Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Sebanyak 89,44% pengguna internet di Indonesia menggunakan tablet untuk mengakses internet. Data tersebut dikemukakan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024.

Survei tersebut juga menunjukkan masyarakat Indonesia suka bermain media sosial karena lebih mudah diakses menggunakan tablet atau gawai. Total 64,35% pengguna internet Indonesia sering menggunakan aplikasi Facebook. Kemudian disusul YouTube 50,84%, TikTok 34,36%, Instagram 29,68%, dan lainnya.

Di balik ramainya pengguna media sosial, justru terdapat fakta menarik di belakangnya. Media sosial justru menjadi media paling banyak ditemukan hoaks yaitu sebanyak 83,11%. Artinya, mayoritas pengguna gawai terpapar hoaks di media sosial. Sangat tinggi!

Data tersebut sebenarnya mudah kita temukan di lingkaran pertemanan atau keluarga. Biasanya mereka mudah terpancing atau ngedumel ketika membaca judul berita atau menonton video yang bertebaran di media sosial.

Kalau begini, bisa terjadi dua kemungkinan. Si pembaca tidak membaca beritanya secara utuh atau beritanya memang hoaks.

Untuk menghindari pertanyaan atau perdebatan atas kesimpangsiuran informasi tersebut, Anda bisa mengarahkannya untuk membaca berita di media massa. Karena, memverifikasi sebuah isu atau kejadian dengan membaca berita lebih praktis daripada kita menjelaskannya lagi. Selain butuh waktu yang lama, kadang muncul lagi pertanyaan lanjutan yang mungkin sebenarnya dapat terjawab dari berita tersebut.

Praktis saja, berikan teman atau keluarga Anda berita dari media kredibel. Kalau bisa, ajak berlangganan agar mendapat notifikasi berita terkini dan informasi yang sudah terverifikasi.

Lagi pula, langganan berita juga mudah dengan fitur Subscribe with Google. Fitur ini memudahkan pengguna untuk berlangganan media dengan konten berita berbayar. Hal ini tentu berbeda dengan kanal berita bebas akses yang tidak memerlukan fitur langganan.

Contohnya dalam kanal Business Insight. Kanal yang dikelola oleh tim redaksi Kontan itu lebih mudah diakses menggunakan fitur Subscribe with Google karena sudah terintegrasi dengan Business Insight. Kelebihannya, Anda tidak perlu mengingat nama akun dan kata sandi saat login Business Insight.

Daftarnya tidak sampai 2 menit. Cukup daftar melalui link berikut ini dan ikuti panduan selanjutnya.

Dengan berlangganan Business Insight, pembaca juga turut mengurangi hoaks di Indonesia. Karena berita ditulis oleh wartawan Kontan yang independen dan kredibel pada isu ekonomi, bisnis, dan investasi.

Hindari hoaks, langganan Business Insight sekarang.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menjelang musim tanam Oktober 2024 hingga Maret 2025, Pupuk Kaltim memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi sebanyak 286.771 ton.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo menjelaskan, ketersediaan pupuk subsidi di semua wilayah tanggung jawab perusahaan sudah dipastikan aman.

Menurut Soesilo Hari Pangan Sedunia adalah pengingat pentingnya sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu elemen kunci adalah memastikan stok pupuk selalu tersedia, terutama menjelang musim tanam yang krusial bagi petani.

"Hingga 14 Oktober, kami telah menyiapkan 286.771 ton pupuk subsidi sesuai dengan arahan pemerintah," ungkap Soesilo dalam keterangan resminya, Rabu (16/10).

Stok tersebut terdiri dari 216.055 ton pupuk urea, 55.932 ton pupuk NPK Phonska, dan 14.784 ton NPK Formula Khusus.

Selain itu, Pupuk Kaltim juga menyediakan 305.470 ton pupuk urea nonsubsidi dan 15.521 ton pupuk NPK nonsubsidi.

Distribusi pupuk ini mencakup wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dengan distribusi NPK Formula Khusus yang difokuskan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Hingga pertengahan Oktober 2024, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 817.097 ton pupuk subsidi, yang terdiri dari 616.158 ton urea bersubsidi, 170.465 ton NPK Phonska, dan 30.474 ton NPK Formula Khusus.

"Dengan capaian ini, realisasi penyaluran pupuk subsidi sudah mencapai 56,59% untuk urea, 77,93% untuk NPK Phonska, dan 22,26% untuk NPK Formula Khusus dari target yang diberikan pemerintah," tambah Soesilo.

Sebagai produsen pupuk dan petrokimia terbesar di Indonesia, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung para petani dengan memastikan ketersediaan pupuk berkualitas sesuai dengan prinsip 6 Tepat yaitu Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.

Proses distribusi pupuk didukung teknologi Distribution Planning & Control System (DPCS) yang memungkinkan pengawasan secara real-time dari gudang hingga kios.

"Sejalan dengan tema Hari Pangan Sedunia 2024, Hak atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik, kami akan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memiliki setumpuk pekerjaan rumah di sektor minyak dan nasional (migas) yang harus diselesaikan.

Di sektor migas, produksi siap jual alias lifting minyak terus mengalami penurunan sejak 1997 dari produksi tembus 1,6 juta minyak barel per hari (bph) pada medio 1996-1997 hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600.000 bph, padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak.

Imbas konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta minyak barel per hari ini mengakibatkan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun habis untuk mengimpor minyak ke Indonesia, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG).

Selain lifting minyak dan impor migas, pekerjaan rumah di sektor migas lainnya adalah membenahi iklim investasi di sektor hulu migas yang cenderung minim dan kurang menarik bagi investor di hulu migas.

Kontan mencatat ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas, beberapa di antaranya adalah tumpang tindih perizinan dan kewenangan antar kementerian dan lembaga, perizinan lingkungan, regulasi ruang laut dan pertanian, serta kebijakan perpajakan yang kurang kondusif.

Yang tidak kalah penting untuk diselesaikan lainnya di sektor hulu migas adalah pemerintahan baru harus merampungkan revisi undang-undang migas yang selama belasan tahun masih belum selesai.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

Memang, Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia telah mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

Selain itu, Bahlil juga akan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali untuk menambah produksi minyak.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7%-15% per tahun," kata Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

Mutakhir, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Salah satu Poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, salah satu isu yang harus dikawal oleh Menteri ESDM era pemerintahan baru di sektor migas adalah merampungkan revisi UU Migas. Sebab, UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/10).

Selain UU Migas, Menteri ESDM harus dijelaskan secara jelas dan baik mengenai Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) gross split. Memang, saat ini sudah ada perbaikan skema gross split dari 29 item menjadi 5 item untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor dan tambahan bagi hasil untuk investor mencapai 95%.

"Itu bagus, tapi belum tentu cukup menarik bagi investor karena buat satu negara term dan condition atau fiscal policy-nya tidak bisa diambil dari negara lain. Tiap negara sumber daya alam punya karakrteristik masing-masing. Kita perbaiki sistemnya agar lebih menarik bagi investor" ujar Elan.

Menurut Elan, dulu investasi hulu migas cukup menarik saat ini justru kalah menarik dengan negara seperti Meksiko, Kolombia, Afrika, Vietnam, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyesuaikan apa-apa saja yang membuat menarik bagi investor seperti di negara lain.

"Makanya benchmark kita itu harusnya luar negeri bukan dalam negeri," tutur Elan.

Elan menyoroti investor migas kelas dunia yang kabur dari Indonesia dan membidik negara-negara di Afrika untuk menanamkan investasi di sektor hulu migas. "Yuk undang mereka lagi," sambungnya.

Dihubungi secara terpisah, pengamat Migas sekaligus mantan President Indonesian Petroleum Association (IPA) Tumbur Parlindungan mengatakan Menteri ESDM era pemerintahan baru harus menyoroti beberapa isu di sektor migas seperti meningkatkan daya tarik hulu migas, stream line birokrasi dalam proses bisnis dan perizinan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam membuat atau ,mengubah aturan.

"Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, lifting dan investasi akan tumbuh dengan sendirinya," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (16/10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, untuk sektor migas paling utama adalah kemampuan cadangan migas yang baru akan diperoleh dari kegiatan eksplorasi. Sebab, kegiatan eksplorasi ini cukup berisiko bagi pebisnis migas karena cadangan ada di dalam tanah, jika tidak ditemukan cadangan migas maka uang investasi juga bisa hilang.

Untuk menyimbangkan risiko tersebut, kata Komaidi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti data geologi yang diperbaiki, perizinan lintas sektor dipermudah, kepastian usaha, UU Migas harus diselesaikan.

"Produksi dan cadangan migas harus naik, jangka pendek mungkin sulit dilakukan. Jangka pendeknya adalah memanfaatkan sumur-sumur tua dengan teknologi EOR," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (16/10).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan pelaku usaha dapat menerapkan strategi untuk mendorong industrialisasi. Salah satu yang menjadi kunci adalah berkolaborasi dengan pemerintah.

Chairman Apindo Business & Industry Learning Center I Made Dana Tangkas, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah menjadi penting untuk mendukung industrialisasi. Hal itu termasuk pemanfaatan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung.

"Kami juga berharap kepemimpinan mendatang dapat memberikan kebijakan yang pasti untuk pelaku usaha, jadi jangan sering berubah karena itu membuat pengusaha bingung," ungkapnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Made juga menyebutkan penguatan rantai pasok melalui diversifikasi sumber daya juga krusial untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Peningkatan kompetensi SDM melalui investasi pendidikan vokasi sangat penting, terutama untuk menghadapi transformasi industry 4.0. Adopsi teknologi dan inovasi serta implementasi prinsip ESG juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan akses pendanaan internasional.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan utama dalam industrialisasi. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan logistik dengan sekitar 40% wilayah masih kekurangan akses ke infrastruktur dasar. Kedua, keterbatasan SDM dan teknologi dengan Indonesia berada pada peringkat ke 60 dari 141 negara dalam kesiapan teknologi menurut World Economic Forum.

“Tantangan lainnya juga termasuk regulasi dan perizinan yang tumpah tindih,” ujarnya.

Made menambahkan yang juga masih menjadi tantangan untuk industrialisasi di Indonesia adalah ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya hal-hal tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing Indonesia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan program ambisius makan siang bergizi gratis, yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan, terutama di bidang perunggasan.

Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI), Anton J. Supit, mengungkapkan bahwa program ini akan memacu peningkatan konsumsi ayam dan telur secara drastis.

Anton menjelaskan bahwa program ini, yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat kurang mampu, memiliki dampak ekonomi yang sangat positif.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, program makan bergizi seperti yang dicanangkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

"Program ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk perunggasan, khususnya ayam dan telur. Kami di GAPPI siap berkolaborasi dengan para pelaku UKM untuk memenuhi kebutuhan ini,” katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10).

Menurut Anton, jika program ini berjalan sesuai rencana, konsumsi daging ayam diperkirakan akan bertambah hingga 0,5 Juta Ton per tahun, sementara kebutuhan telur bisa mencapai 200 Ribu Ton.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi kemanusiaan, tetapi juga sebagai dorongan ekonomi bagi sektor pertanian, perunggasan, dan usaha kecil menengah (UKM) yang akan terlibat dalam distribusi makanan bergizi.

Di sisi lain, Direktur Corporate Affairs JAPFA, Rachmat Indrajaya, menyambut positif program ini. Ia mengungkapkan bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan protein hewani, yang otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap produk ayam dan telur kami,” jelas Rachmat beberapa waktu lalu.

JAPFA telah melakukan riset terkait kecukupan gizi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Edufarmers dan Universitas Indonesia. Studi ini menguji berbagai model penyediaan makanan bergizi kepada lebih dari 1.000 anak di lima kota.

Rachmat menekankan bahwa JAPFA berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memperluas distribusi produk olahan mereka, termasuk daging dan telur ayam.

Rachmat juga optimistis bahwa program makan siang gratis ini akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya asupan protein hewani.

“Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat, kami yakin permintaan protein hewani akan terus meningkat,” ujarnya. JAPFA sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk memperkuat segmen hilir dan memperluas distribusi produk mereka di pasar-pasar tradisional.

Dengan semakin stabilnya harga ayam di pasaran, program ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Divisi Commercial & Retail MRT Jakarta, Rendy Primartantyo, memastikan bahwa penggunaan kartu multi trip atau multi trip ticket (MTT) untuk pembayaran di MRT Jakarta telah dihentikan sejak awal Oktober 2024.

Untuk itu, Rendy mengimbau kepada pengguna MRT yang masih memiliki kartu MTT untuk segera melakukan pengembalian saldo di stasiun MRT Jakarta terdekat.

“Jadi bisa langsung datang ke stasiun MRT terdekat untuk pengembalian saldo karena sejak Oktober kita menghentikan penggunaan kartu multi trip,” ujarnya usai jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Rendy menjelaskan, penghentian penggunaan kartu MTT merupakan bagian dari upaya MRT Jakarta untuk mengembangkan bisnis digital melalui aplikasi MyMRTJ.

Selain itu, masyarakat juga masih dapat menggunakan kartu uang elektronik (KUE) yang dikeluarkan oleh perbankan, yaitu Brizzi, flazz, e-money, Tapcash, dan Jakcard.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah melakukan sosialisasi terkait pemberhentian operasional MTT sejak awal tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kartu Multi Trip Dihentikan, MRT Jakarta: Pengembalian Saldo di Stasiun Terdekat"

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 terkait Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Produk Keramik Impor asal China.

Kehadiran beleid ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping keramik impor asal Negeri Tirai Bambu.

BMAD ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dari China yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Kementerian Keuangan pun mengenakan BMAD kepada 32 perusahaan keramik China dengan tarif yang berbeda-beda. Kebijakan baru ini berlaku mulai 14 Oktober 2024 hingga lima tahun mendatang.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto tetap merespons positif kendati besaran BMAD yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar 35% sampai 50%-an. Asaki sempat berharap tarif BMAD Indonesia bisa menyerupai negara-negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang mencapai di atas 100%.

Pemberlakuan BMAD diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah terpuruk berat hampir 10 tahun terakhir akibat praktik dumping, sehingga berujung pada penghentian produksi sejumlah pabrik keramik di dalam negeri.

"Kami tentu berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Safeguard juga bisa tepat waktu pada bulan November mendatang. Perpanjangan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase tarif BMAD yang kurang maksimal,” ungkap Edy dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Dengan adanya BMAD atas impor keramik China dan dukungan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib, maka ada potensi tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat beranjak dari level 63% menjadi ke kisaran 67%--68% pada akhir 2024.

Asaki juga memasang target tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 80% pada 2025 dan 90% pada 2026 nanti.

Indonesia pun memiliki potensi besar di industri keramik. Ini mengingat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 675 juta meter persegi per tahun, atau peringkat keempat setelah China, India, dan Brazil. Sayangnya, kapasitas produksi aktual keramik nasional masih tertinggal dan hanya menempati posisi delapan dunia.

“Asaki menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review,” kata Edy.

Selain itu, Asaki juga berharap industri keramik dapat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan mendukung program pemerintahan baru Prabowo-Gibran berupa pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit.

Program ini tentu membutuhkan pasokan bahan-bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan sanitary ware yang diproduksi oleh anggota-anggota Asaki.

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan BMAD, SNI Wajib, dan BMTP dipercaya akan menarik investasi-investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk investor China. Asaki jelas siap menyambut para pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami ingin bersaing secara adil. Kita adu efisiensi dan inovasi. Kami yakin para pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” terang dia.

Potensi untuk ekspansi di pasar keramik masih terbuka lebar, mengingat tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rata-rata konsumsi keramiknya sudah di atas 3 m2/kepala. Begitu juga dengan Vietnam dan China yang sudah di atas 5 m2/kepala.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memiliki rencana menambah land bank di sisa tahun ini dan tahun depan.

Direktur MTLA Olivia Surodjo tidak memberikan detail berapa lahan yang akan ditambah. Namun Perusahaan membidik lahan di Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Rencana penambahan landbank saat ini dan tahun depan masih ada untuk di pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa," ujarnya kepada Kontan, Rabu (16/10).

Ia melanjutkan, penambahan lahan baru selalu masuk dalam rencana Metland untuk keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Adapun jumlah capex tahun depan yang disiapkan untuk penambahan lahan masih disusun.

Hingga kini, Metland memiliki total land bank sebesar kurang lebih 940 hektar per September 2024.

"Per September 2024, total gross sisa land bank Metland kurang lebih adalah 940 hektar," paparnya.

Asal tahu saja, MTLA telah menerima marketing sales sebesar Rp 820 miliar hingga semester I-2024. Raihan itu setara dengan 43% dari target di tahun 2024 yang sebesar Rp 1,9 triliun.

MTLA juga mencatatkan penyerapan belanja modal alias capitalexpenditure (capex) baru 34% dari total anggaran tahun 2024 di semester I-2024. Asal tahu saja, MTLA anggarkan capex di tahun ini sebesar Rp 750 miliar.

“Ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur proyek berjalan, pembangunan proyek baru, akuisisi lahan, dan pembelian aset,” ucap Olivia.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) melakukan peresmian pada Proyek Bendungan Lausimeme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan secara langsung dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pj Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman, Dirjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogya, dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo.

Proyek Bendungan Lau Simeme adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di provinsi Sumatera Utara. Pada Proyek ini, PTPP sebagai kontraktor utama yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan 2 paket pekerjaan yaitu pekerjaan di paket 2 dan paket lanjutan yang memiliki total nilai kontrak dari kedua proyek tersebut yaitu sebesar Rp 738 Miliar, dan masa pelaksanaan dari tahun 2017 sampai dengan 2024.

Bendungan Lau Simeme memiliki kapasitas tamping sebesar 21,07 Juta m3 dan memiliki luas genangan sebesar 125,85 Hektar. Fungsi dari bendungan ini yaitu antara lain sebagai penyediaan air baku 2,85 m3/dt (Kota Medan 1,307 m3/dt dan Deli Serdang 1,543 m3/dt), dapat mereduksi banjir di kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 m3/detik (dengan early rlease gate), serta sebagai sumber penyediaan energi listrik sebesar 1 MW.

Disampaikan juga oleh Presiden RI Joko Widodo ketika sambutan bahwa Bendungan Lau Simeme ini adalah Bendungan ke-47 yang telah diresmikan dalam periode 10 tahun kepemimpinan, pembangunan Bendungan memakan waktu yang tidak singkat dan termasuk bendungan yang besar di Indonesia.

“Bendungan ini sangat besar, nanti kalau air nya sudah naik akan terlihat betapa Bendungan Lau Simeme ini secara luas dan volume sangat besar. Saya berharap ini akan bermanfaat untuk Provinsi Sumatera Utama,” ucap Jokowi pada sambutannya, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima Kontan, Rabu (16/10).

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo mengatakan bahwa sesuai dengan kualitas dan target, PTPP telah menyelesaikan satu lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pekerjaan bendungan.

“Setelah sebelumnya Presiden RI telah meresmikan proyek bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat dan proyek bendungan Tiu Suntuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu lagi proyek bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatara Utara yang telah diselesaikan oleh PTPP dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo,” ucap Yul Ari.

Ia melanjutkan, penyelesaian ini tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi PTPP yang telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya proyek infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain.

"Ke depannya tentunya PTPP berharap dapat terus berpartisipasi dan diamanahkan dalam pembangunan nasional, terutama proyek-proyek infrastruktur yang berada diseluruh penjuru Indonesia,” tutup Yul Ari.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempersiapkan program ambisius makan siang bergizi gratis, yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan, terutama di bidang perunggasan.

Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI), Anton J. Supit, mengungkapkan bahwa program ini akan memacu peningkatan konsumsi ayam dan telur secara drastis.

Anton menjelaskan bahwa program ini, yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat kurang mampu, memiliki dampak ekonomi yang sangat positif.

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, program makan bergizi seperti yang dicanangkan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

"Program ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk perunggasan, khususnya ayam dan telur. Kami di GAPPI siap berkolaborasi dengan para pelaku UKM untuk memenuhi kebutuhan ini,” katanya kepada KONTAN, Rabu (16/10).

Menurut Anton, jika program ini berjalan sesuai rencana, konsumsi daging ayam diperkirakan akan bertambah hingga 0,5 Juta Ton per tahun, sementara kebutuhan telur bisa mencapai 200 Ribu Ton.

Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi kemanusiaan, tetapi juga sebagai dorongan ekonomi bagi sektor pertanian, perunggasan, dan usaha kecil menengah (UKM) yang akan terlibat dalam distribusi makanan bergizi.

Di sisi lain, Direktur Corporate Affairs JAPFA, Rachmat Indrajaya, menyambut positif program ini. Ia mengungkapkan bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan protein hewani, yang otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap produk ayam dan telur kami,” jelas Rachmat beberapa waktu lalu.

JAPFA telah melakukan riset terkait kecukupan gizi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Edufarmers dan Universitas Indonesia. Studi ini menguji berbagai model penyediaan makanan bergizi kepada lebih dari 1.000 anak di lima kota.

Rachmat menekankan bahwa JAPFA berkomitmen untuk mendukung program ini dengan memperluas distribusi produk olahan mereka, termasuk daging dan telur ayam.

Rachmat juga optimistis bahwa program makan siang gratis ini akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya asupan protein hewani.

“Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat, kami yakin permintaan protein hewani akan terus meningkat,” ujarnya. JAPFA sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 Triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk memperkuat segmen hilir dan memperluas distribusi produk mereka di pasar-pasar tradisional.

Dengan semakin stabilnya harga ayam di pasaran, program ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi.

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Forward7 dari Kerajaan Arab Saudi berkolaborasi dengan Sistema.bio meluncurkan prakarsa penyediaan biodigester bersubsidi untuk pemilik peternakan kecil di Nepal dan Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memasang 800 unit biogas di kedua negara tersebut dan ditargetkan selesai pada Januari 2025 mendatang.

Program ini sebagai tambahan untuk memfasilitasi masuknya Sistema.bio dalam menyediakan layanan di Indonesia dan Nepal. Adapun penyediaan biodigester bersubsidi ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Biru Karbon Nusantara (BKN) di Indonesia dan Asosiasi Promosi Biogas Nepal.

Forward7, yang telah didukung oleh Middle East Green Initiative, memiliki tujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat pedesaan dengan menyediakan akses terhadap solusi memasak yang lebih ramah lingkungan. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesehatan, memberdayakan perempuan, mengangkat kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sekaligus dapat melindungi lingkungan dengan mengurangi emisi CO2 yang disebabkan oleh penggunaan metode memasak tradisional seperti kayu dan batu bara.

Proyek ini diklaim akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan infrastruktur di daerah pedesaan. Forward7, berencana menyediakan solusi memasak ramah lingkungan bagi 750 juta orang yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 7.

Agung Permadi, Business Development Manager PT Biru Karbon Nusantara menyatakan, kemitraan ini akan menjalin strategi manajemen proyek yang kuat yang mencakup identifikasi potensi risiko secara proaktif seperti tantangan impor dan perizinan, kontrol kualitas instalasi, adaptasi pengguna akhir, dan keterjangkauan produk.

“Selain mengatasi tingginya tingkat ketidakfungsian sistem biogas yang ada, proyek ini juga akan mengatasi tantangan yang terkait dengan teknologi biogas melalui kampanye pemasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

Agung menyatakan, demi mendukung proyek ini, sumber daya dialokasikan secara strategis untuk tugas-tugas penting seperti komunikasi petani, instalasi digester, dan pelatihan pemeliharaan, dengan memanfaatkan pengalaman global selama 14 tahun dan jaringan lokal yang telah dibangun.

Diperlukan juga prosedur yang jelas untuk mengelola perubahan proyek untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan kemampuan beradaptasi. Nantinya pembaruan akan dilakukan rutin setiap dua minggu hingga evaluasi secara komprehensif dalam jangka menengah. Tidak lupa juga akan didukung oleh tim ahli.

“Alat pengumpulan data canggih seperti Salesforce dan TaroWorks akan memantau kemajuan dan melacak target, dengan kunjungan audit rutin untuk memastikan inisiatif ini tetap berada di jalur yang tepat untuk penyelesaian yang sukses pada Januari 2025,” jelasnya.

Di bawah inisiatif ini, instalasi biogas mulai dari 2 meter kubik hingga 40 meter kubik akan dipasang di wilayah-wilayah utama di Indonesia dan Nepal. Pembangkit biogas ini akan memungkinkan para petani untuk secara efisien mengubah limbah organik menjadi energi bersih, sehingga secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar memasak tradisional.

Selain menyediakan akses terhadap energi bersih, proyek ini juga mempromosikan praktik pengelolaan limbah ternak yang efektif. Instalasi biogas juga menghasilkan pupuk organik sebagai produk sampingan, yang berfungsi sebagai alternatif organik untuk pupuk kimia, membantu petani menghemat biaya dan meningkatkan kualitas tanah.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Intiland Development Tbk. (DILD) menuturkan belum memiliki rencana menambah lahan di sisa tahun 2024 maupun tahun depan.

Direktur DILD Archied Noto menuturkan Perusahaan masih akan mengkonsolidasi lahan-lahan yang ada saat ini saja.

"Kami belum ada rencana mengakuisisi atau menambah lahan di sisa tahun 2024 atau tahun depan," ujarnya kepada Kontan, Rabu (16/10).

Ia menambahkan, saat ini perusahaan memiliki lahan kurang lebih seluas 2.000 hektar.

Asal tahu saja, DILD juga baru saja mulai membangun hunian hingga lapangan golf di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai investasi Rp2,6 triliun. Dalam pembangunan di IKN tersebut, DILD melakukan pengembangan fasilitas hunian, bisnis, dan komersial.

Terdapat tiga proyek unggulan Intiland di iKN yakni Grand Whiz Nusantara, pengembangan kawasan mixed-use di lahan seluas 0,72 hektar dengan fasilitas hotel, service apartment, area ritel, pusat olahraga, dan food and beverage. Desainnya memaksimalkan ventilasi dan pencahayaan alami, serta mengalokasikan 47% lahan untuk ruang terbuka hijau.

Kemudian Nusantara Quarter, Transit-Oriented Development (TOD) di lahan seluas 6,7 hektar, mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan area komersial dengan akses transportasi publik. Fokus pada aspek integrasi, walkability dan ruang terbuka hijau.

Terakhir Royale Nusantara Golf Resort & Residence, kawasan hunian dengan lapangan golf internasional seluas 200 hektar, menawarkan hunian eksklusif dengan akses terpadu ke transportasi publik dan area hijau.