Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) melalui anak usahanya PT Surya Dhoho Investama (SDhl) mengumumkan peresmian Bandara Dhoho, yang dikelola melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

SDhI sendiri telah ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelaksana oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk pengoperasioannya, anak usaha GGRM ini telah menjalin kerjasama operasi (KSO) dengan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandara.

“Bandara ini adalah kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia, serta membuka akses yang lebih luas ke daerah-daerah di Jawa Timur bagian selatan, termasuk wilayah selingkar Wilis seperti Kabupaten Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Madiun.” ujar Presiden Direktur SDhI, Istata T. Siddharta dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Jumat (18/10).

Sebelum diresmikan hari ini, Jumat (18/10), Bandara Dhono sebenarnya sudah mulai soft launching sejak 5 April 2024 lalu. Sejak saat itu, bandara ini telah melayani lebih dari 20.000 penumpang dan 175 pergerakan pesawat.

Selain meresmikan Bandara Dhoho, pada sata yang sama juga dilakukan groundbreaking dimulainya konstruksi Jalan Tol Akses yang akan menghubungkan Bandara Dhoho (DHX) dengan Kota Kediri. Akses ini akan membuat jalur menuju ke Bandara akan semakin mudah.

Bandara Dhoho memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter dan lebar 45 meter, sehingga mampu menampung pesawat jet wide-body. Diharapkan Bandara Dhoho tidak hanya melayani penerbangan domestik tapi juga melayani penerbangan internasional.

Pada tahap awal, terminal penumpang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang per tahun, dan bertahap dikembangkan hingga 10 juta penumpang per tahun. Saat ini juga sedang disiapkan penambahan rute penerbangan Ibadah Umroh dari Kediri langsung ke Tanah Suci.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim Mas Group, bersama tiga lembaga lain, Livelihoods Fund for Family Farming (L3F), SNV Indonesia, dan ICRAF menggelontorkan dana sebesar EUR 4,7 Juta atau setara Rp 79 miliar untuk melakukan kerjasama dalam peningkatan kapasitas pekebun swadaya kelapa sawit melalui Program Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC), dengan pengaplikasian model perkebunan regeneratif.

Kolaborasi jangka panjang yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan telah diimplementasikan pada pekebun swadaya di Labuhanbatu, Sumatera Utara ini bertujuan agar dapat menciptakan rantai pasok minyak kelapa sawit bebas deforestasi.

Country Director SNV di Indonesia, Rizki Pandu Permana mengatakan pendanaan program ini dikoordinasikan melalui L3F dalam sebuah konsorsium investasi yang akan melaksanakan BIPOSC dalam jangka waktu hingga 10 tahun.

"Jumlah pendanaannya ada sekitar 4,7 juta euro selama 6 tahun, dari mereka semua, yaitu dari 4 perusahaan (dalam konsorsium)," ungkap Rizki dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10).

Dalam kesempatan yang sama, General Manager Project & Program Musim Mas Group, Rob Nicholls, mengatakan dari sisi Musim Mas dalam jangka waktu 6 tahun pertama pihaknya akan menggelontorkan dana lebih dari US$ 1 juta untuk program ini.

"Kita ada kontribusi, terakhir itu lebih dari US$ 1 juta kontribusi dan itu sampai 6 tahun. Kita akan lihat 4 tahun kemudian jika ada tambahan aktivitas, ya kita tambahan juga (dana)," ungkap Rob.

Dalam pelaksanaannya, BIPOSC mengadopsi praktik yang sudah distandarkan dan bersifat non-profit dengan target pekebun swadaya kelapa sawit yang bernaung di bawah Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS LB), Sumatera Utara.

“Bagi Musim Mas, pekebun swadaya merupakan kunci untuk masa depan industri kelapa sawit berkelanjutan. Kami telah memiliki program pemberdayaan pekebun swadaya terbesar di Indonesia yang dimulai sejak 2015. Namun kami percaya, bahwa kolaborasi dengan banyak pihak dapat memberikan dampak positif yang lebih luas,” tambah Rob.

Pendekatan yang dilakukan dalam program BIPOSC adalah melalui pelatihan Best Management Practices (BMP) perkebunan regeneratif seperti pengaplikasian bio input; penerapan teknik mulsa (penyusunan pelepah); penanaman cover crop; pengendalian hama terpadu; serta pengaplikasian pupuk kompos.

Hingga saat ini, sebanyak 1.097 pekebun swadaya telah mendapat pelatihan dan telah diterapkan di lahan perkebunan mereka dengan total luas 1.954,41 hektar. Sebanyak 25 fasilitator desa telah dipersiapkan untuk memberikan pendampingan kepada pekebun, serta tujuh plot demo telah didirikan sebagai lahan percontohan serta fasilitas pembelajaran untuk perkebunan regeneratif.

Dari sisi pekebun, Ketua APSKS LB, Syahrianto mengatakan salah satu dampak positif yang sudah dapat dinikmati para pekebun swadaya anggota APSKS LB adalah terbangunnya Composting Unit. Dengan harga yang lebih terjangkau, serta sistem bagi hasil yang diterapkan, telah mendorong para pekebun swadaya melakukan pemupukan dengan pupuk kompos.

"Saat ini, seluruh pekebun swadaya anggota ASPKS LB telah menggunakan pupuk kompos di kebun mereka,” ungkap Syahrianto.

Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2023, pekebun swadaya mengelola sekitar 41% dari total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang mencakup 6,77 juta hektar. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 60% pada tahun 2030.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyampaikan, sebanyak 11 mitra binaan, debitur, dan Desa Devisa yang dibawa selama acara Trade Expo Indonesia (TEI) berhasil membukuan potensi transaksi sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, Maria Sidabutar, menjelaskan, transaksi tersebut berasal dari pembeli potensial yang berasal dari 85 negara.

Ia mengatakan pencapaian ini merupakan komitmen LPEI dalam mendorong pelaku usaha yang mengedepankan prinsip pemberdayaan perempuan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk bersaing di pasar global.

“Dengan partisipasi di TEI 2024, LPEI terus mendorong pelaku usaha nasional untuk naik kelas dan menjadi pemain utama di pasar ekspor dunia, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Maria dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Salah satu debitur LPEI yang mencetak transaksi ekspor adalah Hugo Inovasi, eksportir dan produsen gula kelapa asal Banyumas, Jawa Tengah.

Hugo Inovasi mendapatkan pesanan order gula cetak dan gula semut organik ke Timur Tengah dan Australia dengan volume mencapai 40-50 ton.

Selain itu, sebanyak 8 pertemuan bisnis (business matching) berhasil diadakan dengan pembeli potensial dari negara-negara seperti Turki, Tiongkok, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, India, Tiongkok, dan Azerbaijan.

Pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pasar ekspor mereka.

LPEI juga menilai, terdapat pembeli mencari komoditas yang berpotensi untuk diekspor, seperti limbah lidi sawit ke India, tepung kelapa ke Azerbaijan, produk fashion ke China, craft dan home decor ke Turki dan Kanada, serta produk buah, makanan dan minuman ke Amerika Serikat ,Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok.

Pemilik CV Kurnia Nur Abadi, Kurnia Sukma, mengatakan dukungan yang diberikan oleh LPEI membantu CV Kurnia Nur Abadi dalam mengakses pasar internasional melalui ajang pameran seperti TEI.

Ekspor ini tentu menambah semangat para petani lokal binaan CV Kurnia Nur Abadi serta pegawai yang saat ini mencapai lebih dari 30 orang dengan rata-rata orang tua dan berusia lanjut.

“Berkat partisipasi di TEI tahun ini, kami berhasil mendapatkan potensi transaksi dengan pembeli dari Malaysia dan Turki. Ini merupakan peluang besar untuk memperluas pasar kami dan meningkatkan daya saing produk di kancah global. Kami merasa semakin percaya diri untuk menembus pasar ekspor berkat adanya dukungan dari LPEI," tambahnya.

Dukungan yang diberikan LPEI dalam Trade Expo Indonesia ini juga sejalan dengan dukungan Pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha khususnya pelaku UKM naik kelas.

Alhasil, sejak tahun 2020 hingga Juni 2024, LPEI telah melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan, minuman, dekorasi rumah serta fashion.

“Hal ini menegaskan komitmen LPEI untuk mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini mendorong pelaku UKM naik kelas yang berdaya saing global sehingga mendorong terciptanya multiplier effect bagi penyerapan tenaga kerja, daya saing produk serta keberlangsungan bisnis UKM itu sendiri,” kata Maria.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen komponen mencoba mencari peluang bisnis di pasar ekspor di tengah lesunya pasar kendaraan roda empat di dalam negeri.

Hamdani Dzulkarnaen Salim, Ketua Umum Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengatakan, potensi ekspor komponen cukup terbuka seiring kebijakan moneter global yang berangsur-angsur mulai dilonggarkan. Hal ini ditandai oleh penurunan suku bunga acuan The Fed beberapa waktu lalu.

GIAMM juga menilai, penguatan kurs rupiah terhadap dollar AS akan memudahkan para produsen komponen dalam memenuhi kebutuhan impor bahan baku. Sebab, kondisi seperti ini membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih terjangkau, sehingga pihak produsen tetap bisa menghasilkan produk komponen yang berdaya saing di pasar global.

“Tentu kami tetap berusaha memaksimalkan semua hal untuk mendorong ekspor,” kata Hamdani, Kamis (17/10).

Dia menambahkan, penjualan komponen di pasar domestik cukup menantang tahun ini, mengingat tren penjualan mobil baru mengalami perlambatan. Penurunan penjualan tersebut juga diikuti oleh penurunan produksi mobil baru yang membuat permintaan komponen otomotif di segmen Original Equipment Manufacturing (OEM) cenderung lesu.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional terkoreksi 16,2% year on year (yoy) menjadi 633.218 unit pada Januari-September 2024.

Para produsen komponen pun mencoba memaksimalkan penjualan di segmen aftermarket yang tidak berkaitan langsung dengan tren produksi mobil tahun ini. Segmen ini lebih berkaitan dengan populasi aktif mobil yang besar di Indonesia.

Lain hal dengan mobil, penjualan komponen OEM di pasar sepeda motor disebut GIAMM memiliki prospek yang lebih menjanjikan sepanjang tahun ini. Maklum, penjualan motor di Indonesia tetap tumbuh positif di saat kondisi ekonomi nasional belum stabil.

Data AISI menunjukkan, penjualan motor nasional naik 3,19% yoy menjadi 4.872.496 unit pada Januari-September 2024.

“Kami berusaha memaksimalkan efisiensi dan tetap meningkatkan produktivitas,” tandas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, memberikan pandangannya mengenai potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap proses perizinan bisnis di sektor perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, penambahan kementerian bisa berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan yang krusial bagi pengusaha.

“Pasti ada dampaknya, apalagi jika terjadi pemisahan kementerian atau lembaga yang sebelumnya terintegrasi. Ini akan menciptakan kevakuman sementara karena butuh waktu untuk membentuk institusi baru dan mengatur koordinasi antar lembaga,” kata Hariyadi kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia mencontohkan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode sebelumnya, yang sempat menyebabkan kelambatan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk. Menurutnya, proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis, terutama dalam hal perizinan dan regulasi.

“Contohnya, industri kreatif dan pariwisata yang sebelumnya digabungkan, sekarang dipisah lagi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses perizinan berjalan, karena ada jeda waktu yang diperlukan untuk pembentukan institusi baru serta penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Hariyadi menambahkan, selain potensi kelambatan dalam koordinasi, penambahan kementerian juga bisa menyebabkan peningkatan biaya operasional, baik di tingkat pemerintah maupun sektor bisnis.

“Jika kementerian baru tidak memiliki anggaran yang cukup, tentu pelayanan yang diberikan juga akan terhambat. Ini bisa memperlambat proses perizinan dan berujung pada peningkatan biaya operasional bagi pengusaha,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa proses perizinan yang sudah berjalan dapat mengalami penundaan karena struktur baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi.

"Kalau kementerian baru belum siap, jelas ada jeda waktu untuk menyesuaikan diri. Ini berdampak langsung pada kita yang menunggu keputusan dari pemerintah terkait izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai langkah konkret yang bisa diambil PHRI untuk memastikan perubahan ini tidak memperlambat proses bisnis, Hariyadi menyatakan bahwa peran PHRI terbatas karena kewenangan ada di tangan pemerintah.

"Ini domainnya pemerintah. Kita tidak bisa banyak melakukan intervensi, karena semuanya bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri dan membentuk institusi baru,” jelasnya.

Namun, Hariyadi menekankan pentingnya konsistensi dari pemerintah agar tidak terlalu banyak perubahan yang berdampak pada proses bisnis.

“Idealnya, perubahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya tidak terlalu drastis, karena membutuhkan waktu bagi menteri baru untuk belajar dan mengkonsolidasikan timnya. Ini sudah memakan waktu, apalagi jika kementerian dipecah-pecah, tantangannya jadi lebih besar,” pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap penyebab turunnya eksporCrude Palm Oil(CPO) dan turunannya pada September 2024.
Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono salah satu penyebab utamanya adalah persaingan harga CPO dengan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari (sun seed oil) dan minyak kedelai (soybean oil).
"Penurunan ekspor minyak sawit kita salah satu penyebabnya adalah karena harga minyak sawit lebih mahal dari minyak bunga matahari. Sehingga ini membuat (minyak) bunga matahariover suply.Demikian juga terhadap minyak kedelai, selisih harganya sangat kecil," ungkap Eddy saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Dengan tingginya harga CPO saat ini membuat negara-negara pengimpor CPO memiliki pilihan untuk mengimpor jenis minyak nabati lainnya.
Adapun, kata Eddy data ekspor yang tercatat di GAPKI dari Januari hingga Agustus 2024 adalah sebesar 20 juta ton CPO.
Dan hingga tutup tahun, GAPKI memprediksi adanya penurunan kuota ekspor CPO namun tidak akan terlalu jauh jika dibandingkan dengan kuota ekspor sepanjang 2023.
"Ekspor kemungkinan agak turun dibandingkan tahun lalu, angkanya masih disekitar 30 juta ton," ungkapnya.
Asal tahu saja, sebelumnyaBadan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja ekspor CPO dan turunannya tercatat menurun pada September 2024.
“Ekspor CPO dan turunannya tercatat sebesar US$ 1,38 Miliar pada September 2024, atau turun 21,64% MtM, dan turun 24,75% YoY,” tuturPlt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasantidalam konferensi pers, Selasa (15/10).
Adapun, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai untuk bulan September ini adalah 1,49 Juta Ton, atau turun jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang mencapai 1,97 Juta Ton.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. ID FOOD telah merealisasikan seluruh penugasan pemerintah untuk penyaluran bantuan pangan pengentasan stunting sebanyak 8,6 juta paket sepanjang 2024.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, dengan 100% tersalurkannya bantuan pangan stunting di tahun ini, artinya ID FOOD telah berhasil menjalankan penugasan pemerintah terkait ketahanan pangan dan gizi ini sesuai target selama 2 tahun berturut-turut.

“Kontribusi ID FOOD dalam program ini dimulai tahun 2023. Secara total ID FOOD telah menyalurkan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting dalam periode 2 tahun berturut-turut,” ujarnya pada Appreciation Night Program Penyaluran Bantuan Pangan Pengentasan Stunting Tahun 2024, Kamis malam (17/10).

Menurut Sis Apik, sepanjang 2024, seluruh paket bantuan yang terdiri dari 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam tersebut didistribusikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai kelompok penerima manfaat.

“1,4 juta KRS tersebut tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” sebutnya.

Sis Apik mengatakan, pendistribusian bantuan stunting ini dilakukan dalam 2 tahap secara proporsional dengan menyasar penerima yang berada di wilayah perkotaan hingga ke daerah 3 T, sesuai data KRS yang diperoleh dari BKKBN.

Untuk Sumatera Utara terdapat 137 ribu penerima (KRS), Banten 92 ribu KRS, Jawa Barat 403 ribu KRS, Jawa Tengah 345 ribu KRS, Jawa Timur 374 ribu KRS, Sulawesi Barat 20 ribu KRS, dan NTT 73 ribu KRS.

“Masing-masing KRS mendapatkan bantuan sebanyak 3 kali dalam setiap tahapan, atau 6 kali dalam satu tahun. Dengan asupan protein hewani secara berkala bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, diharapkan dapat mengurangi potensi stunting di masa depan,” jelasnya.

Keberhasilan seluruh penyaluran paket bantuan pangan ini, menurut Sis Apik, tidak terlepas dari dukungan stakeholders dari mulai kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan dinas ketahanan pangan dan pertanian, perbankan, asosiasi, koperasi, mitra peternak, serta transporter yang menjadi ujung tombak penyaluran.

Tonton:Total Bantuan Rp 600.000, Ini Jadwal Pencairan Bansos BPNT September-Oktober 2024

Untuk percepatan realisasi, BUMN Pangan ini juga mengerahkan 3 anak perusahaannya yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari, dan PT Rajawali Nusindo yang bertugas sebagai penyedia produk telur ayam dan daging ayam.

“Tahun ini ID FOOD juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dalam kerja sama dukungan penanganan pencegahan stunting, sehingga terjadi percepatan realisasi penyaluran. Dukungan perbankan juga sangat penting dalam program ini,” terangnya.

Lebih lanjut, Sis Apik mengatakan, untuk mengapresiasi kontribusi para stakeholders dalam menyukseskan program ini, ID FOOD berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BTN, menggelar Appreciation Night Program Penyaluran Bantuan Pangan Pengentasan Stunting Tahun 2024.

Pada malam apresiasi tersebut diserahkan apresiasi kepada Provinsi/Daerah Penyalur Bantuan Pangan, Best Supplier, Perwakilan KRS, Public Service Obligation (PSO) Hero, Transporter yang diberikan kepada PT Pos Indonesia (Persero) dan PT BGR Logistik Indonesia, serta Asosiasi yang diwakili Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) dan Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN).

Apresiasi diberikan langsung oleh Kelapa Bapanas sebagai lembaga yang menjadi inisiator program.

“Melalui kegiatan apresiasi ini, kita ingin mengajak publik dan para pemangku kepentingan untuk kolaborasi hand in hand dalam upaya pengentasan stunting di Indonesia. ID FOOD siap terus berkontribusi mendukung pemerintah dalam tugas penting pengentasan stunting di Indonesia. Untuk penerus bangsa yang lebih baik,” ungkap Sis Apik.

Sementara itu, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengapresiasi kolaborasi yang dibangun untuk menyukseskan program ini.

Menurutnya, dukungan pendanaan perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID FOOD.

“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuatketahanan pangan,” terangnya.

Kedepannya, pelaksanaan program penanganan stunting ini dapat terus ditingkatkan.

Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan, sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

Sarwo mengatakan, program penanganan stunting ini akan sangan massif dan efektif apabila kolaborasi lintas sektor dapat dilaksanakan lebih luas lagi, sehingga dapat mengcover berbagai aspek, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyoroti potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap perizinan di industri sawit.

Eddy mengharapkan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, mengingat sektor ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batu bara.

“Kami di GAPKI meminta agar regulasi terkait sawit bisa lebih sederhana. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit, baik dari hulu sampai hilir. Ke depan, akan lebih baik jika ada pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden,” ujar Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Eddy menegaskan, industri sawit yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, perbaikan tata kelola komoditas sawit menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan industri ini.

“Pembenahan tata kelola sawit harus menjadi perhatian utama bagi tim ekonomi Prabowo-Gibran. Pembentukan Badan Sawit Nasional ini bisa mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempermudah proses perizinan, sehingga industri sawit bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif terhadap perekonomian,” tambahnya.

Selain penyederhanaan regulasi, GAPKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat program peremajaan sawit rakyat. Menurut Eddy, peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun sawit rakyat sangat penting untuk mendukung program swasembada energi dan energi hijau dari sawit.

“Peremajaan sawit rakyat harus menjadi prioritas agar produktivitas dan produksi bisa meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa program energi hijau dari sawit tidak mengganggu ketahanan pangan dan ekspor,” jelas Eddy.

Meskipun jumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit cukup banyak, Eddy menegaskan bahwa bagi GAPKI, siapapun yang menjabat sebagai menteri tidak menjadi masalah asalkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Siapapun menterinya tidak masalah selama mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang penting, regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku usaha sawit dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional,” pungkas Eddy.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan tidak cukup yakin produksi siap jual alias lifting minyak Indonesia bisa naik sebesar 200.000 barel per hari akan terjuwud dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan lifitng minyak Indonesia bisa meningkat 200.000 barel per hari dengan strategi beberapa strategi di antaranya mengoptimalkan sumur-sumur idle, mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi yaitu enchanced oil recovery (EOR), dan melakukan eksplorasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro tidak cukup yakin target tambahan lifting minyak 200.000 bph bisa terealisasi dalam waktu dekat, meskipun Bahlil juga tidak menjelaskan secara detail target tersebut bisa dicapai kapan.

Menurut Elan, apa yang dilakukan sekarang adalah hasilnya akan didapatkan 5-10 tahun mendatang untuk kegiatan eksplorasi alias upstream di oil and gas. Keberhasilan dan kegagalan sekarang adalah akibat apa yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu juga.

"Jadi jika targetnya produksinya besar dalam waktu dekat tidak cukup yakin [dapat terealisasi]," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Untuk kondisi lifting minyak yang saat ini terus mengalami penurunan, kata Elan, adalah akibat dari 5-10 tahun lalu di mana investasi di sektor hulu migas menghilang harga minyak sebagai akibat dari efek geopolitik pun turut mempengaruhi.

"Tapi yang paling utama adalah bahwa kepercayaan dunia internasional atau pebisnis minyak internasional kepada kita itu anjlok karena tidak ada regulasi [yang menarik bagi investor] yang dikeluarkan," ungkap Elan.

Elan mencontohkan salah satu isu masalah regulasi adalah belum selesainya revisi UU Migas. Sebab, revisi UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil mengakselerasi transformasi digital dalam lima tahun terakhir. Transformasi tersebut telah membawa dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan layanan penyeberangan nasional.

Salah satu terobosan utama perusahaan ini adalah penerapan sistem pembelian tiket online melalui aplikasi Ferizy, yang kini menjadi andalan bagi jutaan pengguna jasa ASDP.

Corporate Secretary Shelvy Arifin mengatakan, inovasi digital tersebut tidak hanya mempercepat proses reservasi, tetapi juga selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital di seluruh Indonesia.

“Sistem yang kami kembangkan bersifat transparan dan terintegrasi. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi terkait jadwal kapal, harga tiket, hingga ketersediaan layanan penyeberangan. Hal ini berlaku baik di lintasan komersial maupun perintis,” ujar Shelvy dalam keterangan resminya, Kamis (18/10).

Aplikasi Ferizy pada tahun 2020 baru mencatat 437.688 pengguna. Namun pada Juli 2024 jumlahnya melonjak hingga mencapai 2,4 juta pengguna. Shelvy bilang., peningkatan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan reservasi online ASDP.

Hingga Oktober 2024, lebih dari 40 pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur, telah mengadopsi sistem e-ticketing ini. ASDP juga aktif melakukan sosialisasi untuk memastikan masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini.

Implementasi Ferizy juga berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, mengurangi antrian panjang di pelabuhan, serta memastikan kelancaran arus penumpang dan kendaraan.

Shelvy bilang, digitalisasi tersebut memungkinkan pengguna jasa untuk lebih efisien dalam merencanakan perjalanan mereka, sekaligus mendukung agenda ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan tiket fisik. Dengan sistem pembayaran online yang lebih mudah, ASDP telah berkontribusi dalam menciptakan pengalaman penyeberangan yang lebih modern dan nyaman.

Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan ASDP untuk mengelola data pengguna jasa secara lebih akurat dan real-time. Data ini membantu perusahaan untuk mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan rute dan peningkatan layanan yang lebih baik. Peningkatan efisiensi operasional juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di pelabuhan dan di kapal, sehingga ASDP dapat terus memenuhi harapan para pelanggan di seluruh Indonesia.

Transformasi digital yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada kinerja keuangan perusahaan. "Dalam lima tahun terakhir, total aset ASDP meningkat 45,47%, dari Rp7,59 triliun pada 2019 menjadi Rp11,05 triliun pada 2023. Pendapatan kami pun melonjak, mencapai Rp4,9 triliun di tahun 2023, meningkat 57,58% dibandingkan tahun 2019," kata Shelvy.

Peningkatan ini juga tercermin dari laba bersih perusahaan yang hingga September 2024 mencapai Rp 476 miliar, naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, total aset perusahaan per September 2024 mencapai Rp11,43 triliun, sementara arus kas operasional tercatat sebesar Rp1,74 triliun hingga triwulan III 2024.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ada kabar terbaru dari DAMRI. DAMRI kini menambah jadwal baru untuk angkutan perintis jalur Sampit menuju Ujung Pandaran.

Melansir siaran pers, langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kalimantan Tengah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

General Manager DAMRI Cabang Palangkaraya Septian mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan masyarakat.

“Kami memahami pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat di daerah. DAMRI berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransportasi. Dengan penambahan jadwal ini, kami berharap bisa memberikan solusi transportasi yang lebih baik," jelasnya.

Dia menjelaskan, jadwal baru ini sudah bisa dinikmati pelanggan, dengan frekuensi keberangkatan yang lebih sering dibandingkan sebelumnya.

Dengan demikian, pelanggan akan memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk bepergian.

Pelanggan dapat membeli tiket secara langsung di Terminal Buntok dengan harga Rp 10.000 per orang.

Adapun pilihan jam pemberangkatan yang terbaru yaitu dari Terminal Buntok pukul 07.30 dan 13.30 WIB, dari arah sebaliknya Tabak Kanilan 09.30 dan 15.30 WIB.

Dengan demikian tersedia keberangkatan dari Terminal Buntok pukul 07.30, 13.30, dan 14.00 WIB, dari arah sebaliknya Tabak Kanilan 09.30, 15.30, 18.30 WIB.

Dalam pengoperasiannya, DAMRI berkolaborasi dengan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Tengah M. Andi Rachmatullah mengatakan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan penyedia jasa transportasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kami mendukung penuh langkah DAMRI ini sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan transportasi di wilayah kami," ungkapnya.

Selain itu, BPTD akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan layanan ini berjalan optimal.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perjalanan aman dan nyaman bagi pengguna. Kami juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat," tambah Andi.

Dengan meningkatnya aksesibilitas, diharapkan dapat memudahkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas perekonomian di Tabak Kanilan dan sekitarnya.

Dengan langkah strategis ini, DAMRI dan BPTD menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan layanan transportasi umum, sehingga masyarakat dapat menikmati mobilitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah akuisisi PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) melalui kemitraannya dengan Glencore plc terhadap Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura, dapat meningkatkan ketahanan energi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk produk petrokimia.

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menerangkan, kontribusi Chandra Asri Group lewat SECP akan mendukung peningkatan produksi petrokimia nasional. “Bahan baku bisa didapatkan dengan mudah dan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (17/10).

Melalui SECP, yang merupakan salah satu kilang minyak dan pusat perdagangan terbesar di dunia, Chandra Asri Group akan menyediakan produk petroleum, termasuk bensin, bahan bakar jet, gas oil, dan bitumen untuk mendukung berbagai industri di Indonesia.

Dengan demikian, terbuka kemungkinan untuk menurunkan harga produk minyak bumi melalui kolaborasi dalam transportasi dan infrastruktur. Produk kimia lain yang dapat diproduksi oleh Aster, seperti MEG dan Polyol, sangat penting dalam proses manufaktur. Indonesia masih membutuhkan sejumlah produk kimia tersebut dan sering mengimpornya dari negara maju.

Chandra Asri Group berencana untuk memprioritaskan kebutuhan pasar Indonesia dengan memindahkan produk dari Aster guna mengisi kekurangan tersebut Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan lifting minyak dan gas naik, dalam rangka mengurangi impor yang membuat anggaran negara semakin besar.

Seperti diketahui, produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Sebab, produksi migas Indonesia terus mengalami penurunan

Berdasarkan data Kementerian ESDM, lifting minyak terus menurun dari tahun 2015. Pada tahun itu, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, tapi kemudian turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

Setelah itu, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

Dengan terus menurunnya lifting minyak dan gas terus maka akan berdampak terhadap keuangan negara. Pada tahun 2023, subsidi bahan bakar di Indonesia mencapai IDR 160 triliun, dan 60% dari jumlah tersebut dialokasikan untuk sektor bahan bakar dan LPG.

Saat ini, Indonesia sangat bergantung pada impor untuk minyak mentah dan produk minyak bumi guna menutupi defisit. Untuk memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas bagi konsumen, subsidi bahan bakar diberikan.

Fahmy menjelaskan, penurunan lifting ditambah kapasitas kilang yang terbatas, membuat Indonesia terus menjadi net importer minyak. “Pada akhirnya, Indonesia bergantung impor minyak mentah dan BBM. Saat ini, suit mengurangi ketergantungan impor minyak karena cadangan minyak di dalam negeri semakin turun,” papar dia.

Fahmy menilai, butuh investasi besar untuk mengeksplorasi cadangan minyak. Namun, investor besar di Indonesia kurang berminat karena cadangan minyak yang menipis.

Dia menerangkan, yang semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk menggenjot produksi migas yakni dengan perluas eksplorasi cekungan baru yang secara geologis potensinya besar, tetapi belum terbukti ekonomis.

“Ketika cadangan migas pada sumur-sumur baru tersebut telah terbukti secara geologis dan dari sisi nilai keekonomian dianggap mumpuni, maka investor akan berdatangan,” ujar Fahmy.

Direktur Utama & CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra sebelumnya menjelaskan, setiap keputusan bisnis yang diambil oleh Perusahaan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Indonesia. Akuisisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk menjadi mitra pertumbuhan bagi Indonesia. Langkah strategis tersebut merupakan salah satu kontribusi kami terhadap pengembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Erwin menambahkan, hasil usaha yang didapatkan dari SECP akan direpatriasi dan diinvestasikan kembali untuk pembangunan industri dalam negeri, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak nasional, baik dari pajak perusahaan maupun pajak individu.