PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah fasilitas di stasiun LRT Jabodebek untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna memasuki musim hujan. Fasilitas seperti pengering payung serta lapisan anti slip di beberapa area stasiun, diharapkan dapat membuat perjalanan pengguna LRT Jabodebek.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, pengguna LRT Jabodebek dapat menemukan pengering payung di 17 stasiun, yaitu di Stasiun Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran bank bjb, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, Jati Mulya, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, dan Harjamukti.

"Fasilitas pengering payung ini memudahkan pengguna untuk mengeringkan payung mereka sebelum memasuki area stasiun atau kereta, sehingga lantai stasiun dan kereta tetap bersih, tidak becek, dan minim genangan air. Hal ini juga membantu menjaga lantai agar tidak licin, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna," kata Mahendro dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, KAI juga telah memasang lapisan anti slip di lantai yang menurun di beberapa area stasiun. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko terpeleset akibat lantai yang basah karena hujan, sehingga pengguna dapat berjalan dengan lebih aman, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat.

Penambahan fasilitas ini adalah bagian dari komitmen KAI untuk selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pengguna LRT Jabodebek, baik selama perjalanan maupun saat berada di area stasiun. Melalui tambahan fasilitas ini, diharapkan pengguna LRT Jabodebek dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman meskipun musim hujan tiba.

"Kami juga mengimbau seluruh pengguna untuk lebih berhati-hati selama berada di area stasiun, terutama pada lantai yang menurun dan mungkin sedikit licin saat basah," ujarnya.

Dengan fasilitas baru ini, KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk di tengah tantangan musim hujan. Kenyamanan dan keamanan pengguna LRT Jabodebek selalu menjadi prioritas KAI dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menanggapi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Aturan tersebut menjadi payung hukum bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapus kredit macet UMKM.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Simak juga video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI. Diklat ini berlangsung dari 13 Mei s.d 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.

Selama enam bulan, 117 peserta teknisi perawatan sarana dibekali metode pembelajaran berbasis modul MI dipandu oleh mentor dan instruktur lapangan. Peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi rutin dan menjalankan perbaikan di tempat kerja masing-masing, bertujuan untuk untuk mengasah keterampilan teknis, kemampuan public speaking, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Vice President of Public Relations PT KAI, Anne Purba mengatakan diklat perawatan sarana berbasis maintenance instruction ini sangat penting agar teknisi kami siap dalam menjaga keandalan sarana kereta api, yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

"Setelah menyelesaikan diklat ini, para teknisi akan kembali bertugas ke satuan kerja masing-masing, membawa keterampilan dan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam pemeliharaan sarana kereta api di seluruh wilayah operasional KAI," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

KAI Foto: KAI

Program diklat batch 2024 dilaksanakan di Balai Yasa Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Lahat, Manggarai, dan Tegal dan telah berhasil melahirkan 16 tenaga teknisi wanita perawatan sarana, sebagai bagian dari komitmen KAI untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang teknis perkeretaapian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Hingga saat ini, sekitar 6.000 pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan sarana KAI, dan regenerasi terus berlangsung guna memastikan perawatan sarana perkeretaapian tetap optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan pekerja dapat terus terjaga.

Program Diklat ini ditutup secara seremonial oleh Direktur Utama KAI - Didiek Hartantyo di Balai Yasa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024. Dalam kata sambutannya, Didiek berpesan tentang pentingnya keandalan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dengan menghasilkan inovasi untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia.

Lebih lanjut, Anne mengatakan KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait

"Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten," tutup Anne.

Sebagai informasi, KAI terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan produk kereta terbaru, "New Generation", yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA. Hingga akhir Oktober 2024, sebanyak 21 rangkaian kereta api telah menggunakan layanan kereta terbaru New Generation dengan berbagai peningkatan fasilitas, salah satunya dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan PIDS yang lebih informatif. Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, dibutuhkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Video: KAI Expo 2024 Kembali Hadir, Jual Tiket Kereta Mulai Rp 79 Ribu

Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Di tengah hiruk pikuk kemenangan Donald Trump pada Pemilu Amerika Serikat (AS), harga minyak justru cenderung melemah. Hal ini terjadi karena adanya bocoran rencana kebijakan luar negeri Trump yang dapat menekan pasokan global.

Dilansir dari Reuters, Kamis (7/11/2024), harga minyak mentah Brent turun 61 sen, atau 0,81%, menjadi US$ 74,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 30 sen atau 0,42%, menjadi US$ 71,69.

Pemilihan Trump memicu aksi jual besar-besaran di pasar yang mendorong harga minyak turun lebih dari US$ 2 per barel selama perdagangan awal karena dolar AS menguat.

"Ada reaksi berlebihan terhadap hasil pemilu, dan kemenangan Trump dapat menyebabkan industri AS semacam mengebor dirinya sendiri hingga terlupakan dan menyebabkan kelebihan pasokan," kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.

Yang ditunggu dari terpilihnya Trump juga adalah soal arah kebijakan AS untuk sanksi terhadap Iran dan Venezuela. Kemungkinan Trump akan makin keras memberikan sanksi dan membuat pasokan minyak dari dua negara itu nampak tidak laku di pasar.

Iran sendiri adalah anggota OPEC dengan produksi sekitar 3,2 juta barel per hari, atau 3% dari produksi global. Namun, tindakan keras terhadap Iran mungkin lebih sulit karena negara tersebut telah menjadi ahli dalam menghindari sanksi.

Di sisi lain, Trump nampaknya juga bakal memberikan dukungan besar ke Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dapat meningkatkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Hal itu dapat meningkatkan harga minyak karena investor memperkirakan potensi gangguan terhadap pasokan minyak global.

Industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar. Tak hanya itu, industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, mulai dari petani, hingga pedagang.

Meski begitu, pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Beberapa pihak menilai apabila peraturan tersebut diterapkan dapat berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya adalah Head of Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho yang mengatakan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja mungkin akan terdampak aturan tersebut. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% tenaga kerja.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," ujar Andry dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Andry mengatakan peraturan tersebut juga berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, industri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto. Ia menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," ujarnya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnani mengkhawatirkan dampak dari kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, khususnya bagi para buruh dan petani tembakau.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Kusnasi pun berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," tutur Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," lanjutnya.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, hingga saat ini PPN DTP masih akan berlaku sampai Desember 2024.

"Ya kan sementara masih sampai Desember dan sedang diusulkan Kementerian Keuangan. Sekarang masih tetap berlaku sampai Desember," kata Iwan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Untuk PPN DTP tahun 2025 sejumlah pengembang ada yang mengusulkan dapat berlaku untuk rumah inden juga. Namun, Iwan mengatakan masih perlu diskusi ke pihak Kementerian Keuangan. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

"Ya itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya dengan kami tapi juga dengan kementerian keuangan karena itu akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dan itu nanti berpengaruh ke ketersediaan ruang fiskal untuk kita," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelasnya.

Pameran IFBC 2024 akan kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 200 merek franchise dan peluang usaha dari berbagai sektor. Pameran IFBC ke-169 ini membuka kesempatan besar bagi para calon pengusaha untuk berjejaring dan menjajaki investasi bisnis.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Neo Expo Promosindo ini akan dibuka pada Jumat (8/11) di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, dengan tema 'Empowering Growth'.

Selama tiga hari, pengunjung dapat bertemu pemilik merek, menjajaki potensi kerja sama, dan mendapatkan wawasan dari seminar dan workshop. Nilai investasi di pameran IFBC 2024 sangat beragam, mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Foto: dok. Peresmian Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran IFBC 2024 juga akan menyelenggarakan berbagai seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan pebisnis terkemuka, yang akan membahas tren terkini, strategi sukses, dan tantangan di industri franchise dan peluang usaha. Para pengunjung diharapkan dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis mereka.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga menghadirkan klinik bisnis bagi pengunjung untuk konsultasi bisnis dan regulasi STPW. Pengunjung juga bisa berkonsultasi gratis tentang hukum dan bisnis di stand Asosiasi Franchise Indonesia dengan konsultan dan praktisi berpengalaman.

Pameran IFBC 2024 ICE BSD bekerja sama dengan BankSaqu sebagai official bank partner dan bermitra dengan 75 media partner serta 52 strategic partner. Roadshow nasional IFBC didukung oleh Kementerian Perdagangan, Rumah BUMN Jakarta, TDA Tangerang Raya, Di Antara Intermedia, Social Bread, The Entrepreneurs Society, Labamu, Sahabat UMKM, Indotrading.com, Majalah Gontor, Binus University, Indonetwork.co.id dan AsiaWide Franchise.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jaringan luas bagi pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan inspirasi dan mitra bisnis terbaik di pameran IFBC 2024 ICE BSD, tempat di mana peluang dan impian bisnis bertemu.

Cara Registrasi dan Informasi Tiket IFBC 2024 ICE BSD

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di pameran IFBC 2024 ICE BSD yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB.

Harga tiket masuk ke Pameran IFBC 2024 mulai dari Rp. 50.000/hari dan Rp. 60.000 untuk tiket terusan. Tiket dapat dibeli secara on the spot dan online di www.infofranchiseexpo.com.

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pagi ini. Dolar AS berada pada posisi Rp 15.799/US$ atau melemah 29 poin (0,18%) pada pukul 9.04 WIB.

Anjloknya nilai tukar dolar AS ini terjadi usai Donald Trump disebut memenangkan Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News mengumumkan Trump menang Pilpres dan menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres

Dikutip dari RTI, Kamis (7/11/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.828/US$. Namun tidak lama berselang, sekitar pukul 09.04 nilainya anjlok ke posisi Rp 15.799/US$.

Pagi ini dolar AS bergerak di level tertinggi Rp 15.828/US$ dan level terendah Rp 15.625/US$. Secara mingguan dolar AS tercatat menguat 0,69% dan secara bulanan dolar AS menguat 0,89%.

Kemudian secara tiga bulanan dolar AS minus 0,60%. Secara 6 bulanan melemah 1,42%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 2,62%. Serta secara tahunan menguat 0,95%.

Sedangkan posisi Dolar AS dengan sejumlah mata uang sebagian besar melemah. Contohnya seperti terhadap dolar Australia, dolar AS terpantau minus 0,26%, terhadap Poundsterling melemah 0,10%. Lalu terhadap Yen melemah 0,11% dan terhadap dolar Singapura juga melemah 0,02%.

Sementara itu, terhadap Euro menguat 0,07%. Kemudian terhadap Yuan menguat 0,11%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah usai Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024. IHSG turun 52 poin (0,72%) ke level 7.328.

Mengutip data RTI, Kamis (7/11/2024), IHSG berada di level tertingginya pada 7.386 dan terendahnya 7.305. Sebanyak 168 saham menguat, 261 turun, dan 168 stagnan.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan, pelaku pasar merespons positif hasil tersebut yang tercermin dari naiknya indeks utama Wall Street. Sementara, pekan ini pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Inggris (BoE).

Mengutip Reuters, penjualan obligasi pemerintah dan kenaikan dolar AS juga akan menyedot uang dari negara berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara.

Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan netizen yang melaporkan adanya kapal dengan pukat harimau. Hasilnya, tiga kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau langsung diringkus tim pengawas KKP.

"Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang," ujar Trenggono dalam postingan IG-nya @swtrenggono, dikutip Kamis (7/11/2024).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram @wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

"Bpk@swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak," tulisnya di kolom komentar.

Saat itu Menteri Trenggono langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024. Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023. Larangan ini ada karena pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang Undang tentang Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan mempersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.

"Laporan langsung dari masyarakat di lapangan tentunya sangat penting untuk penguatan pengawasan sumber daya perikanan kita, disamping kami juga menyiapkan teknologi pengawasan yang modern," terangnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024