Pemerintah Indonesia mendapatkan kunci deskripsi gratis dari hacker tepat seminggu sejak 3 Juli. Kapan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pulih?

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi atau Plt Dirjen Aptika Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga zona untuk pemulihan data pada layanan-layanan publik imbas dari insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

• Zona merah: Ketika insiden peretasan terjadi

“Ini ada di dalam proses quarantine," kata Ismail acara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

• Zona biru: Data-data yang sudah berhasil dilakukan dekripsi, akan dipulihkan ke zona biru. Penyisiran data dilakukan dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandi atau password yang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

• Zona hijau: Data yang selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail.

Kementerian Wajib Buat Data Cadangan

Setelah Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pulih, kementerian dan lembaga (K/L) diwajibkan membuat data cadangan. "Ini kan masih di tahap recovery. Pencadangan data berkaitan dengan pemulihan regulasi. Jadi sekalian nanti ada standar," kata Ismail.

Dalam strategi pemulihan pelayanan publik imbas adanya insiden Pusat Data Nasional Smentara 2 Surabaya, pemulihan regulasi masuk dalam bagian strategi jangka menengah atau bagian dari evaluasi tata kelola dan perbaikan standar operasional prosedur alias SOP.

Jika merujuk pada langkap pemulihan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yang disampaikan kepada Komisi I DPR sebagai berikut:

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka pendek atau 20 Juni – 20 Juli yakni:

• Respons awal
• Inventarisasi tenant terkena dampak
• Pemetaan aset
• Sirkulasi surat kewajiban backup
• Penyusunan strategi dan pedoman pemulihan layanan yang ditargetkan tuntas akhir Juni
• Investigasi forensik ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli
• Penyusunan daftar pendek, pemulihan layanan prioritas dan layanan yang memiliki backup ditargetkan selesai pada akhir Juli

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka menengah atau tiga bulan yaitu:

• Mengatur kembali layanan tenant
• Melakukan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP
• Evaluasi tata kelola Pusat Data Nasional Sementara

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka panjang atau tiga bulan lebih setelah serangan, sebagai berikut:

• Audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya oleh pihak ketiga yang independen, ditargetkan selesai pada akhir September
• Implementasi hasil audit, diharapkan selesai akhir November

Langkah-langkah itu disampaikan sebelum hacker Brain Cipher Ransomware mengumumkan mereka memberikan kunci deskripsi yang membantu Pemerintah Indonesia membuka kembali akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ismail menjelaskan, ketika semua data telah dimasukkan ke ekosistem pusat data yang baru, maka pencadangan mulai dilakukan. "Pada saat dipindahkan ke zona hijau itu nanti semua sudah full backup," ujar Ismail.

Pemerintah Indonesia mendapatkan kunci deskripsi gratis dari hacker tepat seminggu sejak 3 Juli. Kapan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pulih?

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Aplikasi atau Plt Dirjen Aptika Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga zona untuk pemulihan data pada layanan-layanan publik imbas dari insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

• Zona merah: Ketika insiden peretasan terjadi

“Ini ada di dalam proses quarantine," kata Ismail acara dalam diskusi di Jakarta, Selasa (9/7).

• Zona biru: Data-data yang sudah berhasil dilakukan dekripsi, akan dipulihkan ke zona biru. Penyisiran data dilakukan dengan teliti.

Penyisiran yang dimaksud yakni pemerintah melakukan pembersihan data dari malware ataupun virus-virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan.

Di samping itu, pemerintah melakukan pengaturan kembali untuk kata sandi atau password yang selama ini beredar di masing-masing pengguna layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Langkah itu diambil untuk memastikan tidak ada lagi celah untuk serangan siber dapat masuk dan membuat kejadian serupa terulang sehingga mengganggu pelayanan publik.

• Zona hijau: Data yang selesai ditangani di zona biru dipindahkan ke zona hijau untuk nantinya data dapat kembali digunakan.

"Di zona hijau ini kami siapkan data bisa diunggah dan go-live terhadap semua. Proses data go-live terhadap data yang tidak terkena serangan atau tidak infected dan sudah ada backup di masing-masing tenant atau lembaga ini juga sudah berjalan," kata Ismail.

Kementerian Wajib Buat Data Cadangan

Setelah Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya pulih, kementerian dan lembaga (K/L) diwajibkan membuat data cadangan. "Ini kan masih di tahap recovery. Pencadangan data berkaitan dengan pemulihan regulasi. Jadi sekalian nanti ada standar," kata Ismail.

Dalam strategi pemulihan pelayanan publik imbas adanya insiden Pusat Data Nasional Smentara 2 Surabaya, pemulihan regulasi masuk dalam bagian strategi jangka menengah atau bagian dari evaluasi tata kelola dan perbaikan standar operasional prosedur alias SOP.

Jika merujuk pada langkap pemulihan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya yang disampaikan kepada Komisi I DPR sebagai berikut:

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka pendek atau 20 Juni – 20 Juli yakni:

• Respons awal
• Inventarisasi tenant terkena dampak
• Pemetaan aset
• Sirkulasi surat kewajiban backup
• Penyusunan strategi dan pedoman pemulihan layanan yang ditargetkan tuntas akhir Juni
• Investigasi forensik ditargetkan selesai pada minggu pertama Juli
• Penyusunan daftar pendek, pemulihan layanan prioritas dan layanan yang memiliki backup ditargetkan selesai pada akhir Juli

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka menengah atau tiga bulan yaitu:

• Mengatur kembali layanan tenant
• Melakukan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP
• Evaluasi tata kelola Pusat Data Nasional Sementara

Langkah pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dalam jangka panjang atau tiga bulan lebih setelah serangan, sebagai berikut:

• Audit keamanan Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong dan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya oleh pihak ketiga yang independen, ditargetkan selesai pada akhir September
• Implementasi hasil audit, diharapkan selesai akhir November

Langkah-langkah itu disampaikan sebelum hacker Brain Cipher Ransomware mengumumkan mereka memberikan kunci deskripsi yang membantu Pemerintah Indonesia membuka kembali akses ke sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Ismail menjelaskan, ketika semua data telah dimasukkan ke ekosistem pusat data yang baru, maka pencadangan mulai dilakukan. "Pada saat dipindahkan ke zona hijau itu nanti semua sudah full backup," ujar Ismail.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Anggota merangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penerbitan Keputusan Presiden alias Keppres Nomor 73 P tertanggal 9 Juli 2024.

Keputusan tersebut merupakan tindaklanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentikan Hasyim dari jabatannya sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU dilakukan secara tidak hormat.

“Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu (10/7).

Putusan mengenai pemberhentian Hasyim sebagai anggota KPU dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

Konferensi pers Ketua KPU terkait putusan DKPP (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.)

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hayim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

(Judul berita ini diubah pada Rabu (10/7) pukul 14.23 WIB)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan terdapat calon emiten light house company yang akan melantai di bursa melalui initial public offering (IPO) pada semester II ini. Rencana IPO emiten jumbo itu masuk dalam pipeline IPO bursa di 2024.

Light house company merupakan perusahaan mercusuar yang ditargetkan bursa setiap tahun. Perusahaan tersebut memiliki dua karakteristik yaitu minimum kapitalisasi pasar sebesar Rp 3 triliun dan realisasi free float minimal 15%.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman mengatakan bursa memang tiap tahunnya menargetkan tiga perusahaan mercusuar bisa melantai di BEI. “Insya Allah, ada beberapa masih ada di pipeline, mudah-mudahan semester II,” kata Iman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu, Iman juga menyebut saat ini masih ada sekitar 30 calon emiten dalam pipeline bursa. Dengan 32 emiten yang sedang berjalan saat ini, Ia optimistis bisa mencapai target 62 perusahaan hingga akhir tahun.

Terkait pendekatan khusus, Iman mengatakan selama ini bursa melakukan pendekatan proaktif. Meski sudah ada penjamin sekuritas di setiap emiten yang akan IPO, BEI menurut Imam turut membantu sekuritas mengawal proses IPO.

“Jadi kita selalu datang ke daerah atau pun atau ada tim khusus yang membantu secara gratis kepada calon-calon emiten untuk mengedukasi mereka,” ujar Iman.

Di sisi lain ia mengatakan saat ini belum ada perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang akan melantai di bursa hingga 2024 ini. Menurut Imam saat ini perusahaan BUMN kemungkinan besar tengah wait and see menghadapi masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, ia berharap akan ada BUMN serta anak BUMN yang akan melantai di pasar modal pada 2025.

"Tapi kita harapkan mungkin tahun depan ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO," jelasnya.

Sebelumnya, Bursa mencatat sejumlah perusahaan antre di pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Hingga 5 Juli 2024, terdapat 27 perusahaan yang telah mencatatkan saham di Bursa. Dengan demikian, dana yang berhasil dihimpun dari IPO tersebut sebanyak Rp 4,06 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan hingga saat ini terdapat 24 perusahaan yang siap debut di Bursa. Dari sisi asetnya, perusahaan dengan skala menengah masih mendominasi. Sedangkan dari sisi sektornya, paling banyak berasal dari sektor konsumer non-siklikal. Namun hingga awal Juli ini, belum ada perusahaan di sektor bahan baku hingga infrastruktur yang akan IPO.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman dikutip Rabu (10/7).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan terdapat calon emiten light house company yang akan melantai di bursa melalui initial public offering (IPO) pada semester II ini. Rencana IPO emiten jumbo itu masuk dalam pipeline IPO bursa di 2024.

Light house company merupakan perusahaan mercusuar yang ditargetkan bursa setiap tahun. Perusahaan tersebut memiliki dua karakteristik yaitu minimum kapitalisasi pasar sebesar Rp 3 triliun dan realisasi free float minimal 15%.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman mengatakan bursa memang tiap tahunnya menargetkan tiga perusahaan mercusuar bisa melantai di BEI. “Insya Allah, ada beberapa masih ada di pipeline, mudah-mudahan semester II,” kata Iman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (10/7).

Selain itu, Iman juga menyebut saat ini masih ada sekitar 30 calon emiten dalam pipeline bursa. Dengan 32 emiten yang sedang berjalan saat ini, Ia optimistis bisa mencapai target 62 perusahaan hingga akhir tahun.

Terkait pendekatan khusus, Iman mengatakan selama ini bursa melakukan pendekatan proaktif. Meski sudah ada penjamin sekuritas di setiap emiten yang akan IPO, BEI menurut Imam turut membantu sekuritas mengawal proses IPO.

“Jadi kita selalu datang ke daerah atau pun atau ada tim khusus yang membantu secara gratis kepada calon-calon emiten untuk mengedukasi mereka,” ujar Iman.

Di sisi lain ia mengatakan saat ini belum ada perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang akan melantai di bursa hingga 2024 ini. Menurut Imam saat ini perusahaan BUMN kemungkinan besar tengah wait and see menghadapi masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, ia berharap akan ada BUMN serta anak BUMN yang akan melantai di pasar modal pada 2025.

"Tapi kita harapkan mungkin tahun depan ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO," jelasnya.

Sebelumnya, Bursa mencatat sejumlah perusahaan antre di pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Hingga 5 Juli 2024, terdapat 27 perusahaan yang telah mencatatkan saham di Bursa. Dengan demikian, dana yang berhasil dihimpun dari IPO tersebut sebanyak Rp 4,06 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan hingga saat ini terdapat 24 perusahaan yang siap debut di Bursa. Dari sisi asetnya, perusahaan dengan skala menengah masih mendominasi. Sedangkan dari sisi sektornya, paling banyak berasal dari sektor konsumer non-siklikal. Namun hingga awal Juli ini, belum ada perusahaan di sektor bahan baku hingga infrastruktur yang akan IPO.

"Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman dikutip Rabu (10/7).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 29,15 poin atau 0,40% ke level 7.298 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (10/7). Beberapa saham yang kemarin menguat, pada sesi pertama hari ini terkena aksi ambil untung (profit taking). Misalnya, saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 4,69 triliun dengan volume 14,38 miliar saham dan frekuensi sebanyak 650.537 kali. Sebanyak 285 saham menguat, 235 saham terkoreksi, dan 259 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.508 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau menguat. Saham-saham sektor industri dasar mencatat kenaikan terbesar, yakni sebanyak 1,10%. Saham emiten sektor tersebut yang berada di zona hijau misalnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 0,37% ke level Rp 1.350 per lembar.

Seiring dengan laju IHSG, mayoritas indeks bursa saham utama Asia menguat. Indeks Strait Times naik 0,75%, Nikkei tumbuh 0,28%, dan Hang Seng naik 0,19%. Sebaliknya, Shanghai Composite turun 0,42%

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) naik 4,72% ke Rp 1.220
• PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) naik 3,69% ke Rp 1.265
• PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) naik 2,60% ke Rp 3.160
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) naik 1,81% ke Rp 11.225
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 1,80% ke Rp 1.130

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turun 3,08% ke Rp 252
• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) turun 2,86% ke Rp 136
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 1,59% ke Rp 2.480
• PT Jasa Marga Tbk (JSMR) turun 1,43% ke Rp 5.175
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) turun 1,33% ke Rp 2.960

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta meluncurkan situs “Udara Jakarta“ guna memantau kualitas udara kota secara berkala. Situs ini merupakan platform integrasi data milik pemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan data kualitas udara di Jakarta.

Peluncuran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta secara daring melalui aplikasi Zoom pada Jumat (5/7).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan, situs ini merupakan salah satu komitmen pemprov untuk menginventarisasi kualitas udara secara sistematis. Hal ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) Secara Terpadu.

“Platform ini memudahkan publik untuk mengakses informasi. Semua bisa mengaksesnya melalui website udara.jakarta.go.id menggunakan berbagai gadget,“ ujar dia.

Asep menjelaskan, data yang ditampilkan di Udara Jakarta sudah sesuai dengan beberapa standar nasional Indonesia (SNI). Selain itu, DLH juga mengacu kepada Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai indeks kualitas udara yang menjadi acuan secara nasional.

Melansir situs Udara Jakarta, ISPU adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan dampaknya pada kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.

ISPU didapat dengan mengkonversi nilai konsentrasi parameter pencemar udara yang ada di lokasi tertentu menjadi satu nilai indeks. Ketujuh parameter tersebut adalah PM10, PM2.5, nitro oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan hidrokarbon (HC).

DLH bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies dalam pengumpulan data melalui SPKU. Menurut Asep, terdapat 31 SPKU yang terintegrasi, terdiri atas 9 unit milik DLH pemprov, 14 unit hasil kolaborasi dengan Vital Strategies, dan 3 unit dengan WRI Indonesia.

Platform ini memiliki keunggulan dengan menyediakan data historis kualitas udara secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau tren dan perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu.

“Platform ini juga terhubung dengan data prediksi kualitas udara tiga hari ke depan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selain itu, ada juga terdapat fitur edukasi dan informasi terbaru terkait kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan,” kata Asep.

Ke depannya, fitur dan keakuratan data Udara Jakarta akan diperbaharui, seperti untuk pemberian notifikasi perubahan kualitas udara kepada pengguna, serta penambahan alat pemantau melalui penganggaran APBD maupun kolaborasi dengan pihak lainnya.

Transportasi Masih Jadi Fokus Pengendalian Kualitas Udara

Asep mengungkapkan, sampai saat ini sumber pencemar terbesar di Jakarta adalah sektor transportasi.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menanggulangi polusi udara dari sektor tersebut. Dengan pemerintah pusat, Pemprov bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan untuk beberapa isu tertentu.

“Peningkatan kualitas BBM, kualitas transportasi publik, sinergi moda transportasi, baik yang dioperasionalkan pusat dan pemprov DKI Jakarta, penyediaan ruang publik seperti trotoar nyaman, dan penanaman tanaman,” kata Asep. ”Akan menggalakkan juga uji emisi, terutama untuk kendaraan yang hilir mudik di DKI Jakarta.“

Dia menambahkan, beberapa lahan parkir di Jakarta telah menerapkan sistem pemantauan kendaraan yang telah melakukan uji emisi. Kendaraan yang tidak ditemukan dalam daftar dikenakan biaya parkir tambahan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga gencar bekerja sama dengan pemerintah kota di wilayah metropolitan Jabodetabek agar kebijakan seperti uji emisi juga diadopsi di kota-kota lain.

“Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan supaya ke depannya seluruh pemerintah di Jabodetabek juga sama-sama melakukan uji emisi. Jadi uji emisi akan menjadi kebijakan bersama dari seluruh pemerintah yang ada di Jabodetabek,“ kata Asep menjelaskan.

Pemerintah pusat juga tengah merancang sederet kebijakan untuk menangani polusi dari transportasi di Jabodetabek.

Dalam rapat terbatas (6/6), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan inisiatif seperti elektrifikasi armada bus, penetapan zona emisi ultra rendah atau ultra low emission zone, serta penentuan jaringan transportasi berbasis data telekomunikasi.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin mengatakan, perbaikan mutu BBM rendah sulfur dapat dilakukan secara nasional pada akhir 2027. Dia mengusulkan agar kebijakan ini setidaknya diterapkan di wilayah DKI Jakarta.

Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman, yang meminta agar Kepolisian Daerah Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi.

Sebelumnya, Pegi Setiawan mengajukan praperadilan atas status tersangka pada pertengahan Juni lalu. Ia diduga Perong, satu dari tiga DPO, sehingga ditangkap dan ditetapkan tersangka pada 21 Mei 2024 atau delapan tahun setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky pada 27 Agustus 2016. Sementara, status dua DPO lainnya, yakni Dani dan Andi, telah dihapus karena dianggap sosok fiktif.

Keputusan mengabulkan permohonan praperadilan tersebut membuat sosok Eman Sulaeman selaku hakim tunggal yang menangani perkara ini, disorot oleh publik. Banyak warganet atau netizen mengapresiasi keputusan tersebut.

Berikut ini ulasan mengenai profil Eman Sulaeman, serta ringkasan putusan yang ditetapkannya dalam permohonan praperadilan Pegi Setiawan.

Profil Eman Sulaeman

Mengutip laman PN Bandung, Eman memiliki pangkat pembina tingkat I dengan golongan IV/b. Laki-laki kelahiran Karawang, Jawa Barat, 10 April 1975 tersebut, mulai bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021.

Sebelum bertugas sebagai hakim di PN Bandung Kelas IA Khusus, ia menjabat sebagai Ketua PN Wonosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta sejak 1 November 2019 hingga 19 Juni 2021.

Sebelumnya, Eman Sulaeman bertugas sebagai Wakil Ketua PN Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ia juga diketahui pernah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yustisial di Mahkamah Agung.

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Eman Sulaeman tercatat memiliki harta sebesar Rp 294 juta. Secara perinci, harta Eman terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 720 juta, motor senilai Rp 6,5 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 12,4 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 35.565.736.

Jika ditotal, nilai harta miliknya tercatat sebesar Rp 774.465.736. Namun, ia juga memiliki utang sebesar Rp 480.434.229, sehingga total kekayaan Eman Sulaeman tercatat sebesar Rp 294.031.507.

Tak hanya profilnya, banyak warganet yang mengapresiasi sikap Eman Sulaeman ketika memimpin sidang praperadilan Pegi Setiawan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, dan memastikan keputusan diambil secara obyektif dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

“Sudah dari awal saya kata kan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan obyektif. Tidak ada tekanan dari manapun. Saya abaikan kalaupun ada (tekanan),” kata Eman, dikutip dari Kompas.id.

Pertimbangan Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Pegi Setiawan

Dalam persidangan yang berlangsung selama lima hari, Eman Sulaeman memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan dengan berdasarkan dua pertimbangan.

Pertama, ia menilai ada kesalahan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penahanan hingga penetapan Pegi sebagai tersangka. Pegi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, tanpa sebelumnya diawali surat pemanggilan.

Kedua, penetapan Pegi sebagai tersangka hanya didasarkan dua alat bukti yang berlandaskan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Eman, penyidik Polda Jawa Barat sama sekali belum memeriksa Pegi untuk mengklarifikasi perkara tersebut. Hal ini menyalahi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Karena pertimbangan tersebut, Eman menyatakan Pegi bebas karena penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur hukum. Ia juga memerintahkan Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

”Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum, menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka,” ujarnya.

Terkait putusan yang ditetapkan oleh Eman Sulaeman tersebut, Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Komisaris Besar Nurhadi Handayani mengatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan. Kepolisian juga memastikan akan menindaklanjuti putusan praperadilan yang telah memerintahkan untuk mencabut status tersangka terhadap Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon.

Tokopedia akan menutup fitur Tokopedia NOW! pada pekan depan (15/7). Perusahaan mengumumkan hal ini melalui notifikasi di platform.

“Tokopedia NOW! izin pamitan ya,” demikian dikutip dari notifikasi pada aplikasi Tokopedia, dikutip Rabu (10/7). “Kamu masih bisa belanja sampai hari terakhir operasional 15 Juli.”

Katadata.co.id telah menghubungi GoTo sebagai pemilik fitur ini dan Tokopedia, namun belum ada tanggapan.

Tokopedia NOW! merupakan fitur Tokopedia yang menjual berbagai macam produk kebutuhan harian.

Fitur itu diluncurkan pada November 2021 sebagai layanan dengan teknologi geo-tagging yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran. termasuk produk sembako seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran.

Dikutip dari laman resmi, pengguna dapat memanfaatkan fitur Tokopedia NOW! dengan layanan pengiriman satu jam tiba, pengiriman terjadwal maupun konvensional di seluruh Indonesia. Fitur ini tersedia saat Pandemi Covid-19.

Tokopedia, Bukalapak hingga Shopee merambah layanan belanja kilat atau quick commerce pada saat Pandemi Covid-19. Dikutip dari Statista, quick commerce merupakan istilah yang menggambarkan bentuk e-commerce dengan pengiriman pesanan dalam jumlah kecil namun cepat.

Produk di platform quick commerce biasanya harus cepat diantar, seperti bahan makanan segar atau produk-produk rumah tangga. Tokopedia NOW! memungkinkan pengiriman kebutuhan pokok termasuk sembako dalam 15 menit sampai.

Saat itu, Shopee meluncurkan layanan kilat bernama Shopee Express Instant dengan durasi pengiriman maksimal tiga jam setelah diterima kurir. Layanan itu tersedia hingga saat ini.

Sementara itu, Bukalapak menggaet Transmart dari CT Group dan Growtheum Capital Partners meluncurkan platform belanja kebutuhan sehari-hari secara online bernama AlloFresh pada Februari 2022. AlloFresh menawarkan lebih dari 150 ribu stock keeping unit (SKU) dari sekitar 10 ribu pemasok.

Berikut daftar platform quick commerce yang menjadi favorit masyarakat pada 2022:

Presiden Joko Widodo serta wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri forum rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).

Jokowi hadir di JCC dan berpidato pada pukul 09.30 WIB. Sedangkan, Gibran tiba di JCC usai Jokowi meninggalkan tempat acara sekira pukul 10.10 WIB dengan setelan kemeja putih berbalut jas hitam. Gibran, yang mengenakan setelan kemeja putih berbalut jas hitam ini dikawal oleh Paspampres.

Gibran enggan menjawab beragam pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Dia berjalan perlahan dengan bungkam sembari melayani permintaan foto dari para peserta Rakernas XVI Apkasi.

Gibran saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Adapun Wali Kota Surakarta merupakan anggota forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rakernas Apkasi di Jakarta, Rabu (10/7). Foto: M Fajar Riyandanu/Katadata (Katadata)

Dalam pidato arahannya, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.

Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.

"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.

"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi kepada para bupati yang hadir dalam Rakernas Apkasi XVI.