REPUBLIKA.CO.ID, Di dalam Islam, mencari rezeki yang halal adalah kewajiban, dan merupakan salah satu bentuk ibadah. Rezeki halal membawa berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan rezeki yang halal, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup, memberi nafkah kepada keluarga, bersedekah, dan melakukan kebaikan lainnya.

Untuk mendapatkan tambahan rezeki yang halal, tentu seseorang harus memulai setiap usaha dan pekerjaan. Di samping itu, umat Islam juga dianjurkan untuk berdoa dan mengerjakan amalan-amalan yang telah diajarkan dalam Islam.

Berdoa adalah bentuk komunikasi spiritual antara hamba dengan Sang Khalik. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan pada manusia untuk berdoa kepada-Nya:

ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

Artinya: “...Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.” (QS Gafir [40]:60)

Ada beberapa doa dan amalan yang dianjurkan untuk menambah rezeki menurut ajaran Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Doa Memohon Rezeki yang Halal

اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

Artinya: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR Tirmidzi no. 3563)

2. Amalan Membaca Surat Al-Waqi’ah

Surat Al-Waqi’ah dikenal sebagai surat yang dapat membuka pintu rezeki. Bacalah surat ini setiap malam sebelum tidur. Surat Al-Waqiah juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari kefakiran dan kesulitan hidup. Banyak orang yang membaca Surat Al-Waqiah sebagai sarana untuk menghindari kesulitan hidup dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Dalam hadits dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

Artinya: “Barangsiapa membaca surat al-Wâqi’ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya.”

3. Memperbanyak Istighfar

Memperbanyak istighfar, terutama setelah selesai sholat, merupakan salah satu amalan yang dapat melapangkan rezeki. Bacalah sayyidul istighfar berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

Astaghfirullah al-‘Adzim, alladzi la ilaha illa Huwa al-Hayyul Qayyum wa atubu ilayh

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dzat Yang Maha Hidup Kekal dan Dzat Yang Maha Berdiri Sendiri, dan aku bertobat kepada-Nya."

Bersedekah dan bersyukur..

4. Bersedekah

Sedekah juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk melapangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah tidak akan mengurangi harta.” (HR Muslim).

Dalam Alquran, Allah SWT juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah [2]:261)

5. Bersyukur

Bersyukur juga menjadi salah satu amalan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Allah SWT berfirman dalam Alquran:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (QS Ibrahim [14]:7)

Itulah lima doa dan amalan untuk menambah rezeki. Mengamalkan doa dan ibadah ini secara konsisten, dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, insya Allah dapat menjadi jalan untuk melapangkan dan menambah rezeki.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH --Dalam Islam terdapat satu ibadah yang membuat seorang Muslim dekat dengan Allah SWT. Ibadah tersebut ialah sholat, dan secara lebih spesifik lagi, yaitu pada saat sujud. Sujud seorang Muslim dalam sholatnya adalah momen terdekat dirinya dengan Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

"Sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah)." (QS. Al 'Alaq ayat 19)

Ulama Al Syinqithi menjelaskan dalam Adhwa Al Bayan soal adanya keterkaitan antara sujud dan kedekatan dengan Allah SWT. Dia mengaitkan hal ini dengan Surat Al Insan ayat 26.

Allah SWT berfirman:

"Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari." (QS. Al Insan ayat 26)

Penjelasan Al Syinqiti tentang sujud ini juga merujuk pada Surat Al Fath ayat 29, sebagai berikut:

"Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar."

Dari ayat tersebut, Al Syinqiti menjelaskan, para sahabat Rasulullah SAW mencari karunia dan keridhaan Allah SWT, dalam arti mendekatkan diri kepada-Nya, yaitu dengan ruku' dan sujud (ibadah sholat). Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa sholat adalah momentum kedekatan terbesar antara seorang hamba dan Allah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Hal terdekat antara seorang hamba Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka sering-seringlah sholat." (HR. Muslim)

Karena itu, seorang Muslim hendaknya memanjatkan doa dalam sujud. Sebab, di momen itulah, doa yang diucapkannya mustajab untuk terkabul. Sebagaimana hadits berikut ini:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun rukuk maka agungkanlah Rabb azza wa jalla, sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga pantas dikabulkan untukmu." (HR. Muslim)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sholat dhuha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Berikut ini bacaan doa sesudah sholat dhuha dan lafadz niatnya.

Doa Sesudah Shalat Dhuha

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allaahumma innadh dhuhaa-a dhuhaa-uka walbahaa-a bahaa-uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quw watuka wal qudrata qudratuka wal 'ishmatta 'ishmatuk. Allaahumma in kaana rizqii fissamaa-i fa anzilhu wa in kaanafil ardhi fa-akhrijhu wa in kaana mu'assaran fayas sirhu wa in kaana haraaman fathahhirhu wa in kaana ba'iidan faqarribhu bihaqqi dhuhaa-ika wa bahaa-ika wa jamaalika wa quuwatika wa qudratika aatinii maa aataita 'ibaadakash shalihiin.

Artinya:

"Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, dan kekuasaan adalah kekuasaan-Mu serta penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, jika rizqiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh."

Niat sholat dhuha

أصلي سنة الضحى ركعتين لله تعالى الله أكبر

Ushallii sunnatadh dhuhaa rak'ataini lillaahi ta'aalaa. Allaahu akbar.

Artinya:

"Aku niat mengerjakan sholat sunah Dhuha dua rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Mahabesar."

REPUBLIKA.CO.ID, Badai isu perselingkuhan kembali menerpa dunia hiburan tanah air. Rumor tersebut kali ini menimpa pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Isu miring ini kontan saja menjadi pemberitaan hangat di jagad maya mengingat sosok Arhan dikenal sebagai salah satu pesepakbola yang menjadi ikon timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sementara, Azizah merupakan putri politisi asal Gerindra Andre Rosade. Akibat perselingkuhan tersebut, Arhan disebut-sebut sudah menjatuhkan talak 3 kepada Azizah.

Bagaimana Islam memandang tentang perselingkuhan? Pernikahan dalam rumah tangga adalah ikatan yang sakral. Sehingga sepasang suami istri harus senantiasa menjaga janji pernikahan dan tidak berkhianat terhadap satu sama lain. selingkuh tentu saja dilarang agama. Sebab terdapat prinsip maqashid syariah yang pada dasarnya merupakan rambu-rambu bagi umat Islam untuk memelihara lima perkara. Yakni menjaga akidah (tidak musyrik), memelihara diri dan akal (kehidupan), memelihara atau menjaga nafsu, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Dalam buku Risalah Doa dan Zikir Keluarga, disebutkan doa agar suami atau istri tidak mencintai orang lain.

Berikut lafaznya:

"Allahumma ya hayyu ya Qayyumu ya fardu ya witru ya shamadu ya sanadu man ilaihi-stanada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahhu kufuwan ahad."

Yang artinya, “Wahai Tuhanku, wahadi Zat Yang Mahakekal, wahai Zat Yang Mahatunggal, wahai Zat Yang Mahaganjil, wahai zat tempat bersandar orang-orang yang bersandar, wahai Zat Yang Tiada Beranak dan tidak Diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setaraf dengan-Nya."

Doa ini merupakan doa yang redaksinya berisi permohonan, kepercayaan, keimanan, yang disandarkan kepada Allah SWT. Termasuk dalam perkara rumah tangga, maka janganlah sungkan meminta kepada Allah SWT.

Janji suci pernikahan..

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Wa kaifa ta'khudzûnahû wa qad afdlâ ba‘dlukum ilâ ba‘dliw wa akhadzna mingkum mîtsâqan ghalîdhâ."

Yang artinya, "Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"

Dalam Islam, pernikahan disebut dengan mitsaqan ghaliza. Yakni sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main. Sehingga tidak ada hubungan yang paling diridhai Allah antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, kecuali pernikahan. Maka ketika menodai perjanjian nikah dengan perselingkuhan, ia telah berdosa.

Dalam hadits juga disebutkan, "Kami tidak melihat (cinta sejati) bagi dua orang yang saling mencintai, kecuali dalam pernikahan." (HR. Ibnu Majah).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Alquran menjelaskan ciri-ciri orang munafik, yakni mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Islam yang disampaikan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nur Ayat 47 dan tafsirnya.

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَۗ وَمَآ اُولٰۤىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

Mereka (orang-orang munafik) berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) dan kami menaati (keduanya)." Kemudian, sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. (QS An-Nur: 47)

Dalam penjelasan Tafsir Kementerian Agama, pada ayat ini Allah menjelaskan ciri-ciri orang munafik, mereka selalu mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka selalu mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan tidak pernah patuh dan taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.

Sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Iman mereka hanya di mulut saja, tetapi hati mereka tetap kafir, dan dipenuhi oleh kekotoran hawa nafsu.

Bila ada sesuatu yang menguntungkan mereka, mereka berani bersumpah bahwa mereka benar-benar orang-orang yang beriman. Tetapi bila ada sesuatu yang merugikan dengan pernyataan beriman itu mereka lari berpihak kepada musuh-musuh Islam.

Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Akan tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok." (QS Al-Baqarah: 14)

Dalam sebuah hadits, dijelaskan ciri-ciri orang munafik.

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat." (HR Imam Muslim)

REPUBLIKA.CO.ID, Islam sebagai agama yang indah dan damai mengajarkan banyak doa kepada pemeluknya. Setiap akan melakukan sesuatu, ada doa yang bisa dipanjatkan sehingga setiap saat seorang hamba selalu terhubung dengan Rabb-nya serta selalu mentauhidkan Allah SWT lewat doa-doa yang dipanjatkan.

Berikut ini tiga doa yang bisa dibaca sebelum tidur oleh umat Islam.

Pertama, doa sebelum tidur yang paling pendek.

بِاسْمِكَاللَّهُمَّأَمُوْتُوَأَحْيَا

Bismika allahumma amuutu wa ahyaa.

Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati dan hidup.” (Dibaca satu kali)

Kedua, doa sebelum tidur yang sedikit lebih panjang dari doa pertama.

اَللَّهُمَّإِنَّكَخَلَقْتَنَفْسِيْوَأَنْتَتَوَفَّاهَا،لَكَمَمَاتُهَاوَمَحْيَاهَا،إِنْأَحْيَيْتَهَافَاحْفَظْهَا،وَإِنْأَمَتَّهَافَاغْفِرْلَهَا.اَللَّهُمَّإِنِّيْأَسْأَلُكَالْعَافِيَةَ

Allahumma innaka kholaqta nafsii wa anta tawaffaahaa, laka mamaatuhaa wa mahyaahaa, in ahyaytahaa fahfazh-haa, wa in ammatahaa faghfir lahaa. Allahumma innii as-alukal ‘aafiyah.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupku hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah (dari berbagai kejelekan). Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keselamatan.” (Dibaca 1 kali).

Ketiga, doa sebelum tidur yang sama panjangnya dari doa kedua.

بِاسْمِكَرَبِّيْوَضَعْتُجَنْبِيْ،وَبِكَأَرْفَعُهُ،فَإِنْأَمْسَكْتَنَفْسِيْفَارْحَمْهَا،وَإِنْأَرْسَلْتَهَافَاحْفَظْهَابِمَاتَحْفَظُبِهِعِبَادَكَالصَّالِحِيْنَ

Bismika robbi wadho’tu jambii, wa bika arfa’uh, fa-in amsakta nafsii farhamhaa, wa in arsaltahaa fahfazh-haa bimaa tahfazh bihi ‘ibaadakash shoolihiin.

Dengan nama Engkau, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku. Dengan nama-Mu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku (mati), maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah (dari kejahatan setan dan kejelekan dunia), sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shalih.” (Dibaca 1 kali)

Demikian tiga doa yang bisa dibaca sebelum tidur. Dengan membaca doa tersebut, semoga tidur menjadi lebih damai dan nyeyak, tentu yang lebih utama semoga Allah SWT melindungi jasad, jiwa dan ruh kita saat tidur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

"Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya," kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

"Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP," kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

"Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran," kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. "Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dengan adanya putusan itu, PDIP berpeluang mengusung pasangan calon pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tanpa dukungan partai politik lain.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku menyambut baik putusan yang dibuat pada Selasa (20/8/2024). Pasalnya, PDIP bisa mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta usai terbitnya putusan tersebut.

"Karena dipikir PDIP tidak ada peluang, tapi dengan keputusan yang bijak dari MK, alhamdulillah kita bisa maju sendiri di 7,5 persen," kata Prasetyo di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung kepala daerah dengan ambang batas 6,5-10 persen suara sah dalam pemilihan umum (pemilu) DPRD terakhir, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di pemilu terakhir. Untuk di DKI Jakarta dengan jumlah DPT 8.252.897 di pemilu terakhir, ambang batas yang harus dipenuhi partai politik adalah 7,5 persen suara sah pemilu DPRD terakhir, tanpa harus memiliki kursi di DPRD.

Berdasarkan putusan MK, ambang batas untuk provinsi dengan DPT sampai 2 juta adalah 10 persen suara sah, DPT dua juta sampai enam juta jiwa memiliki ambang batas 8,5 persen, DPT enam juta sampai 12 juta jiwa memiliki ambang batas 7,5 persen, dan provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa memiliki ambang batas 6,5 persen.

"Saya sebagai pimpinan dewan, menyambut apresiasi keputusan MK yang ada. Tetapi semuanya tetap, Fraksi PDI Perjuangan menunggu keputusan DPP partai," kata Prasetyo.

Ihwal calon yang akan diusung, Prasetyo mengaku, akan menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, segala keputusan untuk pengusungan calon diputuskan oleh DPP PDIP.

"Kalau bicara masalah kandidat dan tidak kandidat, itu adalah keputusan di tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan ketua umum partai," kata ketua DPRD DKI Jakarta dua periode tersebut.

Adapun Prasetyo juga termasuk menjadi salah satu nama yang berpeluang diusung PDIP pada Pilgub DKI Jakarta. Prasetyo menjadi salah satu kandidat untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan, apabila PDIP mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bakal calon (Bacalon) Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambut baik dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada yang mengubah aturan Pilkada selama ini. Ridwan Kamil kemarin dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Saya mengikuti saja keputusan/aturan di negeri ini. Dari awal tugas, kami hanya mengikuti," ucapnya RK saat menghadiri konsolidasi nasional PKS di Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Ia mengaku, atas adanya perubahan terkait aturan Pilkada yang memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada serentak ini tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, jika banyak yang mencalonkan dalam perhelatan kepala daerah ini dinilai akan lebih baik.

"Kalau ada perubahan aturan atau perubahan pemberlakuan dan lain sebagainya kita tunggu keputusan resminya," ucapnya.

Baginya, apakah mau sedikit, atau mau banyak calon, tidak menjadi masalah. "Karena, pengalaman saya di Kota Bandung itu, ada delapan pasang dan di Gubernur Jawa Barat ada empat pasang. Makin banyak makin bagus," tambahnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya tidak berpaling dari pencalonan gubernur Daerah Khusus Jakarta yakni kepada Ridwan Kamil - Suswono. "Hari ini wartawan banyak yang menanyakan kepada saya, juga ada guncangan-guncangan mungkin, terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPUD," katanya.

Syaikhu berharap, koalisi banyak partai yang sudah dibangun terus dipertahankan. Ia tidak ingin atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut dapat mengganggu komitmen dari para partai.

"Lalu saya berharap jalinan kerja sama yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang. Kiranya apa yang sudah kita kuatkan, rekatkan tidak terkoyak kembali. Kita memulai sesuatu dari awal lagi kita lanjutkan dan sukseskan sampai menang," kata dia.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal. Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

"Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.

Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1) tersebut. MK mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar dari pada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas minimal partai politik (parpol) dalam mengusung calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024. Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai, putusan tersebut membuka peluang bagi partai-partai peserta pemilihan umum (pemilu) untuk mengusung kader-kadernya secara mandiri.

“PDI Perjuangan, akan mempersiapkan kader-kadernya sendiri,” ujar Ganjar melalui pesan teks kepada Republika, pada Selasa (20/8/2024).

Putusan MK tersebut, diyakini akan membuka konstelasi politik baru dalam Pilkada serentak 2024. Terutama dalam Pilkada DKI Jakarta, yang belakangan mengurung PDI Perjuangan sendirian lantaran tak memiliki kawan berkoalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur (cagub), dan calon wakil gubernur (cawagub).

Menurut Ganjar, dari putusan MK tentang ambang batas minimal baru dalam pengusungan calon kepala daerah (cakada) tersebut, di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan akan segera memutuskan siapa yang akan disorongkan sebagai cagub dan cawagub. Ganjar mengakui, adanya aspirasi publik yang tinggi terhadap pencaguban Anies Baswedan, pascapejawat itu ditinggalkan partai-partai pendukung.

Belakangan bahkan menguat spekulasi agar PDI Perjuangan ‘mengawinkan’ Anies Baswedan dengan Rano Karno yang merupakan kader Banteng Moncong Putih dari Banten. Akan tetapi, kata Ganjar, dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 tersebut, ada juga kemauan keras di internal partainya, untuk mengusung cagub-cawagub dari kader sendiri.

“Kami (PDI Perjuangan) mendorong kader sendiri,” kata Ganjar melihat peluang partainya untuk mengusung Anies Baswedan-Rano Karno.

Pun ketika ditanya apakah Ganjar sendiri sebagai kader tulen PDI Perjuangan, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang bakal diajukan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024. “Kalau saya, kan sudah cukup. Ada aturan dan etika yang harus diikuti,” ujar Ganjar.

MK, pada Selasa (20/8/2024) memutuskan untuk mengubah syarat ambang batas minimal bagi partai politik peserta pemilu dalam pengusungan calon kepala daerah untuk Pillkada 2024. Dalam putusan tersebut, salah-satunya terkait dengan sinkronisasi antara ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dengan jumlah populasi dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di masing-masing daerah pemilihan.

Dalam salah-satu putusannya, MK menyatakan, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta, sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. Putusan tersebut, bagi PDI Perjuangan sangat menguntungkan. Terutama untuk Pilkada DKI Jakarta yang menjadi salah-satu episentrum terpanas dalam kontestasi politik daerah tahun ini.

Karena PDIP, partai dengan perolehan suara 14,1 persen dan menguasai 16 kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) tak dapat mengajukan cakadanya untuk DKI Jakarta. Kondisi tersebut, lantaran sebelum putusan MK, ambang batas minimal pengusungan cakada oleh partai politik, atau gabungan partai politik sedikitnya 22 dari 106 kursi, atau 20 persen suara di DPRD dari hasil Pemilu 2024 lalu.

PDIP, pun semakin tertekan lantaran dikurung sendirian oleh 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai 91 kursi di DPRD. Koalisi raksasa yang beranggotan Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKB, Perindo, PPP, Garuda, dan PKS itu sepakat ‘memusuhi’ PDI Perjuangan dengan mengusung Ridwan Kamil - Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengisyaratkan, nama Anies Rasyid Baswedan masuk ke dalam tiga nama yang dikerucutkan partainya untuk diusung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Eriko merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Soal siapa nanti yang diputuskan tiga nama ini, tentu tanya, 'ada enggak Pak Anies di sini, kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Meski begitu, Eriko enggan untuk memberikan pernyataan secara lugas terkait kepastian Anies menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan oleh PDIP. "Saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP," ucapnya.

Eriko juga enggan membeberkan secara lugas dua nama lainnya yang ikut dipertimbangkan oleh PDIP untuk dimajukan pada Pilgub Jakarta 2024. "Jadi sebenarnya pengerucutan ini, yang tiga ini sudah tinggal nanti biarlah Ibu Ketua Umum (PDIP Megawati Soekarnoputri) yang memutuskan," katanya.

Ketika ditanyakan apakah salah satu nama lainnya merupakan gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia pun menyebut perlu mengonfirmasi kepada yang bersangkutan terlebih dahulu terkait kesiapannya untuk berkontestasi pada Pilkada Jakarta 2024.

"Karena sekarang Pak Ahok ditugaskan ke seluruh Indonesia, apakah beliau juga senang atau memang siap ditugaskan lagi (di Jakarta) kan? Nah, seperti itu. Jadi kita sedang mengerucutkan hal itu," ucapnya.

Terkait putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Eriko menyebut akan melaporkannya kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada Selasa siang WIB. Hal itu, bersamaan dengan rapat DPP yang membahas pilkada di sejumlah daerah.

"Pasti pertanyaan teman-teman apakah Pak Ahok? Anies, siapa lagi? Hendrar (mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi)? Nah, ini kita harus matangkan karena ini perubahan ini baru saja kita terima. Nah, ini nanti tentu kami jam 14.00 ini akan rapat DPP membahas pilkada-pilkada, memang tidak hanya khusus DKI Jakarta, tapi semua daerah yang masih ada katakanlah perubahan-perubahan sedikit banyak," kata Eriko.

Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. "Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut dalam memutus uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, terkait syarat usia calon kepala daerah dalam UU Pilkada tersebut. Penjelasan itu disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika membacakan pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

“Hal demikian disampaikan Mahkamah agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga terhadap proses pemeriksaan perkara berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) Huruf e UU 10/2016,” kata Arsul Sani.

Arsul menjelaskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) tanggal 17 Juli 2024, Anwar Usman telah menyampaikan bahwa ia tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia calon kepala daerah. Kemudian, hasil RPH tersebut disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tanggal 25 Juli 2024.

Pada perkara ini, para pemohon, yakni A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee yang keduanya merupakan mahasiswa, mengajukan hak ingkar terhadap Anwar Usman. Mereka ingin Anwar dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam memeriksa dan memutus perkara yang mereka ajukan.

Namun, karena Anwar Usman telah menyatakan tidak akan ikut memutus permohonan yang berkaitan dengan syarat usia maka MK memutuskan permohonan hak ingkar tersebut tidak lagi relevan.

“Permohonan para pemohon ihwal hak ingkar Hakim Konstitusi Anwar Usman dimaksud menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Arsul.

Lebih lanjut, MK menyatakan menolak permohonan Fahrur dan Anthony. Menurut MK, seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

Namun demikian, MK dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi sejat penetapan pasangan calon oleh KPU.

“Sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Pada perkara ini, para pemohon, yakni A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, yang keduanya merupakan mahasiswa, meminta MK menambahkan frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur syarat usia minimum calon kepala daerah.

Saldi menjelaskan norma pasal diuji memang tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon". Namun, apabila ditelisik berdasarkan pendekatan sistematis, peraturan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon kepala daerah (cakada) selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai persyaratan calon.

Pendekatan sistematis tersebut juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pilkada. Dalam hal ini, MK menyatakan bahwa tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, serta penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kelindan.

Karena berada dalam satu kelindan maka semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, menurut MK, penelitian keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Saldi.

Selain itu, MK juga mengatakan bahwa fakta empirik membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah selama ini dihitung atau ditentukan pada tahapan penetapan pasangan calon.

"Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Saldi.

Selain itu, MK juga menyatakan keterpenuhan syarat calon anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD, maupun syarat calon presiden dan wakil presiden juga ditentukan ketika penetapan pasangan calon.

"Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya," imbuh Saldi.

Lebih lanjut, MK memberi ultimatum kepada KPU untuk mengikuti pertimbangan MK dalam putusan ini.

"Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," kata Saldi.