Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan penurunan belanja pemerintah pada kuartal II 2024 karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi pada kuartal I 2024.

Padahal, biasanya Kemenkeu mulai mencairkan THR dan gaji ke-13 tersebut pada kuartal II. Hal ini turut memengaruhi penurunan belanja pemerintah sebesar 1,42% pada kuartal II 2024.

“Tahun lalu gaji ke-13 dan THR jatuhnya di kuartal II 2023. Kalau tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I 2024. Jadi itu yang membedakan sehingga kuartal II lebih kecil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa (6/8).

Akibat hal tersebut, pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I 2024 sangat tinggi. Padahal, belanja pemerintah pada kuartal I 2023 relatif rendah dibandingkan kuartal I 2024.

Meskipun begitu, Febrio memastikan belanja pemerintah pada tahun ini akan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, tidak perlu ada lagi belanja pemerintah yang perlu digenjot di sisa tahun ini.

“Karema belanja kita untuk tahun ini kalau dilihat sesuai dengan laporan semester. Outlook kita sekitar Rp 87 triliun di atas APBN. Tidak ada yang perlu digenjot, karena kita melakukan belanja dengan baik,” kata Febrio.

Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Dia menjelaskan, penambahan belanja pemerintah juga dipengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah yang kini melonjak di atas Rp 16.000 per dolar AS. Sementara besaran rupiah dalam APBN 2024 dipatok sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

“Outlook kita Rp 16.000 untuk 2024, sehingga perbedaan Rp 1.000 itu sudah mencerminkan perubahan belanja, khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Ro 60 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Febrio.

Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendoroang pertumbuhan ekonomi, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dan ekspor.

Sementara belanja pemerintah hanya memberikan andil sebesar 7,31% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Capaian belanja pemerintah tersebut hanya tumbuh 1,42% secara tahunan.

PT Bank OCBC Indonesia Tbk (NISP) akan membeli kembali (buyback) saham perusahaan dengan harga Rp 1.230 per saham. Aksi korporasi ini dilakukan setelah perusahaan mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melaksanakan merger dengan PT Bank Commonwealth (PTBC).

OCBC mendapatkan persetujuan merger dengan PTBC dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (2/8). Pembelian kembali saham itu dilakukan untuk mengambil alih saham milik para pemegang saham NISP yang tidak setuju merger tersebut dilakukan.

Perseroan menetapkan harga pembelian kembali saham berdasarkan harga rata-rata penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 90 hari kalender terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan atau tambahan informasi terkait ringkasan rancangan penggabungan. Tanggal acuan untuk pengumuman perubahan atau tambahan informasi tersebut adalah 31 Juli 2024.

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, NISP memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk meminta agar sahamnya dibeli kembali oleh perseroan. Pemegang saham yang dapat mengajukan permohonan pembelian saham harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Nama pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, yaitu satu hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan.
2. Pemegang saham telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB terhadap mata acara persetujuan rencana merger.
3. Pemegang saham harus menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham (Formulir Pernyataan Menjual Saham) beserta dokumen bukti kepemilikan yang sah dan bukti yang cukup bahwa penggabungan tersebut merugikan pemegang saham atau Perseroan, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada 9 Agustus 2024.

Adapun dokumen pendukung yang dimaksud adalah dokumen atau data atau informasi tertulis yang sah, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung harus disampaikan kepada PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh perseroan. Dokumen tersebut bisa juga disampaikan kepada NISP melalui sekretaris perusahaan. Informasi lengkap mengenai tata cara penyampaian formulir dan dokumen pendukung dapat dibaca dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham.

“Apabila terdapat pemohon yang meminta sahamnya dibeli oleh perseroan, namun tidak memenuhi syarat di atas, maka Pemohon tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (6/8).

Dengan demikian, perkiraan tanggal pembayaran pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilaksanakan pada 6 September 2024 atau tanggal lain tunduk pada tanggal efektif penggabungan.

Pada penutupan perdagangan Selasa (6/8), harga saham NISP turun 0,78% ke level Rp 1.275 per saham.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bilang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Perppu MD3 bisa saja diterbitkan. Meski demikian, ada kondisi yang menjadi syarat penerbitan Perppu tersebut.

“Mungkin ada yang genting di DPR, di UU MD3. Kalau itu dianggap penting ya bisa Perppu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Selasa (6/8).

Wakil Ketua MPR itu mengaku belum mengetahui lebih jauh soal perkembangan Perppu MD3, termasuk munculnya isu Perppu MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Ia hanya tahu revisi UU MD3 masuk dalam Program Legislasi Nasional 2023-2024.

“Yang jelas MD3 memang masuk di Prolegnas. Kapan dibahas, apa usulan yang mau diubah, saya belum tahu itu. Yang jelas untuk perbaikan," kata Jazilul.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku telah mendengar informasi adanya Perppu MD3. Ia mengatakan dirinya akan heran jika Perppu dirilis untuk mengganti mekanisme pimpinan DPR.

"Ada kabar-kabar katanya nih, Perppu MD3 mau dibuat.Kalian cari benar tidak itu, tanya sama Pak Pratik (Menteri Sekretaris Negara Pratikno)," ujar Deddy di Jakarta, Rabu (31/7).

Istana juga sudah buka suara terkait isu revisi ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tak ada Perppu MD3 yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

"Wah, kata siapa, ada-ada saja. Tidak ada cerita itu," kata Pratikno kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Kamis (1/8).

PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field Regional Kalimantan melaporkan tambahan produksi minyak sebesar 200 barel per hari (bph) dengan menerapkan teknologi sumur horizontal.

Teknologi ini diterapkan untuk kali pertama dalam kegiatan pengeboran eksploitasi sumur B-243HZ di wilayah Lapangan Bunyu, Kalimantan Utara. Pengeboran sumur berlangsung sejak 28 April hingga 12 Juni 2024.

“Program pengeboran sumur-sumur produksi baru merupakan bagian rencana kerja dan strategi pengelolaan kinerja base business untuk menahan laju penurunan produksi alamiah,” kata Pjs Senior Manager Bunyu Field Brando Sitinjak dalam siaran pers, dikutip Selasa (6/8).

Brando mengatakan, pengeboran sumur horizontal B-243HZ di Lapangan Bunyu merupakan pengeboran yang cukup sulit dan berisiko tinggi tapi berhasil diselesaikan dengan zero accident.

Manager Subsurface Development Area 2 Zona 10, Budi Setiawan, menyampaikan optimismenya bahwa keberhasilan pengeboran sumur horizontal perdana ini akan membawa perusahaan untuk terus melihat peluang penerapannya pada pengeboran pengembangan sumur-sumur lainnya di wilayah Bunyu.

“Keberhasilan pertama di struktur Bunyu ini diharapkan bisa mengeksploitasi potensi subsurface, sekaligus membuka peluang strategi metode pengembangan struktur Bunyu ke depan dalam upaya optimasi produksi hidrokarbon yang belum terkuras melalui sumur vertikal," ujar Budi.

Manager Operations & Surface Facilities (OSF) Zona 10, Hery Lesmana menyebut, penerapan inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam mempertahankan tingkat recovery dan produksi lapangan migas yang sudah mature.

“Semoga kolaborasi yang sangat baik antar tim di Zona 10 Subholding Upstream Pertamina dapat menambah jumlah cadangan migas perusahaan sehingga mendukung keberlangsungan produksi migas dan ketahanan energi nasional,” ucap Hery.

Manager Drilling Zona 10 Subholding Upstream Pertamina, Ted S. Pelawi, mengatakan keberhasilan kegiatan pengeboran sumur horizontal B-243HZ di Lapangan Bunyu merupakan hasil kerja sama lintas fungsi di internal perusahaan.

Mulai dari tim Drilling, Subsurface, pekerja di Bunyu Field, Operations & Surface Facility (OSF), Communications Relations & CID (CRC), dan fungsi-fungsi terkait lainnya.

“Hal ini membuktikan bahwa Perusahaan mampu menjawab tantangan teknis maupun nonteknis dalam upaya meningkatkan produksi migas melalui kegiatan pengeboran yang efisien dan aman," kata Ted.

Sebanyak 28 dari 98 penyelenggara pinjol belum memenuhi ketentuan modal minimal Rp 7,5 miliar per Juni.

Aturan pemenuhan ekuitas tertuang dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 50, penyelenggara fintech lending atau pinjol wajib memiliki ekuitas paling sedikit:

• Rp 2,5 miliar per 4 Juli 2023
• Rp 7,5 miliar per 4 Juli 2024
• Rp 12,5 miliar per 4 Juli 2025

POJK Nomor 10 Tahun 2022 itu diundangkan pada 4 Juli tahun lalu.

Pasal 52 mengatakan, penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa:

• Peringatan tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
• Pencabutan izin

Mayoritas startup fintech termasuk pinjol, asuransi hingga pembayaran yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia alias Aftech meminta kelonggaran aturan supaya dapat tumbuh dan bersaing dengan perusahaan konvensional seperti bank.

Hal itu tertuang dalam laporan Aftech Annual Members Survey 2024 bertema ‘Indonesia’s Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities’. Sebanyak 61,8% dari 130 responden menginginkan kelonggaran aturan.

Aftech melakukan survei kepada seluruh anggota selama 16 April – 10 Mei, dengan 131 responden yang mengisi. Kuesioner berisi 127 pertanyaan. Laporan dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada regulator dan empat anggota Aftech.

“Kelonggaran regulasi diperlukan industri fintech untuk dapat tumbuh dan bersaing dengan industri konvensional sejenis tanpa mengabaikan pelindungan konsumen. Dukungan lain yang diperlukan yakni insentif untuk investor dan skema pendukung alternatif,” demikian dikutip dari laporan.

Pemerintah berencana mengubah fungsi kompleks fasilitas olah raga Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menjadi rumah susun atau rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan tersebut akan ditetapkan lewat penerbitan instruksi presiden (Inpres) dalam waktu sepekan ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedudukan Wisma Atlet akan berada di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ini terkait status Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta.

"BLU akan membuat asesmen untuk minat beberapa aktivitas komersial. Namun di sisi lain untuk perumahan ASN," kata Sri Mulyani di Kantor Kemensetneg pada Selasa (6/8).

Pengalihfungsian Wisma Atlet menjadi rusun ASN juga bakal memperhitungkan rencana pemerintah yang akan mengalihkan sebagian ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September 2024. Hal ini bertujuan agar upaya penyesuaian fungsi Wisma Atlet tidak mengganggu proses perpindahan ASN ke IKN.

Selain menjadi rusun untuk ASN, Wisma Atlet juga akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan atau acara komersial lainnya. Lebih jauh, sebagian ruangan di Wisma Atlet Kemayoran bakal dialokasikan sebagai rusunawa untuk publik.

Melalui penerbitan Inpres tersebut, Kemensetneg bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Wisma Atlet. Ini termasuk pengaturan penggunaan fasilitas, pemeliharaan gedung, dan penyelenggaraan berbagai acara, baik olahraga maupun non-olahraga yang diadakan di kompleks tersebut.

"Sehingga Wisma Atlet bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan hasil penerimaannya dipakai kembali untuk pemeliharaan. Itu prinsip yang akan dibangun," ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan serupa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan rencana pergeseran fungsi Wisma Atlet digarap bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia mengatakan pemerintah akan merilis Inpres penetapan Wisma Atlet menjadi ASN dalam pekan ini. Di sisi lain, Pratikno juga belum bisa memproyeksikan total kapasitas kamar yang akan menjadi rusun ASN. "Itu yang nanti akan dirancang dari Tim BLU," kata Pratikno.

Wisma Atlet Kemayoran pernah menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 selama dua tahun sejak 2020 hingga 2022. Penghentian operasional Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 berlangsung sejak 31 Desember 2022. Ini karena kasus positif corona terus menurun sehingga jumlah pasien yang dirawat terus berkurang.

Penghentian operasional RSDC Wisma Atlet ini diatur dalam Surat bernomor kop B.404.N/KA BNPB/PD.01.02/11/202 yang diteken oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Wisma Atlet Kemayoran juga pernah menjadi tempat menginap para atlet yang berlaga di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Sebagai informasi, Kementerian PUPR membangun wisma atlet sebanyak 10 tower yang terdiri dari tiga tower di Blok C-2 seluas 135.000 meter persegi dan tujuh tower di Blok D-10 seluas 333.700 meter persegi di kawasan Kemayoran.

Pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,7 Triliun yang dilaksanakan tahun 2016-2017. Kawasan Kemayoran Blok C-2 dan Blok D-10 merupakan aset milik negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk Blok C-2 akan dibangun 3 tower dengan jumlah total 1.932 unit dan Blok D-10 akan dibangun 7 tower dengan jumlah total 5.494 unit. Rusun yang dibangun ini merupakan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur. Diperkirakan dalam satu unit rusun akan dihuni 3 orang, sehingga wisma atlet ini diperkirakan dapat menampung sebanyak 22.278 orang atlet.

Pemerintah berencana mengubah fungsi kompleks fasilitas olah raga Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menjadi rumah susun atau rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan tersebut akan ditetapkan lewat penerbitan instruksi presiden (Inpres) dalam waktu sepekan ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedudukan Wisma Atlet akan berada di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ini terkait status Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta.

"BLU akan membuat asesmen untuk minat beberapa aktivitas komersial. Namun di sisi lain untuk perumahan ASN," kata Sri Mulyani di Kantor Kemensetneg pada Selasa (6/8).

Pengalihfungsian Wisma Atlet menjadi rusun ASN juga bakal memperhitungkan rencana pemerintah yang akan mengalihkan sebagian ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada September 2024. Hal ini bertujuan agar upaya penyesuaian fungsi Wisma Atlet tidak mengganggu proses perpindahan ASN ke IKN.

Selain menjadi rusun untuk ASN, Wisma Atlet juga akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan atau acara komersial lainnya. Lebih jauh, sebagian ruangan di Wisma Atlet Kemayoran bakal dialokasikan sebagai rusunawa untuk publik.

Melalui penerbitan Inpres tersebut, Kemensetneg bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Wisma Atlet. Ini termasuk pengaturan penggunaan fasilitas, pemeliharaan gedung, dan penyelenggaraan berbagai acara, baik olahraga maupun non-olahraga yang diadakan di kompleks tersebut.

"Sehingga Wisma Atlet bisa digunakan untuk berbagai kegiatan dan hasil penerimaannya dipakai kembali untuk pemeliharaan. Itu prinsip yang akan dibangun," ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan serupa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan rencana pergeseran fungsi Wisma Atlet digarap bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia mengatakan pemerintah akan merilis Inpres penetapan Wisma Atlet menjadi ASN dalam pekan ini. Di sisi lain, Pratikno juga belum bisa memproyeksikan total kapasitas kamar yang akan menjadi rusun ASN. "Itu yang nanti akan dirancang dari Tim BLU," kata Pratikno.

Wisma Atlet Kemayoran pernah menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 selama dua tahun sejak 2020 hingga 2022. Penghentian operasional Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19 berlangsung sejak 31 Desember 2022. Ini karena kasus positif corona terus menurun sehingga jumlah pasien yang dirawat terus berkurang.

Penghentian operasional RSDC Wisma Atlet ini diatur dalam Surat bernomor kop B.404.N/KA BNPB/PD.01.02/11/202 yang diteken oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Wisma Atlet Kemayoran juga pernah menjadi tempat menginap para atlet yang berlaga di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Sebagai informasi, Kementerian PUPR membangun wisma atlet sebanyak 10 tower yang terdiri dari tiga tower di Blok C-2 seluas 135.000 meter persegi dan tujuh tower di Blok D-10 seluas 333.700 meter persegi di kawasan Kemayoran.

Pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,7 Triliun yang dilaksanakan tahun 2016-2017. Kawasan Kemayoran Blok C-2 dan Blok D-10 merupakan aset milik negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk Blok C-2 akan dibangun 3 tower dengan jumlah total 1.932 unit dan Blok D-10 akan dibangun 7 tower dengan jumlah total 5.494 unit. Rusun yang dibangun ini merupakan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur. Diperkirakan dalam satu unit rusun akan dihuni 3 orang, sehingga wisma atlet ini diperkirakan dapat menampung sebanyak 22.278 orang atlet.

Emiten Grup Salim PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) mengantongi restu dari pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Produsen Sari Roti itu akan membeli kembali saham dengan jumlah sebanyaknya-banyaknya 88 juta.

Dalam RUPSLB ROTI tersebut, perusahaan menetapkan harga untuk pembelian kembali saham dengan harga maksimum Rp 1.700 per saham. “Rencana pembelian saham akan menggunakan sumber dana internal ROTI,” demikian keterangan resmi manajemen ROTI, Selasa (6/8).

Nippon Indosari Corpindo mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk naik 21,81% menjadi Rp 144,64 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 118,85 miliar.

Direktur ROTI Arlina Sofia sebelumnya menyebutkan perusahaan telah menunjuk BCA Sekuritas sebagai perusahaan efek yang akan melakukan pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham ini tidak akan berdampak pada pendapatan sehingga tidak memengaruhi laba ROTI.

Arlina menilai pembelian kembali saham perusahaan dapat menstabilkan harga saham. Apalagi jika kondisi pasar yang tidak menentu. Aksi ini diyakini bisa memberikan fleksibilitas bagi ROTI dalam mengelola modal jangka panjang.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham ROTI ditutup melemah 0,5% menjadi Rp 995 pada perdagangan Selasa (6/8). Saham ROTI bergerak variasi dengan titik level tertingginya Rp 1.020 per saham dan terendahnya berada di level Rp 990 per saham.

Volume saham yang diperdagangkan tercatat 2,59 juta dengan nilai transaksi Rp 2,59 miliar. Sementara itu, frekuensi perdagangannya tercatat sebanyak 539 kali. Sementara itu, kapitalisasi pasar ROTI mencapai Rp 6,16 triliun.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep mengajak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berkoalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Tawaran itu disampaikan Kaesang kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat ia bertandang ke Dewan Pimpinan Pusat PKB, Selasa (6/8).

"Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jateng maupun di DKI," kata putra bungsu Presiden Joko Widodo itu di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Kaesang mengatakan saat ini PKB dan PSI telah berkoalisi di sejumlah pilkada. Ada tiga tempat yang disepakati kerja sama yakni Pilkada Blora, Cilacap, dan Lamongan.

Tawaran ini disambut baik oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia mengatakan tawaran kerja sama politik ini akan dibahas lebih lanjut.

“Kami menyambut baik tawaran kerja sama, komunikasi lebih detail dari beberapa kandidat atau calon pimpinan daerah baik gubernur, bupati, ataupun wali kota di berbagai tempat,” katanya.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan sudah ada beberapa tempat yang punya peluang kecocokan untuk menjalin kerja sama. Namun, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut.

"Bahkan tadi sempat kita cocok-cocokan sudah ada kerja sama di berbagai kabupaten/kota," jelas Cak Imin.

Adapun kunjungan kali ini adalah kunjungan politik Kaesang dan PSI yang keempat, setelah PKS, Nasdem, dan Golkar. Saat berkunjung ke Nasional Demokrat, Kaesang didukung maju di Pilkada Jawa Tengah.

Usai berkunjung ke PKS, Kaesang didoakan sukses maju di Pilkada baik di Jakarta atau Jawa Tengah. Saat bertemu Partai Golkar, Kaesang menyatakan berbeda arah dengan partai beringin untuk Pilgub Banten.

Kendati demikian, Golkar menyodorkan nama Jusuf Hamka untuk berpasangan dengan Kaesang di Pilgub Jakarta. Hingga kini Kaesang masih belum menyatakan akan maju di Pilgub Jakarta ataupun Jawa Tengah,

Kementerian ESDM mengubah formula harga jual bahan bakar minyak (BBM). Dalam revisi terbaru ini, pemerintah mengubah dua pasal, empat ayat, dan menghapus satu pasal.

Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Aturan ini ditetapkan pada Kamis (25/7) lalu oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Meski ditetapkan pada Juli lalu, namun beleid ini memiliki daya laku surut sejak awal tahun ini.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,” bunyi pasal II dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (6/8).

Pertama, pemerintah mengubah pasal 3 ayat 5 dan 6. Pada pasal 3 ayat 5, pemerintah hanya mengubah tatanan bahasa yang digunakan saja. Namun secara isi pasal tidak ada perubahan signifikan.

Pasal 3 ayat 5 berisi besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen).

Beda dengan ayat sebelumnya, pada pasal 3 ayat 6 pemerintah mengubah besaran pembulatan harga jual eceran jenis BBM tertentu Minyak Solar.

Dalam aturan 2021, untuk harga eceran dilakukan pembulatan ke atas sebesar Rp 50. Sementara dalam regulasi baru ini, harga jual eceran ini dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp 1 atau satu rupiah.

Sama seperti pasal 3 ayat 6, dalam pasal 4 ayat 5 juga terdapat perubahan pembulatan yang awalnya keatas sebesar Rp 50 kini diubah menjadi pembulatan ke bawah.

“Harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp1,00 (satu rupiah),” bunyi beleid tersebut.

Selain mengubah pasal dan ayat, dalam regulasi baru ini pemerintah juga menghapus satu pasal, yakni 12 a. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,” demikian dikutip.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep masih belum memutuskan apakah akan maju di Pilgub Jakarta tahun ini. Meski demikian, ia mengaku siap maju jika ada permintaan dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Kaesang saat konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (6/8). Pertemuan keduanya membahas potensi kerja sama PSI dengan PKB, terutama untuk pemilihan kepala daerah.

“Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI Jakarta, saya siap. Siap melawan Pak Anies Baswedan, siap melawan Pak Ridwan Kamil,” kata Kaesang.

Di sisi lain, ia menyiratkan tidak akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Putra bungsu Presiden Joko Wododo ini siap mendukung Kapolda Komjen Pol. Ahmad Luthfi untuk maju di Jateng.

“Seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekomendasi dari PSI akan segera kami berikan ke Bapak Ahmad Luthfi,” katanya.

Adapun kunjungan Kaesang ke DPP PKB hari ini terkait dengan kerjasama di Pilkada serentak November mendatang. Bersama dengan petinggi PSI lainnya, mereka berbincang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan petinggi PKB.

Ia datang dengan setelan santri, kemeja putih lengan panjang lengkap dengan sarung dan peci di kepala. Kaesang sempat bergurau bahwa ia datang dari Partai Santri Indonesia.

Kaesang juga mengatakan PSI dan PKB bekerja sama di sejumlah pilkada seperti Blora, Cilacap, hingga Lamongan. Ia berharap kerja sama ini bisa dilakukan di tempat lain.

“Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun DKI,” kata Kaesang.

Ajakan Kaesang ini disambut baik oleh Muhaimin. Ia menyatakan dua partai ini punya niat yang sama untuk bekerjasama di kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan ke depan. Hal ini dimulai dari Pilkada yang pendaftarannya dimulai pada 27 Agustus mendatang.

“Baik gubernur, bupati, ataupun wali kota di berbagai tempat,” katanya.

Startup yang disuntik pendanaan oleh Telkomsel yakni Fita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan produk khusus yang menyasar kalangan pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, babysitter, sopir pribadi hingga tukang kebun.

Fita, Telkomsel dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan Paket ComboFit Jamsostek, yang menawarkan akses ke Fita Premium untuk mendukung gaya hidup sehat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta kuota internet Telkomsel.

CEO Fita Reynazran Royono mencatat, hanya 11% dari total pekerja informal yang terdaftar dalam Jamsostek. Sementara itu, mayoritas tenaga kerja di Indonesia atau 59,17% bekerja di sektor informal.

Pekerja informal juga dihadapkan pada rendahnya kesadaran dan kurangnya akses terhadap proteksi diri maupun penerapan gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko saat bekerja.

"Ada sekitar 50 juta pekerja informal yang belum mendapatkan perlindungan, " kata Reynazran di Jakarta, Selasa (6/8).

Oleh karena itu, Fita menggaet Telkomsel dan BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan Paket ComboFit Jamsostek Rp 55 ribu yanh mencakup kuota data 8GB, langganan Fita Premium Plan selama 30 hari, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diaktifkan melalui link yang dikirimkan via SMS atau melalui MyTelkomsel Super App.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan I Putu Wiradana menambahkan, kolaborasi kami dengan Fita merupakan langkah strategis dalam memperluas jaminan sosial di sektor informal.

"Paket ini tidak hanya menawarkan perlindungan sosial yang mendasar tetapi juga mendukung gaya hidup sehat," kata dia. "Kami yakin bahwa pendekatan menyeluruh ini akan meningkatkan kepesertaan Jamsostek di segmen bukan penerima upah alias BPU dan secara signifikan memperbaiki kesejahteraan mereka.”

Selain itu, Fita dan BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan program 'Sertakan' yang memungkinkan siapapun untuk turut memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal di sekitar masyarakat, dengan tetap mendapat benefit bagi pembeli. Pembeli bisa memasukkan KTP pekerja saat aktivasi untuk mendapatkan perlindungan Jamsostek.