kami siap dalam hal pengelolaan, distribusi dan monetisasi gas bumi agar dapat menarik investor dan menumbuhkan perekonomian

Jakarta (ANTARA) - Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk bersama anak perusahaan, PT Pertamina Gas (Pertagas), siap mendukung akselerasi pemanfaatan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang tahap II (Cisem II).

"PGN dan Pertagas sebagai bagian dari Holding Migas Pertamina siap mendukung pemanfaatan pipa Cisem II. Tersambungnya pipa Cisem I dan II nantinya memberikan benefit yang besar terhadap pemenuhan gas bumi. Seperti yang dicita-citakan pemerintah, kami siap dalam hal pengelolaan, distribusi dan monetisasi gas bumi agar dapat menarik investor dan menumbuhkan perekonomian," ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Arief menambahkan PGN juga akan memiliki fleksibilitas penyaluran gas bumi khususnya dari Jawa Timur menuju pusat-pusat pasar baik yang berada di Jawa Tengah maupun Jawa bagian barat.

Ia melanjutkan PGN siap melakukan pengelolaan operasi dalam rangka menyediakan kepastian pasokan bagi pasar baik rumah tangga, usaha kecil, komersial, hingga industri, sehingga perekonomian tumbuh seperti target pemerintah.

Pipa Cisem II, yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (30/9/2024), akan melengkapi Cisem I, yang selesai dibangun pada 2023 dan memasok kebutuhan gas Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Peresmian dengan agenda pengelasan pertama (first welding) proyek pipa Cisem II tersebut turut dihadiri Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Dirjen Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta, serta Direktur Utama PT Pertagas Gamal Imam Santoso.

Menteri ESDM menyampaikan pipa Cisem II merupakan upaya akselerasi pemerintah untuk menarik investasi terutama di KIT Batang.

Menurut dia, salah satu rencana induk yang dirancang adalah menjadikan kawasan tersebut memiliki keunggulan yang komparatif dibanding kawasan industri lain, di antaranya keberadaan jalan tol dan infrastruktur gas.

"Cisem I dan Cisem II semacam jalan tol, tol versi gas," ujar Bahlil.

Pipa Cisem II, lanjutnya, merupakan bentuk kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta. "Diharapkan setelah pengelasan ini nanti akan dikelola oleh PGN," kata Bahlil.

Plt Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan proyek strategis nasional tersebut bertujuan mendukung penguatan infrastruktur energi nasional yang berkelanjutan serta menciptakan efisiensi dalam distribusi gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber gas Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Long Term Plan (LTP) dari potensi seluruh WK di Jawa Timur (WK Agung dan WK Bulu).

Sedangkan, penerima manfaat Cisem II antara lain Kilang Cilacap, Kilang Balongan, industri di Jawa Barat, jargas rumah tangga, dan Pupuk Kujang.

Salah satu rencana optimalisasi pemanfaatan Cisem II yaitu rencana gasifikasi Kilang Cilacap dan integrasi pipa transmisi di Pulau Jawa.

PGN akan membangun infrastruktur distribusi gas yaitu pipa Tegal–Cilacap, yang memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi di Pulau Jawa sisi selatan maupun pelanggan potensial di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas meningkat.

Proyek pipa Tegal–Cilacap dijadwalkan dimulai pada 2025 dan komisioning pada triwulan III 2026 dengan volume yang dialirkan menuju Kilang Cilacap sebesar 51 MMSCFD.

PGN dan PT Kilang Pertamina internasional (KPI) telah menandatangani heads of agreement (HOA) tentang jual beli gas bumi untuk Kilang RU IV Cilacap.

Selanjutnya, sedang dalam penyusunan perjanjian komersial antara PGN dan KPI, pelaksanaan FEED, dan pengurusan perizinan.

"Pertagas siap menjalankan mandat pengelolaan pipa Cisem II untuk mengamankan keandalan operasi dari sisi transmisi, melanjutkan pemanfaatan operasi seperti pipa Cisem I. Portofolio yang dimiliki akan dikerahkan agar penyediaan gas yang diangkut maupun disalurkan melalui pipa Cisem II lebih berkelanjutan ke depannya," ujar Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kita itu mesti saling berkolaborasi memberikan sesuatu sumbangsih, kalau nggak, nggak selesai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri disebabkan oleh faktor, seperti harga avtur, pajak impor suku cadang pesawat, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Sebenarnya saya berulang-ulang kali bahwa kalau harga itu bukan karena kami saja, ada empat yang kalau harga itu bisa selesai, satu adalah avtur yang sama dengan negara lain," kata Menhub dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa.

Menurut Menhub, jika harga bahan bakar pesawat atau avtur bisa sama dengan negara lain, maka hal itu bisa menurunkan harga tiket pesawat di tanah air.

Soal harga avtur, Menhub mengaku sudah melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perbaikan harga.

"Dan negara lain itu ada multi provider. Saya langsung menunjuk bahwa satu provider yang buat harga monopoli. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut," ujarnya lagi.

Poin kedua yang disebutkan Menhub adalah mengenai pajak atas spare part atau suku cadang pesawat yang diimpor.

"Spare part kita dipajakin, Singapura, Malaysia tidak dipajakin. Nah, bayangin kalau kita punya 400 pesawat. Nah ini katanya sih hampir selesai, katanya. Harus diselesaikan itu," katanya menegaskan.

Poin ketiga yang menjadi sorotan Menhub adalah berkaitan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi penumpang dan avtur. Baginya, hal itu tidak relevan karena transportasi pesawat sudah menjadi kebutuhan primer.

"PPN di pesawat ini kena 10 persen. Dulu waktu saya kecil, lihat pesawat itu sudah wah hebat banget gitu, kalau sekarang kan kita ke mana-mana pakai (pesawat Boeing) 737, sudah jadi kebutuhan primer. Jadi tidak relevan kalau dia dikenakan PPN," ujarnya lagi.

Sementara hal keempat yang ditekankan Menhub agar tiket pesawat bisa turun adalah perlunya sinergi dan kolaborasi yang kuat.

"Satu lagi ada hal yang mesti kita koordinasikan bahwa kita itu mesti saling berkolaborasi memberikan sesuatu sumbangsih, kalau nggak, nggak selesai," kata Menhub pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif terhadap 48 perusahaan pembiayaan selama September 2024 karena dinilai melanggar Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun hasil pengawasan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Adapun perusahaan tersebut terdiri dari 19 Perusahaan Pembiayaan, 12 Perusahaan Modal Ventura, dan 17 Penyelenggara P2P Lending.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 18 sanksi denda dan 49 sanksi peringatan tertulis. Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK, Agusman saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam rangka penegakan ketentuan di sektor PVML, per Agustus 2024, terdapat 6 perusahaan pembiayaan dari 147 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar.

Selain itu, per September 2024, terdapat 16 dari 98 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar.

Dari 16 penyelenggara P2P lending tersebut, enam sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha,” jelas Agusman.

Adapun OJK melaporkan, outstanding pembiayaan lewat fintech peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp72,03 triliun per Agustus 2024.

Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) bila dibandingkan bulan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kepastian 75-95 persen bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0 persen, itu kita koreksi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, outstanding pembiayaan lewat fintech peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp72,03 triliun per Agustus 2024.

Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) bila dibandingkan bulan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

“Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending,outstandingpembiayaan di Agustus 2024 tumbuh 35,62 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp72,03 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK Agusman saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Selasa.

Pertumbuhan pembiayaan tersebut diikuti dengan tingkat risiko kredit macet atau Tingkat Wanprestasi Pinjaman (TWP90) berada pada level 2,38 persen, turun dari 2,53 persen di bulan Juli 2024.

Agusman menilai angka ini menunjukkan risiko kredit macet secara agregat tetap terjaga.

Dalam perkembangan lain, ia juga memaparkan pertumbuhan pesat dalam sektor Buy Now Pay Later (BNPL) yang meningkat 89,20 persen (yoy), mencapai Rp7,99 triliun per Agustus 2024.

Sementara, rasio pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,52 persen, lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,82 persen.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa perkembangan industri fintech juga diiringi dengan banyak tantangan. OJK melaporkan bahwa masih terdapat sejumlah penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum.

Hingga Agustus 2024, dari total 147 perusahaan penyelenggara fintech P2P lending, sebanyak enam perusahaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar.

“Per September 2024, terdapat 16 dari 98 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 16 penyelenggara P2P lending tersebut, enam sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” jelasnya.

Dalam hal ini, OJK terus memantau dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kewajiban ekuitas minimum tetap terpenuhi.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, termasuk pengembalian izin usaha,” terang Agusman.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) -

“Adapun tahap akhir daripada penyelesaian Jiwasraya, karena ini (Jiwasraya) merupakan suatu Persero ya, maka perlu adanya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran daripada Jiwasraya yang tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK. Berikutnya setelah PP itu (terbit), (surat) pembubaran itu diterbitkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Selasa.

Diketahui, sebelumnya OJK telah menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Jiwasraya dikarenakan perusahaan dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

“Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat,” ujar Ogi.

Selain sanksi PKU, OJK juga menetapkan sanksi administratif kepada Jiwasraya.

Saat ini, proses pengalihan portfolio polis Jiwasraya ke IFG Life telah memasuki masa penyelesaian.

Per 31 Agustus 2024, OJK mencatat jumlah polis yang disetujui untuk restrukturisasi sebanyak 99,7 persen dari keseluruhan polis atau senilai Rp37,97 triliun.

Di tengah tahap finalisasi, OJK tetap meminta kepada pihak Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi

“Juga mengantisipasi proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap tidak menyetujui restrukturisasi polis tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya mempersiapkan proses penyelesaian kewajiban pemegang polis sebaik mungkin dengan menyusun rencana aksi terkait dengan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Bank Indonesia (BI) memiliki ruang untuk kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate.

Sebab, dia memproyeksikan inflasi sepanjang 2024 berada di kisaran 2,33 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi 2023 yang sebesar 2,81 persen.

“Proyeksi inflasi yang lebih rendah ini dapat memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed,” kata Josua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia berpendapat potensi terkendalinya inflasi hingga akhir tahun cenderung meningkat karena berkurangnya risiko imported inflation, imbas nilai tukar rupiah yang diperkirakan relatif stabil.

Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS didukung oleh penurunan suku bunga The Fed yang dapat meningkatkan sentimen risk-on dan menarik arus modal masuk.

Selain itu, lanjut dia, tekanan inflasi dari harga energi global yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik Timur Tengah dapat diimbangi oleh risiko penurunan permintaan global.

“Risiko kenaikan dapat muncul menjelang akhir tahun, namun lebih didorong oleh peningkatan permintaan musiman selama perayaan Natal dan tahun baru,” ujarnya.

Terlebih, pemerintah telah memutuskan untuk menunda penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk mendukung daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diyakini dapat mengurangi tekanan inflasi sepanjang sisa tahun 2024.

“Kami memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5-3,5 persen untuk tahun ini,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024. Sementara inflasi tahunan mencapai 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Adapun sebelumnya, BI menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6 persen pada 18 September lalu. Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga turun 25 bps menjadi masing-masing 5,25 persen dan 6,75 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Mazda akhirnya membuka tabir kendaraan listrik terbarunya, sedan EZ-6 yang dikembangkan dalam kemitraan dengan pembuat mobil asal Tiongkok, Changan, mobil ini hadir dalam dua versi, yaitu sepenuhnya listrik dan extended-range (EREV) dan hanya tersedia di Tiongkok.

Dikutip dari ArenaEV, Selasa, versi listrik penuh dari EZ-6 ditenagai oleh motor listrik 190 kW yang dipasang pada poros belakang.

Pembeli dapat memilih antara baterai lithium-iron-phosphate (LFP) berkapasitas 56,1 kWh dan 68,8 kWh, yang menawarkan jangkauan masing-masing 480 km dan 600 km. Fitur pengisian cepat memungkinkan baterai terisi dari 30 persen hingga 80 persen dalam 15 menit.

Versi EREV menggabungkan mesin 1,5 liter dengan motor listrik 160 kW. Mesin hanya berfungsi sebagai generator untuk memperpanjang jangkauan kendaraan, yang bervariasi tergantung pada baterai.

Dengan baterai yang lebih kecil, EREV menawarkan jangkauan listrik-only 130 km dan jangkauan total 1.300 km. Baterai yang lebih besar meningkatkan jangkauan listrik-only hingga 200 km.

Pengisian daya EREV dari 30 persen hingga 80 persen di pengisi daya DC memakan waktu sekitar 20 menit.

Meskipun EZ-6 berbagi platform dengan sedan Deepal SL03 dan L07, ia memiliki dimensi dan desain yang berbeda. Dengan panjang 4.921 mm, lebar 1.890 mm, dan tinggi 1.485 mm, EZ-6 sedikit lebih besar dari kedua model Deepal. Jarak sumbu rodanya mencapai 2.895 mm.

Desain eksterior EZ-6 menggabungkan elemen khas Mazda dengan sentuhan futuristik. Bagian depan menampilkan gril khas Mazda dan lampu depan terpisah dengan lampu utama tersembunyi di bawah lampu siang hari. Mazda menyebut kluster lampu LED ini sebagai "Wings of Light", dan logo Mazda menyala untuk memberikan kesan lebih.

Dalam hal pertama untuk Mazda, spoiler ducktail di bagian belakang secara otomatis aktif pada kecepatan di atas 90 km/jam untuk meningkatkan aerodinamika.

Lampu belakang mencerminkan desain yang terlihat pada model Mazda lainnya, dan lampu rem yang membentang lebar memberikan sentuhan modern.

Di dalam, EZ-6 menawarkan tata letak yang lebih tradisional mirip dengan SL03. Pengemudi akan menemukan panel instrumen konvensional di samping layar infotainment 14,6 inci.

Tampilan heads-up augmented reality 50 inci memproyeksikan informasi penting ke kaca depan. Semua ini didukung oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8155.

Yang mengejutkan, bahkan model dasar dilengkapi dengan pelapis kulit, sementara trim yang lebih tinggi menampilkan kombinasi kulit dan suede. Sistem audio Sony 14 speaker memberikan kualitas suara premium, dan pencahayaan ambient 64 warna menciptakan suasana.

Penumpang depan dapat menikmati kursi "zero-gravity" yang populer, yang dapat direbahkan hingga mendekati posisi datar. Atap kaca penuh menambah kesan luas pada kabin.

EZ-6 memiliki pemilih transmisi yang dipasang pada batang kemudi, memberikan ruang tambahan pada konsol tengah. Ada ruang untuk dua ponsel, tetapi hanya ruang di sisi pengemudi yang mendukung pengisian daya nirkabel.

Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan pemerintah untuk mendorong pendapatan masyarakat guna mengatasi tren deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut.

“Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda (multiplier effect) fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat,” kata Josua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

BPS mengumumkan perekonomian Indonesia mencatatkan deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024, melanjutkan tren deflasi sejak Mei 2024.

Menurut BPS, tren itu dipengaruhi oleh penyesuaian pada komponen harga bergejolak (volatile food), baik pada sisi suplai maupun harga pangan.

Survei BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai. Artinya, angka deflasi yang dilaporkan oleh BPS tidak mengkaji tren deflasi dan kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat.

Senada dengan itu, Josua menyebut deflasi lima bulan berturut-turut belum bisa menjadi kesimpulan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Namun, jika mempertimbangkan data-data lainnya, terlihat adanya indikasi tren penurunan daya beli masyarakat terutama kelompok kelas menengah. Misalnya, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga Agustus 2024 serta tren penurunan rasio disposible income terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dalam 10 tahun terakhir.

Untuk itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang menopang daya beli masyarakat, salah satunya peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga, baik harga komponen bergejolak (volatile food) maupun harga diatur pemerintah.

“Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga sehingga tidak memberikan tekanan kepada masyarakat mengingat pendapatan riil masyarakat yang cenderung menurun,” kata Josua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada September 2024, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen.

Komoditas utama yang berperan dalam deflasi bulanan yaitu cabai merah sebesar 0,09 persen; cabai rawit sebesar 0,08 persen; telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,02 persen; tomat, daun bawang, kentang, dan wortel masing-masing sebesar 0,01 persen.

Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum. Komoditas yang berperan dominan dalam komponen ini adalah bensin, imbas penurunan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2024.

Sementara komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Meskipun ada sedikit kenaikan pada PMI manufaktur bulan September, namun kondisinya masih kontraksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan masih diperlukannya regulasi pendukung industri untuk segera memacu Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali ke level yang ekspansi, yang pada September mulai naik di angka 49,2 poin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pelaku pasar mencerna rilis data Tankan Survey kuartal III-2024 oleh Bank of Japan (BOJ)

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kota Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga sebagai bagian pemasaran produk PT Pertamina (Persero), kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Harga baru berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Pertamax Turbo (RON 98) turun harga menjadi Rp13.550 dari sebelumnya Rp 14.800, untuk pertamax (RON 92) menjadi Rp12.400 dari Rp13.250. Kemudian dexlite (Cetane Number/CN 51), turun menjadi Rp13.000 dari sebelumnya Rp14.400.

Begitu juga Pertamina dex atau Pertadex (CN 53) harganya menjadi Rp13.450 per liter dari sebelumnya Rp14.900.

“Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen seperti Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur,” kata Manajer Humas Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra, Selasa.

Untuk provinsi yang menetapkan PBBKB sebesar 10 persen seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, harga pertamax turbo menjadi Rp13.850 dari Rp15.100, pertamax jadi Rp12.650 dari sebelumnya Rp13.550. Dexlite dari Rp14.700 menjadi Rp13.250, Pertadex dari Rp15.200 menjadi Rp13.750.

Sama seperti penurunan harga pada Agustus lampau, penyebabnya adalah untuk menyesuaikan kecenderungan harga rata-rata minyak yang dikeluarkan Mean of Platts Singapura (MOPS) atau Argus. Juga masuk dalam pertimbangan perubahan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Mean of Platts Singapore (MOPS) sendiri adalah rata-rata harga transaksi jual beli minyak bumi di bursa minyak Singapura. MOPS dihitung berdasarkan harga rata-rata harian semua transaksi perdagangan minyak bumi yang dinilai dan dirangkum oleh Standard and Poor's Platts (S&P).

Kemudian, Platts adalah penyedia informasi tentang energi, petrokimia, logam, dan pertanian global. S&P merupakan divisi dari S&P Global.

“Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. September ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga," tambah Arya.

Ia juga menegaskan bahwa Pertamina terus berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dan terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di harga di pedalaman yang terpencil atau di pulau-pulau terluar Indonesia. *