Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

JAKARTA, KONTAN.CO.ID. Meskipun penjualan otomotif mengalami penurunan selama Semester I-2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa segmen pembiayaan modal kerja tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan piutang di perusahaan pembiayaan (multifinance).

Direktur Utama Mandiri Utama Finance (MUF), Stanley Setia, menyatakan bahwa walaupun terjadi penurunan penjualan otomotif di Indonesia pada Semester I-2024, kinerja pembiayaan MUF masih mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, terutama di segmen pembiayaan modal kerja.

Menurut Stanley, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan untuk segmen ini sebesar Rp 448,8 miliar pada Semester I-2024, yang mencerminkan peningkatan sebesar 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penyaluran pembiayaan segmen modal kerja ini mencatatkan pertumbuhan yang baik, sehingga berkontribusi mendorong keseluruhan kinerja penyaluran pembiayaan MUF pada semester I-2024,” kata dia, saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (9/8).

Ia juga optimis bahwa hingga akhir tahun 2024, penyaluran pembiayaan untuk segmen ini dapat mencapai angka Rp 1 triliun.

"Kami yakin target tersebut dapat tercapai sesuai dengan proyeksi kami," tambahnya.

Untuk mencapai target tersebut, MUF telah menerapkan berbagai strategi, termasuk membuka cabang baru di beberapa wilayah di Indonesia, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengembangkan program-program pemasaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sejalan dengan hal ini, Corporate Communication Head PT BFI Finance Indonesia, Diana Ariffahmi, juga melaporkan bahwa kinerja piutang pembiayaan yang dikelola untuk tujuan modal kerja di BFI Finance menunjukkan pertumbuhan positif selama Semester I-2024.

Diana menyatakan bahwa piutang pembiayaan yang dikelola oleh BFI Finance mencapai Rp 13 triliun, yang merupakan 57,5% dari total keseluruhan pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut, Diana menambahkan bahwa BFI Finance menargetkan pertumbuhan bisnis di atas 10% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan di semua lini produk pembiayaan.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai, berkat penerapan sejumlah strategi dan arah bisnis yang jelas di tahun 2024.

BFI Finance saat ini sedang mengembangkan produk keuangan baru serta mengoptimalkan produk yang sudah ada, yang diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Sehinggal strategi tersebut mampu mendukung target pertumbuhan bisnis perusahaan, seiring dengan upaya mengembangkan teknologi terkini,” kata Diana kepada Kontan.co.id, Jumat (9/8).

Ia juga menambahkan bahwa strategi tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan yang berkelanjutan, dengan fokus pada teknologi yang berpusat pada pelanggan.

Sebagai informasi tambahan, OJK melaporkan bahwa per Semester I-2024, piutang pembiayaan multifinance mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 10,72%, mencapai Rp 492,17 triliun.

Meskipun demikian, angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai pertumbuhan sebesar 11,21%.

Segmen pembiayaan modal kerja juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2024, yang hanya sebesar 8,81%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Adapun terdapat tambahan 5 pelapor SLIK, termasuk bidang perasuransian.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut bahwa industri asuransi memang memerlukan akses SLIK untuk melakukan analisis atau asesmen manajemen risiko, khususnya untuk lini bisnis asuransi kredit.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan dengan masuknya industri asuransi menjadi pelapor SLIK, tentu akan memperluas coverage data SLIK.

"Dengan demikian, data profil debitur menjadi lebih lengkap dan dapat dimanfaatkan industri jasa keuangan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif," ujarnya kepada Kontan, Jumat (9/8).

Bern menilai masuknya industri perasuransian dalam sistem SLIK juga akan meningkatkan transparasi dan meminimalisir moral hazard.

"Penerapannya juga akan bertahap dan perusahaan yang ada sudah siap memulai jadi pelapor SLIK," kata Bern.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan. Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Secara rinci, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah, serta fintech lending. Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah unit usaha syariah (UUS) perbankan mencatatkan penurunan kinerja aset pada semester pertama tahun 2024, di tengah desakan untuk memisahkan UUS menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset UUS perbankan mencapai Rp 263,51 triliun pada Mei 2024, tumbuh 4,66% secara tahunan (year on year/YoY) dari Rp 251,78 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, secara bulanan, aset hanya meningkat 0,11% dari April 2024 yang sebesar Rp 263,22 triliun.

Salah satu bank yang mengalami penurunan aset adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga Syariah, yang mencatatkan penurunan sebesar 1,98% YoY pada semester I-2024, dengan total aset mencapai Rp 64,83 triliun dibandingkan Rp 66,15 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menjelaskan bahwa penurunan aset terjadi karena fokus utama saat ini adalah proses spin-off, sehingga pihaknya lebih berkonsentrasi pada konsolidasi internal.

"Setelah proses spin-off selesai, kita bisa lebih fokus pada perluasan aset. Namun, secara tahunan, hingga 30 Juni, pembiayaan justru naik 12%," ujar Pandji kepada Kontan.co.id, Kamis (8/8).

Pandji juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian gap analysis dan pengembangan model operasional antara sebelum dan sesudah spin-off.

Di sisi lain, UUS milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk. juga mencatatkan penurunan aset sebesar 3,34% YoY pada semester I-2024 menjadi Rp 41,84 triliun, dari Rp 43,29 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai surat berharga, baik secara tahunan maupun dari akhir tahun, yang kini berada pada angka Rp 7,88 triliun. Penurunan tersebut mencapai 44,32% YoY dan 8,5% YtD.

Berbeda dengan CIMB Niaga Syariah dan Maybank Indonesia, UUS milik PT Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu BTN Syariah, justru mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 20,05% YoY pada semester I-2024, dengan total aset mencapai Rp 55,54 triliun dibandingkan Rp 46,27 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, UUS Bank Permata juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 5,73% YoY menjadi Rp 37,41 triliun pada semester I-2024 dibandingkan Rp 35,39 triliun pada semester I-2023.

Sementara itu, UUS milik Bank Danamon mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 3,79% YoY menjadi Rp 12,70 triliun pada semester I-2024 dibandingkan Rp 12,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah bahwa penurunan aset di beberapa UUS sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban spin-off unit bisnis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK mendukung dan terus mendorong konsolidasi perbankan, termasuk melalui spin-off dan merger.

Dian menilai bahwa konsolidasi ini penting untuk memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia serta meningkatkan daya saing dan kualitas layanan perbankan syariah.

"Tujuan dari spin-off adalah untuk memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, spin-off sangat baik dalam konteks kompetisi dan peningkatan layanan perbankan syariah. Tidak ideal jika hanya ada satu bank syariah besar seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tanpa kompetitor lain, karena ini akan berdampak negatif dalam kebijakan persaingan," ujar Dian saat RDK OJK bulanan beberapa waktu lalu.

Dian juga menambahkan bahwa tidak ada indikasi bahwa bank-bank besar sengaja menurunkan aset untuk menghindari kewajiban spin-off.

Bank yang sudah memenuhi persyaratan justru memiliki waktu dua tahun untuk mengajukan rencana spin-off secara resmi kepada OJK.

Proses ini memerlukan persiapan yang matang terkait model bisnis dan aspek lainnya yang harus disempurnakan ketika menjadi BUS.

Hingga saat ini, baru ada dua bank yang wajib melakukan spin-off, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Keduanya telah memenuhi kewajiban tersebut karena aset UUS yang mereka miliki telah mencapai Rp 50 triliun.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Mandiri dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menegaskan kembali kemitraan strategis mereka yang telah terjalin lebih dari dua dekade.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua perusahaan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan keuangan di Indonesia, serta memperkuat posisi Pelindo sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi yang berkelas global.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa sebagai agen pembangunan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Mandiri berkomitmen untuk menjadi mitra finansial yang andal dan terpercaya bagi mitra bisnis serta nasabah.

“Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan dukungan finansial dan layanan perbankan terbaik, serta memfasilitasi pertumbuhan dan kesuksesan Pelindo dalam mencapai visinya sebagai Pimpinan Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia,” ungkap Darmawan dalam siaran pers pada Jumat (9/8).

Bank Mandiri juga berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan berbasis digital yang inovatif melalui solusi digital perbankan seperti Kopra by Mandiri dan Host to Host Auto Collection. Solusi ini dirancang untuk mempermudah transaksi Pelindo dan penggunanya.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkenalkan Livin’ by Mandiri untuk memfasilitasi berbagai transaksi perbankan bagi individu pegawai Pelindo dan pengguna jasanya.

Dengan jaringan luas yang mencakup 2.190 cabang di seluruh Indonesia, Bank Mandiri mampu memberikan layanan perbankan yang optimal kepada lebih dari 4.000 pengguna jasa pelabuhan Pelindo.

Salah satu inovasi unggulan adalah Port Community Card, kartu debit yang digunakan untuk pembayaran jasa pelabuhan.

Hingga Juni 2024, telah diterbitkan lebih dari 590 kartu untuk mendukung transaksi perbankan dalam ekosistem Pelindo.

Selain itu, kemitraan ini juga diwujudkan melalui Kartu Mandiri e-Money co-Branding, yang berfungsi sebagai Kartu Single Truck Identification Data (STID) untuk identifikasi kendaraan logistik di pelabuhan milik Pelindo.

Penyediaan kartu Mandiri e-Money co-Branding STID diharapkan semakin mempermudah akses untuk operasi logistik, dengan 25.000 kartu yang telah diterbitkan hingga saat ini.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, berharap kerjasama ini dapat mengoptimalkan integrasi pelabuhan dan kawasan industri.

“Karena kami meyakini bahwa industri ini akan menciptakan kemakmuran secara riil. Industrialisasi berbasis sumber daya lokal dapat mempercepat pertumbuhan di seluruh sektor,” ujar Arif.

Kedua pihak optimis bahwa sinergi antara Bank Mandiri dan Pelindo dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kerjasama jangka panjang ini merupakan bukti nyata komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Melalui inisiatif strategis yang inovatif dan berkelanjutan, Bank Mandiri dan Pelindo siap menghadapi tantangan masa depan dan terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi serta pengembangan infrastruktur di tanah air,” pungkas Darmawan.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pegadaian bakal menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan III tahap II tahun 2024. Total nilai penawaran sukuk mudharabah ini mencapai Rp 808,79 miliar. Adapun total penawaran sukuk mudharabah berkelanjutan III sebesar Rp 5 triliun.

Pada tahap pertama, Pegadaian telah merilis Rp 68,12 miliar. Saat tahap kedua ini, Pegadaian memiliki nisbah sebesar 10,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi hasil ekuivalen 6,65% per tahun. Surat utang ini akan berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sedangkan pembayaran bagi hasil pertama akan dilakukan pada 27 November 2024. Sementara pembayaran pendapatan bagi hasil terakhir dilakukan pada 7 September 2025.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III milik Pegadaian ini telah mendapat izin efektif sejak 27 Juni 2024. Sementara untuk measa penawaran umum sukuk mudharabah berkelanjutan III tahap II pada 21-22 Agustus 2024. Penjatahan dilakukan pada 23 Agustus, distribusi dan pengembalian uang dilakukan pada 27 Agustus dan pencatatan akan dilakukan pada 28 Agustus 2024.

Sukuk mudharabah Pegadaian mendapat peringkat idAAA (sy) dengan outlook stable dari Pefindo. Dana hasil penawaran sukuk akan digunakan untuk modal kerja. Hingga Juni 2024, rasio utang terhadap ekuitas alias debt equity ratio (DER) Pegadaian sebesar 1,83 kali, naik dari periode sama tahun 2023 sebesar 1,53 kali.

Hinggs semester I tahun ini, Pegadaian membukukan laba bersih Rp 2,9 triliun, naik 37,44% secara tahunan. Sedangkan total pendapatan Pegadaian naik 35,92% secara tahunan menjadi Rp 16,08 triliun.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri perbankan juga berupaya menerapkan bisnis berkelanjutan. Misalnya dengan penyaluran kredit atau pembiayaan hijau. Atau menerbitkan obligasi hijau alias green bond.

Salah satu bank yang mengimplementasi bisnis berkelanjutan adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam Laporan Keberlanjutan 2023, total pembiayaan emiten berkode saham BRIS itu yang selaras dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai Rp 57,7 triliun. Pencapaian itu sebesar 24,07% dari seluruh portofolio pembiayaan BSI pada tahun 2023.

Selain itu, BSI memiliki Gerakan Berkelanjutan BSI. Bank syariah tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berkontribusi positif bagi kelestarian lingkungan dan isu keberlanjutan. Kegiatannya antara lain penarikan sampah plastik melalui 50 reverse vending machine (RVM) yang selanjutnya akan didaur ulang menjadi aneka produk serbaguna yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, menyimpan pohon dan anak tukik untuk pemeliharaan.

BSI bertujuan menjadi bank syariah terdepan dengan agenda keberlanjutan kelas dunia. Terdapat tiga fokus utama dalam aspirasi tersebut, yakni memperkuat tata kelola dan strategi keberlanjutan secara menyeluruh, mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam aktivitas core business, dan memberdayakan komunitas ESG Indonesia dan masyarakat luas.

“Kehadiran BSI diharapkan tidak hanya dapat menjadi katalisator bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan green economy," kata VP Social and Sustainability BSI, Aris W Setiawan, dalam keterangannya, Jumat (9/8).

BSI aberusaha memastikan n tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menjadi sponsor utama dalam perhelatan kompetisi sepak bola teratas Indonesia, BRI Liga 1 untuk musim 2024/2025. Kolaborasi yang telah terjalin selama empat tahun berturut-turut ini semakin mengukuhkan BRI sebagai salah satu bank yang terus mendukung kegiatan positif masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola di Indonesia.

Apresiasi terhadap konsistensi BRI dalam mendukung sepak bola Indonesia juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. "Pertama kali menjadi sponsor Liga (1) pada saat Covid, di mana liga sepak bola di seluruh dunia berhenti tapi BRI berani mengambil posisi bahwa sepak bola di Indonesia tidak boleh mati,” ujar Erick Thohir yang ditemui dalam acara press conference BRI Liga 1 di BRILian Center, Jakarta (06/08).

Bergulirnya kembali liga teratas di Indonesia juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola. Bahkan, tidak sedikit dari suporter yang rela datang jauh-jauh ke stadion untuk menonton tim favoritnya.

Salah satunya Rio, pria asal Bekasi ini bahkan sudah berencana untuk menonton tim favoritnya, Persib Bandung dalam laga mendatang. "Setiap tahun saya pasti ada satu atau dua kali datang ke stadion untuk nonton langsung Persib main. Apalagi, sekarang sudah ada kereta Whoosh yang bikin perjalanan lebih cepat juga," cerita Rio pada kumparan (08/08).

Beli Tiket Whoosh dan Top Up BRIZZI Lebih Mudah dengan BRImo

Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto, mengatakan, fitur yang ada di BRImo memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia

Bagi yang ingin menonton BRI Liga 1 atau sekadar berlibur di Kota Kembang, kini perjalananmu dapat jauh lebih mudah dan praktis. BRImo, mobile banking yang banyak digunakan di Indonesia, menawarkan kemudahan untuk berbagai kebutuhan masyarakat termasuk membeli tiket transportasi seperti kereta cepat Whoosh dan transaksi harian seperti top up kartu BRIZZI.

Caranya pun mudah sekali, berikut beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk membeli tiket Whoosh di BRImo:

1. Log in BRImo dan pilih menu Lifestyle.

2. Klik fitur travel lalu pilih 'Tiket Whoosh'.

3. Isi stasiun awal, stasiun akhir, dan tanggal keberangkatan.

4. Pilih jadwal kereta Whoosh.

5. Masukkan data penumpang dan pilih kursi.

6. Klik 'Bayar' lalu konfirmasi transaksi.

7. Masukkan PIN.

8. Transaksi berhasil an e-ticket akan dikirimkan ke email yang terdaftar di akun KCIC.

Jika ingin menggunakan moda transportasi lain, salah satu yang dapat dipilih adalah kendaraan pribadi. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan saldo uang elektronik BRIZZI-mu sudah terisi. Namun jika belum, kamu dapat langsung top up melalui BRImo di smartphone. Caranya mudah, kok!

1. Login BRImo, pilih menu “Top Up” dan pilih “BRIZZI”

2. Untuk HP yang belum memiliki NFC, masukkan nomor BRIZZI, pilih nominal, dan klik “Beli”

3. Untuk HP yang telah memiliki NFC, tempelkan kartu BRIZZI pada HP, pilih nominal, dan klik “Beli”

4. Masukkan PIN dan tempelkan kartu BRIZZI ke HP (untuk yang memiliki NFC)

5. Saldo otomatis akan bertambah

Selain beli tiket Whoosh dan top up BRIZZI, kamu juga dapat melakukan berbagai transaksi keuangan di BRImo dengan mudah mulai dari bayar tagihan hingga investasi. Yuk, download BRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei App Gallery sekarang untuk merasakan kemudahan bertransaksi perbankan dalam genggaman!

#BRI #BRImo #BRImoMudahSerbaBisa

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto (IAKD) 2024-2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengungkapkan peta jalan ini untuk merespon sekaligus memenuhi kebutuhan industri keuangan digital yang sedang berkembang, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

"Sesuai dengan undang-undang kami akan terus mendorong pengembangan penguatan. Tetapi di sisi lain tetap mengedepankan aspek pelindungan konsumen, mitigasi risikonya menjaga market conduct," kata Hasan dalam acara peluncuaran Roadmap ini di Jakarta, Jumat (9/8).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, peta jalan ini mengusung tema menyongsong masa depan keuangan digital, meletakkan fondasi pengawasan yang efektif dan berimbang.

Dengan demikian diharapkan dengan peta jalan ini dapat mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang serta memprioritaskan inklusi keuangan dan pelindungan konsumen dan dapat berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pengembangan dan penguatannya, OJK menjelaskan ada empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dan diformulasikan ke dalam 9 program strategis.

Adapun pilar pertama terkait pengaturan dan pengembangan. Kemudian pilar kedua terkait pngawasan dan penegakkan Hukum. Pilar ketiga adalah lerizinan dan informasi, dan pilar terakhir adalah pengembangan inovasi.

Kemudian untuk pelaksanaannya terbagi menjadi tiga fase yang akan dilakukan mulai tahun ini 2024 sampai 2028.

Adapun fase pertama yang akan berjalan pada tahun 2024 hingga 2025 adalah fase penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan.

Kemudian fase kedua adalah akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027. Terakhir fase tiga adalah pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) telah menjalin kerjasama dalam program pendanaan UMKM. Total plafon kerjasama tersebut mencapai Rp 100 miliar.

Secara rinci, dalam kerjasama tersebut, Bank Ina mengucurkan dana hingga Rp 50 miliar. Artinya, nilai yang sama juga dikucurkan oleh Bahana Artha Ventura.

Bank Ina dan BAV pun mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengoptimalkan bantuan yang diberikan untuk pengembangan usaha mereka.

Juli Maria, Pjs Division Head Corporate Banking Bank Ina bilang kerja sama ini merupakan bentuk upaya dari Bank Ina untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

“Kami percaya bahwa dukungan finansial yang tepat untuk program-program pembiayaan dari BAV, dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” ujar Juli Maria dalam keterangan resmi, Jumat (9/8).

Direktur Utama BAV Agus Wicaksono menambahkan bahwa dana yang diberikan oleh Bank Ina akan disalurkankan untuk mendukung pengembangan UMKM yang dijalankan BAV dan jaringan Perusahaan Modal Ventura Daerah se-Indonesia.

“Kami akan mengalokasikan dana ini untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM Pasangan Usaha kami, serta memberikan pendampingan yang dibutuhkan agar mereka dapat lebih kompetitif,” jelas Agus Wicaksono.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dari berbagai kolaborasi strategis lainnya antara Bank INA dan BAV di masa mendatang.

Dengan sinergi yang terjalin, kedua lembaga optimis dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor UMKM.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pergadaian swasta PT Indonesia Gadai Oke bakal merambah bisnis gadai emas pada akhir tahun ini. Direktur PT Indonesia Gadai Oke, Danioko Sastra Sembiring menyebut hal itu tak terlepas dari menariknya bisnis gadai emas saat ini.

"Sejauh ini, memang prospek gadai emas makin naik dari hari ke hari. Oleh karena itu, kami menargetkan bisnis gadai emas akan berjalan pada akhir tahun ini," ujarnya kepada Kontan, Kamis (8/8).

Untuk menangkap kesempatan itu, Danioko mengatakan Indonesia Gadai Oke saat ini dalam proses mempersiapkan sistem serta manajemen/prosedur untuk menerima gadai emas secepatnya. Dia menyebut pihaknya akan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan manajemen dalam penerimaan gadai emas terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya atau meminimalisir risiko oprasional.

"Jadi, belum mau menggenjot bisnis gadai emas di awal penerimaan gadai," ungkapnya.

Sementara itu, Danioko tak memungkiri ada sejumlah pertimbangan dalam menjalankan bisnis gadai emas. Sebab, perusahaan pergadaian harus memiliki modal yang cukup banyak. Oleh karena itu, tak banyak perusahaan pergadaian swasta yang fokus menggarap lini bisnis gadai emas.

"Keperluan untuk menerima gadai emas juga harus dipenuhi dan biaya untuk hal itu juga lumayan mahal," katanya.

Danioko bilang dari segi risiko, perusahaan juga harus benar-benar menyiapkan sistemnya dengan baik. Selain itu, tempat penyimpanan emas juga harus extra safety. Ditambah penaksir juga harus mumpuni untuk menerima gadai emas dan pastinya harus memiliki sertifikat.

Pertimbangan lainnya, yakni keuntungan atau imbal jasa dari lini gadai emas juga terbilang kecil apabila dibandingkan dengan jasa elektronik dan kendaraan.

Asal tahu saja, hingga akhir Juli lalu, nilai transaksi gadai perusahaan tercatat sudah mencapai Rp 48,34 miliar. Nilai itu tumbuh 8,28%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan kinerja ini disebabkan adanya pembukaan kantor cabang baru dan perencanaan baru dari perusahaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending diwajibkan memenuhi ketentuan ekuitas atau permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024.

Setelah itu, fintech lending harus memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar pada tahun depan.

Menanggapi hal itu, Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat tujuan dari penambahan modal tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Menurutnya, aturan penambahan modal bisa jadi mekanisme untuk filter penyelenggara yang memiliki modal cukup dan serius dalam menjalankan bisnis fintech lending.

"Namun, penambahan modal itu bisa juga untuk mengurangi jumlah penyelenggara yang ada," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (8/8).

Dengan kebijakan tersebut, Heru menilai memang ada potensi jumlah fintech lending akan berkurang karena tak mampu memenuhi permodalan. Akan tetapi, dia bilang bisa saja jumlahnya tak akan berubah karena fintech lending berpotensi mencari permodalan dari investor luar negeri untuk memenuhi aturan tersebut.

Heru juga menyebut faktor pangsa pasar yang masih besar di Indonesia, tentu akan membuat investor luar negeri melirik fintech lending Indonesia.

Sebagai informasi, ketentuan permodalan minimum fintech lending diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Adapun saat ini terdapat 28 dari 98 fintech lending yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 8 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) hingga Juli 2024.

Sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut hal itu juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan perilaku PUJK (market conduct).

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Friderica menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

"Khususnya, memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (6/8).

Selain itu, Friderica menyampaikan OJK juga mengenakan sanksi denda kepada 4 PUJK per Juli 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

"Selama periode Januari 2024 hingga Juli 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 390 juta terhadap 4 PUJK," tuturnya.

Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.