IDXChannel - Indikator inflasi pilihan bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) menunjukkan kenaikan yang moderat pada Juni, sementara pengeluaran konsumen tetap sehat.

Ini merupakan tanda-tanda positif bagi pejabat The Fed yang berupaya mendinginkan inflasi tanpa merusak ekonomi.

Menurut data Biro Analisis Ekonomi (Bureau of Economic Analysis/BEA) yang dirilis pada Jumat (26/07/2024), indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti (core personal consumption expenditures price index/PCE), yang tidak termasuk barang-barang makanan dan energi yang volatil, naik 0,2 persen dari Mei. Dibandingkan dengan tahun lalu, naik 2,6 persen.

Pengeluaran konsumen yang disesuaikan dengan inflasi naik 0,2 persen, sementara kenaikan bulan Mei direvisi naik.

Harga obligasi pemerintah AS (Treasury) naik dan kontrak berjangka saham tetap lebih tinggi karena data inflasi sesuai ekspektasi, meskipun data triwulanan pada Kamis menunjukkan angka sebelumnya mungkin telah direvisi naik.

Laporan pada Jumat menawarkan beberapa bukti yang menggembirakan bahwa kampanye pengetatan The Fed mulai berdampak pada ekonomi tanpa menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Meskipun para pejabat secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada level tertinggi dalam dua dekade ketika mereka bertemu minggu depan, investor bertaruh bahwa pemotongan suku bunga pertama akan terjadi pada bulan September.

Pembuat kebijakan memperhatikan inflasi jasa tidak termasuk perumahan dan energi, yang cenderung lebih sulit turun. Metrik tersebut naik 0,2 persen pada bulan Juni untuk bulan kedua, menurut BEA.

Rincian Pengeluaran
Laporan tersebut menunjukkan pengeluaran yang disesuaikan dengan inflasi untuk layanan dan barang dagangan masing-masing naik 0,2 persen.

Perumahan dan utilitas memimpin kenaikan pengeluaran jasa, sementara kendaraan dan barang rekreasi mendorong kenaikan barang.

Tanda-tanda pendinginan di pasar tenaga kerja mulai berdampak pada penurunan daya beli.

Gaji dan upah naik 0,3 persen pada bulan Juni, setengah dari laju bulan sebelumnya. Dalam basis disesuaikan inflasi, pertumbuhan pendapatan yang dapat dibelanjakan melambat menjadi 0,1 persen.

Tingkat tabungan turun menjadi 3,4 persen, terendah sejak Desember 2022.

Data tambahan yang akan dirilis minggu depan, termasuk laporan bulanan pemerintah tentang ketenagakerjaan, akan memberikan wawasan terbaru tentang seberapa baik pertumbuhan pendapatan bertahan.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana blak-blakan mengenai kabar terbaru soal pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dana iuran batu bara yang hingga kini belum juga diterbitkan oleh pemerintah.

"Menurut saya sudah dekat ya, karena sudah diparaf semua pihak," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan menilai proses pembentukan kebijakan yang nantinya akan menggantikan Badan layanan Umum (BLU) batu bara itu hanya tinggal permasalahan administrasi saja.

"Sudah agak panjang kan ininya, jadi rasanya sudah tidak ada lagi. Pemahaman saya ini, kan sudah lama tidak ada rapat, jadi hanya masalah admin saja, mungkin penyelesaian-penyelesaian itu ya," tuturnya.

Sebagai informasi, pembentukan MIP Batu bara ini sejatinya sudah ditunggu oleh beberapa perusahaan, salah satunya PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Emiten tambang itu menyambut baik penerapan MIP Batu bara ini lantaran memiliki dampak positif untuk kestabilan pasokan dan kondisi keuangan perusahaan.

"Apalagi saat harga naik, dampaknya begitu signifikan buat PTBA. Pada prinsipnya kami support pemerintah apabila peraturan ini diterapkan," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin beberapa waktu lalu.

(FRI)

IDXChannel - Ekonom Bank Permata Josua Pardede meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kenaikan pajak petambahan nilai (PPN) 12 persen dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurutnya, kenaikan PPN ini memang diperlukan untuk menaikkan tax ratio. Namun, hal itu bisa menjadi masalah karena kondisi ekonomi saat ini.

Hal itu pun yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk berhati-hati menerapkan kebijakan tersebut.

"Menurut kami, kenaikan PPN perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat ke depannya dan pemerintah perlu meng-update kajiannya terkait kenaikan PPN dengan kondisi terkini, sehingga pemerintah dapat memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak negatif bagi konsumsi masyarakat dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Josua ketika dihubungi IDX Channel, Jumat (26/7/2024).

Joshua mengatakan kenaikan PPN tersebut memang akan lebih berdampak pada kelompok menengah sehingga akan lebih banyak mengonsumsi barang sekunder dan tersier yang dikenakan PPN.

Sebagaimana diketahui, barang primer seperti bahan makanan dan pendidikan negeri tidak dikenakan PPN sehingga sebenarnya kenaikan PPN berdampak minim ke golongan pendapatan bawah dan miskin.

"Jika dibandingkan antara menengah bawah dan atas tentunya yang akan paling berdampak adalah kelompok menengah bawah karena kelompok ini lebih sedikit riil income nya (lebih sedikit savings dan investment nya sehingga proses smoothing consumption akibat kenaikan PPN tidak akan selancar kelompok menengah atas)," tuturnya.

Sementara itu, pada perhitungan IHK bobot tertinggi terdapat pada inflasi inti yang sebesar 65 persen, dan jika kami lihat komoditas-komoditas di dalam basket-nya yang paling banyak dikenakan PPN. Oleh karena itu, kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan inflasi inti yang berujung pada kenaikan inflasi umum.

"Berkaca pada kenaikan PPN sebelumnya di tahun 2022, dampaknya relatif sangat kecil dan tidak menimbulkan efek negatif pada kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini juga dikarenakan kenaikan PPN yang sangat terbatas hanya 1 persen dan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup resilient dan berlanjutnya proses pemulihan, dampak dari kenaikan tersebut kami lihat tidak akan sampai memicu PHK," kata Josua.

Ia pun mengusulkan, untuk mengurangi dampak dari kenaikan PPN ke 12 persen pada tahun depan tersebut, pemerintah harus dapat menurunkan dan menstabilkan harga pangan serta energi. Sehingga jika inflasi kedua kelompok pengeluaran tersebut dapat dikendalikan, makan dampak kenaikan 1 persen tersebut dapat terkompensasi.

"Selain itu, momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perlu dijaga sehingga kenaikan PPN dapat dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat secara umum," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) meminta kepala daerah untuk mengawasi aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran barang Impor ilegal. Langkah ini diambil untuk mencegah masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan regulasi, yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian.

Permintaan ini disampaikan Mendag setelah menerima informasi dari Satuan Tugas (Satgas) yang mengatakan bahwa ditemukannya puluhan gudang di setiap provinsi yang diduga dipakai untuk penyimpanan barang impor ilegal.

"Kita minta juga Bupati, Wali Kota, Gubernur, kadis-kadis di daerah, coba monitor, segera laporkan kepada kami satgas," kata Zulhas saat memberikan keterangan pers ekspose barang impor ilegal yang berhasil diamankan di gudang kawasan Muara Kamal, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

"Karena banyak sekali ini yang kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," katanya.

Di sisi lain, Zulhas juga meminta kepada para pengusaha gudang penyimpanan barang untuk benar-benar memeriksa terlebih dahulu calon klien bersama barangnya tidak bermasalah.

"Saya juga berharap yang menyewa-menyewakan gudang seperti ini ngecek dulu. Barang yang masuk disewakan itu, yang nyewanya benar tidak. jangan sampai tersangkut-sangkut. Karena bagaimanapun, kalau ilegal kan ya salah juga," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Bank makanan atau food bank menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi nasional. Terlebih, jika food bank itu dikelola dengan baik oleh koperasi.

Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila mengatakan, pembentukan food bank melalui Koperasi adalah solusi efektif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Sebab, selain memiliki jaringan yang kuat dan struktur terorganisir.

"Koperasi juga dapat mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan surplus makanan secara efisien," kata dia lewat keterangan tertulisnya, Jumat (26/7/2024).

Dia menambahkan, food bank nantinya juga mampu menjaga stabilitas harga atau inflasi dengan menyeimbangkan pasokan dan permintaan pangan. Kemudian bisa mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan akses pangan serta memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dalam pengelolaan dan distribusi makanan.

"Dengan demikian inisiatif food bank ini tidak hanya dapat mengatasi food waste, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia," katanya.

Food bank juga menjadi salah satu solusi menghadapi pemborosan makanan (food waste) dan kerawanan pangan (food insecurity) yang kini masih terjadi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo menuturkan lebih dari 80 persen dari food waste ini berasal dari sampah rumah tangga, sementara sisanya dari sampah non rumah tangga.

"Di sisi lain, pemborosan pangan juga menyebabkan fluktuasi harga pangan, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat terutama bagi masyarakat dalam kategori rentan," katanya.

Dengan memanfaatkan inisiatif Food Bank, kata dia, akan ada peluang mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga kurang mampu dan membantu mereka mengakses makanan bergizi.

"Food Bank juga dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi ketidakpastian pangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan," kata Wisnu.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan koperasi juga merupakan aspek penting dalam insiatif Food Bank. Sebab, koperasi dapat mengorganisir dan mengoptimalkan distribusi surplus pangan secara efisien serta bisa melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan Food Bank.

"Koperasi tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan anggotanya, menciptakan peluang ekonomi baru dan memperkuat solidaritas sosial," kata Arief.

Arief meyakini potensi pengembangan Food Bank di Indonesia masih sangat besar, mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan diskusi pematangan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengkaji Potensi Penguatan Food Bank di Indonesia Melalui Koperasi.

Selain itu, diharapkan bahwa program Food Bank yang didukung oleh koperasi dapat mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan akses pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menciptakan peluang ekonomi baru.

"Melalui pemberdayaan koperasi, diharapkan akan ada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pangan, yang pada gilirannya akan memperkuat solidaritas sosial dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan pelabuhan di Kawasan Industri Terpadu Batang kemungkinan akan mulai dikerjakan tahun depan.

Menhub mengatakan kehadiran pelabuhan di KIT Batang untuk mendukung kegiatan ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh kawasan industri tersebut. Harapannya, bisa meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

"Bicara pelabuhan tadi kita sudah datang ke sana, pelindo insyaallah tahun mendatang pelindo bersama kementerian perhubungan bisa membuat pelabuhan yang sesuai dibutuhkan kawasan batang," ujar Menhub di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan KIT Batang merupakan salah satu kawasan industri terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini dinilai dari terintegrasinya simpul transportasi, mulai dari jalan tol, hingga kereta api.

Akan tetapi ada satu simpul transportasi yang saat ini masih kurang yaitu ketersediaan pelabuhan untuk mendukung kegiatan ekspor.

"Ini hanya kurang 1 saja, yaitu pelabuhan, itu Pelindo sudah tender, tapi pemecah ombak dan alurnya saja," kata Bahlil.

"Kawasan industri ini pasti terbaik dari yang lain, tanah murah, ada rel kereta api, ada pelabuhan, dan jalan tol juga," katanya.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi terhadap Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berhasil menarik banyak investasi asing ke Tanah Air.

"Kawasan Industri Terpadu Batang ini sangat cepat sekali menarik investasi dari luar ke Indonesia dan bermacam-macam Industri ada di sini," kata Presiden dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menyebut bahwa saat ini terdapat sejumlah industri yang sudah mulai dan akan beroperasional di KIT Batang, di antaranya adalah industri sepatu, industri kaca, hingga industri pipa plastik. Selain itu, terdapat 18 perusahaan lain yang masih dalam proses pembangunan.

"Kita harapkan nanti tidak hanya yang di sebelah utara jalan tol yang 800 hektar tetapi juga yang di sebelah Selatan yang totalnya nanti akan menjadi 4.300 hektare," katanya.

Jokowi menegaskan bahwa KIT Batang akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Mulai dari lapangan pekerjaan hingga tingkat perekonomian daerah sekitarnya.

"Kurang lebih 250 ribu karyawan tenaga kerja yang bisa bekerja. Ini sesuatu yang sangat bagus dan juga tentu saja bagus untuk growth ekonomi Provinsi Jateng," katanya.

Sebelum meresmikan operasional KIT Batang, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau sejumlah perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

Salah satunya adalah PT Samator Indo Gas yang merupakan perusahaan gas industri yang mengoperasikan 55 pabrik dan 103 filling stations yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.

Selain itu, Presiden juga melakukan peninjauan ke PT KCC Glass Indonesia yang merupakan perusahaan industri kaca yang memiliki line produksi terbesar di Asia Tenggara.

Saat ini, perkembangan pembangunan pabrik telah mencapai 90 persen dan direncanakan beroperasi pada bulan September 2024..

(SLF)

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan terus memperkuat rantai pasok biomassa sebagai salah satu langkah strategis mencapai NZE 2060.

Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan pihaknya tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa pada rasio tertentu. Program ini merupakan langkah nyata menuju pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan biomassa. Pada tahun 2021, PLN Group telah menggunakan 250.000 metrik ton biomassa untuk co-firing PLTU. Tahun 2022, jumlah ini naik menjadi 500.000 metrik ton, dan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 1.000.000 metrik ton. Tahun ini, target kami adalah menyediakan 2,2 juta ton," kata Iwan dalam keterangan resminya, Jumat (26/7/2024).

Pemanfaatan biomassa untuk co-firing dan pengganti batu bara mendapat dukungan dari Kementerian ESDM. Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menyampaikan bahwa Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap telah diterbitkan untuk memberikan payung hukum penggunaan biomassa.

"Peraturan ini masih menunggu harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sementara dalam proses untuk direvisi," jelasnya.

Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan penuh terhadap program co-firing.

Kepala Seksi Risiko Pinjaman pada BUMN Direktorat PRKN DJPPR Hilman Komarsono, menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah memberikan arahan untuk mendukung secara maksimal pengembangan ekosistem biomassa.

Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, menambahkan bahwa co-firing dan pemanfaatan biomassa turut meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ketersediaan biomassa yang cukup banyak, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber energi untuk program co-firing dan menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Dalam diskusi ini, perwakilan dari PT Elektrika Konstruksi Nusantara Kalimantan Barat, Novariandi, menjelaskan bahwa pabriknya terus beroperasi dengan menyerap tenaga kerja lokal untuk mengolah tandan kosong kelapa sawit menjadi pelet tankos yang disuplai ke PLTU.

Komisaris PT Solusi Hutama Mahesa, Roeswandi, menambahkan bahwa biomassa memberikan peluang bagi masyarakat sekitar PLTU untuk terlibat dalam bisnis ini.

Widi Pancono, Wakil Ketua IV Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menebang pohon karet tua untuk biomassa, tetapi juga menyiapkan tanaman pengganti.

Sementara itu, Sarjiya, Kepala Pusat Studi Energi UGM, menyoroti pentingnya pertimbangan harga dalam pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Firly Rachmaditya Baskoro dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB, menyatakan bahwa batu bara masih menjadi sumber energi primer dengan ketersediaan yang cukup untuk lebih dari 50 tahun.

Arief Amir Rahman Setiawan dari Sekretariat Indonesian Life Cycle Assessment Network (ILCAN) dan BRIN, menekankan dampak global warming pada rotasi bumi. Ia menilai pentingnya energi berkelanjutan untuk mengurangi pemanasan global.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, juga menekankan pentingnya transisi energi menuju penggunaan energi hijau.

"Tujuan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi nasional, Ketahanan Energi nasional, dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam Dekarbonisasi," ujarnya.

Djoko menambahkan bahwa optimalisasi pemanfaatan biomassa melalui program co-firing dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

(SLF)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak memaksakan organisasi masyarakat keagamaan untuk menerima tawaran pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Jokowi mempersilahkan ormas keagamaan memilih untuk mau atau tidak menerimanya. Sebab, dirinya telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enda (tidak). Kalau memang berminat, ada keinginan regulasinya sudah ada itu saja,"kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan alasannya membuat regulasi agar organisasi masyarakat keagamaan dapat mengelola tambang. Awalnya Jokowi bercerita sering mendapatkan aduan saat dirinya mengunjungi pondok pesantren dan Masjid.

"Banyak yang complaint kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di masjid," kata Jokowi dalam keterangannya di Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Karena aduan itulah, kata Jokowi, dirinya membuat aturan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan untuk dapat mengelola tambang.

"Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas itu, ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang. Tapi bukan ormasnya badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Jokowi menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang bagi ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," bunyi Pasal 5A dikutip dari aturan tersebut.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespon kabar yang menyatakan bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Dadan menjelaskan, sejak kabar itu beredar banyak pihak yang menanyakan hal itu kepadanya. Padahal menurutnya PP itu sudah jelas bahwa pemerintah memang menawarkan IUP kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Nah, itu juga ada yang tanya ke saya. Kan sudah jelas. Kalau untuk yang Ormas, gitu ya. Kan PP-nya sudah jelas di situ," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan juga menegaskan bahwa dalam aturan sudah jelas tercantum bahwa urusan IUP ini berada dibawah komando Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ngurusnya kan di sana (BKPM). Nanti ke kita itu kalau sudah jadi. Kita ini nanti pengusahaannya, pembinaannya, pengawasannya. Tapi sekarang pola untuk dari sisi penetapan itu ada di sana, kan begitu," katanya.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat atau PP Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya akhirnya menerima tawaran itu salah satunya karena banyaknya pertimbangan.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," katanya ketika dihubungi, Kamis (25/7/2024).

Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam secara berkali-kali.

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," jelasnya.

Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," katanya.

Azrul menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah bahwa pembicaraan ini akan dibawah dalam forum yang lebih besar.

"Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta-mata menerima," kata Azrul.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini sudah masuk 18 perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

Bahlil mengungkapkan 18 perusahaan tersebut menjadi investor perdana yang menanamkan modalnya kurang lebih sekitar Rp14 triliun dan menyerap hampir 19 ribu tenaga kerja.

"Sekarang ada 18 perusahaan sudah masuk ke KIT Batang, dan menyerap sekitar sekitar 19 ribu tenaga kerja, dengan investasi Rp14 triliun kurang lebih," kata Bahlil dalam peresmian KIT Batang, Jumat (26/7/2024).

Bahlil memberikan salah satu contoh proyek investor di KIT Batang, yang dilakukan oleh PT KCC Glass Indonesia dengan nilai investasi Rp2,88 triliun atau USD202 juta. Pabrik ini akan memproduksi setidaknya 394.200 ton clear glass setiap tahun.

"Ini juga kita akan mulai produksi di Bulan Agustus tahun 2024 ini di Batang. Itu beberapa proyek hilirisasi di Indonesia dari Korea," kata Bahlil.

Kedepannya, Bahlil menargetkan kehadiran KIT Batang ini mampu menjadi tempat pilihan menarik untuk para investor baik asing maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Targetnya, dalam 10 tahun mendatang kawasan industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 250 ribu orang.

"Lapangan pekerjaan sampai selesai paling lama 10 tahun harus penuh itu sekitar 250 ribu tenaga kerja," katanya.

Bahlil optimis kawasan industri ini akan menjadi salah satu tempat yang paling menarik jika dibandingkan dengan kawasan industri di wilayah lainnya.

Hal itu karena terdapat jaringan transportasi yang terintegrasi mulai dari Kereta Api, Kapal Laut, hingga akses tol.

"Kawasan industri ini pasti terbaik dari yang lain, tanah murah, ada rel kereta api, ada pelabuhan, dan jalan tol juga," katanya.

(SLF)

IDXChannel – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong, mengungkapkan bahwa ribuan anak yang terlibat judi online karena game online. Terkait itu, Usman menyampaikan bahwa Kominfo sejatinya sudah melakukan langkah untuk meredam hal tersebut.

Diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sebanyak 191.380 anak berusia 17-19 tahun terlibat judi online. Bahkan, transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah.

Usman menerangkan anak-anak yang terlibat judi online itu pada umumnya melalui game online. Kata dia, fenomena yang ada saat ini adalah maraknya judi online yang berkedok game online.

“Berdasarkan identifikasi yang kita lakukan, anak-anak umumnya main judi online melalui game online, judi online yang berkamuflase seolah-olah game online,” kata Usman dalam acara diskusi di Kantor Kemkominfo, Jumat (26/7/2024).

Terkait game online sendiri, Kominfo sejatinya sudah mengeluarkan aturan yang tertera pada Permenkominfo nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, Usman menyampaikan bahwa pemerintah jelas mengharamkan penerbit mengeluarkan game online yang mengandung judi online di berbagai klasifikasi usia.

“Terkait game online, Kominfo sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 yang mengatur klasifikasi game online. Dalam aturan tersebut penerbit game harus melakukan klasifikasi berdasarkan usia. Di dalam Permenkominfo tersebut jelas dikatakan game tidak boleh mengandung judi online dalam klasifikasi manapun,” jelasnya.

“Langkah yang dilakukan kominfo pertama-pertama adalah menerbitkan regulasi, itu regulasi sudah ada sejak Februari 2024, Jadi sudah diundangkan, bahkan sebelum Satgas terbentuk,” katanya.

Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder pemerintah. Seperti contohnya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di mana, Kementerian PPPA turut dilibatkan dalam Satgas Pemberantasan Judi Online.

Kementerian PPA juga telah memiliki suatu program bagi anak-anak yang terlibat judi online. Kata Usman, anak-anak akan disiapkan konsultasi dengan psikolog dan akan mendapatkan rehabilitasi.

“Langkah kedua yang kita lakukan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, missal dengan Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian dilibatkan dalam satgas pemberantasan judol. Jadi dalam tim penindakan ada unsur Kementerian PPA. Kementerian PPA punya beberapa program. Misal SAPA, semacam program ramah anak. Disitu anak-anak diminta untuk berani bicara,” katanya.

“Kementerian PPA siap untuk melakukan atau memberikan konsultasi psikologis pada anak-anak yang terlibat judi online di rehabilitasi. Kemudian juga bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” katanya.

(SLF)