IDXChannel- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno resmi meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneurship Summit (WIES 2025) yang berlangsung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi (Masjid Raya Sumatera Barat).

Dalam peluncuran tersebut, Sandiaga mengungkapkan WIES 2025 bisa menjadi destinasi wisata kuliner halal di Sumatera Barat.

"Saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran WIES 2025. Ini adalah event yang kita sandingkan di Sumatera Barat sebagai culinary halal destination dan WIES ini yang akan terus kita kembangkan ke depan," ujar Sandiaga, Minggu (7/7/2024).

Acara yang menjadi langkah awal persiapan WIES 2025 ini ditandai dengan pelaksanaan diskusi yang mengusung tema ‘Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Wirausaha dan Inovasi’.

WIES 2025 diharapkan menjadi momentum pengembangan wirausaha halal di Indonesia khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

WIES yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan wadah yang mempertemukan para pengusaha Muslim dari 24 negara di dunia untuk saling bertukar informasi, membuka peluang-peluang usaha, wawasan, dan lapangan kerja baru.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat citra Sumatera Barat sebagai salah satu titik pengembangan ekosistem wirausaha halal di dunia.

"Kenapa Kota Padang dan Sumatera Barat? Karena kita sudah melihat bagaimana Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang menjadi acuan dari para Muslim entrepreneurship dunia. Saudagar-saudagar dari Sumatera Barat telah banyak menguasai lahan usaha," tutur Sandiaga.

Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia saat ini juga terus menunjukkan peningkatan. Dalam pemeringkatan di TTDI oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat 22 dunia mengungguli berbagai negara seperti Belgia, Selandia Baru, juga Turki.

Selain itu, Indonesia juga kembali mendapat penghargaan sebagai Top Muslim Friendly Destination of the Year 2023 dalam Mastercard Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami akan menggunakan ini sebagai momentum mempromosikan WIES 2025 di kawasan Asia tenggara dan Timur Tengah," ujar Sandiaga.

Sandiaga pun berharap WIES 2025 yang dilaksanakan pada pertengahan tahun depan dapat meningkatkan target penyelenggaraan.

"Saya akan terus mendukung WIES 2025 untuk bisa memberikan kepemimpinan dalam kewirausahaan Islam di dunia, dan kita harapkan nanti kehadiran WIES 2025 akan bisa mencatat lima kali lipat peningkatan menjadi 50 ribu pengunjung dengan total target negara yang bisa naik secara signifikan," kata Sandiaga.

Dalam kesempatan tersebut( Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, berharap dengan akan dihadirkannya kembali Word Islamic Entrepreneurship Summit (WIES) dapat menjadi semangat kebangkitan pelaku UMKM di Sumatera Barat khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Sumatera Barat banyak masyarakatnya adalah pelaku wirausaha. Maka dengan adanya acara ini hendaknya menjadi bagian untuk meningkatkan tekad kita untuk berinovasi dan menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat dengan semangat yang semakin baik," ujar Mahyeldi.

Dia mengatakan, Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori provinsi dengan kemampuan fiskal yang sedang di Indonesia.

Dengan perhatian besar pada pariwisata, Sumatera Barat diharapkan dapat segera naik ke dalam kategori provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.

"Perhatian yang tinggi pada pariwisata juga dipastikan akan memberikan dampak pada peningkatan UMKM," kata Mahyeldi.

(SAN)

IDXChannel - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai Rp7,18 triliun per Mei 2024. Angka ini naik 54,38 persen.

"Untuk total KUR tersalurkan itu Rp7,18 triliun. Peningkatannya cukup besar ini sekitar 54,38 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulsel Supendi, Minggu (7/7/2024).

"Kalau sebelumnya itu hanya Rp4,65 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya," kata dia.

Dia menambahkan, sektor usaha pertanian, perburuan, dan kehutanan tersalur Rp3,03 triliun, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran tersalur Rp2,57 triliun.

"Sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya tersalurkan Rp606,84 miliar, sektor industri pengolahan tersalur Rp328,02 miliar," katanya.

Kemudian ada sektor perikanan sebesar Rp284,92 miliar, dan sektor lainnya sebesar Rp345,94 miliar.

Dia juga merinci Bank penyalur KUR terbanyak yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total Rp5,9 triliun untuk 114.253 debitur, Bank Mandiri Rp660,40 miliar (4.672 debitur), Bank Negara Indonesia (BNI) Rp162,03 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 652 orang.

(NIY)

IDXChannel - PT Pelindo (Persero) memperluas penerapan gerbang otomatis (auto gate) di 59 pelabuhan hingga akhir 2024.

Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto memastikan, dengan otomatisasi gerbang, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai atau cashless.

"Sejak awal tahun ini, perusahaan secara bertahap menerapkan gerbang otomatis di 29 pelabuhan," kata Putut, Senin (7/7/2024).

Dia menambahkan, Pelindo telah menerapkan gerbang otomatis di 13 pelabuhan di Indonesia pada 2023. Menyusul lima pelabuhan yang sudah menggunakn sistem cashless sebelumnya, yaitu Banten, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Banjarmasin dan Gresik, serta 12 Pelabuhan yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

"Kita juga melihat hasil evaluasi atas penerapan autogate di pelabuhan-pelabuhan terdahulu yang dapat dijadikan best practices," kata dia.

Pelabuhan yang mengoperasikan gerbang otomatis pada tahun lalu di antaranya Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) di Regional 1, Pangkal Balam (Bangka-Belitung), Jambi, Panjang (Lampung), dan Pontianak (Kalimantan Barat) di Regional 2.

Selain itu, ada pelabuhan Celukan Bawang dan Benoa di Bali, Lembar di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Regional 3.

Putut menjelaskan, perluasan pengoperasian gerbang otomatis. Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di empat pelabuhan di Regional 1, tiga pelabuhan di Regional 2, empat belas pelabuhan di Regional 3 dan delapan pelabuhan di Regional 4.

"Dengan demikian, sampai akhir 2024, ditargetkan 59 pelabuhan mengoperasikan gerbang otomatis," katanya.

Menurut Putut, pengoperasian gerbang otomatis dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan trafik kendaraan di pelabuhan yang akan diterapkan sistem autogate.

"Selain bertujuan melakukan standarisasi operasi pelabuhan, gerbang otomatis juga untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungli," katanya.

(NIY)

IDXChannel - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan calon penumpang kapal Ferry membeli tiket secara online.

Hal ini untuk menyetop praktik calo dengan program Say No to Calo. Program ini diberlakukan di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan, pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Menurutnya, pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan di antaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang sangat tinggi dari harga resmi," kata Shelvy Arifin, Minggu (7/7/2024).

Selain itu, kata dia, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo.

"Karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan," kata dia.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy.

"Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk," kata dia.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.

Hal ini, kata dia, memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerja sama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo," katanya.

"Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," kata Shelvy.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenparekraf dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri.

Mereka diminta untuk mengisi jabatan fungsional (JF) adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Kepala Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Parekraf, Andar Danova L. Goeltom, mengatakan, untuk pertama kalinya, Kemenparekraf membuka kesempatan bagi para ASN di lingkungan pemerintah daerah dan Kemenparekraf untuk mengisi jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Hal tersebut telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif hingga 14 Juli 2024.

"Kami informasikan bahwa telah dibuka seleksi uji kompetensi JF adyatama yang bisa diikuti oleh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan atau ekonomi kreatif," kata Andar melalui keterangan pers, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bertugas mengelola dan mengembangkan sektor parekraf.

“Mengelola itu, kalau mau disederhanakan adalah melakukan perjalanan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan," kata dia.

Adyatama Ahli Utama Kemenparekraf, Dadang Rizki Ratman mengatakan, JF Adyatama Parekraf perlu diisi oleh ASN dalam upaya pengembangan dan kenaikan jenjang kariernya serta memenuhi kebutuhan instansi.

“Kebutuhan JF Adyatama merupakan instrumen pokok sekaligus yang terpenting dalam pembinaan JF Adyatama pada instansi pusat maupun daerah," kata Dadang.

(NIY)

IDXChannel - Pengusaha tekstil mendukung wacana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, meski demikian, dirinya juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024

Redma menjelaskan regulasi BMTP dan BMAD menjadi suatu keharusan Negara dalam melakukan pengendalian impor dan perlindungan pasar domestik.

"Kalau dalam keadaan normal, kebijakan BMTP dan BMAD akan sangat bermanfaat, negara lain juga melakukan hal yang sama untuk pengendalian impor dan melindungi pasarnya dari serangan barang impor dumping," ujar Redma, Minggu (7/7/2024).

Dia menambahkan, situasi tersebut akan efektif jika situasi pasar dalam negeri tidak diganggu oleh bebas masuknya barang-barang impor ilegal.

"Tapi saat ini justru masalah utama kita adalah impor ilegal yang masuk lewat cara borongan/kubikasi, pengaburan HS code dan under invoicing. Jadi hal ini bisa saja diterapkan tapi harus dibarengi dengan perbaikan kinerja Bea Cukai untuk memberantas impor ilegal," katanya.

Maka dari itu, Redma meminta pemerintah agar mau merevisi regulasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dia menjelaskan, regulasi Permendag tersebut justru membuat celah bagi para pelaku impor ilegal yang diduga bersekongkol dengan oknum-oknum di Dirjen Bea Cukai.

"Aturan BMTP dan BMAD harus diikuti revisi Permendag 8 untuk menambal celah yang selama ini menjadi permainan para importir dan oknumnya di Bea Cukai," kata Redma.

"Dan yang lebih terpenting adalah pemberantasan mafia impor untuk menanggulangi impor ilegal," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle).

Permintaan itu sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pengembalian bagian wilayah kerja potensial yang tidak diusahakan dalam rangka optimalisasi produksi migas.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, wilayah kerja migas yang potensial namun idle atau nganggur, perlu dilakukan upaya dan tidak bisa didiamkan. Saat ini proses diinventarisasi tengah dilakukan.

"Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada empat upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," kata Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu ( 7/7/2024).

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut

KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut.

"Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," kata Ariana.

KKKS juga mengerjakan bagian WK potensial yang idle melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Kemudian, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Lalu, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Untuk diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

(NIY)

IDXChannel - Family office yang digadang-gadang pemerintah Indonesia diprediksi akan kalah bersaing dengan beberapa negara yang bebas pajak.

"Family office Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara lain yang memang bebas pajak. Sedangkan Indonesia, bukanlah negara bebas pajak," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Minggu (7/7/2024).

Dia menambahkan, berbagai studi menunjukkan bahwa negara yang menjadi tempat family offices adalah negara surga pajak atau mampu berikan tarif pajak super rendah.

"Negara surga pajak ada Gibraltar, Panama, Virgin Island misalnya. Indonesia bukan surga pajak meski ada pemberian insentif pajak khusus ke family office," kata dia.

Kemudian kriteria lain yang menurut Bhima juga tidak masuk di Indonesia adalah soal rasio aset keuangan dengan PDB. Indonesia tergolong masih rendah karena rasio aset keuangan terhadap PDB hanya 77 persen.

"Bahkan rasio tersebut kalah dengan Malaysia yang menyentuh angka 256 persen," kata dia.

Selain itu, soal keamanan data juga penting jika Indonesia tetap membuat family office. Pasalnya, saat ini pemerintah belum mampu menjaga kerahasian data.

"Family office tidak semudah itu masuk ke Indonesia karena Indonesia belum memenuhi syarat. Salah satunya kerahasiaan data," katanya.

"Di mana orang-orang super kaya menempatkan dananya ke negara yang mampu menjaga privasi data," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Wacana penerapan kebijakan bea masuk anti dumping (BMAD), saat ini tengah diproses oleh pemerintah pusat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana menjelaskan penerapan kebijakan BMAD, khususnya pada barang impor, tidak akan merugikan penjualan produk dalam negeri.

Ia memperkirakan, kebijakan BMAD ini ditujukan pada produk TPT berupa pakaian atau garmen jadi.

"Besaran BMAD itu diterapkan pada produk TPT jadi atau garmen jadi," kata Danang saat dihubungi IDXChannel, Minggu (7/7/2024).

Danang mengatakan, kebijakan BMAD diproyeksikan tidak akan berdampak pada harga produk-produk lokal Indonesia.

"Ada pertanyaan bahwa apakah dengan menerapkan BMAD yang tinggi akan membuat produk-produk lokal menjadi mahal sehingga tidak terjangkau publik, proyeksi kami tidak akan terjadi," katanya.

Dirinya optimis kemampuan para produsen TPT lokal dapat bersaing secara sehat.

"Karena produsen TPT domestik dalam negeri juga akan bersaing secara sehat," kata Danang.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menjelaskan maraknya PHK massal dan tutupnya bisnis industri TPT, merupakan imbas dari bebas masuknya produk impor tekstil secara ilegal di pasaran dalam negeri. Dia menyebutkan barang-barang tekstil, yang salah satunya produk pakaian jadi, begitu bebas berkeliaran baik di pasar luring maupun daring.

"Ini merupakan pernyataan perang kami terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada di pemerintahan termasuk beking aparat yang terlibat didalamnya," kata Nandi melalui keterangannya.

Nandi mengungkapkan sindikasi mafia impor ilegal ini sudah bercokol dan diketahui menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Terlebih, dirinya mengatakan bahwa sebagian besar pemerintah sudah mengetahui permasalahan importir ilegal tersebut.

"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat/pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum sebagai sindikat mafia impor yang bersarang di Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga bertemu Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami di Osaka, Jepang, Kamis (4/7/2024). Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda dari rangkaian kunjungan kerja Wamendag Jerry ke Jepang.

Pada kesempatan tersebut, keduanya membahas persiapan Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka yang direncanakan dibuka pada April 2025 mendatang dan berlangsung selama enam bulan di Yumeshima, Osaka Bay Area, Jepang.

“Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka diharapkan mampu menampilkan berbagai keunggulan dan keragaman potensi Indonesia di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal tersebut dapat turut mendorong citra positif Indonesia, memberikan kesempatan, dan membawa para pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan menembus pasar internasional,” ujar Jerry dalam keterangan resmi kutip Minggu (7/7/2024).

Jerry menekankan, keikutsertaan Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor-sektor potensial termasuk manufaktur, infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi.

Pelaku usaha Indonesia dapat memanfaatkan Expo 2025 Osaka untuk memperkenalkan produk dan layanan inovatif guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Pameran ini juga dapat menjadi platform untuk menjalin kemitraan bisnis baru.

Jerry menambahkan, komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam World Expo 2025 Osaka merupakan tonggak penting dalam kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada 2023. Paviliun Indonesia mulai dibangun pada Februari 2024 dengan luas 1.750 m2.

Arsitekturnya berbentuk perahu sebagai alat transportasi sudah sejak lama digunakan masyarakat untuk berlayar, berdagang dan menjalin hubungan dengan komunitas.

Paviliun Indonesia terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu zona Nature yang bernuansa hutan tropis Indonesia, zona Culture yang menampilkan budaya Indonesia, dan zona Future yang menggambarkan masa depan Indonesia.

Nantinya, Paviliun Indonesia juga berfungsi sebagai wadah untuk berbagi inspirasi, pengetahuan, dan solusi terkait tantangan global yang dihadapi sehingga menjadi daya Tarik dalam investasi bagi pembangunan Indonesia.

Lebih lanjut, Expo 2025 Osaka mengusung tema Designing Future Society for Our Lives. Pameran lima tahunan berskala internasional tersebut mengangkat isu model masyarakat yang memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) dan strategi Society 5.0.

Hasil akhir yang diharapkan adalah bagaimana negara partisipan memberikan gambaran dan kesempatan bagi generasi muda dalam menangani isu global yang tengah dihadapi dunia saat ini.

Isu global tersebut mencakup kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, demografi, pendidikan, dan kesetaraan gender agar tercipta pembangunan yang keberlanjutan dengan prinsip tidak meninggalkan satupun atau no one left behind.

Agenda World Expo 2025 meliputi forum bisnis, pertemuan one-on-one, penampilan budaya, pavilion perempuan, rolling exhibition, dan National Day.

National Day Indonesia diagendakan pada 25 April 2025. Artinya, terdapat sehari yang didedikasikan bagi satu negara menampilkan sejarah, keragaman budaya, dan potensi alam dalam berbagai bentuk kegiatan.

(SLF)

IDXChannel - Indonesia belum memenuhi kriteria untuk membangun family office. Pasalnya, pemerintah belum mampu menjaga kerahasian data.

Hal ini dikatakan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurutnya, menjaga kerahasiaan data orang-orang kaya yang akan menaruh uang di family office ini sangat penting.

"Family office tidak semudah itu masuk ke Indonesia karena Indonesia belum memenuhi syarat," kata Bhima, Minggu (7/7/2024).

"Kerahasiaan data, di mana orang-orang super kaya menempatkan dananya ke negara yang mampu menjaga privasi data," kata dia.

Dia menambahkan, beberapa pekan ini Indonesia digegerkan dengan diretasnya Pusat Data Nasional (PDN).

Kemudian, Indonesia belum memenuhi syarat untuk mendirikan family office adalah soal regulasi yang kerap dan bahkan mudah diubah seiring pergantian kekuasan. Hal ini membuat kepercayaan investor menjadi terganggu untuk memulai bisnis di Indonesia.

"Regulasi di indonesia sering berubah ubah jadi persoalan utama. Bayangkan family office investasi jutaan dolar kemudian regulasi tidak pasti. Pastinya mereka kalkulasi untung rugi dari risiko hukum," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Pemerintah berencana membangun Family Office di Indonesia untuk menjaring uang milik konglomerat baik dari dalam maupun luar negeri. Harapannya, wacana ini bisa membantu untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional kedepannya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pendirian Family Office di Indonesia masih membutuhkan banyak pertimbangannya. Sebab dikhawatirkan family office akan menjadi rumah nyaman untuk tindak pidana pencucian uang.

Sebab menurutnya, saat ini penegakan hukum di Indonesia utamanya di sektor keuangan masih tergolong rendah. Hal itu tergambar dari adanya fenomena nilai transaksi judi online yang terakumulasi tembus hingga ratusan triliun.

"Pencucian uang dan tindak pidana lintas negara di indonesia masih marak, terbukti nilai transaksi judi online tembus Rp600 triliun yang sebagian libatkan yurisdiksi negara lain seperti Kamboja," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (7/7/2024).

Lebih lanjut, Bhima menjelaskan Family Office sendiri ini nantinya akan menjadi semacam manajer investasi. Namun ada perbedaan dengan manajer investasi biasa, misalnya kerahasian data hingga kebebasan pajak seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah.

"Kalau pengawasan sektor keuangan lemah maka family office pun khawatir ikut terseret dugaan pencucian uang," jelasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan saat ini ada 2 negara di Asia yang memiliki family office terbanyak, pertama Singapura yang memiliki 1.500 family office, kedua Hong kong memiliki sekitar 1.400 family office.

Namun demikian, menurutnya saat ini kedua Negara tersebut, baik Singapura dan Hongkong saat ini tengah mengalami perubahan dan konflik di masing-masing negara.

Hongkong mengalami peningkatan tensi Geopolitik, sedang Singapura tengah mengalami perubahan regulasi investasi. Momentum ini lah yang menjadi alasan pemerintah berambisi untuk segera mendirikan Family Office di Indonesia.

Luhut memastikan family office tidak menjadi tempat untuk tindak pidana pencucian uang, namun mampu mendorong dan mendukung pembangunan negara lewat modal segar dari family office.

"Nah ini sekarang sedang kita garap dengan cermat, tapi kita menghindari pencucian uang, dia harus datang kemari, dia taruh duit USD10-30 juta, terus dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang untuk bekerja di family office tadi, itu yang kita pajaki," katanya.

(SLF)