IDXChannel – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia cukup untuk memproduksi biodiesel B50. Menurutnya, rancangan program sudah siap dan tinggal dilakukan ekseskusi paling lambat tahun 2026.

“Biodiesel B50 kita sudah rancang, Januari B40 sudah jalan. Kita rancang dulu B50 karena bahannya cukup,” kata Amran saat dijumpai di Jakarta pada Selasa (22/10/2024).

Dia menjelaskan, untuk memproduksi B50, hanya dibutuhkan stok CPO sebanyak 5,3 juta ton. Angka ini disebut Mentan relatif kecil, mengingat Indonesia sendiri telah melakukan ekspor CPO hingga lebih dari 26 juta ton, dengan jumlah produksi mencapai 46 juta ton.

“Kita proses tahun depan, mudah-mudahan paling lambat 2026 selesai,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pabrik pembuat B50 kini sudah siap berproduksi, dan hanya tinggal menambah kapasitasnya. Adapun untuk menjaga kebutuhan dalam negeri, dengan penyesuaian, ke depan akan dilakukan pengurangan jumlah ekspor tergantung dengan kebutuhan.

“Sekarang dalam negeri kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton. Kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan? Karena kita ekspor kita 26 juta ton. Kita kurangi (ekspor), sesuai kebutuhan dalam negeri. Kita prioritaskan dalam negeri,” tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pemerintah resmi mendirikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Lembaga investasi baru ini diketuai oleh Muliaman Hadad. Muliaman merupakan Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017. Muliaman Hadad ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

BP Danantara difokuskan untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan akan dikelola lembaga tersebut.

Aset-aset pemerintah di kementerian akan digabung menjadi satu dan dikelola langsung oleh BP Danantara. Muliaman menyebut, aset bakal bakal dimaksimalkan nilainya (leverage).

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan, saat ini pemerintah masih menggodok Undang-Undang (UU) yang menjadi payung hukum BP Danantara. Regulasi baru juga akan mengatur secara rinci tugas dan wewenang badan.

"Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu,"katanya.

Selain itu, di sisi kebijakan investasi nasional juga masih dikoordinasikan otoritas.

"Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengimbau nasabahnya agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari praktik gesek tunai (gestun). Sebab, hal tersebut dilarang oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, praktik gestun termasuk dalam pelanggaran hukum. Selain itu, membawa banyak risiko yang dapat merugikan nasabah, seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang.

Consumer Lending Business Head Bank Danamon Enriko Sutarto menegaskan, Danamon memahami kebutuhan dana tunai untuk keperluan tertentu bagi nasabah. Melalui layanan Money Transfer, Danamon menyediakan solusi yang aman, mudah, dan nyaman untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus melakukan gestun.

"Layanan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung upaya Bank Indonesia dan OJK untuk memberantas praktik gesek tunai yang merugikan," kata Enriko dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Danamon, lanjutnya, percaya bahwa dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif, nasabah dapat menghindari risiko yang timbul dari praktik-praktik ilegal seperti gestun.

"Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon bersama grup perusahaan dan mitra strategisnya untuk terus bertransformasi sebagai Satu Grup Finansial dan menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada nasabah dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh, sehingga nasabah dapat tumbuh bersama Danamon," ujar Enriko.

Gestun merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan memanfaatkan limit kartu kredit mereka melalui mesin electronic data capture (EDC) di merchant tertentu. Secara formal, transaksi ini tampak seperti pembelian barang atau jasa, namun sesungguhnya hanya untuk menutupi tujuan utamanya yaitu untuk menarik uang tunai.

Bagi sebagian nasabah, gestun menjadi pilihan karena mereka membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa harus menariknya dari ATM yang dikenakan bunga penarikan tunai, atau tanpa harus melalui proses pengajuan pinjaman personal. Namun, meski terlihat praktis, gestun sebenarnya adalah transaksi fiktif yang berpotensi mendatangkan berbagai risiko finansial dan non-finansial kepada nasabah.

Praktik gestun dinyatakan ilegal oleh BI dan OJK, yang menjadikannya tindakan melanggar hukum. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 dan perubahannya menyatakan bahwa gestun adalah bentuk penipuan atau transaksi ilegal. Jika ketahuan melakukan praktik ini, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut buku Bijak Ber-e-Banking OJK, gesek tunai bukanlah produk bank dan oleh karena itu, jika terjadi kerugian akibat transaksi ini, nasabah tidak dapat meminta ganti rugi kepada bank. Nasabah yang terlibat dalam gestun juga rentan terhadap risiko yang lebih besar, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas. Data pribadi yang diambil dari transaksi di merchant tidak resmi bisa digunakan untuk mengakses informasi rekening atau kartu kredit nasabah tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, gestun membuka peluang bagi praktik pencucian uang, yaitu uang hasil kejahatan atau kegiatan ilegal dapat dicuci melalui transaksi berulang kali yang tampak sah secara permukaan. Dengan menghindari pengawasan ketat dari bank dan regulator, pelaku bisa mengubah uang hasil tindakan kriminal menjadi uang yang tampak legal. Hal ini tidak hanya merugikan nasabah secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam upaya mencegah risiko-risiko tersebut, Danamon mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati dan menghindari semua bentuk praktik gestun. Danamon juga menekankan pentingnya penggunaan kartu kredit sesuai dengan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dan legal, bukan sebagai alat untuk mendapatkan uang tunai secara ilegal, serta mengajak nasabah untuk mengelola keuangan pribadi secara lebih bijaksana, dengan memastikan bahwa mereka mengutamakan keamanan dan tanggung jawab dalam setiap pengeluaran.

Sebagai solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai secara aman dan legal, Danamon menyediakan layanan Money Transfer. Layanan ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mencairkan limit kartu kredit mereka ke rekening bank dengan bunga mulai dari 0 persen.

Nasabah tidak perlu lagi mengambil jalan pintas seperti gestun untuk mendapatkan dana tunai, karena dengan Money Transfer, mereka dapat mengajukan pencairan limit kartu kredit dengan proses yang cepat dan mudah.

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi mobile banking D-Bank PRO, sehingga nasabah bisa mengajukan kapan saja dan di mana saja, dengan proses pencairan yang hanya memakan waktu 30 detik. Danamon juga menawarkan fleksibilitas dalam tenor cicilan mulai dari 6 hingga 36 bulan, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang merancang nomenklatur.

Nomenklatur itu terdiri dari pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya. Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya," kata kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

Setelah nomenklatur terbentuk, barulah menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. AHY menyebut, bisa mengambil dari ASN yang sudah ada, atau membuka opsi rekrutmen baru.

"Kemudian kita bicarakan orangnya. Apakah sudah ada yang eksisting atau tidak. Kemudian kalau kosong harus dilakukan rekrutmen," kata dia.

AHY juga akan mempelajari lebih jauh terkait kecocokan tugas dan fungsi dari Kedeputian yang berada di dua Kemenko tersebut, dengan rencana kerja Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan secara umum.

"Tentu kami juga harus yakin kan dulu apakah tepat nomenklaturnya, hingga tugas dan fungsinya," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Cara isi GoPay lewat m-Banking BCA bisa dilakukan dengan mudah. Anda bisa melakukannya dengan memanfaatkan kode virtual account.

Penggunaan dompet digital beberapa tahun belakangan ini memang sedang naik daun, salah satunya yakni GoPay. Dompet digital ini dinilai praktis untuk berbagai transaksi, termasuk untuk pembayaran nontunai.

GoPay sendiri menawarkan beragam fitur yang memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi, baik pembayaran maupun transfer antar dompet digital dan ke bank. Proses isi ulang GoPay pun cukup mudah. Anda juga bisa melakukannya melalui Mobile Banking BCA.

Lantas, bagaimana cara isi GoPay lewat M-Banking BCA? Agar tidak bingung, simak langkah-langkah mudahnya sebagai berikut.

Cara Isi GoPay Lewat M-Banking BCA

Untuk mengisi GoPay lewat M-Banking BCA, Anda bisa melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut.

• Buka aplikasi Mobile Banking BCA di HP Anda.
• Masuk ke menu m-BCA.
• Kemudian, klik m-Transfer.
• Lalu, klik BCA Virtual Account.
• Masukkan nomor akun GoPay tujuan dengan menambah kode transfer GoPay BCA yakni 70001 + nomor GoPay.
• Setelah itu, klik Send.
• Lalu, klik OK.
• Selanjutnya, masukkan saldo yang ingin ditransfer ke GoPay.
• Cek kembali detail transaksi Anda sebelum melanjutkan.
• Selanjutnya, masukkan PIN m-BCA Anda dan klik OK.
• Transfer BCA ke GoPay pun berhasil dilakukan.

Selain melalui M-Banking BCA, Anda juga bisa mengisi ulang saldo GoPay lewat myBCA. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

• Masuk ke akun myBCA Anda.
• Kemudian, klik Transfer.
• Lalu, pilih Virtual Account.
• Masukkan nomor GoPay tujuan dengan diawali kode 70001.
• Lalu, klik Lanjut.
• Selanjutnya, masukkan jumlah saldo yang akan ditransfer.
• Cek detail transaksi Anda.
• Lalu, klik Lanjut.
• Setelah itu, masukkan PIN BCA Anda.
• Transaksi isi GoPay lewat M-Banking BCA pun berhasil.

Itulah ulasan mengenai cara isi GoPay M-Banking BCA yang bisa Anda lakukan dengan mudah. Semoga informasi ini bermanfaat!

IDXChannel – Cara mengatasi lupa password transaksi BNI Mobile Banking pada dasarnya bisa dilakukan dengan mudah. Anda hanya perlu mengakses halaman Pengaturan.

Password transaksi BNI Mobile Banking adalah kata sandi yang dibuat oleh nasabah sebagai sandi keamanan ketika melakukan transaksi menggunakan mobile banking. Kode ini biasanya terdiri dari 8 karakter kombinasi huruf dan angka yang unik.

Password ini berbeda dari PIN login atau MPIN dan berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh pemilik akun yang sah.

Lalu, bagaimana cara mengatasi lupa password transaksi BNI Mobile Banking? Agar tidak bingung, IDXChannel mengulas solusinya sebagai berikut.

Cara Mengatasi Lupa Password Transaksi BNI Mobile Banking

Jika lupa dengan kata sandi transaksi BNI Mobile Banking dan sudah mencoba memasukannya tiga kali berturut-turut, maka biasanya BNI Mobile Anda akan terblokir. Jika hal demikian terjadi, maka Anda tidak dapat melakukan transaksi lewat aplikasi BNI Mobile. Oleh karena itu, sebelum akun BNI Mobile Anda terblokir, Anda perlu mengatasi masalah lupa password transaksi ini.

Dilansir dari laman resminya, cara mengatasi lupa password transaksi BNI Mobile Banking bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

• Buka aplikasi BNI Mobile Banking di HP Anda.
• Masuk ke akun Anda dengan menggunakan User ID dan MPIN.
• Setelah berhasil masuk, pilih menu Pengaturan yang ada di tampilan homescreen.
• Kemudian, pilih opsi menu Password Transaksi.
• Lalu, pilih opsi Lupa Password Transaksi.
• Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk mengisi data diri. Isi User ID, nomor rekening, dan 8 digit terakhir nomor kartu debit BNI Anda.
• Lalu, klik Lanjut.
• Anda akan diarahkan untuk membuat password transaksi yang baru.
• Buatlah password transaksi dengan mengikuti panduan yang ada.
• Ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain password transaksi terdiri dari 8-12 karakter; tidak mengandung nama dan User ID; terdiri dari kombinasi huruf dan minimal 2 angka; kombinasi huruf besar dan kecil serta special karakter.
• Jika password transaksi Anda sudah memenuhi ketentuan tersebut, Anda bisa klik tombol Simpan.
• Setelah itu, reset password transaksi BNI Mobile Banking Anda pun berhasil. Anda bisa kembali ke menu Pengaturan.

Itulah cara mengatasi lupa password transaksi BNI Mobile Banking yang bisa Anda lakukan dengan mudah tanpa perlu ke kantor cabang.

IDXChannel - Bahlil Lahadalia kembali terpilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Bahlil menjadi salah satu menteri terkaya di kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah.

Pria yang lahir di Banda, Maluku, pada 7 Agustus 1976 itu dikenal sebagai pengusaha sebelum berkiprah di dunia politik. Dia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil menjalankan bisnisnya lewat perusahaan induk Rifa Capital yang bergerak di berbagai sektor mulai dari perkebunan, properti, logistik, pertambangan dan konstruksi. Tercatat ada sepuluh perusahaan di bawah Rifa Capital yang di antaranya PT Ganda Nusantara, PT Pandu Selaras, dan PT Bersama Papua Unggul.

Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2023, Bahlil tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp310,4 miliar dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kekayaannya bertambah Rp15 miliar dalam empat tahun terakhir.

Sebagian besar kekayaan Bahlil berupa properti berupa tanah dan bangunan senilai Rp291,6 miliar atau 94 persen dari total asetnya. Dia tercatat memiliki 18 bidang tanah dan bangunan sebesar yang tersebar di Jayapura, Gianyar, dan Jakarta Selatan. Aset properti termahal ada di Gianyar, Bali berupa tanah dan bangunan masing-masing 2.000 m2 dan 1.500 m2 senilai Rp46,6 miliar.

Sementara kekayaan berupa alat transportasi yang tercatat atas nama Bahlil hanya dua unit, yakni Toyota Harrier 2007 senilai Rp57,8 juta dan Honda CR-V 2010 senilai Rp40,6 juta. Total nilai aset kendaraannya di bawah Rp100 juta.

Bahlil juga memiliki surat berharga senilai Rp1,6 miliar dan kas dan setara kas hingga Rp17 miliar. Selain itu, dia tak memiliki utang sepeser pun sehingga total kekayaannya menembus Rp310 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono akan menggunakan gedung bekas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Hal ini dilakukan lantaran kantor Kemenko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan belum mempunyai kantor.

"Ini direncanakan di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," kata AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

AHY menambahkan, mulai hari ini tim nya tengah bergegas untuk mengecek bangunan gedung yang akan menjadi kantor Kemenko baru itu, yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami akan gabung ke sana. Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," kata dia.

Sejalan dengan itu, AHY mengaku saat ini juga tengah merancang nomenklatur, seperti pengisian jabatan setingkat eselon I, II, dan III yang akan menjadi pembantunya.

Rencananya, nomenklatur ini sebagian diambil dari kedeputian yang sebelumnya ada di Kemenko Marves, maupun Kemenko Ekonomi.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal, paling tidak kita sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN RB, mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini. Saya tahu ada deputi di Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi," kata AHY.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan memberantas oknum-oknum yang menghambat distribusi pupuk. Sebab, komoditas itu merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Bahkan, dia memastikan tidak boleh ada pihak-pihak yang coba main-main atau menyelewengkan pupuk di internal PT Pupuk Indonesia (Persero).

“Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main di Pupuk, kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat,” ujar Erick usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Selasa (22/10/2024).

Data hingga 9 Agustus 2024, realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah belum maksimal alias hanya mencapai 4,3 juta ton atau setara 41,95 persen dari alokasi 9,55 juta ton.

Rendahnya realisasi serapan disebabkan oleh lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

Penyebab lain yaitu kebimbangan dan kekhawatiran distributor dan kios pupuk bersubsidi karena tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Adapun, koreksi distribusi pupuk di 2023 sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari-Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton. Angka ini akan terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Terkait dengan perkara tersebut, Ombudsman RI sebelumnyamenemukan masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data audit penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir.

Ombudsman menilai, jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah, akan berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Kebijakan pemerintah memperketat impor keramik di Indonesia mendapat sambutan baik dari kalangan pengusaha. Salah satunya datang dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), yang meyakini langkah itu dapat mendongkrak utilisasi industri keramik lokal secara drastis.

Pengetatan impor itu diterapkan pemerintah menyusul penerbitan dua regulasi terkait. Adapun kedua aturan itu adalah wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 16 produk industri, termasuk ubin keramik, dan; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024. Khusus regulasi yang terakhir, berisi aturan tentang pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor produk ubin keramik dari China.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto mengatakan, selama kuartal I-2024, industri keramik Indonesia mengalami penurunan akibat serbuan barang impor dan menurunnya daya beli masyarakat. Dia menyebutkan, kondisi itu berimbas pada utilitas industri keramik lokal yang menurun hingga di bawah 60 persen.

“Kami sedikit bersyukur pada kuartal III-2024 ini, mulai pelan-pelan ada peningkatan utilitas. Jadi mulai Januari sampai September, catatan kami sekarang berada di posisi 64 persen,” kata Edy dalam rubrik Market Review IDX Channel, Selasa (22/10/2024).

Dia menuturkan, kedua regulasi baru dari pemerintah itu dapat memberikan harapan baru, karena utamanya bertujuan untuk melindungi produksi keramik domestik. Kedua aturan itu membuat Asaki optimistis bahwa utilitas industri keramik akan meningkat 80 persen.

“Kami yakin dengan kehadiran regulasi ini, utilisasi kami akan pulih. Tahun ini utilisasinya, kami revisi prediksinya, bisa mampu meningkat ke 67-68 persen. Pada 2025, kami berani memasang target ke 75-80 persen utilisasinya,” ujar Edy.

Dia bahkan optimistis pada 2026 industri keramik lokal bisa mengulangi kembali masa kejayaan utilisasinya seperti yang pernah diraih pada 2012-2014. “Pada saat itu kami bisa mencapai utilisasinya di atas 90 persen,” tuturnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) beberapa waktu lalu meluncurkan 16 peraturan menteri perindustrian (permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib. Ke-16 Permen itu mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (14/10/2024) pekan lalu mengatakan, regulasi itu menjadi instrumen penting dalam memastikan produk-produk yang dihasilkan oleh industri memang memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun 16 produk tersebut yakni produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup tabung LPG, kompor gas, selang kompor gas LPG, ubin keramik, alat pemadam api, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, semen, bahan isolasi panas, kaca isolasi, serta penyerap suara dan tahan api dari mineral wol.

Di lain sisi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga secara resmi mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap impor produk ubin keramik dari China. Hal ini tertuang dalam PMK Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok. Aturan ini ditandatangani menkeu pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 14 Oktober 2024.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel– Peruri dan Big Alpha berkomitmen mendukung perekonomian lokal dengan membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan di era digital.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan, sebagai BUMN, Peruri memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara.

"Mendukung peningkatan literasi digital Masyarakat dan UMKM merupakan bagian dari upaya kami dalam melaksanakan program TJSL yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat,” katanya dalam rilis Selasa (22/10/2024).

Untuk menggenjot literasi digital,.perseroan menggelar seminar “Digitalk: Growth Journey”.

Penyelenggaraan acara ini merupakan keberlanjutan program Literasi Digital yang diusung Peruri sejak tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pengenalan produk digital Peruri kepada masyarakat dan UMKM.

Acara yang dihadiri oleh hampir 100 peserta ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Co-Founder & CEO HAUS! Indonesia, Gufron Syarif; Head of SME Growth PaDi UMKM, Mega Agustina; dan Head of Channel Management Department PERURI, A Mesa Tiar Dyastama.

Pada sesi pertama, acara ini mengangkat tema “Bangun Usaha Jadi Naik Kelas” yang fokus membahas strategi ekspansi pasar yang relatif cepat.

Pada kesempatan ini, Gufron Syarif membagikan pengalamannya mengenai perjalanan membangun HAUS! Indonesia dari nol hingga kini telah memiliki cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan tren pasar yang terus berubah dalam mengembangkan sebuah usaha.

Mega Agustina menambahkan perspektif mengenai pentingnya pemanfaatan media digital untuk memperluas market B2B dan koneksi bisnis. Mega menjelaskan bagaimana pelaku UMKM dapat berjejaring dan berkolaborasi dengan sesama pelaku UMKM melalui penggunaan marketplace B2B PaDi UMKM.

Kemudian pada sesi kedua, acara ini mengangkat tema “Bikin Usaha Lebih Praktis Bareng PERURI”. Mesa Tyar memaparkan saat ini Peruri telah memiliki berbagai solusi digital yang ditawarkan untuk membantu UMKM Indonesia, salah satunya dengan produk Peruri Shield yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti layanan e-invoice menggunakan tanda tangan digital, stempel digital dan meterai elektronik.

Dengan manfaatnya yang besar, Peruri Shield dapat menjadi solusi bagi UMKM mengelola usahanya lebih efektif dan efisien.

Acara ini merupakan salah satu perwujudan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Peruri dalam meningkatkan literasi digital Masyarakat, terutama para pelaku UMKM.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Mantan CEO Investree Radhika Jaya, Adrian Gunadi kembali menjadi topik perbincangan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan perusahaan yang didirikan Adrian. OJK tengah berupaya memulangkan Adrian dari luar negeri.

“Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dikutip Selasa (22/10/2024).

Ismail menambahkan, OJK bersama aparat penegak hukum akan memburu Co-Founder Investree itu untuk penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Regulator juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening bank Adrian, termasuk menelusuri aset milik Adrian dan rekan-rekannya.

Adrian sebelumnya mengajukan pengunduran dari jabatannya sebagai CEO Investree setelah tingkat kredit macet pada pinjaman yang diberikan Investree kepada debitur, terutama UMKM melonjak tajam. Rencana pengunduran diri tersebut disetujui pemegang saham Investree pada Januari 2024.

Dia adalah angkatan S1 Akuntansi Universitas Indonesia (UI) tahun 1995. Setelah lulus dari UI pada 1999, dia melanjutkan studi S2 di Rotterdam School Management, Erasmus University Belanda pada 2002. Adrian meraih gelar Master Business of Administration (M.B.A) pada 2003.

Usai lulus S1, Adrian langsung bekerja sebagai Cash & Trade Product Manager di Citi hingga 2022. Dua tahun setelah S2 rampung, dia kembali ke dunia perbankan dengan bergabung bersama Standard Chartered Bank cabang Dubai, UEA hingga 2007.

Kembali ke Tanah Air, Adrian menjadi Head of Shariah Banking PT Bank Permata Tbk (BNLI) pada 2007. Pada tahun 2009, dia memutuskan keluar dari PermataBank dan bekerja di PT Bank Muamalat Tbk selama lebih dari 6,5 tahun.

Adrian memutuskan pensiun menjadi bankir dan mendirikan Investree pada Oktober 2015 bersama rekannya, Amir Amiruddin. Investree merupakan salah satu perusahaan fintech P2P lending pionir sekaligus terkemuka di Indonesia. Nama Adrian kemudian cepat dikenal hingga terpilih menjadi Wakil Ketua Asosiasi FinTech Indonesia (AfTech) pada Juni 2016.

Saat awal berdiri, Investree mendapatkan pendanaan awal dari Kejora Kapital hingga tahap A. Pada pendanaan tahap B, sejumlah investor besar mulai masuk seperti Mandiri Kapital Indonesia, Persada Capital, dan SBI Investment.

Investree kemudian memperoleh pendanaan jumbo USD231 juta saat tahap D dari SBI Holdings dan JTA International Holding. Dengan demikian, total pendanaan yang diperoleh Investree mencapai USD280 juta atau setara Rp4,3 triliun dengan asumsi kurs Rp15.500.

Investree melalui Investree Singapore Pte Ltd juga tercatat mengakuisisi 2,25 miliar saham PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) atau setara 12,22 persen dari total saham beredar. Nilai kepemilikan sahamnya di Bank Amar mencapai Rp480 miliar.

Pada Januari 2024, Adrian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Investree. Pada Oktober 2024, Investree dibubarkan dan Adrian kini tengah dicari oleh OJK dan aparat penegak hukum untuk diproses atas dugaan fraud dana investor.

(Rahmat Fiansyah)