IDXChannel - Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas Barang Impor Ilegal.

Sesuai namanya, keberadaan satgas ini diharapkan dapat menertibkan aktivitas tata niaga impor di pasar, guna melindungi daya saing produk dalam negeri.

Namun demikian, sejak mulai beroperasi, aksi Satgas Barang Impor Ilegal di lapangan justru banyak mendapat sorotan, karena dinilai hanya menyasar produk impor dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saja.

"Jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya justru lebih menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Dengan hanya berkutat pada pemain kecil di kalangan UMKM, menurut Luluk, kinerja Satgas Barang Impor Ilegal justru rawan untuk tidak efektif, karena tidak menyelesaikan masalah di sektor hulu yang menjadi pemasok utamanya, yaitu para mafia impor berikut oknum-oknum pendukungnya.

"Harus lebih menyasar ke pemain-pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya," ujar Luluk.

Satgas Barang Impor Ilegal diketahui akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal.

Selain itu, satgas akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang.

Luluk pun mendorong agar pihak-pihak yang tergabung dalam Satgas betul-betul menjalankan amanah sesuai tujuan pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal.

"Satgas ini katanya dibentuk untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. Jadi betul-betul harus dilakukan dengan tujuan seperti itu, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat," ujar Luluk.

Luluk menjelaskan, sedikitnya ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran Satgas, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas Barang Impor Ilegal menyatakan menargetkan para importir dan distributor besar, bukan ritel yang dinilai sebagai akibat dari impor ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas juga akan melakukan pengawasan pada proses masuknya barang, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

"Perketat jalur masuk barang, baik pelabuhan besar, pelabuhan kecil dan jalur-jalur pelabuhan tikus," ujar Luluk.

Selain itu, Luluk juga menyoroti tentang peran Bea Cukai dalam persoalan impor barang ilegal ini menyusul belakangan kinerja Bea Cukai banyak mendapat sorotan.

"Koordinasi dengan Bea Cukai mesti clear juga. Jangan ada dusta di antara mereka," ujar Luluk.

Dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang merupakan mitra Komisi VI DPR, anggota Satgas Barang Impor Ilegal terdiri dari 11 kementerian/lembaga.

Selain Kemendag, beberapa di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara).

"Tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi ini harus jelas. Kami meminta agar Satgas Barang Impor Ilegal bekerja secara transparan dan dengan komitmen yang tulus untuk kepentingan masyarakat dan negara," Luluk.

Luluk juga mengingatkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab harus disusun secara jelas dan terukur. Luluk berharap sinergi antar-anggota satgas dapat berjalan dengan optimal.

"Bangun struktur organisasi Satgas yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik," imbaunya.

Ditambahkan Luluk, penegakan hukum terkait praktik impor ilegal harus diterapkan dengan tegas oleh Satgas terhadap pelaku impor ilegal. Dengan begitu, pembentukan Satgas ini menjadi efektif dan bermanfaat. "Kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya,” ujar Luluk.

“Dan sekali lagi, pastikan yang ditindak adalah ‘ikan’ besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel seperti yang disampaikan Mendag karena mereka adalah akibat dari praktik impor barang ilegal,” sambungnya.

Peringatan dari Luluk itu bukan tanpa alasan sebab baru-baru ini ramai di media sosial video yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. Pihak Bea Cukai sempat dituding sebagai pihak yang melakukan razia, namun telah memberikan bantahan.

Melihat video viral itu, netizen banyak yang memberi kritik kepada lembaga/institusi terkait proses barang impor masuk ke Indonesia. Mereka menilai seharusnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang ‘meloloskan’ barang-barang ilegal tersebut.

“Karena memang seperti itu seharusnya. Maka hal ini juga-lah yang seharusnya jadi prioritas Satgas. Bukan hanya importirnya saja, tapi usut juga oknum-oknum nakal yang meloloskan. Barang ilegal dari importir tidak akan bisa masuk kalau tidak ada yang meloloskan,” papar Luluk.

“Jaringan impor ilegal sudah sama dengan kerja mafia. Banyak aktor yang terlibat, baik sendiri-sendiri ataupun berjejaring. Ini yang utamanya harus disasar,” tambahnya. Luluk berharap Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal dalam bisnis haram ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5miliar. Luluk pun menyebut, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal hanyalah langkah awal.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucapnya.

Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan tersebut memastikan DPR akan mengawal kerja-kerja Satgas Barang Impor Ilegal. DPR juga meminta peran serta masyarakat terhadap isu praktir impor ilegal, termasuk turut mengawasi kinerja satgas ini.

“Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya," ujar Luluk.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, infrastruktur krusial seperti perusahaan air minum menjadi sasaran potensial bagi serangan siber yang berbahaya.

Ancaman ini dapat menyebabkan gangguan pasokan air dan bahkan potensi risiko kesehatan bagi masyarakat yang bergantung pada air bersih.

Ahli Keamanan Siber, Leonardo Hutabarat, menyoroti pentingnya menghadapi serangan siber dalam infrastruktur air minum.

Leonardo menekankan perlunya langkah-langkah proaktif untuk melindungi infrastruktur penting ini dari serangan siber.

"Keamanan siber harus lebih proaktif dan prediktif. Keamanan siber sekarang lebih reaktif dan banyak organisasi akan memfokuskan ke keamanan siber jikalau adanya serangan," ujar Leonardo, dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Menurut Leonardo, keamanan siber harus lebih proaktif, di mana sebelum diserang, harus diketahui lebih dulu di mana resiko yang harus diantisipasi, asset dan bagaimana pengamanan serta prediksi berdasarkan organisasi yang hampir sama di mana adanya serangan, sebelum terjadi serangan, maka sudah harus dilakukan improvement atas keamanan siber yang dimiliki," ujar leonardo.

Salah satu contoh serangan siber yang memperlihatkan kerentanan infrastruktur air minum adalah insiden pada awal 2021 di Instalasi
Pengolahan Air Florida.

Peretas berhasil memperoleh akses ke sistem kontrol instalasi pengolahan air di Oldsmar, menggarisbawahi urgensi perlindungan terhadap infrastruktur air minum dari serangan siber.

Untuk mengatasi tantangan ini, Leonardo menganjurkan penerapan konsep Internet of Things (IoT) dalam infrastruktur air minum. Melalui sensor digital dan teknologi operasional (OT), perusahaan dapat memantau dan melindungi jaringan air mereka dari serangan siber yang berpotensi merusak.

Namun, peningkatan visibilitas terhadap infrastruktur juga menjadi kunci dalam melawan serangan siber. Banyak perusahaan air minum mulai menggunakan platform informasi keamanan dan manajemen kejadian (SIEM) untuk mendeteksi dan merespons aktivitas mencurigakan di
jaringan mereka.

Lebih dari sekadar teknologi, Leonardo menegaskan pentingnya melibatkan sumber daya manusia dalam upaya keamanan siber. Pelatihan
karyawan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan serta memprioritaskan keamanan dalam setiap aspek operasi menjadi langkah kunci dalam melawan ancaman siber.

Dengan langkah-langkah ini, perusahaan air minum dapat mengubah diri dari target rentan menjadi pembela yang proaktif dalam melawan serangan siber. Investasi dalam keamanan siber tidak hanya melindungi infrastruktur, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada pasokan air yang aman dan terpercaya setiap hari.

"Keamanan siber adalah tanggung jawab kita bersama, edukasi dan knowledge sharing sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keamanan
siber dan semakin banyak pelaku keamanan siber maka semakin aman dunia siber. Oleh karena itu sebagai pemimpin di keamanan siber kita
harus menginspirasi semakin banyak pemimpin pemimpin baru di dunia keamanan siber," ujar Leonardo.

(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau Satgas Barang Impor Ilegal, diminta untuk tidak salah sasaran dalam menjalankan tugasnya.

Pasalnya, dalam kinerjanya di masa-masa awal pasca pembentukan, tim kerja baru besutan pemerintah tersebut dinilai masih hanya berkutat pada penertiban di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saja.

"Jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya justru lebih menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Dengan hanya berkutat pada pemain kecil di kalangan UMKM, menurut Luluk, kinerja Satgas BaranG Impor Ilegal justru rawan untuk tidak efektif, karena tidak menyelesaikan masalah di sektor hulu yang menjadi pemasok utamanya, yaitu para mafia impor berikut oknum-oknum pendukungnya.

"Harus lebih menyasar ke pemain-pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya," ujar Luluk.

Satgas Barang Impor Ilegal diketahui akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal.

Selain itu, satgas akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang.

Luluk pun mendorong agar pihak-pihak yang tergabung dalam Satgas betul-betul menjalankan amanah sesuai tujuan pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal.

"Satgas ini katanya dibentuk untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. Jadi betul-betul harus dilakukan dengan tujuan seperti itu, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat," ujar Luluk.

Luluk menjelaskan, sedikitnya ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran Satgas, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas Barang Impor Ilegal menyatakan menargetkan para importir dan distributor besar, bukan ritel yang dinilai sebagai akibat dari impor ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas juga akan melakukan pengawasan pada proses masuknya barang, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

"Perketat jalur masuk barang, baik pelabuhan besar, pelabuhan kecil dan jalur-jalur pelabuhan tikus," ujar Luluk.

Selain itu, Luluk juga menyoroti tentang peran Bea Cukai dalam persoalan impor barang ilegal ini menyusul belakangan kinerja Bea Cukai banyak mendapat sorotan.

"Koordinasi dengan Bea Cukai mesti clear juga. Jangan ada dusta di antara mereka," ujar Luluk.

Dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang merupakan mitra Komisi VI DPR, anggota Satgas Barang Impor Ilegal terdiri dari 11 kementerian/lembaga.

Selain Kemendag, beberapa di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara).

"Tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi ini harus jelas. Kami meminta agar Satgas Barang Impor Ilegal bekerja secara transparan dan dengan komitmen yang tulus untuk kepentingan masyarakat dan negara," Luluk.

Luluk juga mengingatkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab harus disusun secara jelas dan terukur. Luluk berharap sinergi antar-anggota satgas dapat berjalan dengan optimal.

"Bangun struktur organisasi Satgas yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik," imbaunya.

Ditambahkan Luluk, penegakan hukum terkait praktik impor ilegal harus diterapkan dengan tegas oleh Satgas terhadap pelaku impor ilegal. Dengan begitu, pembentukan Satgas ini menjadi efektif dan bermanfaat. "Kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya,” ujar Luluk.

“Dan sekali lagi, pastikan yang ditindak adalah ‘ikan’ besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel seperti yang disampaikan Mendag karena mereka adalah akibat dari praktik impor barang ilegal,” sambungnya.

Peringatan dari Luluk itu bukan tanpa alasan sebab baru-baru ini ramai di media sosial video yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. Pihak Bea Cukai sempat dituding sebagai pihak yang melakukan razia, namun telah memberikan bantahan.

Melihat video viral itu, netizen banyak yang memberi kritik kepada lembaga/institusi terkait proses barang impor masuk ke Indonesia. Mereka menilai seharusnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang ‘meloloskan’ barang-barang ilegal tersebut.

“Karena memang seperti itu seharusnya. Maka hal ini juga-lah yang seharusnya jadi prioritas Satgas. Bukan hanya importirnya saja, tapi usut juga oknum-oknum nakal yang meloloskan. Barang ilegal dari importir tidak akan bisa masuk kalau tidak ada yang meloloskan,” papar Luluk.

“Jaringan impor ilegal sudah sama dengan kerja mafia. Banyak aktor yang terlibat, baik sendiri-sendiri ataupun berjejaring. Ini yang utamanya harus disasar,” tambahnya. Luluk berharap Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal dalam bisnis haram ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5miliar. Luluk pun menyebut, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal hanyalah langkah awal.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucapnya.

Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan tersebut memastikan DPR akan mengawal kerja-kerja Satgas Barang Impor Ilegal. DPR juga meminta peran serta masyarakat terhadap isu praktir impor ilegal, termasuk turut mengawasi kinerja satgas ini.

“Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya," ujar Luluk.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan wajib memenuhi sejumlah syarat jika ingin mengelola tambang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

Dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024), terdapat beberapa tambahan pasal dalam Perpres anyar dibandingkan Perpres Nomor 70 Tahun 2023. Demikian tercantum pada Pasal 5 yang disisipkan 3 pasal terbaru dari aturan sebelumnya yaitu 5a, 5b, dan 5c.

Pada pasal tambahan 5a ayat 2 disebutkan bahwa organisasi yang ingin mengelola tambang harus memenuhi kriteria pada pasal 4 ayat 6 di Perpes 70 Tahun 2023. Selain itu juga tertulis, ormas tersebut juga harus memiliki organisasi yang mau menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.

"Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat," demikian tertulis dalam beleid tersebut.

Lantas apa saja persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 6 dalam Pepres 70 Tahun 2023 itu?

Dikutip dalam beleidnya, Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mengelola tambang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berbadan hukum;
b. terdaftar dalam sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
c. memiliki lingkup kegiatan kemasyarakatan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi Kemasyarakatan; dan
d. mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada Pasal 5a ayat 1 yang tertulis bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan.

Kemudian di Pasal 5c ayat 1 dijelaskan bahwa WIUPK Yang didapat oleh ormas keagamaan tidak dapat dipindahtangkan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sehingga kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh ormas yang ingin mengelola tambang itu yaitu harus secara dominan memiliki badan usaha yang menjadi penerima WIUPK tersebut seperti tercantum dalam pasal 5c ayat 2.

"Kepemilikan saham Organisasi Kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mayoritas dan menjadi pengendali," demikian tertulis dalam beleid tersebut.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memiliki banyak Precast Plant yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hanya sebagai tempat produksi, Precast Plant WSBP sering kali jadi sarana belajar untuk siswa-siswi SMA/SMK juga mahasiswa di sekitar Precast Plant WSBP.

Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan women empowerment, tahun ini WSBP meluncurkan program CSR terbaru bertajuk 'WSBP Inspiring Kindness: Girls on Site'.

Program ini dipersembahkan oleh Insan Srikandi WSBP dan dikhususkan untuk menginspirasi siswi-siswi SMA/SMK bahwa perempuan dapat memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai sektor baik pendidikan, masyarakat, ekonomi dan politik, bahkan dalam berkarier di bidang manufaktur dan konstruksi infrastruktur.

“Program ini dihadirkan untuk membangkitkan semangat dan memberikan inspirasi bagi generasi perempuan yang bercita-cita meniti karier di bidang manufaktur dan konstruksi, tak hanya sebagai pekerja tapi juga seorang pemimpin,” ujar VP of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pada kegiatan Girls on Site perdana ini, WSBP mengajak siswi SMK Negeri 1 Klari untuk melihat langsung proses produksi di Precast Plant WSBP Karawang. SMK Negeri 1 Klari terletak tidak jauh dari Precast Plant WSBP Karawang dan memiliki minat yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur sehingga sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan WSBP Inspiring Kindness: Girls on Site.

Sebanyak 25 siswi SMK Negeri 1 Klari diajak untuk memahami pentingnya kesempatan berkarier perempuan pada bidang industri konstruksi melalui penyampaian materi dan melihat langsung proses produksi di Precast Plant WSBP Karawang, Jawa Barat. Para siswi diajak berkeliling bersama Insan Srikandi WSBP melihat langsung proses produksi di Workshop Putar yang memproduksi Spun Pile, Workshop Non-putar yang memproduksi PC-U Girder, dan Stockyard tempat penyimpanan produk jadi yang siap untuk dikirim.

Para siswi juga diajak untuk mengikuti dua paparan dari Insan Srikandi WSBP pada pelaksanaan Girls on Site perdana ini. Pertama dari Janette Anastasia, yang menginspirasi para siswi dengan sepak terjangnya sebagai Manager Precast Plant WSBP wanita di Karawang, serta bagaimana ia memimpin timnya dalam tiap proses produksi dan operasional di Precast Plant WSBP Karawang.

Kedua dari Ermis Vera Iramutyn, selaku Manager Contract Administrasi WSBP yang menyuarakan women empowerment dan tips-tips meraih kesuksesan bagi wanita karier di usia muda. Mereka juga berbagi pengalaman serta memberikan motivasi kepada para siswi untuk terus mengejar cita-cita di bidang konstruksi yang sering kali didominasi oleh laki-laki.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen WSBP dalam mendukung pencapaian dua aspek Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Pendidikan Berkualitas (SDG 4) dan Kesetaraan Gender (SDG 5). Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi lebih banyak anak perempuan untuk berani mengejar karier di bidang konstruksi,” ujar Fandy.

Melalui kegiatan CSR WSBP Inspiring Kindness: Girls on Site ini, WSBP berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pendidikan berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Tentu dengan tak melupakan prinsip Tata Kelola yang Baik dengan menerapkan etika dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dalam setiap proses bisnis perusahaan.

Sebagai informasi, WSBP juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sekolah dan perguruan tinggi yang ingin melakukan kunjungan dengan tujuan edukasi ke Precast Plant WSBP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia sudah mampu memproduksi mobil yang mampu menenggak bioetanol sepenuhnya. Tapi, mereka memilih mengekspornya ketimbang berjualan di Indonesia karena bahan bakarnya belum siap.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika mengungkapkan, Indonesia sebenarnya sudah lebih maju dalam hal industri. Namun, pemanfaatan bahan bakar berkelanjutan tidak dikelola dengan baik yang membuat kendaraan ramah lingkungan baru diterapkan beberapa tahun terakhir.

"Kita itu sebenarnya pionir untuk masuk ke etanol, jadi kendaraan-kendaraan yang di Amerika Latin, yang flexy engine untuk etanol itu, tahun 1996 diproduksi di Sunter," kata Putu di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang menggenjot peningkatan produksi bioetanol, bahkan akan dinaikkan menjadi B40. Hal ini guna mengurangi impor bahan bakar yang menjadi beban anggaran negara setiap tahunnya.

Putu menyayangkan kendaraan-kendaraan ramah lingkungan yang diproduksi di Indonesia harus dijual ke negara lain. Padahal, itu bisa menjadi solusi atas isu polusi udara yang semakin memburuk.

"(Mobil bioetanol) Diekspor ke Amerika Latin karena kita tidak kunjung datang etanolnya. Kita di 2018-2019, kita sudah siap untuk mengadopsi E10 untuk kendaraan roda empat di 2018-2019. Untuk sepeda motor sudah siap sebenarnya E20," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan kualitas udara, Putu juga menyarankan pendekatan beragam pilihan mobilitas ramah lingkungan. Selain mobil listrik, kendaraan hybridi dan fuel cell juga perlu didukung oleh pemerintah karena membantu menekan emisi.

Pengembangan kendaraan yang dapat menggunakan bahan bakar nabati (BBM) alias biofuel juga perlu digencarkan. Hal ini diyakini sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi dan membuat kualitas udara semakin baik.

"Range extended itu kita dorong karena itu paling memungkinkan untuk pindah dari gasoline ke biodiesel. Nanti fuel cell sudah kita bisa kembangkan tinggal ganti flexy engine range extended-nya saja pakai fuel cell generatornya," kata Putu.

"Itu sudah nanti sebagai suatu transisi yang sangat bagus, kita ke arah mengakuisisi ke teknologi," katanya.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia baru menerapkan biodiesel B35 yang mencampurkan bahan bakar nabati sebesar 35 persen. Program ini baru berjalan sejak tahun lalu, meski sebelumnya sudah diterapkan biodiesel B30.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Perusahaan barang mewah terbesar di dunia, LVMH, mengatakan laba bersihnya turun 14 persen pada paruh pertama 2024 di tengah kondisi kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu.

Dilansir dari AFP pada Rabu (24/7/2024), perusahaan asal Prancis tersebut mencetak laba 7,26 miliar euro atau sekitar Rp128 triliun pada paruh pertama 2024.

“Hasil pada paruh pertama tahun ini mencerminkan ketahanan LVMH yang luar biasa dan daya tanggap tim-timnya dalam iklim ketidakpastian ekonomi dan geopolitik,” kata Kepala Eksekutif LVMH Bernard Arnault dalam pernyataannya.

LMVH membawahi sejumlah merek barang mewah terkenal seperti Louis Vuitton, Dior, Celine, dan Moet Hennessy.

Pada periode Januari-Juni 2024, LMVH mencapat penjualan sebesar 41,68 miliar euro atau sekitar Rp733 triliun, turun sekitar satu persen.

Sebelumnya, perusahaan barang mewah lainnya juga mengumumkan penurunan penjualan dan laba. Penyebab utamanya adalah pelehaman ekonomi China.

Perusahaan barang mewah yang mengalami penurunan laba antara lain Burberry, Richemont, dan Swatch Group.

LVMH tidak memberikan rincian lengkap penjualan berdasarkan wilayah. Namun, perusahaan mengatakan penjualan meningkat di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Jepang

Divisi fesyen dan barang-barang kulit, yang menyumbang sekitar setengah pendapatan, mengalami penurunan penjualan sebesar dua persen pada semester pertama tahun ini. Penjualan juga turun di divisi jam tangan dan perhiasan, serta anggur dan minuman keras.

Satu-satunya divisi yang mencatat pertumbuhan adalah divisi parfum dan kosmetik yang mencakup jaringan toko kosmetik Sephora. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel – PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) tengah mengimplementasikan program co-firing, yaitu substitusi batu bara dengan biomassa dengan rasio tertentu. Program ini langkah nyata menuju pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Fistantara merinci, pada 2021, PLN Group telah menggunakan 250.000 metrik ton biomassa untuk co-firing PLTU, 2022 naik menjadi 500.000 metrik ton, dan 2023 mencapai lebih dari 1.000.000 metrik ton biomassa.

“Tahun ini, target kami adalah menyediakan 2,2 juta ton (biomassa),” ujarnya usai FGD 'Risiko, Tantangan dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Pembentuk Harga Batu Bara dan Biomassa serta Energi Baru Terbarukan (EBT) Lainnya' di Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa (23/7/2024) malam.

Menurutnya, biomassa bisa dipastikan tidak akan mengakibatkan deforestasi alias penggundulan hutan. Sebab, bahan yang digunakan adalah limbah rumah tangga, serbuk gergaji, batang singkong dan lainnya sesuai dengan mesin boiler yang digunakan PLTU.

Di Jawa Tengah, PLTU Rembang dan PLTU Adipala Cilacap telah memanfaatkan biomassa sebagai pengganti batu bara.

"Bahan biomassa itu dari hasil limbah, seperti serbuk gergajian kayu, limbah perkebunan, jerami, hingga cangkang sawit. Selain mengurangi CO2, biomassa dapat menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.

Iwan menyebut, Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan biomassa. Selain itu, pemanfaatannya untuk subsitusi batu bara juga mendapat dukungan dari Kementerian ESDM, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

”Peraturan ini telah diterbitkan untuk memberikan payung hukum penggunaan biomassa,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, peraturan ini masih menunggu harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sementara dalam proses untuk direvisi.

“Kami berharap potensi biomassa di Indonesia dapat dikembangkan optimal. Indonesia perlu mengembangkan sumber bioenergi alternatif yang berkelanjutan dan tidak bersaing dengan produksi pangan, yaitu dengan memanfaatkan waste atau sampah/limbah seperti limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sampah organik perkotaan, dan tanaman khusus energi," ujar dia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Nani Hendiarti menyebut co-firing dan pemanfaatan biomassa turut meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Ketersediaan biomassa yang cukup banyak, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber energi untuk program co-firing dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menekankan pentingnya transisi energi menuju penggunaan energi hijau. Dia menjelaskan tujuan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi nasional, Ketahanan Energi nasional, dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

“Optimalisasi pemanfaatan biomassa melalui program co-firing dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil dinilai mulai mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 20 hingga 30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga melaporkan enam pabrik besar telah gulung tikar hingga Juni 2024, yaitu PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat, dengan total 11.000 buruh terkena PHK.

Atas kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah agar segera mengambil tindakan guna mengatasi hal tersebut.

Jika tidak ada solusi dari pemangku kebijakan, dikhawatikan bakal mendongkrak angka pengangguran di masyarakat, yang justru bakal menjadi beban bagi pemerintah.

"Pekerja dari industri tekstil yang terkena PHK tidak akan mudah menemukan tempat kerja baru jika kondisi industri tekstil secara nasional masih lesu," ujar Kurniasih, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Menurut Kurniasih, salah satu penyebab lesunya industri tekstil nasional adalah membanjirnya produk tekstil impor dengan harga yang jauh lebih murah.

Kurniasih mengingatkan jika ada persoalan di hulu terkait sebuah industri padat karya, maka tentu efeknya akan berdampak di hilir dari sisi pekerja.

"Komisi IX berkepentingan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja termasuk dari ancaman PHK sepihak. Harap dicatat bahwa setiap kebijakan yang diambil harus diperhatikan dampaknya dari hulu ke hilir, jangan sampai atas nama kemudahan impor justru mengorbankan anak bangsa yang harus kehilangan pekerjaan," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga menekankan bahwa skill para pekerja di bidang industri tekstil tidak serta merta bisa dialihkan ke industri lain atau diminta membuka usaha sebagai akibat PHK yang dilakukan industri.

"Pekerja korban PHK masih harus terus menghidup keluarganya. Tidak mudah mencari kerja di Industri tekstil yang lain jika sama-sama sedang lesu. Atau dipaksa menjadi wirausaha UMKM yang belum tentu mendapatkan pendapatan tetap," ujar Kurniasih.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kocok ulang jajaran Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah. Sejak awal 2024, sudah ada belasan perseroan yang mengalami perubahan kepengurusan.

Perseroan terdiri BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, infrastruktur, perbankan, pertambangan, perkeretaapian, pupuk, kesehatan, jasa pelayaran, pelabuhan, hingga asuransi.

Berikut deretan BUMN yang mengalami kocok ulang jajaran Direksi dan Komisaris hingga per Juli 2024:

PT Pertamina (Persero)

Per Juni 2024, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dia menggantikan Basuki Tjahaja alias Ahok yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Erick juga mengangkat Condro Kirono sebagai Komisaris Independen di perusahaan yang sama.

PT PLN (Persero)

Di bidang kelistrikan, pemegang saham menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN, menggantikan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Perombakan ini diumumkan per Selasa (23/7/2024) kemarin.

Lalu, mengangkat Andi Arief selaku Komisaris Independen.

MIND ID

Di sektor pertambangan, Erick Thohir menunjuk Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID. Pemegang saham juga menyetujui pemberhentian Jisman Parada Hutajulu dari Komisaris.

Kemudian, mengangkat Fuad Bawazier Komisaris Utama dan Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen.

PT PGN Tbk (PGAS)

Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk (PGAS) mengalami perubahan Dewan Direksi dan Komisaris sekaligus. Pemegang saham memberhentikan Luky Alfirman sebagai Komisaris, Beni Syarif Hidayat selaku Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Christian H Siboro sebagai Komisaris Independen.

Selanjutnya, mengangkat Rachmat Hutama sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis, Arief Kurnia Risdianto Direktur Manajemen Risiko, Luky Alfirman Komisaris untuk periode kedua, Christian H Siboro Komisaris Independen untuk periode kedua, Tony Setyo Boedi Hoesodo Komisaris Independen, Fadjar Hariyanto Widodo Direktur Keuangan, dan Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI

Perombakan Direksi dan Komisaris juga terjadi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Per 5 Maret 2024, Kementerian BUMN mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris KAI.

Selain itu, Dadan Rudiansyah mengisi posisi Direktur Keselamatan dan Keamanan. Serta Rosma Handayani selaku Direktur SDM dan Umum KAI.

Kementerian BUMN lalu memberhentikan Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Sandry Pasambuna dari Direktur Keselamatan dan Keamanan, dan Suparno sebagai Direktur SDM dan Umum.

PT Timah Tbk (TINS)

Para pemegang saham TINS sepakat memberhentikan Direktur Pengembangan Usaha Koko Wigyantoro dan Direktur Sumber Daya Manusia, Tigor Pangaribuan.

Sebagai gantinya, mengangkat Dicky Octa Zahriadi untuk mengisi kursi Direktur Pengembangan Usaha dan Hendra Kusuma Wardana sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, tak ada perubahan dalam susunan Dewan Komisaris.

PT Surveyor Indonesia

Erick Thohir merombak Dewan Direksi dan Komisaris Surveyor Indonesia. Dia menunjuk Sandry Pasambuna sebagai Direktur Utama, menggantikan M Harris Witjaksono yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

Wahyu Witjaksono diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menggantikan Rosmanidar Zulkifli.

Untuk Dewan Komisaris, pemegang saham mengangkat Wawan Sunarjo sebagai Komisaris Utama menggantikan Dody Widodo. Lalu, Echsan Sutaji sebagai Komisaris Independen menggantikan Ferry Andrianto.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI)

Soal perubahan di BUMN pembuat pesawat, Erick memberhentikan Wildan Arief sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PTDI, lalu mengangkat Megy Sismandany sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

Perum Perhutani

Pada tahun ini, pergantian Direksi juga terjadi di Perum Perhutani. Hal ini ditandai dengan penunjukan Sandy Mukhlisin sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-157/MBU/07/2024, Erick memberhentikan Dewi Fitrianingrum sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perhutani.

PT Hutama Karya (Persero)

Di sektor infrastruktur, Erick mengubah nomenklatur Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero).

Dalam keputusannya, nomenklatur jabatan anggota Direksi perseroan mengalami perubahan yang semula adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, diubah menjadi dua jabatan terpisah yakni Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.

Eka Setya Adrianto yang semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kini dialih tugaskan menjadi Direktur Keuangan. Kemudian, Sugiarti kini menempati posisi Direktur Manajemen Risiko.

PT Indofarma Tbk (INAF)

Untuk emiten BUMN farmasi, Direktur Utama Agus Heru Darjono, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia Ariesta Krisnawan, dan Direktur Produksi & Supply Chain Jejen Nugraha, resmi diberhentikan dari INAF.

Pemberhentian juga berlaku bagi Kamelia Faisal sebagai Direktur Sales dan Marketing dan Akhmad Ghufron Sirodj sebagai Komisaris Independen.

Sedangkan Yeliandriani diangkat sebagai Direktur Utama dan Andi Prazos sebagai Direktur Operasional.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

Erick Thohir juga melakukan perombakan Dewan Direksi Kimia Farma atau KAEF. Pemegang saham menunjuk Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama KAEF. Dia menggantikan posisi David Utama.

Lalu menetapkan Disril Revolin Putra selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), menggeser Dharma Syahputra yang pernah mengisi posisi ini.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Pemegang saham memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai Direksi, serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris Bank Mandiri.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking, lalu mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Selanjutnya, posisi Direktur Commercial Banking Bank Mandiri yang sebelumnya dijabat oleh Riduan digantikan oleh Totok Priyambodo yang sebelumnya merupakan SEVP Commercial Banking Bank Mandiri.

Erick juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko Pertamina. Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP)

Pemegang saham menunjuk I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur SDM dan Strategi Korporasi, dan Tommy Wiranata Anwar selaku Direktur Manajemen Risiko dan Legal.

Lalu, ada satu jabatan baru yakni Direktur Risk Manajemen Risiko dan Legal, jabatan itu diisi oleh Tommy Wirananta Anwar.

Tak hanya itu, pemegang saham mengangkat Pundjung Setya Brata sebagai Komisaris Independen, menggantikan Loso Judijanto yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

PT Sucofindo

PT Sucofindo juga resmi memiliki perubahan struktur Direksi dan Komisaris. Komisaris Utama perseroan kini dijabat Moga Simatupang, menggantikan Veri Anggrijono.

Kemudian, Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Anas Puji Istanto diamanahkan sebagai Komisaris, menggantikan Himawan Hariyoga, dan adanya penambahan Komisaris Independen yang dijabat oleh Mahatma Gandhi.

Untuk struktur Direksi Sucofindo, pemegang saham David Sidjabat diamanahkan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menggantikan Johanes Nanang Marjianto. Sebelumnya, David Sidjabat merupakan Direktur Utama PT Phapros Tbk.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Budi Hartanto, kini diamanahkan kepada Evi Afiatin, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Lalu, Direktur Komersial kini berganti menjadi Direktur Layanan Sumber Daya Alam yang dijabat oleh Darwin Abas, dan penambahan struktur Direksi baru, yaitu Direktur Layanan Industri yang diamanahkan kepada Budi Utomo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Strategic Business Unit (SBU) Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni

Erick merombak Dewan Komisaris dan Direksi Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. Ada beberapa nama baru yang mengisi posisi struktural perusahaan.

Untuk Dewan Pengawas, Erick mengangkat Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus mencopot Ali Masykur Musa yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Pemegang saham juga menunjuk Budi Mantoro selaku Komisaris Pelni. Kemudian, mengangkat Heri Purnomo sebagai Direktur SDM dan Umum Pelni. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Rainoc.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI. Kemudian, mengangkat Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris.

Lalu, Adi Sulistyowati diberhentikan sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Kemudian, menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Silvano Winston Rumantir juga diberhentikan sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Agung Prabowo diangkat selaku Direktur Wholesale & International Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Muhammad Iqbal diberhentikan sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

Sis Apik Wijayanto dicopot sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Dan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - British Broadcasting Corporation (BBC) akan memangkas 500 pekerjaan selama beberapa tahun ke depan dalam upaya untuk merampingkan organisasi.

Dilansir dari AFP pada Rabu (24/7/2024), kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tersebut diperkirakan dapat menghemat dana hingga 250 juta poundsterling Inggris atau sekitar Rp5,2 triliun.

“Selama dua tahun ke depan, kami akan berupaya untuk mempriotitaskan dana yang kami miliki untuk bidang-bidang yang memberikan nilai nyata bagi penonton,” kata lembaga penyiaran publik Inggris tersebut.

BBC telah mengurangi jumlah pegawainya sebesar 10 persen dalam lima tahun terakhir. Total pekerja yang dipangkas mencapai sekitar 2.000 karyawan.

Dalam laporannya tahun lalu, Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan bahwa inflasi yang berkepanjangan mengikis pendapatan dan menekan kondisi keuangan lembaga penyiaran publik tersebut.

“Kami perlu menciptakan organisasi yang lebih ramping, lebih gesit, dan meningkatkan sektor digital,” kata Davie.

BBC sangat bergantung kepada biaya lisensi tahunan sebesar 169,5 poundsterling Inggris yang dibayarkan setiap rumah tangga di Negeri Raja Charles tersebut.

BBC mengumpulkan pendapatan biaya lisensi sebesar 80 juta poundstering Inggris lebih sedikit pada tahun lalu. Selain itu, Jjmlah lisensi aktif turun dari 24,4 juta pada periode 2022-23 menjadi 23,9 juta pada akhir tahun lalu. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) mendukung kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyalurkan layanan sosial di masyarakat.

Salah satunya dengan turut mendistribusikan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) kepada masyarakat penerima.

"Distribusi (KLJ, KPDJ, dan KAJ) ini merupakan wujud dukungan Bank DKI untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cara yang efisien dan aman," ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, dalam keterangan resminya, Selasa (24/7/2024).

Dalam hal ini, menurut Agus, Bank DKI mengambil peran sebagai fasilitator penyaluran bantuan sosial tersebut, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Agus menjelaskan, Bank DKI juga menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi penerima manfaat dalam mengakses bantuan sosial mereka, yaitu melalui integrasi dengan aplikasi perbankan digital JakOne Mobile.

JakOne Mobile memungkinkan penerima manfaat untuk mengelola dan memonitor bantuan yang diterima secara digital, memudahkan transaksi non-tunai, serta mengakses berbagai layanan perbankan lainnya.

"Melalui integrasi dengan aplikasi JakOne Mobile ini, Bank DKI ingin memastikan bahwa penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan bantuan yang diberikan," ujar Agus.

Distribusi kartu bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah Jakarta selama tanggal 23 sampao 31 Juli 2024, yaitu wilayah Jakarta Pusat dibagikan kepada 1.346 penerima KAJ, 5 penerima KPDJ, dan 5 penerima KLJ, serta wilayah Jakarta Barat dibagikan sebanyak 830 penerima KAJ, 5 penerima KLJ dan 5 penerima KPDJ.

Hingga periode Juni 2024, dikatakan Agus, telah dilakukan pembagian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dalam dua tahap, yaitu Tahap I dibagikan kepada 52.135 penerima KLJ, 6.475 penerima KPDJ, dan 4.800 KAJ, Tahap II dibagikan kepada 90.743 penerima KLJ, 11.099 penerima KPDJ, 8.807 penerima KAJ.

Bagi penerima yang telah menerima dana pada tahun sebelumnya namun tidak mendapatkannya di tahun ini, dapat melakukan pemeriksaan di web resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengimbau seluruh penerima manfaat agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan, terutama untuk tidak memberikan PIN kepada orang lain yang mengatasnamakan Bank DKI.

Arie menambahkan penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman dan nyaman.

"Dengan memanfaatkan layanan perbankan digital Bank DKI, salah satunya super apps JakOne Mobile untuk kemudahan bertransaksi di mana saja, kapan saja," ujar Arie.

(Taufan Sukma)