IDXChannel - Harga pangan pada Selasa 9 Juli 2024 terpantau terus mengalami kenaikan. Meskipun untuk beberapa komoditas sudah turun, namun komoditas utama seperti beras, daging, hingga cabai meroket naik.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pagi ini pukul 08.00 WIB, harga beras premium naik 0,84 persen menjadi Rp15.660 per kg. Begitu pula untuk beras medium yang naik 0,15 persen menjadi Rp13.550 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,67 persen menjadi Rp12.070 per kg. Selain itu harga cabai merah keriting juga terpantau melonjak 1,80 persen menjadi Rp46.990 per kg.

Harga cabai rawit merah naik mencapai 3,85 persen menjadi Rp52.360 per kg. Disusul daging sapi murni juga meroket 0,40 persen menjadi Rp135.490 per kg dan daging ayam ras 0,06 persen menjadi Rp36.070 per kg.

Telur ayam ras juga mengalami lonjakan harga Rp 0,61 persen menjadi Rp29.630 per kg.

Selain itu juga komoditas gula dan minyak goreng kemasan sederhana naik masing-masing 0,44 persen dan 0,06 persen menjadi Rp18.100 dan Rp17.980.

Untuk jagung peternak naik 0,36 persen menjadi Rp5.630. kemudian ikan kembung juga melonjak 0,98 persen menjadi Rp37.130 per kg, begitu juga ikan tongkol yang mengalami kenaikan harga 0,54 persen menjadi Rp31.800 per kg.

Penurunan harga hanya berlaku untuk bawang merah yang turun ke angka 1,36 persen menjadi Rp35.010 per kg.Selain itu juga untuk bawang putih bonggol 0,07 persen menjadi Rp40.600 per kg.Ada juga garam halus beryodium yang turun 0,96 persen menjadi Rp11.350 per kg.

Di sisi lain tepung terigu kemasan dan curah juga anjlok 0,15 persen dan 0,39 persen menjadi Rp13.360 per kg dan Rp 10.270

(SLF)

IDXChannel - Perbedaan petty cash dan cash advance dalam laporan keuangan perusahaan penting diketahui. Kas besar atau cash advance biasanya akan menggunakan prosedur rekonsiliasi bank yaitu pencatatan periodik yang dilakukan oleh pihak bank dan juga pihak perusahaan.

Sementara kas kecil disebut juga petty cash merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan secara rutin dengan jumlah yang kecil. Kas kecil ini akan pasti dimiliki oleh perusahaan besar dan juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM), petty cash ini juga akan selalu digunakan untuk mengelola keuangan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (9/7/2024), IDX Channel telah merangkum perbedaan petty cash dan cash advance, sebagai berikut.

Perbedaan Petty Cash dan Cash Advance

1. Segi Keuntungannya

Kas kecil lebih mudah untuk dipergunakan sebagai biaya sehari-hari operasional perusahaan. Kapan saja perusahan membutuhkan biaya tersebut maka pemegang petty cash bisa segera mencairkannya. Sementara kas besar memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena biasanya dicatat menggunakan sistem rekonsiliasi bank.

Melalui pencatatan bank perusahaan lebih mudah untuk melakukan pembayaran kepada rekanan. Kas besar juga memungkinkan pembukuan berjalan lebih transparan dan aman karena semua pencatatan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu bank dan perusahaan. Hal ini dapat menghindarkan perusahaan dari tindakan kecurangan.

2. Segi Penggunaannya

Kas kecil dipersiapkan untuk penyediaan dana bagi biaya-biaya perusahaan yang nominalnya relatif kecil seperti biaya listrik, uang makan, uang transportasi dan sejenisnya. Sedangkan kas besar dipersiapkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan yang membutuhkan jumlah besar dan biasanya dilakukan secara periodik atau jangka waktu tertentu contohnya pembelian aset.

3. Sistem Pencatatan

Kas kecil atau petty cash hanya mencatat pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya relatif kecil. Oleh sebab itu pencatatan yang digunakan hanya menggunakan metode pencatatan dana tetap dan pencatatan dana yang tidak tetap. Metode pencatatan dana tetap atau Imprest Fund System yaitu pembukuan kas kecil dimana jumlahnya selalu tetap.

Sementara, Fluctuation Fund System atau metode dana tidak tetap yaitu jumlah petty cash akan ditetapkan sesuai kebutuhan perusahaan dimana nominalnya bisa berubah-ubah. Sedangkan sistem pencatatan pada kas besar menggunakan rekonsiliasi bank yang dilakukan secara periodik oleh perusahaan.

Itulah informasi terkait perbedaan petty cash dan cash advance yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita terkini Anda seputar bisnis dan ekonomi hanya di IDX Channel.

IDXChannel - Airbus mengonfirmasi telah mengirimkan 323 pesawat pada paruh pertama 2024, naik 2 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024), produsen pesawat asal Eropa tersebut mengirimkan 316 unit pada semester pertama 2023.

Dalam buletin bulanannya, Airbus juga mengatakan pihaknya mencatat 327 pesanan selama enam bulan pertama 2024, atau total bersih 310 pesanan setelah dikurangi pembatalan.

Pelan lalu, Reuters melaporkan bahwa Airbus mengirimkan sekitar 67 pesawat pada Juni 2024, sehingga total pada paruh pertama tahun ini menjadi sekitar 323 unit.

Beberapa bulan ke belakang, output produksi Airbus berada di bawah ekspektasi karena masalah rantai pasokan, kata sumber industri.

Hal tersebut mendorong Airbus untuk memotong target pengiriman awal bulan ini. Perusahaan juga menunda rencana peningkatan produksi.

Airbus merupakan produsen pesawat terbesar di dunia. Saingannya, Boeing asal Amerika Serikat (AS), saat ini sedang menghadapi berbagai skandal. (WHY)

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

Hal itu untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), yang tepat sasaran dan tepat volume pada konsumen.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Erika menjelaskan sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama itu juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan,” kata Erika.

Selain itu, dia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan sinergitas ini akan memperkuat pengawasan BBM subsidi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan lebih baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah ini.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin menyampaikan PKS ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

“Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” ujar dia.

Dengan penandatanganan ini, tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas juga telah menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun, penandatanganan PKS ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman dan Wahyudi Anas. Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat Daya.

(FRI)

IDXChannel - Bank Sentral Israel memperingatkan dampak ekonomi dari potensi konflik dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Lembaga tersebut juga memperkirakan aksi militer negaranya di Gaza kemungkinan berlangsung hingga awal 2025.

“Dampak ekonomi (perang dengan Hizbullah) jelas akan lebih besar dibandingkan dengan pertempuran yang terjadi saat ini di Gaza,” kata Andrew Abir, wakil gubernur bank sentral, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (9/7/2024).

Awal pekan ini, Bank Sentral Israel mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,5 persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kebijakan moneter diperkirakan baru diperlonggar pada kuartal II-2025.

“Suku bunga yang tinggi diperlukan untuk menstabilkan inflasi," kata bank sentral tersebut dalam laporannya.

Saat pengumuman kebijakan moneter, Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron mendorong pihak pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran guna mengatasi defisit di tengah tingginya biaya operasi militer di Gaza.

Data Kementerian Keuangan Israel menunjukkan kekurangan fiskal meningkat menjadi 7,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Juni 2024, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 6,6 persen.

“Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak populer, untuk menjamin stabilitas ekonomi. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan peningkatan tajam premi risiko Israel karena pasar menganggap beban utang Israel berada pada jalur yang tidak dapat dikendalikan," kata Yaron

Baru-baru ini, Goldman Sachs Group Inc mengatakan skor risiko utang Israel memburuk lebih parah dibandingkan negara-negara emerging market lainnya pada paruh pertama 2024, terutama karena melemahnya keuangan negeri zionis tersebut. (WHY)

IDXChannel - Sebagai alat penagihan pembayaran, wesel sifatnya sama seperti program kredit bank. Penerima wesel harus membayarkan nominal piutang pokok dan bunga yang tertera di dalam kesepakatan.

Salah satu contoh wesel bank yang umum ditemui adalah cek bank. Sebagai instrumen pembayaran, cek bank diterbitkan oleh pemegang rekening sebagai janji untuk membayar sejumlah uang kepada penerima tertentu. Cek ini mencakup informasi seperti nama pemegang rekening, nomor rekening, jumlah uang yang akan dibayarkan, dan tanda tangan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (9/7/2024), IDX Channel telah merangkum wesel, sebagai berikut.

Pengertian Wesel

Wesel merupakan janji tertulis tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dari satu pihak kepada pihak lain. Wesel sering dipakai oleh pebisnis sebagai surat perintah kepada pihak debitur untuk melakukan pembayaran sesuai informasi yang tertera pada wesel. Alat pembayaran piutang ini juga digunakan untuk memudahkan seseorang dalam mengirimkan uang lewat jasa pos.

Fungsi Wesel

1. Sebagai Alat Pembayaran Kredit

Selain berfungsi sebagai alat pengiriman uang, wesel pada dasarnya juga digunakan sebagai alat pembayaran kredit. Sebagai alat bayar kredit, wesel digunakan oleh pihak kreditur dalam menagih pembayaran kepada pihak debitur. Piutang wesel ini merupakan dokumen pernyataan tertulis yang di dalamnya berisi informasi tentang piutang yang masih belum dibayar oleh pihak yang berutang.

Pihak kreditur atau pemberi pinjaman mengeluarkan dokumen ini untuk menerima pembayaran dari pihak debitur sesuai informasi yang tertera pada wesel. Nominal uang yang disebutkan dalam wesel bisa mempunyai bunga atau tanpa bunga, tergantung kesepakatan awal antara pihak kreditur dan debitur.

2. Sebagai Alat Pengiriman Uang

Dulu, wesel banyak dipakai sebagai sebagai alat mengirimkan uang antar kota atau kabupaten, provinsi, hingga antarnegara melalui jasa pos. Salah satu alat pembayaran transaksi yang tidak asing dalam dunia perbankan ini bisa dilakukan dengan cukup praktis selama persyaratannya terpenuhi.

Cara Kerja Wesel

Surat berharga ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran atau penarikan piutang. Salah satu peran lain wesel bank adalah sebagai alat pengganti uang tunai dalam suatu transaksi.

Maka dari itu, terdapat prosedur penerbitan dan pencairan wesel bank yang perlu diketahui. Untuk menerbitkan wesel, pihak bank perlu melakukan peninjauan terhadap rekening pemohon terlebih dahulu. Apabila saldonya tersedia dalam jumlah yang cukup, maka bank akan mengabulkan permintaan tersebut.

Langkah pertama dari pencairan wesel bank adalah mencari tahu penerbitnya terlebih dahulu. Cara mengetahui dari wesel berasal adalah dengan menemukan logo bank penerbit wesel di salah satu sudut kertas. Setelah itu, Anda bisa menguangkan wesel di tempat penerbitnya.

Langkah kedua adalah mencairkan wesel di bank yang dituju. Untuk melakukannya, Anda harus membawa kartu identitas berupa SIM atau paspor. Kemudian, tunjukkan wesel kepada petugas dan tanyakan biaya pencairannya. Setelah mendapatkan uangnya, Anda bisa meminta surat tanda terima berupa kuitansi.

Itulah informasi terkait wesel yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita terkini Anda seputar bisnis dan ekonomi hanya di IDX Channel.

IDXChannel - PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik andal pada gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) Seri 2 di Sirkuit Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 6-7 Juli 2024.

Motocross Commission (CMS) Director of Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Antonio Alia mengapresiasi komitmen PLN dalam mendukung kelancaran MXGP 2024.

"Tanpa PLN event ini tidak akan berjalan lancar. Dengan dukungan dari PLN kami bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di track tanpa hambatan. Terima kasih atas support PLN," kata Antonio dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya PLN telah memastikan layanan kelistrikan berjalan optimal selama gelaran balap internasional tersebut mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga posko siaga.

Apresiasi serupa juga disampaikan Penjabat Gubernur NTB Mayjen (Purn.) Hassanudin atas kerja keras PLN dalam menyediakan listrik pada event MXGP.

Berkat listrik andal PLN, gelaran motocross internasional yang berlangsung dua hari itu berlangsung sukses.

"Hari ini kita melaksanakan MXGP dan saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada PLN yang selalu menyediakan listrik andal sehingga menyukseskan kegiatan ini," kata Hassanudin saat event MXGP Seri 2, Minggu (7/7).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen penuh PLN dalam menyukseskan rangkaian MXGP setelah sebelumnya berhasil menghadirkan listrik andal pada gelaran Seri 1 MXGP pada 29-30 Juni 2024 lalu.

Komitmen ini sebagai dukungan nyata PLN menjaga kehormatan Indonesia di mata dunia melalui kesuksesan penyelenggaraan setiap event internasional.

"PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik Kejuaraan Dunia Motocross Grand Prix 2024 dengan listrik yang andal tanpa kedip. Kami berharap semua pihak dapat menikmati kejuaraan ini," kata Darmawan.

Sementara itu General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Barat, Sudjarwo mengatakan, PLN menyiagakan 73 posko siaga yang tersebar di 18 titik prioritas dan 69 objek vital dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal dan aman selama acara berlangsung.

Posko-posko tersebut didukung oleh 61 petugas piket, 361 petugas pendukung, dan 486 Tenaga Alih Daya (TAD), serta dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti 7 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 4 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 2 unit Genset, dan 6 unit Automatic Transfer Switch (ATS).

"PLN juga menyiapkan 18 unit Panel Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR), 2 unit Crane, 47 unit kendaraan roda empat, dan 12 unit kendaraan roda dua untuk mendukung operasional di lapangan," kata Sudjarwo.

Sudjarwo menjelaskan, PLN juga rutin melakukan pengecekan menyeluruh terhadap peralatan serta berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dalam memastikan tidak ada kendala yang berpotensi mengganggu jalannya balapan.

Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada stakeholder terkait yang telah mendukung PLN dalam menyukseskan event tersebut.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat, untuk memastikan pasokan listrik tetap andal dan tidak ada gangguan pada MXGP Lombok seri ke-2 ini. Kami berterima kasih atas dukungan penuh berbagai pihak sehingga pasokan listrik dalam mendukung MXGP di Lombok berlangsung andal," kata Sudjarwo.

(SLF)

IDXChannel- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menghadiri rapat kerja Komisi VI DPR RI soal rencana ratifikasi Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) atau persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Zulhas mengatakan dalam lima tahun terakhir sejak 2019-2023, Indonesia mengalami surplus dalam hubungan perdagangan dengan Iran.

"Neraca perdagangan Indonesia-Iran mengalami surplus sebesar USD183,4 Juta. Total perdagangan kita mencapai USD6,9 Juta untuk ekspor dan impornya USD11,7 Juta," kata Zulhas saat pemaparan Raker, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan potensi dagang Indonesia-Iran dapat menjanjikan serta strategis dalam beberapa tahun ke depan. Ia juga menyampaikan Iran menjadi negara terbuka sehingga secara geopolitik berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah.

"Iran merupakan negara terbuka dengan posisi strategis sehingga berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan," ujar Zulhas.

Selain itu, Iran memiliki total jumlah penduduk 88 Juta jiwa sehingga memberikan potensi pasar yang potensial bagi Indonesia. Namun demikian, Zulhas mengatakan masih ada hambatan bagi Indonesia dalam perdagangan dengan Iran karena struktur tarif yang tinggi.

"Struktur tarif Iran yang relatif tinggi itu lah menjadi hambatan utama produk Indonesia agar berdaya saing," katanya.

Sebagai informasi, persetujuan antar Indonesia-Iran merupakan yang merupakan persetujuan dagang kedua Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kemudian, hubungan dagang Indonesia-Iran ini menjadi yang pertama persetujuan dagang yang mencakup pengaturan Imbal Dagang (Counter Trade) sebagai alternatif transaksi perdagangan.

"Sekarang juga banyak permintaan, termasuk Mesir juga meminta counter trade," ujar Zulhas.

Zulhas juga mengatakan, persetujuan dagang Indonesia-Iran telah ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan kedua negara, disaksikan oleh Presiden RI dan Presiden Iran.

(SAN)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa pagi (9/7/2024). Untuk keberangkatannya, Wapres menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati, Majalengka, pada pukul 09.30 WIB, dengan waktu penerbangan diperkirakan kurang lebih 40 menit.

Wapres dijadwalkan tiba di bandara terbesar kedua di Indonesia ini pada pukul 10.10 WIB dan disambut oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Danlanud Sugiri Sukani Mayor Pnb Fariana Dewi Djakaria Putri, dan Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi.

Dengan didampingi oleh Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan direncanakan berkendara mobil menuju Bendungan Cipanas di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, untuk meresmikan salah satu infrastruktur sumber daya air (SDA) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) ini.

Di lokasi peresmian, Wapres akan disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli, dan Bupati Indramayu Nina Agustina.

Lokasi administratif Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunannya dimulai sejak 2016 hingga 2023.

Berkapasitas mencapai 250 juta meter kubik, keberadaan bendungan ini mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Bendungan Cipanas ini akan menyuplai air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri, permukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Jumlah ini terdiri atas 650 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang dan 200 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam mereduksi banjir sekaligus berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 3,0 megawatt.

Usai peresmian Bendungan Cipanas, Wapres dijadwalkan melakukan penanaman Pohon Pulai dan peninjauan bendungan. Selepas santap siang, didampingi oleh Menteri PUPR dan Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan akan berkendara mobil menuju ke lokasi kunjungan berikutnya di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Di lokasi tersebut, Wapres diagendakan meresmikan dan meninjau Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, serta memberikan keterangan pers kepada awak media.

Setelah menempuh perjalanan darat selama hampir 2,5 jam, Wapres dijadwalkan tiba di Jembatan Sungai Cileungsi pada pukul 15.30 WIB dan akan disambut oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Miftachul Munir, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad.

Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung sepanjang 26,18 kilometer ini digarap mulai 2015 hingga 2024. Proyek ini terbagi atas Seksi 1 Ruas Junction Cimanggis–Jatikarya dan Seksi 2 Ruas Jatikarya–Cibitung. Seksi 2 terbagi dalam Seksi 2A Jatikarya–Cikeas dan Segmen 2B Cikeas–Cibitung.

Seksi 1 dan Seksi 2A sudah beroperasi masing-masing sejak 2020 dan 2023, sementara Seksi 2B menjadi seksi terakhir Jalan Tol Cimanggis–Cibitung yang akan segera dibuka. Adapun lokasi peresmian hari ini berada di Seksi 2B, yaitu di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400. Setelah Jalan Tol Cimanggis–Cibitung beroperasi penuh, jalan bebas hambatan ini akan tersambung dengan jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 sehingga makin melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek.

Mengakhiri seluruh kegiatan dalam kunjungan kerja ke Jabar ini, sekitar pukul 16.45 WIB, Wapres dan rombongan direncanakan kembali ke Jakarta.

(FRI)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar jajarannya mampu menerima kekurangan dengan jujur dan terbuka, serta segera melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan AHY saat memimpin rapat evaluasi kinerja bersama Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni, dan seluruh jajaran.

"Hari ini kita melakukan evaluasi terhadap semester satu yang sudah kita lampaui. Apa kekurangan kita, yang perlu diperbaiki kita jujur, terbuka dan segera lakukan perubahan," kata AHY, dikutip Selasa (9/7/2024).

AHY mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menyentuh masyarakat melalui program-program strategis nasional.

AHY menginginkan program yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dapat dirasakan masyarakat berbagai kalangan hingga para pengusaha dan stakeholders lainnya.

"Ini harus menjadi penyemangat kita karena memang apa yang kita kerjakan benar-benar menyentuh urusan yang paling mendasar bagi masyarakat siapa pun dan di mana pun ia berada. Saya berharap apa yang telah bagus dilanjutkan dan ditingkatkan," katanya.

Untuk menyukseskan target-target program Kementerian ATR/BPN pada akhir tahun, AHY pun meminta agar rapat evaluasi diadakan secara berkala.

"Saya tugaskan kepada Wamen, tentu Pak Sekjen, Irjen dan semua agar membantu benar-benar mencari masalahnya di mana, kalau perlu ada solusi dan terobosan tertentu lakukan, waktunya masih ada tapi tidak banyak. Saya berharap di sela-sela kesibukan Bapak/Ibu sekalian kita fokus pada target pencapaian," katanya.

Sebagai informasi, rapat evaluasi tersebut membahas update pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta melakukan evaluasi kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN pada semester I tahun 2024.

Adapun evaluasi dilakukan terhadap Penyerapan Anggaran; Pembangunan Zona Integritas; Layanan Sertipikat Tanah Elektronik Pelaksanaan Program Strategis Nasional, yaitu progres capaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) termasuk progres Kabupaten/Kota Lengkap, dan Pengadaan Tanah; serta Capaian Tanah Telantar dan Penyelesaian Kasus-kasus Mafia Tanah.

(SLF)

IDXChannel - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan iuran peserta tidak naik pada tahun ini. Menurut dia, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap dua tahun sekali.

Hal Itu untuk menjaga BPJS Kesehatan enggak mengalami defisit. "Sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran," kata Ali Ghufron pada awak media, Senin (8/7/2024).

Adapun, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sekarang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Berikut besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 per Juli 2024:

1. Kelas III Rp35.000 per bulan setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000

2. Kelas II Rp100.000 per bulan

3. Kelas I Rp150.000 per bulan

Semua kelas BPJS Kesehatan mendapatkan bentuk perawatan dan pelayanan obat yang sama, pelayanan tersebut terdiri dari konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang yang meliputi lab, radiologi, obat formularium nasional, dan lainnya.

Meski begitu, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Berikut daftarnya:

1. Perawatan dengan tujuan untuk estetika dan kecantikan, seperti operasi plastik.

2. Penyakit setara wabah atau yang dianggap kejadian luar biasa.

3. Perawatan meratakan gigi, atau biasa disebut ortodonti.

4. Penyakit karena ketergantungan obat atau mengonsumsi alkohol.

5. Penyakit karena tindak pidana, contohnya kekerasan seksual atau penganiayaan.

6. Gangguan kesehatan atau cedera karena kejadian tidak dapat terhindarkan, seperti tawuran.

7. Gangguan kesehatan atau cedera karena sengaja melakukan usaha mengakhiri hidup (bunuh diri) atau menyakiti diri sendiri.

8. Pengobatan tradisional, alternatif, maupun komplementer yang dinyatakan belum efektif menurut penilaian menggunakan teknologi kesehatan.

9. Tindakan medis dan pengobatan kesehatan yang terjadi dan diselesaikan di luar negeri.

10. Tindakan medis dan pengobatan dalam kategori sebagai eksperimen atau percobaan.

11. Perawatan atau pengobatan untuk kondisi infertilitas atau mandul.

12. Peralatan serta obat kontrasepsi.

13. Perbekalan untuk kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjadi mitra BPJS Kesehatan, kecuali pada situasi darurat dan kondisi darurat.

15. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas rujukan permintaan pribadi serta layanan kesehatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

16. Pelayanan kesehatan pada penyakit atau cedera karena hubungan maupun kecelakaan kerja yang terjamin program jaminan kecelakaan kerja atau jadi tanggungan bagi pemberi kerja.

17. Pelayanan kesehatan dengan tujuan penyelenggaraan sebagai bakti sosial.

18. Pelayanan kesehatan yang terjamin program jaminan kecelakaan lalu lintas dengan sifat wajib hingga nilai tanggungan dari program tersebut sesuai hak pada kelas rawat peserta.

19. Pelayanan kesehatan berhubungan dengan Polri, TNI, serta Kementerian Pertahanan.

20. Pelayanan yang berstatus ditanggung program lain.

21. Pelayanan lain yang tidak berkaitan pada manfaat jaminan kesehatan yang ada.

(FRI)

IDXChannel - Brasil meresmikan perjanjian perdagangan bebas dengan Otoritas Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa tersebut.

“Perjanjian ini merupakan kontribusi nyata bagi negara Palestina yang tangguh secara ekonomi, yang dapat hidup damai dan harmonis dengan negara-negara tetangganya,” kata Kementerian Luar Negeri Brasil dalam pernyataannya, dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024).

Brasil meratifikasi perjanjian antara blok perdagangan Mercosur dengan Otoritas Palestina yang diteken pada 2011. Kelompok tersebut juga beranggotakan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

Tidak jelas apakah anggota Mercosur lainnya akan mengikuti jejak Brasil. Pemerintahan sayap kanan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut.

Kementerian luar negeri Uruguay dan Paraguay tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Duta Besar Palestina untuk Brasil, Ibrahim Al Zeben, menyebut keputusan Negeri Samba tersebut sebagai langkah yang berani, suportif, dan tepat waktu.”

"Ini adalah cara efektif untuk mendukung perdamaian di Palestina,” katanya kepada Reuters.

Sang duta besar menambahkan bahwa pihaknya berharap perdagangan antara Palestina dengan Mercosur, yang saat ini hanya bernilai USD32 juta per tahun, akan tumbuh pesat usai ratifikasi ini. (WHY)