Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produk terbaru PT Zurich Topas Life (Zurich Life) dengan PT Bank Mayapada Internasional Tbk, yaitu Zurich Family Gen Assurance menawarkan nilai manfaat hingga 385% serta pertanggungan karena kecelakaan hingga Rp 3 miliar.

Produk tersebut merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang menawarkan terobosan dalam proteksi jiwa, kesehatan, sekaligus investasi dalam satu polis asuransi. Dengan kerja sama melalui bancassurance, produk ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan nafkah lanjutan.

Adapun dengan mengakses Zurich Family Gen Assurance melalui Bank Mayapada, nasabah dapat memperoleh penawaran khusus yaitu customer reward sebesar 5%.

"Melalui Zurich Family Gen Assurance, kami berupaya untuk memberikan perlindungan optimal, serta membantu nasabah untuk mempersiapkan nafkah lanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi keluarga," kata Presiden Direktur PT Zurich Topas Life, Richard Ferryanto dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Richard menyebut pihaknya optimistis bahwa sinergi bersama dengan Bank Mayapada ini akan mendorong perluasan distribusi produk dan dapat melindungi nasabah lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Direktur Bank Mayapada Internasional, Thomas Arifin, mengatakan kerja sama ini juga merupakan bagian dari strategi untuk memperluas portofolio layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah dengan kebutuhan finansial yang beragam.

"Melalui kemitraan dengan Zurich, tidak hanya menawarkan produk asuransi yang inovatif dan bernilai tambah tinggi, tetapi juga memperkuat posisi kami sebagai bank yang melayani berbagai segmen pasar, termasuk nasabah premium. Dengan fleksibilitas dan keunggulan produk, serta jaringan distribusi Bank Mayapada yang luas, kami yakin produk ini akan membawa dampak yang positif di pasar," kata Thomas.

Zurich Family Gen Assurance juga menawarkan jaminan polis yang tetap aktif selama premi dasar dan premi top-up berkala tetap dibayarkan, serta manfaat pertanggungan karena kecelakaan hingga Rp 3 miliar. Sebagai manfaat tambahan, tersedia Zurich Family Termlink untuk uang pertanggungan jiwa sesuai kebutuhan keluarga.

Lebih lanjut, produk ini dirancang dengan mengutamakan fleksibilitas untuk menentukan manfaat tambahan, mulai dari tambahan manfaat pertanggungan jiwa, manfaat rawat inap, penyakit kritis, tutup usia, hingga pembebasan premi. Selain itu, nasabah juga fleksibel menentukan masa perpanjangan asuransi hingga usia 99 tahun.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panduan kurs dollar-rupiah yang tetap menghiijau di perdagangan pasar spot pada Kamis (11/7). Posisi rupiah kembali menguat pada level Rp16.150 pada pekan kedua bulan Juli 2024.

Posisi mata uang Garuda alami penguatan sebesar 0,52% ketika dibandingkan dengan hari Rabu lalu berada di level Rp16.240.

Sedangkan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) megalami pergerakan yang sama. Rupiah JISDOR menguat pada level Rp16.200 atau naik 0,33% dari Rabu lalu (Rp16.256).

Bank Mandiri merupakan salah satu bank umum yang menyediakan layanan penukaran valuta asing.

Penukaran Vals Bank Mandiri

Nasabah yang ingin menukarkan valuta asing termasuk dollar AS wajib memantau informasi tingkat kurs. Selain itu, Anda dapat mengunjungi money changer resmi Bank Mandiri terdekat.

Layanan mobile banking Livin by Mandiri juga menyediakan rekening valas.

Mencatat dari situs resmi Bank Mandiri, jenis kurs dollar-rupiah seperti TT counter, special rate, dan bank notes bisa didapatkan oleh nasabah.

Nah, informasi kurs dollar-rupiah hari ini di Bank Mandiri, bisa diikuti oleh nasabah yang ingin menukarkan valas.

Adapun, tingkat kurs dollar-rupiah di Bank Mandiri pada hari ini Jumat 12 Juli 2024 (Diperbarui 10.05 WIB).

Kurs dollar rupiah special rate:

• Kurs beli Rp16.100 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.120 per dollar AS

Kurs dollar rupiah TT counter:

• Kurs beli Rp16.000 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.350 per dollar AS

Kurs dollar rupiah bank notes:

• Kurs beli Rp16.000 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.350 per dollar AS

Sebagai informasi, tingkat dollar rupiah yang ada pada kurs TT counter, kurs special rate, dan kurs bank notes akan berbeda.

Tingkat kurs dollar rupiah TT counter merupakan nilai mata uang yang berlaku saat nasabah menyetor atau transfer via counter bank terdekat.

Berikutnya, kurs dollar rupiah special rate adalah kurs yang berlaku jika nasabah melakukan transaksi dengan nilai nominal equivalen diatas 25.000 dollar AS. Bank Mandiri menghimbau nasabah untuk menghubungi cabang terdekat terlebih dahulu.

Layanan penukaran kurs dollar rupiah bank notes berlaku saat nasabah menyetor atau transfer mata uang asing melalui kantor bank secara langsung.

Nah, tingkat kurs dollar rupiah hanya berlaku pada sudut padang bank saja. Kurs beli dipakai ketika bank membeli dollar dari nasabah, sementara kurs jual dipakai ketika bank menjual dollar ke nasabah.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Periksa kurs dollar-rupiah yang masih menghiijau di perdagangan pasar spot pada Kamis (11/7). Posisi rupiah kembali menguat pada level Rp16.150 pada pekan pertama bulan Juli 2024.

Posisi mata uang Garuda alami penguatan sebesar 0,52% ketika dibandingkan dengan hari Rabu lalu berada di level Rp16.240.

Sedangkan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) megalami pergerakan yang sama. Rupiah JISDOR menguat pada level Rp16.200 atau naik 0,33% dari Rabu lalu (Rp16.256).

Bagi nasabah yang berencana melakukan penukaran valuta asing (valas) dollar Amerika Serikat, disarankan untuk mengikuti referensi kurs dari lembaga perbankan.

Pelayanan terkait valas dapat diakses nasabah melalui laman resmi Bank Central Asia (BCA).

Hari ini Jumat, 12 Juli 2024, BCA memperbarui jenis kurs dollar terhadap rupiah, baik di TT counter, e-rate, maupun bank notes.

Petunjuk Tukar Valas

Nasabah yang ingin menukarkan valas di BCA dilakukan melalui layanan yang disediakan oleh cabang yang memiliki fasilitas tersebut.

• Datang ke Kantor Cabang BCA: Anda dapat mengunjungi salah satu kantor cabang BCA untuk melakukan transaksi tukar valas. Pastikan untuk membawa dokumen identifikasi yang valid, seperti KTP atau paspor.
• Katakan Keperluan: Sampaikan kepada petugas bank mata uang asing yang ingin Anda tukar. Beri tahu juga jumlah mata uang yang Anda miliki dan mata uang yang ingin Anda peroleh.
• Pantau Kurs Jual Beli: Petugas bank akan memberikan informasi tentang kurs valas saat itu.
• Pastikan untuk konfirmasi jumlah yang akan Anda terima dalam mata uang tujuan.
• Isi Formulir dan Berikan Dokumen Identifikasi: Isi formulir transaksi tukar valas yang diberikan oleh bank. Sertakan dokumen identifikasi yang diperlukan.
• Ikuti proses: Petugas bank akan memproses transaksi dan memberikan konfirmasi mengenai jumlah mata uang tujuan yang akan Anda terima. Pastikan untuk memeriksa kembali transaksi tersebut sebelum dinyatakan selesai.
• Cek bukti transaksi: Setelah transaksi selesai, Anda akan menerima bukti transaksi. Simpan bukti tersebut sebagai referensi untuk keperluan selanjutnya.

Untuk itu, terdapat informasi perubahan nilai kurs dollar terhadap rupiah di situs BCA (Diperbarui pada pukul 09.10 WIB per 12 Juli 2024).

Tingkat kurs dollar terhadap rupiah e-rate:

• Kurs beli Rp16.145 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.165 per dollar AS

Tingkat kurs dollar terhadap rupiah TT counter:

• Kurs beli Rp15.965 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.265 per dollar AS

Tingkat kurs dollar terhadap rupiah bank notes:

• Kurs beli Rp15.965 per dollar AS
• Kurs jual Rp16.265 per dollar AS

Sebagai catatan, terdapat perbedaan dalam tingkat kurs antara dolar AS dan rupiah yang ditetapkan oleh BCA berdasarkan tiga jenis kurs yang dikeluarkan: kurs TT counter, kurs e-rate, dan kurs bank notes.

• Kurs TT Counter: Kurs dolar terhadap rupiah ini digunakan saat nasabah melakukan setoran atau transfer melalui counter bank.
• Kurs E-Rate: Kurs ini diterapkan ketika nasabah melakukan transaksi dengan nominal setara atau melebihi 25.000 dolar AS. BCA menyarankan agar nasabah menghubungi cabang terdekat sebelum melakukan transaksi semacam ini.
• Kurs Bank Notes: Kurs ini berlaku ketika nasabah menukarkan uang mereka secara langsung di kantor bank. Tingkat kurs ini bisa bervariasi tergantung pada apakah orang yang menukarkan adalah nasabah bank atau bukan, dan juga dari kebijakan bank.

Selain itu, bank menggunakan dua jenis kurs dalam transaksi:

• Kurs Beli: Ini adalah kurs yang digunakan oleh bank ketika bank membeli dolar dari nasabah.
• Kurs Jual: Ini adalah kurs yang digunakan oleh bank ketika bank menjual dolar kepada nasabah.

Penting untuk diketahui bahwa informasi mengenai tingkat kurs dolar terhadap rupiah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda sedang mencari produk deposito? Cek tawaran suku bunga deposito bank UOB terkini.

Bank konvensional masih menjadi pilihan masyarakat untuk menempatkan dana di produk deposito.

Bank konvesional berlomba-lomba menawarkan produk deposito dengan suku bunga yang bersaing.

Melansir dari website resminya, Bank UOB menawarkan suku bunga deposito paling rendah 2,75% dan paling tinggi 3,5% per tahun di sesuaikan dengan jumlah dana penempatan, dan jangka waktu penempatan.

Berikut tabel suku bunga deposito bank UOB yang dikutip dari website resminya per tanggal 11 Juli 2024.

Sekedar info, suku bunga di atas bersifat tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI), bank digital baru besutan dari Kredivo Group, tengah mengembangkan kerjasama dengan platform digital seperti pinjol atau skema channeling.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menyatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan kerjasama channeling pembiayaan, tidak hanya dengan pemegang saham pengendalinya Krom juga akan menjajaki kerjasama dengan platform digital lainnya.

Krom Bank kini masih dalam tahap penjajakan mitra channeling dengan beberapa pihak. Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam memilih mitra channeling untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama kolaborasi tersebut terjalin.

“Kami benar-benar harus tahu semua angka dalam laporan keuangan mereka kenapa bisa begitu, ke mana uang itu beredar, kemudian bagaimana cara mereka underwriting, kemudian apakah mereka konsisten. Dalam memilih partner lihat rekam jejaknya, performa dalam sekian tahun, dan bagaimana cara mitigasi risikonya. Itu yang akan kami jalankan dan review,” katanya saat diskusi bersama media, Selasa (9/7).

Anton membeberkan, terdapat sejumlah segmen yang tengah menjadi fokus dalam mengembangkan kerjasama secara channeling, yakni segmen konsumtif (paylater) serta segmen UMKM (working capital, invoice financing, dan supply chain financing).

Adapun tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) Krom Bank hingga Juni 2024 disebut Anton masih terjaga pada kisaran 3,97%.

“Itu angkanya yang kami tahan, mudah-mudahan di bawah itu terus. Tetapi, komitmen kami akan menjaga supaya bisa terus di bawah 5% hingga akhir tahun,” tandasnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terus berupaya mendorong peningkatan porsi penjaminan kredit di luar pemerintah. Langkah itu dilakukan untuk méndorong pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Terbaru, perusahaan ini melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk penyediaan jasa surety bond pada Kamis (11/7). Kerja sama ini merupakan salah satu strategi perusahaan meningkatkan penjaminan kredit non penugasan.

Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari mengungkapkan, lingkup produk yang dijamin dalam kerja sama itu adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. “Melalui nota kesepahaman ini, kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang akan semakin produktif,” kata Abdul Bari dalam keterangan resminya, Kamis (11/7).

Abdul Bari mengatakan, surety bond Jamkrindo memiliki berbagai keunggulan antara lain terdapat fitur scan barcode untuk pengecekan validitas dan keabsahan blangko jaminan. Dengan begitu pemilik proyek dapat melakukan pengecekan secara langsung.

Sebagai perusahaan penjaminan, lanjut Abdul Bari, Jamkrindo fokus membuka kerjasama dengan berbagai institusi dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menjadi pintu pembuka bagi pemerintah daerah lain di Indonesia

Di sisi lain perusahaan penjaminan ini juga menyiapkan sejumlab strategi lain guna mendongkrak porsi penjaminan kredit non program. Adapun strateginya dengan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI, hingga meningkatkan pengembangan kompetensi dan produktivitas SDM.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menargetkan masuk dalam Top 3 Bank Syariah Global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam 10 tahun mendatang.

Dalam diskusi bukunya "Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia", Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan rencana strategis BSI.

"Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Sejak merger, bank dengan kode saham BRIS ini mencapai return on equity (ROE) di atas 18% dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret lalu, lebih cepat satu tahun dari target awal. Jumlah nasabah BSI meningkat dari 15 juta menjadi 20 juta pada Maret 2024.

"Merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama dalam pertumbuhan aset yang mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit," papar Hery. Ia menambahkan bahwa BSI kini menjadi bank kelas menengah terbaik di Indonesia.

Hery menegaskan bahwa BSI adalah bentuk nyata dari aspirasi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ia berharap BSI bisa menjadi bank syariah yang modern, universal, dan inklusif, menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

Proses merger tiga bank syariah milik Himbara (BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah) yang berlangsung selama 11 bulan di masa pandemi Covid-19, membawa tantangan besar.

Hery menyebutkan bahwa transformasi teknologi dan digital menjadi kunci agar BSI mampu bersaing dan kompetitif, memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen.

CEO Rakyat Merdeka Group, Kiki Iswara Darmayana, yang hadir dalam diskusi ini, menekankan pentingnya jiwa kepemimpinan dalam proses merger untuk mendorong daya saing dan profitabilitas perusahaan. Kiki mengapresiasi kepemimpinan Hery Gunardi selama proses merger BSI.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, RPOJK itu akan memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan PT SMI.

Agusman menerangkan RPOJK tersebut juga akan memperkuat landasan hukum bagi OJK untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas PT SMI.

"Adapun kewenangannya, antara lain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, penilaian tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, dan penerapan APU PPT," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (8/7).

Selain RPOJK itu, Agusman menyampaikan OJK juga sedang melakukan finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas).

Dia bilang RPOJK itu yang akan menjadi dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga.

"Dengan adanya pengaturan itu, pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal ke depannya akan makin optimal dan efektif," ucap Agusman.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri pergadaian mencatatkan kinerja positif per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menerangkan bahwa penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian tercatat sebesar Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

"Nilai itu meningkat sebesar 21,33%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Agusman merinci pinjaman terbesar di industri pergadaian dalam bentuk produk berupa gadai, yaitu sebesar Rp 60,27 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 77,69% dari total pembiayaan yang disalurkan industri pergadaian.

Sementara itu, Agusman menyampaikan aset perusahaan pergadaian mencapai Rp 94,01 triliun pada Mei 2024. Pencapaian itu meningkat sebesar 18,9%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total aset itu dikontribusikan oleh 167 pelaku usaha pergadaian yang telah berizin dan terdaftar di OJK.

Meskipun demikian, dia mengatakan ada sejumlah tantangan yang masih menerpa industri pergadaian. Salah satunya masih banyak usaha pergadaian yang belum berizin OJK, sehingga potensi untuk jumlah pelaku bertambah masih sangat besar.

“Oleh karena itu, kami terus dorong untuk memperoleh izin dari OJK sesuai dengan UU PPSK,” kata Agusman.

Tantangan lainnya, yakni jenis barang jaminan yang masih memerlukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, adanya potensi kesalahan mengenai penaksiran di industri pergadaian.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah, agar penyusunan Peraturan Pemerintah PP) mengenai Program Asuransi Wajib bisa diterbitkan sesuai target yang ditetapkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskam terkait tantangan dan kendala penyelenggaraan asuransi wajib, misalnya terkait harmonisasi kebijakan pada lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan lembaga/instansi yang menangani kebijakan atas program yang diwajibkan seperti kendaraan bermotor.

"Kemudian tantangan lainnya terkait dengan sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang harus mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Nantinya, setelah program asuransi wajib terkait asuransi wajib atau TPL diberlakukan, maka setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun sesuai dengan POJK 69/2016, Program Asuransi Wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan OJK.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, OJK menjelaskan bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, namun dapat mencakup area lainnya sesuai kebijakan Pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat.

Untuk tahap awal, saat ini PP Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merilis peraturan OJK (POJK) terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan ini mewajibkan, lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk di dalamnya perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, asuransi, dan berbagai lembaga jasa keuangan lain untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM.

Menanggapinya, Efdinal Alamsyah, Direktur OK Bankbilangsecara umum RPOJK ini memangfeasibleuntuk dilaksanakan, karena selama ini perbankan sudah memberikan kredit kepada UMKM, dan oleh karena itu setiap bank seyogianya sudah mempunyai kebijakan pemberian kredit kepada UMKM dan setiap tahun sudah dimasukan kedalam RBB bank yang bersangkutan.

"Dengan adanya RPOJK ini ada beberapa hal tambahan kewajiban bagi perbankan misalnya memperbaiki kebijakan yang sudah ada supaya sesuai dengan POJK ini/memberikan edukasi/pendampingan kepada pelaku UMKM/pengembangan SDM internal/dan lain-lain," kata Efdinal kepada kontan.co.id, Kamis (11/7).

Ia menilai, aturan ini tentunya dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM. RPOJK dapat memberikan kemudahan akses keuangan kepada UMKM untuk membantu pertumbuhan bisnis mereka.

Walau demikian, hal yang harus menjadi perhatian menurut Efdinal dalam RPOJK ini juga terdapat pasal mengatur tentang hapus buku/hapus tagih, padahal saat ini semua bank pastinya sudah memiliki kebijakan mengenai hapus buku/hapus tagih sesuai dengan POJK tentang perkreditan.

"Apakah akan ada perlakuan berbeda dengan POJK sebelumnya untuk hapus buku/hapus tagih kredit yang diberikan kepada UMKM? Timbul kekhawatiran terhadap persepsi dari oknum debitur bahwa kalau mereka tidak mengembalikan pinjaman mereka tidak apa-apa, toh nanti akan dilakukan hapus buku/hapus tagih,"jelasnya.

Segendang sepenarian,HenkySuryaputra, Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna mengatakan, sebagaibank yang fokus ke UMKM, Bank Sampoerna menyambut baik rancangan POJK ini. Pada akhir kuartal pertama tahun 2024, hampir 2/3 pinjaman yang disalurkan Bank Sampoerna disalurkan ke pengusaha UMKM.

Menurutnya saat ini UMKM memang memiliki potensi yang besar dan bisa langsung mempengaruhi kondiri ekonomi penduduk Indonesia. Dengan adanya rancangan POJK ini, katanya ini juga keberpihakan regulator untuk mendorong kemajuan UMKM dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Regulator juga disebut Henky cukup berimbang dalam hal menekankan bahwa pemberian dukungan dan pembiayaan ke UMKM perlu memperhatikan antara lain kemampuan bank/ lembaga keuangan dan risiko yang dihadapi.

"Saya kira hal terpenting dari aturan ini adalah pelibatan banyak pihak untuk mendukung pembiayaan UMKM dan pengaturan yang menekankan pemberian bantuan, tetapi juga pengelolaan risiko dalam pembiayaan ke UMKM. Tentunya aturan ini nantinya perlu lebih dilengkapi dengan ketentuan yang lebih mendetail," ungkapnya.

Sementara itu, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI),Sunarna Eka Nugraha menyampaikan, bahwa BNI menyambut baik adanya RPOJK terkait UMKM yang menunjukkan komitmenstakeholderuntuk fokus dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dengan tetap memperhatikan tatakelola, manajemen risiko, hingga literasi keuangan bagi UMKM.

"BNI sendiri berkomitmen memperluas pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko melalui, selectedmarketdengan fokus menggarapvalue chainkorporasi, nasabah potensial, digital ecosystem, dan mitra kerjasama, standardisasi proses dengan digitalisasiend-to-endproses kredit," katanya.

Selain itu, penggunaan scoring systemyang terkalibrasi secara berkala dalam proses kredit, mendorong literasi digital melalui peningkatan transaksi dan penggunaan produk-produk BNI oleh Debitur (QRIS, Wondr, Agen46), dan melakukanbusiness matchingdan mendorong UMKM memperluas akses pasar melalui kerjasama dengan e-commerce dan pihak ketiga lainnya.

Sementara itu, Arianto Muditomo Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran menilai, pada dasarnya sudah berjalan selama ini bahwa sehubungan dengan pembiayaan yang bank berikan pada UMKM melekat peran bank yang lebih komprehensif yaitu penyediaan modal, pengembangan kapasitas, dan memfasilitasi jaringan bisnis bagi UMKM (termasuk literasi digitalisasi khususnya pembayaran).

Namun demikian, membebankan tanggung jawab penuh atas perkembangan UMKM kepada bank setelah pembiayaan dianggap kurang feasiblekarena beberapa alasan diantaranya risiko Kredit, karena Bank memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan ketika menyalurkan pinjaman kepada UMKM. Memastikan perkembangan UMKM berarti menanggung risiko kegagalan usaha yang dapat berakibat pada kerugian finansial bagi bank.

Selain itu, ketidakpastian bisnis, karena keberhasilan UMKM dipengaruhi banyak faktor eksternal di luar kendali bank, seperti kondisi ekonomi, persaingan pasar, dan perubahan regulasi.

"Namun secara tidak langsung, melalui kebijakan, proses dan pembiayaannya bank dapat memaksimalkan perannya untuk memastikan UMKM mendapat pembelajaran tentang manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik yang pada akhirnya akan membuat UMKM berkembang lebih baik," jelas pria yang akrab disapa Didiet ini.

Menurut Didiet, memasukkan pasal yang mewajibkan bank untuk memastikan perkembangan UMKM saat dan setelah dibiayai sebagai alat ukur keberhasilan bank memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya yakni, Bank akan terdorong untuk lebih selektif dalam memilih UMKM yang dibiayai dan memberikan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Bank juga akan lebih bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan pembiayaan mereka.

Walau demikian, Bank akan menghadapi beban regulasi dan kepatuhan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan biaya operasional dan menghambat inovasi. Bank juga disebut Didiet mungkin menjadi lebih enggan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang dianggap berisiko tinggi, sehingga membatasi akses pembiayaan bagi sektor ini, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara bank dan debitur UMKM.

Jika dilihat dari data Bank Indonesia (BI) porsi kredit perbankan kepada UMKM pada bulan Mei 2024 masih sebesar 7,3% atau mencapai Rp1.368 triliun hal ini masih jauh dari target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) atau rasio pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 30% hingga 2024.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi, Maka reasuransi BUMN itu menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. "Juga merupakan kepatuhan atas prinsip good corporate governance (GCG) yang berkelanjutan," kata Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (11/7). .

“Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan.” ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.
Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.