Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menjamin Revisi Undang-Undang (RUU) TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Revisi UU TNI dipastikan tidak akan menyentuh ranah politik.

"Yang paling penting adalah, berbeda dwi fungsi ABRI pada waktu itu. Jadi dalam pembahasan nanti, tidak akan masuk kepada norma-norma (dwi fungsi)," ujar Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Hadi menjelaskan pada waktu orde baru, TNI memiliki fungsi dua atau dwi fungsi. Sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial politik.
"Sekarang TNI tidak memiliki wakil DPR. sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu bagian dari perjalanan sejarah," ujarnya.

Baca juga: Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

Sebelumnya, ada kekhawatiran masyarakat munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru dalam RUU TNI. Sebab, terdapat frasa penempatan prajurit TNI aktif di kementerian lembaga yang tercantum dalam Pasal 47 ayat 2 revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kami mengutuk keras segala tindakan yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan upaya membangkitkan kembali dwifungsi ABRI," kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 Satria Naufal Putra Ansar, dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

(AGA)

Jakarta: Seluruh rangkaian Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2024 rampung. Hasil seleksi akhir telah diumumkan melalui laman resmi https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id/.

"Peserta harus berkomitmen terhadap lowongan pekerjaan yang telah dipilih," tulis pengumuman di akun Instagram @fhci.bumn dikutip Kamis, 11 Juli 2024.

Pelamar yang tidak berkomitmen akunnya akan ditangguhkan selama dua tahun. Selan itu, tidak dapat mengikuti proses RBB selanjutnya apabila mengundurkan diri.
Proses selanjutnya akan diinformasikan oleh BUMN masing-masing melalui email atau nomor telepon yang terdaftar dan atau website BUMN terkait. Informasi resmi RBB 2024 hanya akan disampaikan melalui akun Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn.

Pelamar diharapkan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan. Setiap tahapan tidak dipungut biaya.

Adapun modus penipuan yang kerap muncul seperti penggunaan surat dengan mengatasnamakan Pimpinan BUMN atau Kementerian BUMN, serta pemesanan tiket dan hotel dengan sistem reiumburse dan memberikan informasi tidak melalui akun instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn.

Kemeterian BUMN menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan semangat peserta yang telah menunjukkan komitmen berjuang menjadi bagian dari insan BUMN. Selamat bagi talenta terbaik dari seluruh Indonesia yang telah berhasil mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Baca juga: 5 Perusahaan BUMN dengan Rata-rata Gaji Tertinggi 2023

(REN)

Makassar: Manajemen PT Pelindo Terminal Peti Kemas memastikan mogok kerja tak memengaruhi kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Merauke.

baca juga: Cegah Pungli, Pelindo Perluas Penerapan Auto Gate di 29 Pelabuhan

"Pelayanan di Pelabuhan Merauke tetap berjalan normal di tengah aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT)," kata Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Dia mengatakan, pada saat aksi mogok kerja berlangsung, pengelola pelabuhan tetap melayani kegiatan bongkar muat. Terdapat dua kegiatan yakni bongkar muat peti kemas KM Tanto Sukses dan bongkar muat curah cair MT Mulia Karsa 2.

Menurut dia, pelayanan terhadap pengguna jasa tetap berlangsung, ditandai dengan aktivitas bongkar muat yang tetap berjalan dengan baik.

Mogok kerja di Pelabuhan Merauke

Menyikapi adanya mogok kerja di Pelabuhan Merauke, pihaknya menghormati aksi tersebut sebagai bentuk keterbukaan dalam menyampaikan pendapat.
Selanjutnya, akan dilakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut bersama dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Merauke.

"Pihak-pihak yang berkepentingan di Pelabuhan Merauke akan duduk bersama pada Rabu pukul 14:00 WIT difasilitasi oleh KSOP Merauke untuk memperoleh jalan keluar yang baik bagi seluruh pihak,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan sejumlah perusahaan jasa transportasi (JPT) yang beroperasi di pelabuhan Merauke telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk melakukan aksi mogok kerja pada 10 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) cabang Merauke.

(SAW)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kredit sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp9,93 triliun atau naik 20,94 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peningkatan premi itu sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi asuransi kredit sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit.

"Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023," kata Ogi di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Ogi menjelaskan aturan tersebut intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit, salah satunya terkait dengan risk sharing antara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat di-cover oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

"Dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih prudent pada kedua belah pihak sehingga memberikan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank," papar Ogi.

Baca juga: Produk Asuransi Jiwa Bisa Beri Warisan untuk Keluarga

Langkah OJK dukung penguatan asuransi kredit

Secara lebih rinci, beberapa langkah yang dilakukan oleh OJK untuk mendukung penguatan asuransi kredit, termasuk mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerja sama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

Selain itu, OJK mendorong pengembangan sistem informasi host to host sehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit serta melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta perusahaan asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

OJK juga memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20/2023. Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut, jelas Ogi, selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan, dan fintech P2P).

Ogi menyampaikan, sinergi dan kolaborasi terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharing antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit.

"Penerapan risk sharing tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan," ujar Ogi.

Selain itu, OJK juga telah mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan/portofolio yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi. Hal tersebut, menurut Ogi, agar perusahaan reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

(HUS)

Jakarta: Total anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022-2024 atau tahap pertama yaitu mencapai Rp72,3 triliun. Pembangunan dan pengembangan dilakukan secara bertahap hingga 2045 mendatang.

Lantas sudah sejauh mana progres pembangunan IKN tahap pertama? Sudah siapkah Presiden berkantor di IKN dan pemindahan ASN dilakukan tahun ini?

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pentingnya membangun industrialisasi sebagai pijakan utama untuk mencapai kemandirian ekonomi bangsa.

baca juga: Upayakan Pelayanan Publik Terbaik, Peningkatan Kinerja BUMN Mutlak

"Jadi saya bilang, jangan jadi market, tetapi bangsa kita harus juga mulai menjadi bangsa yang mandiri, mulai membangun yang namanya industrialisasi," kata Erick, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Erick menyampaikan, dengan industrialisasi, baik sumber daya energi maupun pangan secara nasional, merupakan pondasi penting untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada importasi.

"Kita ini subur, masa gulanya impor terus. Sedangkan gula itu sekarang sudah bisa menjadi alternatif, tidak hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk kendaraan," tutur Erick.
Erick menyoroti perlunya untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama dalam berbagai sektor vital.

"Kembali saya sampaikan, GDP kita itu kan nanti (pada) 2029, USD10 ribuan (dolar AS per kapita). Berarti kan ekonomi kita USD3,3 triliun. Artinya terbesar di Asia Tenggara saat ini, nanti lebih besar lagi," kata Erick.

Indonesia, kata Erick, ditargetkan bisa menjadi negara posisi terbesar kelima di dunia pada Indonesia Emas 2045.

"Nah, kebayang tidak nanti kalau di 2045 ketika kita sudah menjadi negara ekonomi terbesar kelima dunia, Itu kan kita lebih besar lagi. Nah artinya apa? Ya kita jangan hanya dijadikan market, tetapi kita mulai harus membangun bagaimana kita mandiri, seperti energi," kata Erick.

Transformasi ekonomi

Oleh karena itu, Erick menekankan pentingnya transformasi ekonomi Indonesia dari sekadar pasar menjadi produsen mandiri melalui pembangunan sektor industrialisasi.

Meski begitu, dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah.

"Saya yakin Presiden terpilih Pak Prabowo akan meneruskan. Tetapi Pak Prabowo sendiri sekarang sudah mulai mendorong lagi yang namanya industrialisasi pangan, supaya kita jangan impor pangan terus," kata dia.

Ia menambahkan, ekonomi digital dan pariwisata juga menjadi fokus penting dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen di masa depan.

(SAW)

Jakarta: Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo menyatakan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengatur proses pencatatan BMN yang berasal dari hasil pengadaan dan perolehan hibah.

"BPK merekomendasikan agar Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah-langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama proses pencatatan BMN yang berasal dari pengadaan dan perolehan hibah," kata Slamet saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Permasalahan lain yang terdapat dalam LK Kementerian BUMN ialah adanya penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kementerian BUMN dengan menggunakan dana di luar mekanisme anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui pembiayaan oleh BUMN.

Baca juga: Aset BMN Senilai Rp1,49 Triliun Diserahkan ke Kemenhan

Rekomendasi BPK

Atas persoalan ini, BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran Kementerian BUMN, agar lebih menggambarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan tanggung jawab yang sebenarnya.
Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk penetapan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk BUMN.

Kendati begitu, kedua permasalahan tersebut tak berpengaruh signifikan terhadap penyajian LK, dan dinilai telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian BUMN Tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP," jelas Slamet.

(HUS)

Jakarta: Polri menegaskan akan menindaklanjuti laporan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky terhadap dua saksi Aep dan Dede. Kedua saksi itu diduga melakukan kesaksian palsu.

"Tentu langkah yang dilakukan akan melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis terhadap setiap laporan-laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Trunoyudo, masyarakat memiliki hak membuat laporan. Kemudian, setiap laporan akan diterima Bareskrim Polri. Selain itu, dia memastikan laporan yang masuk akan dicermati dan dianalisis lebih lanjut.
"Tentu ini menjadi tugas Polri, namun tentu kita akan cermati, analisis dengan apa yang akan menjadi bagian dari laporan tersebut," ujar jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya, Aep dan Dede dilaporkan kubu tujuh terpidana ke Bareskrim Polri pada Rabu, 10 Juli 2024. Pelaporan dilayangkan atas dugaan memberikan keterangan palsu.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian untuk mencari bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran," kata kuasa hukum ketujuh terpidana Roely Panggabean di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca Juga: 7 Terpidana Kasus Vina Klaim Tak Pernah Teken Pernyataan Bersalah

Menurut Roely, Aep dan Dede telah memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi dalam kasus pembunuhan Vina. Keterangan itu pun dituangkan dalam BAP.

"Keterangan bohong yang diucapkan Aep dan Dede yang menyatakan mereka bahwa mereka melihat lima orang itu, yang jadi terpidana itu, ada di depan di SMP 11. Faktanya mereka tidak ada di situ," ujar Roely.

Selain itu, Roely mengatakan keterangan Aep dan Dede bahwa ada keributan dan pelemparan batu pada malam kejadian itu tidak benar. Dia berharap dengan adanya laporan ini polisi bisa membuktikan kebenaran dari keterangan yang disampaikan kedua saksi, Aep dan Dede.

"Nanti penyidik lah yang bagaimana nih duduk permasalahannya yang berbohong atau tidak, nanti akan ketahuan," ungkap Roely.

Ketujuh terpidana yang melaporkan Aep dan Dede Riswanto adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Laporan ini teregister dengan nomor: LP/B/227/VI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, Tanggal 10 Juli 2024.

Kedua terlapor diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Rutan Kelas I Bandung, Lapas Narkotika IIA Bandung dan Polres Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016-23 November 2016. Mereka disangkakan melanggar Pasal 242 KUHP.

(AZF)

Jakarta: Pegi Setiawan ternyata pernah dipukul polisi usai ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. Pegi dipukul agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 di Cirebon pada 2016 silam.

Fakta ini disampaikan kuasa hukum Pegi, Yanti. Beruntungnya, kata dia, Pegi tidak lemah dan tetap berjuang demi kebenaran.

"Mungkin memang Pegi itu sempat dipukul karena harus diminta mengaku. Karena mungkin di pihak penyidik adalah pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat," kata Yanti dalam Podcast Si Paling Kontroversi Metro TV, Kamis, 11 Juli 2024.
Yanti mengatakan dirinya dan tim kuasa hukum lain telah datang menemui Pegi pada hari pertama ditangkap. Yanti menguatkan Pegi Setiawan dan meminta tidak kendor apabila mendapat tekanan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya.

"Kita sudah menguatkan Pegi, apa pun yang terjadi kalau kamu tidak melakukan harus tetap pada apa yang dikatakan dan keyakinan hati," ujar Yanti.

Baca juga: Pegi: Ingin Bertemu Keluarga Vina dan Eky, Tapi Tak Ada Kepentingan

Yanti menyebut sebelumnya telah bertanya berkali-kali memastikan apakah Pegi melakukan perbuatan pidana tersebut. Pegi selalu menekankan tidak pernah melakukan pembunuhan itu.

"Enggak bu saya kan dari 2016 itu sudah ngobrol sama ibu, kalau saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh polisi itu," ucap Yanti menirukan perkataan Pegi.

Yanti yang mendengarkan perkataan itu menekankan bahwa Pegi harus berani mengatakan yang sebenarnya. Bahwa tidak melakukan pembunuhan walau dipukul sekalipun oleh penyidik.

"Apa pun yang terjadi, apa pun kamu dipukuli diapain pun kamu harus mengatakan apa yang kamu yakini, kamu tidak berada di TKP saat itu dan kita pun sudah mengatakan pada polisi kalau terjadi apa-apa sama Pegi, saya titip," tutur dia.

Pegi mengaku sudah ikhlas apa yang menimpa dirinya. Termasuk pemukulan yang ia terima dari polisi.

Namun, polisi disebut telah meminta maaf kepada dirinya usai bebas dari penjara. Pegi dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jabar pada Senin malam, 8 Juli 2024.

"Ada minta maaf sama saya, sama ibu (Yanti). Itu di hari terakhir. (Kata-katanya) kami mohon maaf gitu," ucap Pegi.

Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi yang merasa bukan pelaku melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan dirinya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16 yang terjadi di Cirebon, dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

(AGA)

Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk efisiensi penerbangan dan menurunkan harga tiket pesawat. Hal itu dilakukan karena harga tiket yang tinggi saat ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi operasi biaya pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: Menparekraf Koordinasi Lintas Kementerian untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik

Luhut menjelaskan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.
Pemerintah tengah merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

"Selain itu, kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas (larangan dan batasan) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," tutur dia.

Pemerintah menyoroti pengenaan tarif berdasarkan sektor rute

Luhut menambahkan, pemerintah juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," ungkap dia.

Hal lain, lanjut Luhut yang akan dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.

"Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” tutur dia.

Seluruh langkah tersebut, Luhut menambahkan akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," ujar dia.

(ANN)

Jakarta: WhatsApp meluncurkan fitur baru yang akan membantu pengguna tetap aman dalam berkirim pesan grup.

Jika ditambahkan ke grup oleh seseorang yang tidak dikenal, sekarang kamu akan melihat konteks yang memberikan lebih banyak informasi tentang grup tersebut. Ini termasuk siapa yang dapat menambahkan, kapan grup dibuat, dan siapa yang membuatnya.

Berdasarkan informasi ini, kamu dapat memutuskan apakah akan tetap tinggal atau meninggalkan grup, sekaligus meninjau beberapa alat keamanan yang tersedia untuk tetap aman di WhatsApp.
Ini akan sangat membantu, terutama jika kita baru saja bertemu seseorang atau sekelompok orang, dan belum menyimpan nomor kontaknya di ponsel. Pembaruan ini juga dapat membantu memastikan apakah itu grup yang kita kenal atau ingin berpartisipasi.

Pembaruan ini memberikan lapisan keamanan dan keamanan tambahan bagi pengguna WhatsApp, memperkuat fitur-fitur yang sudah ada; seperti bisukan penelepon tidak dikenal, kunci chat, pemeriksaan privasi dalam aplikasi, dan mengontrol siapa yang dapat menambahkan ke grup.

Ini juga mirip dengan pengalaman saat dalam percakapan 1:1, ketika kita diberikan konteks lebih jika dikirim pesan oleh seseorang yang tidak kita kenal.

Fitur ini sudah mulai diluncurkan ke pengguna, dan akan tersedia untuk semua pengguna dalam beberapa minggu mendatang.

(MMI)

Jakarta:Inara Rusli mengaku akan membawa anak-anaknya untuk menjenguk Virgoun, tetapi dengan beberapa syarat. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan anak-anaknya karena mengingat Virgoun terjerat kasus narkoba.

Dalam acara Pagi-Pagi Ambyar, Inara mengungkapkan harus mengajukan syarat karena imbas dari kasus narkoba yang menjerat mantan suaminya. Inara merasa berhak melindungi anak-anaknya dalam keadaan seperti ini.

"Aku enggak pernah ngebatesin dia komunikasi sama anak sih. Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan seperti ini, demi kebaikan anak-anak juga, aku harus kasih syarat," jelas Inara.
Inara meminta Virgoun menemui psikiater dan pemuka agama dulu sebelum menemui anak-anak mereka. Dia ingin Virgoun memperbaiki sifatnya lebih dulu demi kebaikan anak-anaknya.

"Sebelum menemui anak-anak, dia harus menemui ustaz dan psikiater, yang mana aku juga bisa punya akses untuk tahu progres dia,” lanjutnya.

baca juga: Tanggapan Inara Rusli Usai Diminta Rujuk dengan Virgoun

Sebelumnya, memang Inara sempat mengatakan bahwa ia berencana akan membawa putri sulungnya, Starla untuk menjenguk ayahnya di pusat rehabilitasi.

"Aku lagi cari waktu dan cari momentum untuk menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla," jelas Inara.

Hal tersebut disarankan oleh salah satu ulama yang memberikan pengertian kepadanya bahwa anak tetap harus diberitahu kondisi orang tuanya bagaimana pun keadaannya.

“Aku dapat nasihat dari salah satu ustaz bahwa memang suatu saat cepat atau lambat harus cerita pada anak, terutama sama Starla soal kondisi daddy-nya," beber Inara.

"Bagaimanapun mereka sebagai anak berhak mengetahui kekurangan ayahnya, karena ayahnya, bahkan aku sendiri sebagai manusia memiliki kelemahan, masih ada celahnya," sambungnya.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)