Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama subholding Pertamina lainnya ikut serta dalam Joint Study dengan POSCO International terkait Carbon Capture and Storage (CCS).

Kerja sama strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) pada Kamis (5/9). JSA ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU pada tanggal 25 Juli 2023 antara Pertamina Group dan POSCO.

Direktur Strategi dan Pengambangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari menyampaikan bahwa bagi PGN, JSA ini memberikan nilai tambah untuk solusi upaya pengurangan emisi karbon melalui penyimpanan emisi karbon (CCS) di Lapangan milik Pertamina Group. Selain itu, sebagai optimasi Right of Way (ROW) transmisi milik PGN dan potensi integrasi carbon aggregator industri di customer eksisting.

“Kesempatan untuk joint study dengan POSCO International kali ini menjadi wujud keseriusan PGN dalam inisiatif proyek CCS dan upaya menekan emisi karbon. Diharapkan, JSA ini akan menghasilkan kajian yang komprehensif sehingga teknologi CCS nantinya dapat diterapkan dengan tepat,” jelas Rosa dalam siaran pers dikutip Kamis (19/9).

Joint study dengan Krakatau POSCO juga mengkaji potensi emitter Carbon lainnya. Secara teknis, PGN bersama PHE, PPI dan PIS akan melakukan kajian bersama dengan POSCO international group. Rencana lokasi storage site milik Pertamina Group telah ditentukan yakni Area Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java PSC (PHE ONWJ).

Rosa menjelaskan, inisiatif ini nantinya juga dapat menjadi solusi upaya pencapaian target NZE bagi pelanggan eksisting PGN maupun emitter lain yang berada dekat dengan jaringan infrastruktur milik PGN.

POSCO International merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi sebagai anak perusahaan dari POSCO Group dan bergerak di berbagai sektor bisnis, termasuk perdagangan baja, energi, oil & gas, sumber daya pertanian, dan bahan kimia. POSCO Group melalui POSCO International tertarik dalam rangkaian inisiatif CCS dengan melakukan JSA bersama Pertamina Group.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peluang adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok terbuka lebar akibat penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kalau tadi itu (PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi," ungkap Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan saat ditemui Kontan, Kamis (19/9).

Pengurangan produksi rokok dalam jangka panjang menurutnya akanmembuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi.

"Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja. Baik itu dalam bentuk dirumahkan maupun pemutusan hubungan kerja. Ada potensi ke sana. Nah itu yang tidak kita harapkan," tambahnya.

Merrijantij menambahkan, industri rokok dalam catatan Kemenperin adalah salah satu sektor industri yang kuat, terbukti sepanjang masa Covid-19, industri rokok tidak melakukan PHK dan tetap bisa mencetak untung.

"Karena selama pandemi pun sektor industri hasil tembakau tidak ada PHK. Tidak ada PHK sama sekali. Jadi kenapa setelah kita melewati pandemi malah dengan kebijakan sendiri kita menekan industri yang pada akhirnya akan berpotensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja," katanya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Jogja, KONTAN - PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), sebagai pengelola Jalan Tol Jogja-Solo, memastikan bahwa infrastruktur tol tersebut aman digunakan oleh pengguna jalan.

Setelah melalui rangkaian uji laik fungsi yang dilaksanakan sejak tanggal 11 s.d 13 September 2024, Jalan Tol Jogja-Solo resmi mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi dan Sertifikat Laik Operasi.

Dengan demikian, Jalan Tol Jogja-Solo Tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 Km kini telah memenuhi seluruh spesifikasi teknis yang diperlukan.

PT JMJ melakukan serangkaian pengujian teknis untuk memastikan mutu beton, serta pemenuhan standar desain yang direncanakan.

Setelah melewati 3 tahun masa pembangunan, Jalan Tol Jogja-Solo Tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten kini siap beroperasi dengan kondisi infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan.

Untuk menjaga keamanan dan kualitas layanan, PT JMJ melakukan pemeriksaan rutin terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemeriksaan ini mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, hingga pelayanan pertolongan dan penyelamatan di sepanjang koridor jalan tol.

PT JMJ mengimbau pengguna jalan untuk selalu memastikan kendaraan dalam kondisi prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

Penting untuk berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas, terutama di sekitar lokasi konstruksi yang masih berlangsung.

Jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai Jalan Tol Jogja-Solo, pengguna jalan dapat menghubungi One Call Center 24 jam di nomor 14080 atau menggunakan aplikasi Travoy yang tersedia untuk pengguna iOS dan Android.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah emiten jasa pertambangan berfokus menjaga kinerja operasional pada semester II 2024.

Direktur PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) Hendy Narindra Dewantoro mengatakan, kinerja jasa tambang kuartal II-2024 sebesar 3,7 juta MT mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan kuartal II-2023 yang sebesar 4,1 juta MT dikarenakan penurunan produksi batubara oleh para useratau klien dan juga penurunan tren harga batubara.

"Perusahaan melakukan berbagai efisiensi biaya dan melakukan ekspansi usaha dengan mengajukan konsesi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar dapat melayani tidak hanya sektor batubara," kata Hendy kepada Kontan, Kamis (19/9).

Hendy menjelaskan, langkah ini ditempuh perusahaan demi mengoptimalkan peluang usaha yang ada. TEBE pun terus mengkaji peluang diversifikasi bisnis lainnya.

Asal tahu saja, pada semester I 2024 TEBE membukukan laba bersih sebesar Rp 42,7 miliar. Raihan ini turun 63,55% year on year (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang sebesar Rp 117,3 miliar.

Sementara itu, raihan pendapatan TEBE mencapai Rp 223,73 miliar atau turun 27,75% dari periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 309,68 miliar.

Hendy menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya membidik pendapatan sebesar RP 495 miliar dan laba bersih mencapai Rp 183 miliar. Kontan mencatat, TEBE membidik volume pengangkutan sebesar 9,5 juta ton pada tahun ini.

Adapun, PT Samindo Resources Tbk (MYOH) membidik laba bersih sebesar US$ 18,4 juta pada tahun ini.

Sekretaris Perusahaan Samindo Resources Ahmad Zaki Natsir mengatakan, sejalan dengan penetapan target tersebut, kinerja top lineatau pendapatan pada tahun 2024 ini diharapkan dapat tetap positif.

"Target top lineUS$ 178 juta dan targetbottom lineUS$ 18,4 juta," ungkap Ahmad kepada Kontan, Kamis (19/9).

Sebagai pembanding, pada tahun 2023 lalu, emiten jasa tambang ini membukukan pendapatan sebesar US$ 134,18 juta dan laba bersih sebesar US$ 18,48 juta.

Hingga semester I 2024, MYOH mencatatkan pendapatan mencapai US$ 84,36 juta atau tumbuh 40,06% YoYdari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar US$ 60,23 juta.

Sementara itu, beban pokok pendapatan dan penjualan MYOH mencapai US$ 67,09 juta atau meningkat 30,86% yoy. Hingga semester I 2024, MYOH mencatatkan rugi selisih kurs sebesar US$ 3,19 juta atau berbanding terbalik dengan periode sama di tahun sebelumnya yang mencatatkan keuntungan selisih kurs mencapai US$ 1,8 juta.

Adapun, raihan laba sebelum pajak penghasilan di semester I 2024 sebesar US$ 8,23 juta atau turun 14,63% YoY di mana raihan laba sebelum pajak penghasilan pada semester I 2023 lalu mencapai US$ 9,64 juta.

Alhasil, laba bersih MYOH pada semester I 2024 tergerus sebesar 34,76% yoy dari US$ 8,28 juta menjadi US$ 5,4 juta.

"Pendapatan meningkat karena volume overburden (OB) meningkat dan juga dampak dari akuisisi PT Transkon Jaya Tbk," jelas Zaki.

Zaki menjelaskan, selama enam bulan pertama tahun ini, MYOH merealisasikan volume OB mencapai 16,5 juta bank cubic meter (bcm), produksi batubara sebesar 2,9 juta ton dan pengangkutan batubara mencapai 10,9 juta ton.

Untuk tahun ini, MYOH menetapkan target OB removal sebesar 30,7 juta bcm, produksi batubara sebesar 5,4 juta ton dan pengangkutan batubara sebesar 23,5 juta ton.

Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR) Sara K. Loebis mengungkapkan, UNTR melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara membidik produksi batubara hingga 145 juta ton dan volume overburden (OB) removal sebesar 1,2 miliar bank cubic meter (bcm).

"Proyeksi sampai akhir tahun untuk produksi batubara dikisaran 144 juta hingga 145 juta ton dan volume OB removal sekitar 1,1 miliar bcm hingga 1,2 miliar bcm," jelas Sara kepada Kontan, Kamis (19/9).

Sara menambahkan, sampai Juli 2024, PAMA membukukan raihan volume produksi batubara mencapai 83,7 juta ton dan volume OB removal sebesar 699,1 juta bcm.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina, berhasil mencapai produksi full capacity 192 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB).

Pencapaian ini terjadi setelah mereka menjalani berbagai tahap uji kinerja dan capai produksi kapasitas penuh.

Menurut GM Zona 12 Mefredi, dengan capaian ini PEPC JTB siap menyalurkan gas secara optimal ke industri di Jawa Timur dan utamanya Jawa Tengah seiring pengembangan pembangunan pipa gas Cirebon Semarang.

Pipa gas Cirebon-Semarang merupakan proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan distribusi gas bumi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil lainnya.

PEPC JTB juga mendukung fase transisi energi bersih, gas menjadi energi fosil paling bersih.

Saat ini, produksi gas yang sudah terserap sekitar sebesar 125 MMSCFD dengan buyer dari PLN, PKG, Jargas Lamongan (PGN). Masih terdapat peluang untuk meningkatkan serapan gas sekitar 70 MMSCFD.

Mefredi berharap bahwa produksi ini segera dapat terserap oleh industri, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah dengan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang.

Lapangan JTB telah beroperasi dan mengalirkan gas perdana sejak 20 September 2022.

Pada awal produksinya, gas sudah mengalir sebesar 70 MMSCFD, secara bertahap meningkat dan beberapa kali berkesempatan memproduksi gas sebesar 192 MMSCFD, walaupun dengan durasi singkat karena keterbatasan demand gas Jawa Timur–Jawa Tengah.

Mefredi menekankan bahwa ke depannya PEPC berkomitmen untuk menjaga capaian produksi di Lapangan JTB yaitu dengan menjaga aspek-aspek reliability dan integrity fasilitas produksi atau Gas Processing Facility (GPF) pada fase operasi agar beroperasi 100%.

Sepanjang Semester I/2024, PEPC mencatatkan capaian kinerja positif dengan produksi minyak mentah (PEPC share 45%) rata-rata 66.414 MBOPD atau melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 Semester I/2024 yang ditetapkan sebesar 64.779 BOPD atau 102,5% dari target.

Produk yang dihasilkan perseroan adalah minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Kedung Keris serta Kondensat dari Lapangan JTB.

Produksi gas PEPC Semester I/2024 mencapai 253.641 MMSCFD yang didapat dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris (PEPC Share 45%) serta Lapangan Jambaran Tiung Biru (PEPC Share 92%).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) optimistis mengembangkan bisnis Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar di bisnis SAF namun diperlukan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk dengan perusahaan global.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A Salyadi Saputra mengungkapkan bagaimana rencana pengembangan SAF ke depannya di seluruh Pertamina Grup, baik dari sisi teknologi, finansial, hingga dukungan dari sisi kebijakan pemerintah. Seluruhnya untuk memastikan agar pemanfaatan SAF ini bisa berkembang di industri aviasi Indonesia.

Salyadi menjelaskan, Pertamina sudah siap dengan SAF. Dari sisi Pertamina Patra Niaga sudah memiliki lisensi Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU) agar dapat menjadi suplier atau menjual SAF. Upaya lainnya adalah Pertamina terus berproses dan upgrading dari sisi kilang agar kedepan menjadi green refinery supaya dapat optimal memproduksi SAF.

"Harapannya semua didukung oleh elemen masyarakat baik Indonesia maupun internasional. Karena adanya kesadaran dari semua pihak bisa menjadikan ini kepentingan masa depan sehingga semua berjalan saling menguntungkan,” ungkap Salyadi dalam keterangan resmi, Rabu (18/9).

Salyadi melanjutkan, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran ganda. Pertama, Pertamina mempunyai amanah untuk mendukung pemerintah khususnya dalam bidang menjaga ketahanan energi nasional.

Kedua, sebagai entitas bisnis, harus mampu memiliki kinerja finansial yang sehat dan berkelanjutan dimana kedepannya Pertamina akan terus mengembangkan bisnis bahan bakar ramah lingkungan. Pertamina menilai bahwa SAF adalah bisnis potensial industri aviasi maka Pertamina secara serius mengembangkan bisnis ini.

Adapun, Pertamina telah memiliki bahan Biofuel seperti B35 yang sekarang sangat sukses diterapkan di Indonesia dan mungkin berikutnya akan meningkatkannya menjadi B40 atau B50.

"Dari sisi SAF memiliki keunggulan pasar Pertamina tidak hanya dalam negeri, namun dapat merambah ke pasar global, dan kita yakin punya keunggulan kompetitif karena Indonesia mempunyai begitu banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan,” tutup Salyadi.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengungkapkan kekhawatirannya terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur standardisasi kemasan rokok berupa kemasan polos.

RPMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dan diprediksi akan berdampak pada meningkatnya peredaran rokok ilegal di pasaran.

Ketua Umum GAPPRI Henry Nayoan, penerapan kemasan polos akan menyulitkan identifikasi antara produk rokok resmi dan rokok ilegal. "Identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen berpotensi beralih ke produk ilegal yang harganya jauh lebih murah," jelasnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (19/9).

Kekhawatiran Terhadap Hilangnya Identitas Produk

Henry menambahkan bahwa dalam PP tersebut tidak diatur secara jelas mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas desain kemasan rokok, termasuk pemilihan warna dan jenis font. Ia juga mengkritisi bahwa ketentuan mengenai desain yang seragam akan diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek identitas produsen.

"Ada satu pasal yang mengatur tentang desain dan tulisan, tetapi tidak disebutkan siapa yang akan menentukan hal tersebut. Kemudian muncul RPMK yang sangat eksesif di akhir Agustus, di mana semua desain kemasan harus seragam," tegas Henry.

Ia menyebutkan bahwa desain seragam yang diusulkan menggunakan warna hijau tua yang gelap tanpa logo produsen, yang dikhawatirkan akan menyulitkan konsumen dalam membedakan produk resmi dan ilegal.

"Nantinya, semua rokok akan memiliki warna yang sama, warna yang menurut kami sangat tidak menarik dan tidak disukai oleh konsumen," kata Henry.

Dampak Finansial Bagi Industri Rokok

Jika RPMK ini disahkan, industri rokok harus merombak seluruh desain produk yang telah ada dan menanggung biaya tambahan untuk investasi mesin desain baru. Henry menyoroti bahwa perubahan ini akan menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi para produsen.

"Dampaknya besar. Industri harus menghitung ulang biaya untuk mengubah desain kemasan dan mesin, serta mempertimbangkan respons pasar yang mungkin tidak menerima kemasan polos ini. Selain itu, kemasan polos akan membingungkan konsumen dan melemahkan pengawasan dari pihak pemerintah," jelasnya lebih lanjut.

Isu Peletakan Pita Cukai

Selain masalah kemasan polos, peletakan pita cukai pada kemasan rokok juga menjadi perdebatan. Dalam PP No. 28/2024, pita cukai tidak boleh menutupi bagian utama kemasan rokok. Namun, belum ada kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai terkait lokasi penempatan pita cukai tersebut.

"Pita cukai menjadi alat kontrol pemerintah, dan posisinya sangat penting. Ketika dibuka atau disobek, pita cukai menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati prosedur yang sah. Namun hingga kini belum ada kesepakatan di mana pita cukai harus ditempatkan," papar Henry.

Dengan warna kemasan dan merek yang sama pada semua produk, ia mengkhawatirkan konsumen akan semakin bingung. Hal ini, menurut Henry, hanya akan memperbesar potensi peredaran rokok ilegal di pasaran.

"Jika aturan ini diterapkan, bukan hanya produsen yang dirugikan, tetapi juga konsumen yang akan kesulitan membedakan produk resmi dan ilegal," tutupnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten pengelola bioskop Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), terus gencar melakukan ekspansi bisnis di tengah tingginya minat penonton terhadap film-film yang tayang di bioskop.

Head of Corporate Legal & Corporate Secretary Cinema XXI Indah Tri Wahyuni mengatakan, pihaknya telah menambah 37 layar di 8 lokasi baru, termasuk di dalamnya 6 studio IMAX, hingga semester I-2024.

Delapan lokasi baru yang telah dibuka pada semester pertama lalu antara lain Summarecon Mall Bandung XXI, Suncity Madiun XXI, AEON Mall Deltamas XXI Cikarang, Citimal Garut XXI, Jambu Dua XXI Bogor, Living World Kota Wisata XXI Bogor, dan ICON Bali XXI.

Dengan penambahan tersebut, kini Cinema XXI telah menghadirkan 1.317 layar di 248 lokasi bioskop yang tersebar di 61 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Dalam catatan Kontan, Cinema XXI berencana menambah kurang lebih 100 layar di berbagai kota pada 2024. Untuk itu, Manajemen CNMA menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 775 miliar.

“Sebagai jaringan bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XXI berkomitmen untuk membuka bioskop di lokasi-lokasi baru, sehingga dapat memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menonton film-film favorit mereka,” ungkap Indah, Kamis (19/9).

Ekspansi penambahan layar bioskop ini juga menjadi cara Cinema XXI menjawab tingginya minat penonton film di Indonesia. Hal ini tercermin dari jumlah penonton di Cinema XXI yang naik 26,2% year on year (yoy) dari 36,9 juta penonton pada semester I-2023 menjadi 46,5 juta penonton pada semester I-2024.

Pihak Cinema XXI menilai, akhir-akhir ini minat penonton bioskop terhadap film sangat beragam dan hampir seimbang. Film-film Hollywood, Asia seperti Jepang dan Korea, hingga film produksi dalam negeri sama-sama mendapatkan animo yang cukup besar dari masyarakat.

Penonton juga mengapresiasi berbagai jenis genre film yang sedang tayang di bioskop, baik itu horor, komedi, thriller, drama, hingga drama religi.

Khusus untuk film nasional, Cinema XXI mencatat bahwa sebanyak 64,6% jumlah penonton di bioskop mereka menyaksikan film-film karya anak bangsa. Hal ini memperlihatkan dukungan kuat dari masyarakat Indonesia terhadap film nasional.

“Apresiasi terhadap film nasional melalui budaya menonton film di bioskop diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga jumlah penonton dapat terus meningkat pada sisa tahun 2024,” jelas Indah.

Lantas, Cinema XXI terus memberi dukungan melalui beragam konten film domestik yang menarik dan berkualitas. Alhasil, kebutuhan hiburan film dari berbagai kalangan masyarakat dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, Cinema XXI juga menyediakan pilihan produk Food & Beverage (F&B) yang berkualitas, beragam, dan inovatif untuk melengkapi pengalaman menonton di bioskop. Bahkan, segmen F&B turut menjadi sumber pendapatan andalan bagi Cinema XXI, selain penjualan tiket bioskop.

Tak ketinggalan, Cinema XXI senantiasa memberikan berbagai promo yang dapat dinikmati pengunjung. Promo tersebut dapat diperoleh langsung di lokasi bioskop atau saat membeli tiket melalui aplikasi m.tix. Di dalam aplikasi tersebut, terdapat pula fitur m.food yang memungkinkan calon penonton untuk memesan makanan dan minuman ketika hendak menonton film di bioskop.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana mendorong penggunaan EBT dan gas dalam mendukung komitmen transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 mendatang.

"Kita merencanakan suatu program transisi energi, yang targetnya nanti sampai dengan 2060. Kalau bisa emisinya zero, kita menyebutnya NZE dan PLN sangat berkomitmen untuk mewujudkan itu," kata Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar dalam siaran pers, Rabu (18/9).

Untuk mewujudkan target tersebut, PLN telah mengusulkan road map transisi energi. Bersama Pemerintah, PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang paling hijau sepanjang sejarah dengan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) hingga tahun 2030 sebesar 51,6% atau 21 gigawatt (GW).

Untuk mendukung itu, Pemerintah dan PLN juga telah menyiapkan program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang berfokus pada pengurangan bertahap penggunaan batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau yang dikenal dengan coal phase down.

Langkah ini memfasilitasi penambahan kapasitas pembangkit, di mana 75% pembangkit akan berbasis EBT dan 25% berbasis gas hingga tahun 2040.

Suroso menambahkan, PLN juga telah menghilangkan daftar pembangunan PLTU dalam rencana investasi ke depan.

“Di samping itu, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit berbasis EBT sebesar 66.000 MW hingga tahun 2040. Pengembangan energi terbarukan ini meliputi tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, yang diharapkan mampu menggantikan peran energi fosil dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah transisi energi, PLN juga telah menerapkan co-firing di 46 PLTU, dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan substitusi batu bara. Inisiatif ini akan diperluas menjadi 52 PLTU pada tahun 2025.

Suroso melanjutkan, PLN akan memulai perdagangan karbon di 55 PLTU melalui mekanisme carbon trading. Selain itu, PLN telah mengeluarkan inovasi produk hijau melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC). Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengurangan emisi karbon secara efektif di sektor energi.

“Di masa depan, PLN juga akan mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dengan kapasitas besar, seperti tenaga surya, tenaga air, dan tenaga angin,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov menilai peran penting PLN dalam mempercepat transisi energi dari pembangkit berbasis fosil ke energi terbarukan.

"Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia menargetkan penambahan sekitar 51% pembangkit listrik akan berasal dari energi terbarukan pada tahun 2030. Ini adalah langkah yang sangat progresif menuju masa depan yang lebih hijau," katanya.

Tak hanya itu, kata dia REC yang ditawarkan oleh PLN menjadi solusi bagi industri yang ingin beralih ke energi bersih. Menurutnya, berbagai langkah hijau PLN tersebut tidak hanya berdampak ke lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Investasi hijau dapat membuka peluang kerja formal yang berkualitas, mendukung kelas menengah, serta memperkuat ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah kontribusi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) menjalin kerjasama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Consortium Agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy di Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta pada Rabu (18/9).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar geothermal, diperkirakan mencapai 40% dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24 ribu Mega Watt. Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau.

"Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Joko Widodo dalam siaran pers, Kamis (19/9).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melanjutkan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 Giga Watt atau setara dengan 93 ribu MW. Dimana 13,7 GW atau 15 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Menurut Edwin kerja sama antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTPCogeneration (Binary Unit) di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Adapun yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program NZE," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan bahwa kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan Dunia," Kata Jufli.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memastikan pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) sangat potensial dalam mendorong pertumbuhan industri berbasis energi hijau.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 mendatang. Dalam mencapai target tersebut, Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan potensi mencapai 3.677 gigawatt (GW).

"Dibutuhkan sebuah perencanaan dan komitmen jangka panjang yang harus kita mulai. Itu baru potensi dan itu akan tetap menjadi potensi apalagi (jika) kita tidak melakukan sebuah kebijakan atau regulasi yang sifatnya perlu. Kita mendorong dan memberikan insentif," kata Rosan dalam siaran pers, Kamis (19/9).

Rosan melanjutkan, pemanfaatan energi hijau kini menjadi salah satu poin penting dalam menjaring investasi termasuk sektor industri. Sejumlah negara umumnya mensyaratkan penggunaan energi bersih sebagai sumber energi utama ketika hendak berinvestasi di suatu negara.

Pemerintah Indonesia pun berencana mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis energi bersih. Untuk itu, potensi EBT yang ada di Indonesia perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi bersih ke depannya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN berkomitmen penuh mendukung upaya penyediaan dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia.

"Energi listrik memegang peranan kunci dalam upaya mendorong perekonomian nasional. PLN pun siap mendukung upaya transisi energi dalam mencapai target NZE 2060 mendatang sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Darmawan.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, transisi ke energi bersih membutuhkan transformasi besar, tidak hanya di sisi pembangkitan, namun juga di sisi transmisi.

"Kalau PLN tidak melakukan apa-apa, business as usual, karbon kita akan mencapai 1,5 miliar metrik ton CO2e, sehingga PLN perlu mendorong pengembangan transmisi untuk mengoptimalkan sumber-sumber energi hijau," kata Didi.

Didi menjelaskan bahwa banyak sumber daya energi bersih yang tersebar di Indonesia. Namun, karena lokasinya jauh dari pusat permintaan listrik, pemanfaatannya masih belum maksimal.

"Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transmisi yang bisa mengevakuasi daya tersebut kepada pusat-pusat permintaan listrik," papar Didi.

Didi menjelaskan, peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional khususnya transmisi memerlukan dukungan pemerintah. Salah satu tantangan dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu dari sisi keekonomian transmisi, di mana Return on Investment (ROI) pengembangan transmisi lebih rendah dibandingkan pembangkitan.

“Dalam proses transisi energi, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, kolaborasi dengan berbagai stakeholder lokal maupun internasional perlu dijalin. Karena ini adalah proyek besar, perlu kolaborasi dari kebijakan, teknologi, inovasi hingga investasi,” pungkas Didi.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten manufaktur komponen otomotif di Indonesia, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) membidik peluang untuk ekspansi kendaraan listrik di Indonesia.

Munculnya beberapa pabrikan otomotif baru di Tanah Air menghadirkan peluang bagi Perseroan untuk menjalin kolaborasi ekspansi kendaraan listrik (EV).

Pada segmen EV, DRMA sendiri sudah memproduksi battery pack, charging station, BLDC motor dan komponen lain yang mendukung aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Selain itu, DRMA juga telah memiliki workshop untuk melakukan konversi sepeda motor berbahan bakar bensin (2W ICE) menjadi kendaraan listrik (EV), sebagai langkah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Dharma Connect Dedikasi Perseroan terhadap pengembangan bisnis kendaraan listrik semakin mewujud nyata melalui penciptaan “Dharma Connect,” sebuah ekosistem kolaboratif yang mendorong pengembangan kendaraan listrik.

Dharma Connect (DC) terbagi dalam empat segmen yaitu DC Battery (battery pack & energy storage system), DC Power (slow & fast charging), DC Motor (BLDC Hub & Mid Drive Motor), dan DC Solar.

"Diversifikasi ini memanfaatkan potensi pasar yang besar, melayani sektor OEM otomotif, komersial, industri, perumahan, dan utilitas, baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen DRMA terhadap inovasi dan pertumbuhan yang strategis memposisikan mereka untuk menang di pasar masa depan," kata Presiden Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso dari keterangan tertulis yang diterima Kontan, Kamis (19/09).

Pada bulan Juli 2024, DRMA telah memasok komponen EV yang penting untuk model EV pertama yang diproduksi secara lokal dengan menggunakan battery pack yang diproduksi di Indonesia. Komponen yang dipasok berupa battery pack casing, serta wiring harness-nya.

“Ini merupakan langkah maju yang signifikan, bukti nyata kesungguhan komitmen kami dalam mendukung program pemerintah untuk mengembangkan ekosistem bisnis kendaraan listrik yang kuat di Tanah Air,” tutup Irianto.