduksi oleh perusahaan asing. "Kalau bersaing dengan produk pangan yang sudah ada, tentu kita akan kalah. Tetapi dengan kekhasan yang dimiliki Indonesia, ini bisa menambah nilai ekonomi tersendiri. Ekslusifitas ini berpotensi jadi daya tarik konsumen," ujarnya dalam konferensi pers pengenalan Food Ingredients Asia Indonesia di Artotel Senayan, Senin, 22 Juli 2024.

Peneliti Senior Pusat Sains dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara ini mengatakan, selama ini sudah cukup banyak riset yang membahas kuliner, ingredients lokal dan makanan nusantara. Namun, dia menilai produsen makanan olahan belum serius menyikapi berbagai riset tersebut.

"Untuk bisa mengkomersialisasikan temuan riset menjadi satu industri masih sangat kurang. Kegiatan penelitian cukup banyak, dan publikasi meningkat terus. Pangan yang diteliti macam-macam dengan keragaman yang sangat kaya," katanya.

Kendati demikian, Hariyadi mengatakan masih ada sejumlah produsen makanan dan minuman yang menggunakan ingredients lokal. Namun jumlahnya masih sangat terbatas.

"Permintaan dari industri ada, beberapa industri yang secara khusus punya ketertarikan seperti mengembangkan asam jawa. Tetapi itu sebagian kecil saja, sedangkan kekayaan kita banyak. Bagaimana itu menjadi satu kekayaan yang dikomersialkan, yang bisa membumbui dunia. Itu yang belum nendang," kata Hariyadi.

Berkenaan dengan itu, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menilai penerapan rempah dan bahan-bahan khas Indonesia belum menemukan pasar yang luas. Dia mengatakan, produksi massal sebuah produk makanan atau minuman olahan harus melewati riset pasar terlebih dahulu.

"Kalau bicara penggunaan cita rasa lokal, teman-teman usaha kecil dan menengah banyak melakukan, tapi untuk produksi massal dengan skala industri masih perlu kajian mendalam lagi," katanya.

Menurut Adhi, produsen makanan olahan selalu menggunakan basis riset ketika meracik sebuah produk. Namun dia menilai akan lebih efektif apabila hasil riset tersebut sesuai atas permintaan produsen. "Selama ini riset jalan sendiri, produsen jalan sendiri. Kalau bisa produsen yang menggandeng peneliti sesuai kebutuhan," katanya.

Adhi berharap ke depannya cita rasa lokal bisa punya tempat di hati konsumen lokal maupun internasional. Dia melihat kecenderungan pada kuliner lokal sudah mulai terlihat meskipun dalam jumlah terbatas.

Adhi menambahkan, saat ini salah satu produk yang berhasil memadukan bumbu dan cita rasa lokal terdapat pada mie instan. Selain itu, juga ada es krim rasa klepon dan perasa rendang yang diaplikasikan ke berbagai jenis makanan olahan.

"Indonesia ini harus kita akui sangat kaya akan varian makanan. Soto saja ada puluhan jenis. Blum lagi jenis ragam makanan yang sangat kaya varian rasa," kata Adhi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat laba sebesar Rp 356 miliar pada semester I 2024 atau naik dibandingkan laba semester I 2023 senilai Rp311 miliar. Pendapatan konsolidasi ASDP dilaporkan sebesar Rp2,56 triliun atau naik 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang Januari-Juni 2024, ASDP membukukan nilai pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp1,08 triliun.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, mengatakan capaian kinerja keuangan ini merupakan hasil dari berbagai strategi efisiensi dan peningkatan operasional manajemen. “Kami melihat tren positif dalam kinerja keuangan kami, yang merupakan hasil dari komitmen untuk terus mengoptimalisasi layanan dan operasional,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Dia menambahkan, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan ASDP adalah peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan yang dilayani. Pada semester I 2024, ASDP melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia.

Jumlah kendaraan yang dilayani mengalami kenaikan sebesar 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, ASDP juga mencatat peningkatan volume barang yang diangkut, tembus 0,7 juta ton pada semester I 2024.

"Peningkatan ini berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan perusahaan, terutama dari sektor logistik yang menjadi penopang utama kinerja ASDP," kata Shelvy.

Dia mengatakan, inovasi digital yang diterapkan ASDP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Transformasi digital seperti sistem pemesanan tiket daring dan manajemen operasional berbasis teknologi, kata dia sangat berpengaruh.

Untuk tahun 2024, ASDP menargetkan pendapatan sebesar Rp5,71 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 733 miliar. Target ini didukung oleh pembukaan delapan lintasan perintis baru dan pengembangan berbagai pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Dalam laporan kinerja konsolidasianauditedJanuari-Desember 2023, pendapatan ASDP sebesar Rp5.032 triliun dan laba bersih Rp 637 miliar.

ASDP juga telah memperkuat armada kapalnya dengan total 208 unit kapal yang beroperasi hingga semester I 2024. Kapal-kapal tersebut melayani 314 lintasan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, segmen komersial menyumbang 78,3 persen dari total pendapatan atau senilai Rp 1,03 triliun. Sementara itu, lintasan perintis menyumbang 21,7 persen atau Rp 285 miliar.

Menurut Shelvy, capaian ini membuktikan bahwa strategi ASDP dalam meningkatkan layanan dan operasional telah berjalan. "Kami akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan kami, serta memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat laba sebesar Rp 356 miliar pada semester I 2024 atau naik dibandingkan laba semester I 2023 senilai Rp311 miliar. Pendapatan konsolidasi ASDP dilaporkan sebesar Rp2,56 triliun atau naik 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang Januari-Juni 2024, ASDP membukukan nilai pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar Rp1,08 triliun.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, mengatakan capaian kinerja keuangan ini merupakan hasil dari berbagai strategi efisiensi dan peningkatan operasional manajemen. “Kami melihat tren positif dalam kinerja keuangan kami, yang merupakan hasil dari komitmen untuk terus mengoptimalisasi layanan dan operasional,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Dia menambahkan, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan ASDP adalah peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan yang dilayani. Pada semester I 2024, ASDP melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia.

Jumlah kendaraan yang dilayani mengalami kenaikan sebesar 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, ASDP juga mencatat peningkatan volume barang yang diangkut, tembus 0,7 juta ton pada semester I 2024.

"Peningkatan ini berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan perusahaan, terutama dari sektor logistik yang menjadi penopang utama kinerja ASDP," kata Shelvy.

Dia mengatakan, inovasi digital yang diterapkan ASDP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Transformasi digital seperti sistem pemesanan tiket daring dan manajemen operasional berbasis teknologi, kata dia sangat berpengaruh.

Untuk tahun 2024, ASDP menargetkan pendapatan sebesar Rp5,71 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 733 miliar. Target ini didukung oleh pembukaan delapan lintasan perintis baru dan pengembangan berbagai pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Dalam laporan kinerja konsolidasianauditedJanuari-Desember 2023, pendapatan ASDP sebesar Rp5.032 triliun dan laba bersih Rp 637 miliar.

ASDP juga telah memperkuat armada kapalnya dengan total 208 unit kapal yang beroperasi hingga semester I 2024. Kapal-kapal tersebut melayani 314 lintasan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, segmen komersial menyumbang 78,3 persen dari total pendapatan atau senilai Rp 1,03 triliun. Sementara itu, lintasan perintis menyumbang 21,7 persen atau Rp 285 miliar.

Menurut Shelvy, capaian ini membuktikan bahwa strategi ASDP dalam meningkatkan layanan dan operasional telah berjalan. "Kami akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan kami, serta memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Empat menteri kabinet Jokowi baru saja meresmikan peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara pada Senin, 22 Juli 2024. Sebelumnya komoditas yang terintegrasi oleh sistem hanya batubara, pada peluncuran kali ini diperluas untuk tata kelola nikel dan timah.

Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Nico Kanter, menyambut baik adanya Simbara untuk komoditas nikel. Menurut dia dengan adanya sistem digital yang terintegrasi serta transparan, tata kelola sumber daya mineral akan lebih baik lagi. “kan saya pemain di nikel, kita sudah lihat batu bara, persyaratannya harus dibuat sederhana dan transparan,” ujarnya selepas peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah di kantor kementerian keuangan, Senin 22 Juli 2024.

Ia menambahkan, pentingnya persyaratan berusaha yang masuk ke dalam data-data sistem untuk terbuka dan transparan. Hal itu dianggap akan meminimalisasi semua masalah dari orang-orang yang ikut serta untuk mengintervensi. Dengan adanya simbara pengurusan dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB, pajak, dan royalti akan terintegrasi, tidak hanya dikelola oleh satu kementerian.

Nico menambahkan selama ini di sektor nikel, tiap kementerian punya persyaratan masing-masing. Baik tata kelola di hulu hingga kegiatan akhir seperti ekspor. Terkadang terjadi kebocoran pengelolaan baik dari kementerian, maupun pelaku usaha yang ingin mempercepat bisnisnya. Itu yang membuat sering terjadi masalah. Dari hulunya, sistem yang terintegrasi itu akan memperbaiki banyak proses.

Simbara merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pengelolaan komoditas batubara di dalam satu ekosistem. Tujuannya yakni menghasilkan satu data minerba dan pengawasan terpadu untuk kelancaran bisnis dan mendorong penerimaan negara.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan sistem ini mengintegrasikan data-data bisnis pertambangan yang mulanya ada si masing-masih kementerian dalam satu sistem. “Hingga saat ini simbara sudah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 kementerian lembaga,” kata dia.

Isa mengklaim Ada beberapa keuntungan yang sudah didapat lewat integrasi simbara pada komoditas batu bara yang sudah berjalan. Yakni mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry, kedua ketersediaan satu data minerba yang handal.

Pengawasan juga lebih terpadu, implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan penghiliran minerba dianggap lebih efektif. Lalu mencegah fraud melalui risk profiling juga bisa terus ditingkatkan. Terakhir adalah pencegahan tambang ilegal dan pembayaran hak-hak negara yang meningkat kualitasnya. “Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara,” ujarnya.

Sejak diluncurkan untuk sektor batu bara, sistem ini diklaim telah mencegah ilegal mining sebesar Rp 3,47 triliun. Juga memberikan tambahan penerimaan negara dari analisa data dan risk profiling pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun. Penyelesaian piutang dari penyelesaian automatic blocking system yang merupakan bagian dari Simbara juga mencapai Rp 1,1 triliun rupiah.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membantah kabar mengenai roti Okko dan roti Aoka yang diduga mengandung zat pengawet kosmetik berbahaya, bernama sodium dehydroacetate. Sodium dehydroacetate atau natrium dehydroacetate adalah salah satu zat aditif yang digunakan sebagai bahan pengawet.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati memastikan hasil uji laboratorium pihaknya tidak mendeteksi adanya bahan pengawet berbahaya pada roti Okko dan Aoka. Bahkan, dia mengaku BPOM sudah melakukan pengujian berbasis risiko yang berarti sudah beberapa kali dilakukan.

“Tidak terdeteksi (kandungansodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepadaTempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Emma mengatakan, pihaknya selalu mengawasi produk yang memiliki daya edar tinggi. BPOM sendiri selalu melakukan pengujian secara acak untuk memastikan komposisi bahan baku suatu produk sesuai dengan pre-market.

“Tapi ada proses produksi, kebersihan, sanitasi. Ketika kebersihannya cenderung tidak bagus, berisiko terhadap cemaran, masa simpannya bisa saja lebih pendek,” ucap Emma.

Selain itu, dia juga menilai pengumuman hasil uji laboratorium yang dilakukan sejumlah produsen makanan rumahan di Kalimantan telah menyalahi aturan. “Enggak ada ngomong ke kami. Pengumuman hasil uji itu menyalahi kode etik laboratorium. Jika yang publish bukan BPOM, tidak bisa dipercaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo atau Parimbo menyampaikan hasil uji laboratorium yang berbeda dari BPOM. Berdasarkan laporanMajalah Tempo, Ketua Parimbo Aftahuddin menjelaskan, pada awalnya dia menerima laporan dari anggota Parimbo soal peredaran roti yang tahan lama dan tidak berjamur sama sekali, meski telah beberapa bulan melewati tanggal kadaluarsanya.

KepadaTempo, Aftahuddin mengirimkan sejumlah foto. Salah satunya roti yang kondisinya masih bagus walau tanggal kadaluarsanya 8 Oktober 2023 atau sembilan bulan lalu. “Penampilannya masih bagus, tidak muncul bintik hitam tanda jamur,” katanya pada Jumat, 19 Juli 2024.

Karena penasaran, paguyuban kemudian mengupayakan uji laboratorium atas roti-roti itu. mereka mengirimkan sampel roti ke laboratorium milik SGS Indonesia – bagian dari SGS Group, perusahaan multinasional yang menyediakan jasa laboratorium verifikasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi.

Hasil pengujian SGS mendapati sampel roti Aoka mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram dan dan roti Okko mengandung zat serupa sebanyak 345 milligram per kilogram.

Ihwal tes laboratorium, kepadaTempo, manajemen SGS Indonesia menyatakan mereka melayani jasa pengujiannatrium dehydroacetatedan natrium asetat dalam produk makanan. Jenis pengujian tersebut masing-masing dilakukan dengan metode standar AOAC 983.16 dan LFOD-TST-SOP-8477 (Ref. EN 17294:2019). "Tes-tes ini relatif cepat dilakukan" demikian keterangan manajemen SGS Indonesia pada Kamis, 18 Juli 2024"

Dalam keterangan tersebut, manajemen SGS Indonesia menjelaskan bahwa mereka adalah penyedia layanan independen yang dikontrak oleh klien untuk melakukan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi khusus berdasarkan kebutuhan. Hasil uji diberikan langsung kepada pihak yang meminta dan dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan.

RADEN PUTRI | MAJALAH TEMPO

Baca Selengkapnya:Bahan Kosmetik Dalam Roti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dikabarkan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada 2025. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata membenarkan ada penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025..

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Namun, Isa menyebut rencana itu masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Berapa Gaji PNS Saat Ini?

Gaji untuk PNS saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besaran gaji pokoknya dibedakan atas golongan dan masa kerja golongan (MKG) selama 0-32 tahun.

PP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan sebesar 8 persen pada 2024 sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

ANTARA | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS menaikan ongkos produksi hingga tiga persen. Pasalnya, kata Adhi, sebagian besar bahan baku dan ingredients produk pangan di Indonesia masih diimpor.

"Saya pernah hitung, kalau kita ambil bahan baku yang besar aja, misalnya, gula, garam, kedelai, jagung, saya hitung ketika itu kita impor setahun itu US$9 miliar. Kalau dikali seribu, itu 9 triliun. Itu cukup besar kenaikannya," kata Adhi saat ditemui di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Menurut Adhi, pelemahan rupiah sangat berdampak kepada produsen produk makanan yang masih berskala kecil dan menengah. Dia mengatakan, produsen dari UMKM tidak bisa menyetok bahan baku dalam jumlah besar, sehingga harus mengeluarkan biaya mengikuti kenaikan harga pangan yang diimpor.

"Bagi produsen berskala UKM rata-rata membeli stok itu ada harian dan mingguan. Kalau kurs terus naik, otomatis harga bahan baku juga naik. Mereka pasti tidak kuat dan strateginya ada yang mengurangi ukuran jual," katanya.

Adhi mengatakan bagi industri besar, dampak dari pelemahan rupiah bisa diminimalisir karena mampu menyetok ingredients dan bahan baku dalam jumlah besar. "Perusahaan besar biasanya punya kekuatan stok yang cukup hingga tiga bulan," kata dia.

Adhi menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah juga menambah biaya logistik. Dia mengatakan banyak produsen yang mengeluh karena mahalnya biaya logistik dalam beberapa bulan terakhir. Untuk mengakalinya, para produsen menyetok ingredients makanan dalam jumlah besar.

Dia mengatakan, dalam produksi produk makanan, ingredients seperti pengawet, dan zat lainnya masih 100 persen impor. "Biaya logistik itu cukup berat karena beberapa negara naik tiga kali lipat dan sulit mendapatkan kontainer. Secara otomatis industri itu harus menambah inventroinya. Kalau dulu cukup stok dua minggu, sekarang harus satu bulan, bahkan ada yang menyetok ingredients hingga dua bulan stok," katanya.

Adhi berharap agar pemerintah bisa mengendalikan nilai tukar rupiah agar tidak melebihi Rp 16.500 per US dollar. "Jika melebihi angka itu, dampaknya akan sangat besar terhadap produksi produk pangan dalam negeri," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan harga tiket pesawat bisa turun 10 persen dalam beberapa bulan mendatang. Sebab, Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat sudah bekerja.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan yangquick win, yang cepat perkiraan dua-tiga bulan dan sebelum Oktober, sebelum akhir pemerintahan (Jokowi), bisa (turun harga tiket pesawat)" ujar Sandiaga kepada wartawan di Kemenparekraf, Senin petang, 22 Juli 2024. Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan segera berakhir dan digantikan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Sandiaga, Satgas Penurunan Tiket Pesawat memiliki sejumlah langkah terobosan dalam mengevaluasi harga tiket pesawat. Di antaranya, soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

Selain itu, Sandiaga mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket pesawat murah. Ia mengklaim Garuda Indonesia menyatakan untuk menawarkan sejumlah promo.

Eks Wakil Gubernur Jakarta itu juga mengimbau masyarakat memilih waktu berwisata yang tepat untuk menyiasati tingginya harga tiket pesawat. "Kita bisa menyesuaikan periode yang tidak terlalu membebani," ujar Sandiaga.

Tingginya harga tiket pesawat masih menjadi isu hingga saat ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pernah mengatakan hal ini terjadi lantaran jumlah pesawat di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan. "Pak Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi) mengatakan ada 400 (pesawat), kebutuhannya 700," kata Erick ketika ditemui di Kementerian BUMN, Kamis, 23 November 2023.

Merespons situasi ini, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. “Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar Luhut, dikutip dari Antara.

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyita dua eskavator, lima truk, dan memeriksa 14 orang terkait praktik tambang ilegal di Kabupaten Gunungkidul yang belakangan ramai disorot.

Penindakan itu terutama untuk aktivitas pertambangan tanah galian di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul yang sempat viral karena sudah mengancam pemukiman warga.

Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Polisi Idham Mahdi menuturkan penindakan ini sebagai respon dari langkah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY. Yang sebelumnya telah menutup aktivitas penambangan di lokasi tersebut karena tak mengantongi izin sesuai ketentuan.

"Dari 14 orang yang kami periksa sebagai saksi antara lain dari pengelola, operator ekskavator, supir truk, dan warga," kata Idham Senin 22 Juli 2024.

Saat ini kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan memeriksa saksi-saksi.

"Jika tahapan sudah lengkap baru kami umumkan penetapan tersangka aktivitas penambangan ilegal ini," kata Idham.

Idham menuturkan dalam kasus ini tersangka bakal dijerat Pasal 158 atau Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pasal tersebut menyatakan, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti menuturkan saat ini dari data yang ia kumpulkan ada 32 tambang ilegal beroperasi di wilayah DIY yang tersebar di berbagai lokasi kabupaten. Jenis tambang yang dikeruk seperti tanah urug dan pasir batu.

"Untuk pertambangan di wilayah darat yang tanpa izin totalnya ada 12 titik, sedangkan di wilayah sungai ada 20 titik," kata dia.

Para pelaku penambangan itu sudah diberikan berita acara dan surat himbauan untuk menghentikan aktivitasnya karena ilegal.

Anna mengatakan ada pula satu aktivitas penambangan yang ditindak karena nekat beroperasi meski baru mengantongi ijin operasional atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Penambangan tanah urug itu menyasar lahan kurang lebih seluas 4 hektare di Gunungkidul namun bukan area karst.

"Jadi baru tahap mengurus WIUP, baru titik lokasi tata ruangnya tapi langsung melakukan pertambangan padahal masih harus mengurus izin lainnya," kata dia.

Pemerintah DIY tidak melarang adanya kegiatan tambang, tetapi perusahaan tambang wajib untuk mengurus izin.

Prosesnya, setelah izin awal yakni WIUP turun untuk mengetahui daerah mana yang akan ditambang, selanjutnya pengelola perlu mengurus izin jenis apa material yang akan ditambang dan siapa yang akan menambang. Apakah perusahaan wilayah pertambangan untuk rakyat (WPR) atau bukan.

"Penambang juga harus memiliki dokumen lingkungannya. Juga lahannya apakah masuh lahan yang tak diperuntukkan untuk penambangan seperti Sultan Ground atau Pakualaman Ground," kata dia.

Anna mengatakan penindakan atas penambangan ilegal ini untuk mengetahui siapa nantinya yang akan bertanggungjawab melakukan reklamasi lingkungan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengakui rencana wajib asuransi kendaraan bermotor merupakan usulan dari pemerintah. Dia menyebut AAUI juga sempat berdiskusi dengan berbagai pihak sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Usulan awalnya datang dari pemerintah, itu diskusi beberapa kali sebelum diundangkan,” kata Budi saat ditemui di kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.

Usai berdiskusi tentang rencana ini, Budi mengatakan beberapa pihak yang mengusulkan itu lantas studi banding ke beberapa negara. Dia menyebut langkah ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari potensi kecelakaan yang tak diinginkan.

“Ingin mengimplementasikan, ini perlindungan untuk masyarakat, intinya seperti itu. Itu sudah kajian yang dalam,” kata dia.

Oleh karena itu, Budi mengatakan jangan sampai rencana wajib asuransi kendaraan bermotor ini akan membebani masyarakat dengan premi atau iuran yang dibayarkan. Dia berharap dari asuransi ini para pihak yang mengalami kerugian kelak bisa mendapat ganti yang layak.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata dia.

Sementara itu, Budi mengatakan saat ini AAUI masih menunggu Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang P2SK. Sembari itu, Budi bercerita salah satu skema dari pembayaran asuransi kendaraan ini akan memanfaatkan Artificial Intelligence dan digitalisasi.

“Tidak terelakan harus menggunakan sistem digitalisasi, akan menggunakan sistem AI dan kami mulai belajar dari negara sahabat,” kata Budi. Dia menyebut kondisi demografi Indonesia yang luas menjadi alasan.

Digitalisasi ini, kata Budi, merupakan langkah yang akan ia usulkan kepada pemerintah apabila Peraturan Presiden telah diteken. Dia menyebut AAUI telah belajar praktik wajib asuransi kendaraan bermotor serupa dari negara di kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, dan negara di Asia Tenggara.

Meski demikian, Budi mengatakan AAUI belum bisa memastikan berapa besar premi atau iuran yang akan dipungut dari setiap kendaraan. Dia menyebut akan menghitung dan menyosialisasikan pungutan itu agar tak membebani masyarakat.

“Prosesnya masih berjalan. Masih tahap kajian,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan wajib asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari Youtube CNBC Indonesia pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asurani bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

“Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.

Meski demikian, Ogi mengakui bahwa dalam regulasi saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Namun, Ogi menyebut saat ini juga ada beberapa kendaraan yang telah diasuransikan, terutama ketika konsumen membeli kendaraan menggunakan pinjaman dari bank.

“Saat ini sukarela. Ketika (kendaraan) lunas, kendaraan milik pribadi, asuransi kendaraan tidak diteruskan, kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan bantuan fiskal dengan meniadakan pajak hingga kemudahan perizinan bagi investor yang berinvestasi di daerah kawasan ekonomi khusus (KEK). Bantuan fiskal berupa peniadaan pajak hingga 20 tahun dan memperbolehkan kepemilikan asing sampai 100 persen dari segi non-fiskal.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin menjelaskan menjelaskan latar belakang pengembangan KEK, di antaranya pemerataan pembangunan yang selama ini hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Keberadaan KEK juga berguna untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, dan impor yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut pemerintah memberikan kebijakan, baik dari segi fiskal dan non-fiskal.

Di sektor fiskal pemerintah memberikan banyak keleluasaan, di antaranya memberikan tax holiday, tax allowance, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan barang mewah, penangguhan bea masuk, pembebasan pajak dalam rangka impor, pembebasan cukai bahan baku, pembebasan pajak daerah serta dapat berpartisipasi dalam VAT refund bagi industri pariwisata.

Lebih lanjut, Edwin menerangkan, bagi investor yang berinvestasi dengan nilai minimum Rp 100 miliar mendapat pembebasan pajak 10 tahun, 15 tahun bagi investor yang berinvestasi minimum Rp 500 miliar dan 20 tahun dengan nilai investasi minimum Rp 1 triliun.

Di sektor non-fiskal, pemerintah memberikan beberapa kemudahan, di antaranya, hak guna bangunan (HGU) sampai 80 tahun, pelayanan satu pintu, tidak berlakukannya negative list, persetujuan lingkungan oleh BUPP, tidak ada kewajiban ekspor, hingga kepemilikan 100 persen oleh asing.

Selanjutnya: “Pemberian fasilitas tersebut meningkatkan daya tarik dan daya saing...."

<!--more-->

“Pemberian fasilitas tersebut meningkatkan daya tarik dan daya saing Indonesia mengundang investasi asing untuk masuk dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus melalui peraturan pemerintah dan diharapkan juga mendorong ekonomi di daerah tersebut dan menghapuskan ketimpangan wilayah, bagaimana menciptakan lapangan kerja dengan investasi ekonomi khusus,” ujar Edwin saat menjelaskan ke awak media di kantor Sekretariat Dewan Nasional KEK Jakarta Pusat, 22 Juli 2024.

Bambang Wijanarko, Pelaksana Kepala Biro Investasi, Kerja sama dan Komunikasi menjelaskan kebijakan KEK merupakan hasil evaluasi dari dua kebijakan serupa yang telah dilakukan pemerintah, yakni free trade area dan kawasan ekonomi terpadu (KAPET).

Kedua kebijakan tersebut memiliki kekurangan karena diinisiasi pemerintah hingga penerapan intensif yang kurang tepat. Oleh karena itu, dalam penerapannya KEK diajukan oleh pihak swasta yang bertugas menentukan lokasi, mengusulkan sektor hingga membangun kawasan.

“Pembangunan ekonomi tersebut (free trade area dan KAPET) sebagian besar merupakan kebijakan top down otomatis semua pembiayaan dari anggaran pemerintah pusat jadi implikasinya dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk menciptakan kawasan ekonomi. Kemudian beberapa insentif di beberapa kawasan sebagian besar tidak tepat sasaran contoh yang terjadi di pelabuhan bebas, semua orang menikmati pembebasan ppn bukan hanya industri ekonomi dan beberapa waktu lalu ada case konflik pemerintah pusat dengan otoritas Batam,” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang juga mengatakan permohonan kawasan ekonomi khusus meningkat dalam beberapa tahun terakhir pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.