REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO- Toyota Motor telah memangkas rencana produksi kendaraan listriknya untuk tahun 2026 hingga sepertiga. Toyota menjadi produsen mobil terbaru yang membatalkan rencana mobil listrik karena penjualan EV momentumnya memudar.

Pembuat mobil terbesar di dunia itu kini, seperi dilaporkan Nikkei, Jumat (6/9/2024), berencana untuk memproduksi 1 juta kendaraan listrik pada tahun 2026, dibandingkan dengan target penjualan yang diumumkan sebelumnya sebesar 1,5 juta.

Toyota mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada perubahan pada niatnya untuk memproduksi 1,5 juta kendaraan listrik per tahun pada tahun 2026 dan 3,5 juta pada tahun 2030. Namun, dikatakan bahwa angka-angka itu bukanlah target, melainkan tolak ukur bagi para pemegang saham.

Namun, memproduksi bahkan 1 juta kendaraan listrik per tahun merupakan usaha yang ambisius bagi Toyota, yang telah berupaya lebih keras dalam mengembangkan kendaraan hibrida dan hanya menjual sekitar 104.000 kendaraan listrik tahun lalu. Kendaraan listrik saat ini menyumbang sekitar 1 persen dari penjualan globalnya.

Awal pekan ini, pembuat mobil Swedia Volvo Cars membatalkan targetnya untuk sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik pada tahun 2030, dengan mengatakan bahwa mereka berharap masih akan menawarkan beberapa model kendaraan hibrida dalam jajarannya pada saat itu.

Di Amerika Serikat, Ford, General Motors, dan produsen mobil lainnya telah menunda atau membatalkan model listrik baru untuk menghindari pengeluaran besar pada kendaraan yang tidak dibeli konsumen secepat yang diantisipasi.

REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO- Toyota Motor telah memangkas rencana produksi kendaraan listriknya untuk tahun 2026 hingga sepertiga. Toyota menjadi produsen mobil terbaru yang membatalkan rencana mobil listrik karena penjualan EV momentumnya memudar.

Pembuat mobil terbesar di dunia itu kini, seperi dilaporkan Nikkei, Jumat (6/9/2024), berencana untuk memproduksi 1 juta kendaraan listrik pada tahun 2026, dibandingkan dengan target penjualan yang diumumkan sebelumnya sebesar 1,5 juta.

Toyota mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada perubahan pada niatnya untuk memproduksi 1,5 juta kendaraan listrik per tahun pada tahun 2026 dan 3,5 juta pada tahun 2030. Namun, dikatakan bahwa angka-angka itu bukanlah target, melainkan tolak ukur bagi para pemegang saham.

Namun, memproduksi bahkan 1 juta kendaraan listrik per tahun merupakan usaha yang ambisius bagi Toyota, yang telah berupaya lebih keras dalam mengembangkan kendaraan hibrida dan hanya menjual sekitar 104.000 kendaraan listrik tahun lalu. Kendaraan listrik saat ini menyumbang sekitar 1 persen dari penjualan globalnya.

Awal pekan ini, pembuat mobil Swedia Volvo Cars membatalkan targetnya untuk sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik pada tahun 2030, dengan mengatakan bahwa mereka berharap masih akan menawarkan beberapa model kendaraan hibrida dalam jajarannya pada saat itu.

Di Amerika Serikat, Ford, General Motors, dan produsen mobil lainnya telah menunda atau membatalkan model listrik baru untuk menghindari pengeluaran besar pada kendaraan yang tidak dibeli konsumen secepat yang diantisipasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, OJK masih terus menggulirkan kasus gratifikasi dalam proses initial public offering (IPO) yang melibatkan sejumlah staf di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia meminta agar BEI mendalami pihak-pihak lain yang juga terlibat selain lima staf yang telah di-PHK, termasuk pejabat BEI dan emiten yang berperan di dalam kasus itu.

Mahendra mengaku OJK memiliki perhatian pada kasus tersebut karena berkaitan soal intergritas dan kredibilitas sektor jasa keuangan, terutama di industri pasar modal. Ia menyebut, keputusan BEI pada Senin (26/8/2024) yang memecat lima stafnya yang terlibat kasus suap merupakan hal yang patut disambut baik.

Namun, menurutnya penindakan tersebut tidak boleh berhenti begitu saja. Perlu pendalaman lebih lanjut untuk menelisik pihak-pihak lain yang juga terlibat.

“Kami melihat bahwa langkah-langkah lebih lanjut untuk mendalami hal ini, walaupun ada lima yang di-PHK tentunya tidak dibatasi pada mereka yang lima, tetapi kepada semua pihak yang berisiko atau mungkin terlibat. Tidak boleh ada yang dikecualikan atau dilindungi jika terbukti juga dilakukan oleh staf-staf maupun pejabat di BEI,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDK Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Sejauh ini, Mahendra menyebut belum memperoleh informasi update-an kembali dari pihak BEI. Dia memastikan bakal terus memantau perkembangan kasus itu.

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, BEI bersama dengan OJK juga melakukan pendalaman dan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, termasuk dengan menelisik emiten yang terlibat di dalamnya.

“Apabila ada calon atau emiten yang terlibat dalam hal ini, tentu sama, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Ini (pendalaman) sedang berlangsung dan tentu proses ini kami awasi dengan ketat,” tutur dia.

Adakah staf OJK yang terlibat?

Dalam kesempatan yang sama, Mahendra memberi update pula mengenai proses pendalaman yang dilakukan di internal OJK. Hal itu menanggapi adanya kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya keterlibatan orang-orang OJK dalam kasus gratifikasi tersebut.

“Mengenai isu kemungkinan terkaitnya staf atau pihak manapun di OJK, kami sampaikan bahwa pada saat ini kami sedang mendalaminya dan melakukan audit terhadap kemungkinan itu. Namun dapat kami sampaikan secara jelas per hari ini adalah bahwa kalau itu terkait dengan penerimaan dana oleh lima mantan staf bursa tadi, tidak ada staf OJK yang terbukti terlibat,” ungkapnya.

Kendati demikian, Mahendra menyampaikan pihaknya tidak akan berhenti dalam mendalami aspek-aspek lain yang mungkin terlibat dengan peristiwa tersebut. Sekalipun barangkali bukan dalam bentuk dana.

“Tentu kami tidak akan tutup-tutupi, dan tidak akan lakukan pengecualian dan keistimewaan kepada siapapun karena kami tahu persis risikonya kalau hal seperti itu tidak dilakukan secara tuntas,” lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, melansir surat yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta, Senin (26/8/2024), manajemen BEI pada Juli—Agustus 2024 akhirnya melakukan PHK kepada lima orang karyawan mereka. Itu sebagai buntut dari ditemukannya pelanggaran oleh oknum karyawan terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya (IPO) di BEl.

Kelima karyawan tersebut berasal dari Divisi Penilaian Perusahaan BEl, divisi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten. Mereka disebut telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa,” seperti tertulis dalam surat tersebut.

Praktik oleh karyawan penilaian perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa, dengan nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa ini, disinyalir juga melibatkan oknum OJK yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham, dan selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menanggapi soal kondisi deflasi yang terjadi dalam empat bulan berturut-turut serta kondisi menurunnya jumlah kelas menengah. Berdasarkan analisisnya, kondisi itu tidak berdampak signifikan dalam sektor jasa keuangan.

Mahendra mendasarkan pandangan tersebut pada dua hal. Yakni secara umum mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan secara spesifik mengenai pertumbuhan di bidang-bidang sektor jasa keuangan.

“Terkait dengan inflasi saya rasa ini perlu dilihat secara lebih mendalam juga bahwa di satu sisi sekalipun terjadi deflasi, tetapi inflasi inti tercatat tetap naik 1,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu menunjukkan bahwa permintaan tetap memperlihatkan peningkatan,” kata Mahendra dalam konferensi pers RDK Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Mahendra menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya menunjukkan posisi yang positif, jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami perlambatan dan ketidakpastian. Itu terbukti dari angka pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III/2024 yang masih tercatat berada di atas 5 persen.

Kemudian, Mahendra menerangkan secara spesifik mengenai pertumbuhan di sektor jasa keuangan. Ia menyampaikan performa sektor jasa keuangan tetap positif, dilihat dari angka pertumbuhan kredit perbankan, piutang pembiayaan, hingga outstanding pembiayaan.

Dia mengungkapkan, data pada Juli 2024 yang menunjukkan bahwa kredit perbankan mengalami pertumbuhan 12,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Angka piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga mengalami pertumbuhan 10,53 persen (yoy). Adapun outstanding pembiayaan pada Juli 2024 mengalami pertumbuhan 23,97 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya di angka 26,73 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor jasa keuangan tetap terjaga baik,” ujar dia.

Dengan mendasarkan analisis pada dua hal tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan sektor-sektor jasa keuangan Indonesia, Mahendra pun menilai tidak adanya efek signifikan dari deflasi dan penurunan kelas menengah dalam sektor jasa keuangan.

“Dapat kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut pada Mei—Agustus 2024. Tercatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, berlanjut menjadi 0,08 persen pada Juni 2024. Kemudian pada Juli 2024 menjadi 0,18 persen, yang berlanjut pula pada Agustus 2024 yang kembali ke 0,03 persen.

BPS juga merilis data mengenai jumlah kelas menengah yang mengalami penurunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah terus mengalami penurunan sejak 2019 yang sebanyak 57,33 juta orang. Lalu pada 2020 dan 2021 tercatat sama menjadi 53,83 juta orang. Pada 2022 menjadi sebanyak 49,51 juta, 2023 sebanyak 48,27 juta orang, lantas pada 2024 menjadi 47,85 juta orang.

Padahal, kelas menengah merupakan bantalan ekonomi negara, sehingga penurunan jumlahnya menjadi sangat kritikal dan krusial. BPS menyebut, kelas menengah merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Semua pelaku bisnis atau 100 persen dari responden di Indonesia mengaku khawatir terhadap meningkatnya ancaman penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti deepfakes. Namun 46 persen dari mereka belum memahami cara kerja teknologi tersebut.

Temuan ini diungkapkan dalam laporan terbaru VIDA, penyedia solusi pencegahan penipuan identitas digital, yang bertajuk “Where's The Fraud: Protecting IndonesianBusinesses from AI-Generated Digital Fraud”.

Laporan tersebut menyoroti empat jenis penipuan digital yang paling banyak menyerang bisnis di Indonesia, yakni penipuan berbasis teknologi AI (deepfakes), rekayasa sosial (social engineering), pengambilalihan akun (account takeovers), serta pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Dengan empat industri yang paling terpengaruh secara signifikan adalah Perbankan & Fintech, Multifinance dan Pembiayaan Konsumen, Asuransi, dan Kesehatan.

Managing Director dan Group Chief Revenue Offi cer VIDA Adrian Anwar mengungkapkan bahwa pelaku bisnis perlu segera mengambil langkah perlindungan dari penipuan digital. Terlebih, sebanyak 56 persen bisnis telah menghadapi penipuan identitas dan 96 persen menghadapi pemalsuan dokumen yang menurutnya akan berdampak lebih besar.

"VIDA berkomitmen untuk menyediakan solusi canggih yang memberdayakan bisnis untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons penipuan dengan lebih efektif," ujarnya dalam keterangan, Jumat (6/9/2024).

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur juga menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menghadapi penipuan digital, Seiring dengan meningkatnya kecanggihan teknologi, pelaku bisnis harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi pelanggan, proses bisnis, dan reputasi dalam lanskap digital yang terus berubah.

"Sebuah solusi anti-fraud yang terintegrasi tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan yang berkelanjutan di era digital,” kata Niki.

Niki menambahkan, untuk menjawab tantangan ini, VIDA meluncurkan Identity Stack, sebuah solusi komprehensif yang dirancang untuk mengatasi penipuan, terutama dalam transaksi digital di Indonesia.

Solusi ini diklaim mampu menurunkan tingkat penipuan identitas hingga 99,9 persen memberikan perlindungan yang lebih baik bagi proses bisnis dan memastikan pengalaman pengguna yang lancar.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT – Seorang berkewarganegaraan ganda Amerika-Turki ditembak mati oleh pasukan Israel di Tepi Barat, kemarin. Ia ditembak saat mengikuti berpartisipasi dalam unjuk rasa perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Ayşenur Ezgi Eygi, seorang sukarelawan berusia 26 tahun dari Gerakan Solidaritas Internasional Antipenjajahan, syahid di rumah sakit pada Jumat setelah ditembak di kepala selama protes di Beita, dekat Nablus, kantor berita Palestina Wafa melaporkan. Saksi mata mengatakan dia ditembak oleh tentara Israel yang ditempatkan di lapangan terdekat setelah “bentrokan kecil” terjadi.

Jonathan Pollak, seorang warga Israel yang berpartisipasi dalam unjuk rasa itu engatakan penembakan itu terjadi tak lama setelah puluhan warga Palestina dan aktivis internasional mengadakan shalat berjamaah di lereng bukit di luar kota utara Beita yang menghadap ke pemukiman ilegal Israel di Evyatar. Tentara mengepung kelompok tersebut ketika para anggotanya shalat dan bentrokan segera terjadi dengan warga Palestina melemparkan batu dan tentara menembakkan gas air mata dan peluru tajam, kata Pollak dilansir Aljazirah.

Para pengunjuk rasa dan aktivis, termasuk Pollak dan Ezgi Eygi, mundur dari bukit, dan bentrokan mereda, katanya. Dia kemudian menyaksikan dua tentara yang berdiri di atap rumah di dekatnya mengarahkan senjatanya ke arah kelompok tersebut dan melepaskan tembakan. Dia melihat suar meninggalkan laras senapannya ketika tembakan terdengar. Dia mengatakan Ezgi Eygi berada sekitar 10 atau 15 meter di belakangnya ketika tembakan dilepaskan.

Pollak kemudian melihatnya “terbaring di tanah di samping pohon zaitun, mati kehabisan darah”, katanya.

Mariam Dag, aktivis lain yang ikut protes, juga mengatakan dia melihat seorang tentara Israel di atap. Dag mengatakan dia kemudian mendengar tembakan dua peluru tajam. Salah satunya memantul dari sesuatu yang terbuat dari logam dan mengenai kaki seorang pengunjuk rasa Palestina; serangan lainnya mengenai Ezgi Eygi, yang telah pindah kembali ke kebun zaitun, katanya.

Dag berkata dia berlari menuju wanita yang jatuh itu dan melihat darah keluar dari kepalanya. “Tembakan itu datang dari arah tentara. Mereka tidak datang dari tempat lain.”

Seorang paramedis, Fayez Abdul Jabbar, mengatakan kepada Al-Quds News Network, “Kami biasanya melakukan konfrontasi mingguan di [daerah tersebut]. Selama konfrontasi ini [pada hari Jumat], tentara menembakkan dua peluru tajam: satu peluru mengenai orang asing, dan satu lagi mengenai orang lain, yang lukanya tidak terlalu parah.” Eygi dirawat dalam perjalanan ke rumah sakit, tambahnya. Fouad Nafaa, kepala rumah sakit Rafidia di Nablus, mengatakan dokter mencoba menyadarkannya, namun dia meninggal di meja operasi.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan masih mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kematian “tragis” Eygi, kata juru bicara Matthew Miller, tanpa segera menetapkan tanggung jawab atas kematian tersebut seperti dilansir the Guardian.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya “sangat terganggu” dengan pembunuhan itu dan sedang mengupayakan penyelidikan Israel.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, yang hubungannya dengan Israel mencapai titik nadir sejak serangan brutal Israel ke Gaza, mengecam penembakan itu. “Saya mengutuk intervensi biadab Israel terhadap protes sipil terhadap pendudukan di Tepi Barat, dan saya berdoa memohon belas kasihan Allah kepada warga negara kami Ayşenur Ezgi Eygi, yang kehilangan nyawanya dalam serangan itu.”

“Sebagai bangsa Turki, kami akan terus berupaya pada setiap platform untuk mengakhiri pendudukan Israel dan kebijakan genosida… dan menjadikannya bertanggung jawab di hadapan hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan,” Erdogan menambahkan.

Eygi baru saja lulus dari Universitas Washington di Seattle. Pramila Jayapal, perwakilan AS di wilayah tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kematian Eygi adalah “tragedi yang mengerikan”. “Kantor saya secara aktif berupaya mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan kematiannya,” kata Jayapal.

“Saya sangat terganggu dengan laporan bahwa dia dibunuh oleh tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Pemerintahan Netanyahu tidak melakukan apa pun untuk menghentikan perluasan pemukiman dan kekerasan pemukim di Tepi Barat, yang sering kali didorong oleh menteri sayap kanan pemerintahan Netanyahu. Pembunuhan warga negara Amerika adalah bukti buruk dari perang yang tidak masuk akal dan meningkatkan ketegangan di kawasan ini.”

Semua pemukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional, namun Evyatar, yang sebagian dibangun di atas tanah Beita yang disita pada tahun 2013, tidak dibangun dengan izin pemerintah Israel dan oleh karena itu dianggap sebagai “pos terdepan”, yang ilegal menurut hukum Israel.

Masa depan Evyatar telah diperdebatkan di pengadilan Israel selama bertahun-tahun, yang memicu protes besar-besaran baik dari warga Palestina maupun pemukim. Pada bulan April tahun lalu, unjuk rasa di Evyatar yang menuntut agar pos terdepan tersebut dilegalkan dihadiri oleh setidaknya 1.000 orang, termasuk anggota pemerintah sayap kanan, seperti Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich dan Simcha Rothman.

Pos tersebut merupakan salah satu dari beberapa pos terdepan yang disahkan oleh kabinet Israel bulan lalu. Setidaknya 10 warga Palestina, termasuk dua anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan Israel dalam protes terkait Evyatar sejak tahun 2021, menurut kelompok hak asasi manusia.

Relawan warga negara AS lainnya yang bersama warga Palestina ditembak di kaki saat protes Jumat bulan lalu. Militer Israel mengatakan pria itu “terluka secara tidak sengaja”. Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah meningkat sejak 7 Oktober, memaksa puluhan komunitas meninggalkan rumah mereka. Para pejabat Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh IDF berdiam diri atau bahkan bergabung dalam serangan pemukim.

Kecaman datang dengan cepat setelah pembunuhan terhadap aktivis Turki-Amerika Aysenur Ezgi Eygi, 26, dari Seattle – yang baru saja lulus dari Universitas Washington. Dia adalah anggota Gerakan Solidaritas Internasional, yang memprotes pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Setidaknya tiga aktivis dari Gerakan Solidaritas Internasional (ISM) kini telah terbunuh sejak tahun 2000. Anggota ISM sering kali menempatkan diri mereka di antara pasukan Israel dan warga Palestina untuk mencoba menghentikan militer Israel melakukan kekerasan. Dua aktivis ISM – Rachel Corrie dari Amerika dan mahasiswa fotografi Inggris Tom Hurndall – terbunuh di Gaza pada tahun 2003.

Corrie gugur tertindih pada Maret 2003 ketika dia mencoba menghalangi buldoser militer Israel untuk menghancurkan sebuah rumah warga Palestina di kota Rafah di Gaza selatan, dekat perbatasan Mesir. Hurndall ditembak di kepala oleh seorang tentara Israel sekitar sebulan kemudian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan “penyelidikan penuh” dan pertanggungjawaban atas pembunuhan seorang aktivis Turki-AS oleh tentara Israel di Tepi Barat yang diduduki. “Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami ingin melihat penyelidikan penuh atas keadaan tersebut dan bahwa orang-orang harus bertanggung jawab,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers seperti dilansir kantor berita Turki TRT World.

Dujarric menekankan bahwa “warga sipil harus dilindungi setiap saat.” Menanggapi pertanyaan apakah ada pertanggungjawaban atas personel PBB yang dibunuh oleh Israel, dia menjawab, “Kami belum melihat adanya perkembangan dalam hal tersebut.”

Dia mencatat bahwa langkah-langkah investigasi diperkirakan akan dilakukan “setelah pertempuran berhenti,” dan mengakui bahwa Israel belum menyelidiki pembunuhan warga sipil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi upaya restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Erick menilai kerja keras perseroan selama dua tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan.

"Tentu kerja keras dua tahun hari ini terbukti bahwa kita berhasil untuk restrukturisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada para bank yang mendukung, kita bisa lihat tadi tidak hanya dari bank BUMN, ada bank swasta, bahkan bank internasional yang percaya bahwa kinerja kami di Kementerian BUMN terus membaik," ujar Erick dalam acara Penyelesaian Penandatanganan Perubahan Master Restructuring Agreement & Pokok Perubahan Terms KMK Penjaminan (KMKP) Waskita Karya dengan Kreditur Bank di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan perusahaan berkomitmen meningkatkan kinerja operasional dengan menyelesaikan proses restrukturisasi yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) antara Waskita Karya dengan 21 perbankan Himbara dan swasta.

"Perseroan telah mendapat persetujuan dari 21 kreditur perbankan terkait penyempurnaan atas MRA 2021 dengan nilai outstanding sebesar Rp 26,3 triliun," sambung Hanugroho.

Hanugroho mengatakan Waskita Karya juga berhasil mendapat persetujuan terkait Pokok Perubahan Perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) yang dilakukan oleh lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp 5,2 triliun. Waskita, lanjut Hanugroho, menargetkan restrukturisasi mulai efektif pada September 2024 dan perusahaan bisa mendapatkan kestabilan finansial yang lebih kuat.

"Kami berharap setelah penandatanganan itu dilakukan, perseroan dapat mencapai kestabilan keuangan dan dapat fokus melanjutkan program transformasi. Hal ini demi mewujudkan fundamental yang kuat dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan,” ucapnya.

Hanugroho menyampaikan persetujuan restrukturisasi perusahaan menjadi titik penting dalam akselerasi laju penyehatan perseroan. Dengan begitu, Waskita Karya dapat fokus menyelesaikan proyek-proyek yang saat ini tengah dikerjakan. Waskita Karya, lanjut Hanugroho, merupakan perusahaan kontraktor yang sudah lama berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perseroan telah menyelesaikan pembangunan 118 gedung, 47 jalan tol, 20 jalan nasional, 16 jembatan, 12 bendungan, serta 24 infrastruktur lainnya.

"Melihat kondisi perseroan saat ini, manajemen Waskita berkomitmen mengembalikan Waskita ke core business atau bisnis intinya sebagai kontraktor murni," lanjut Hanugroho.

Hanugroho memastikan perusahaan akan fokus memaksimalkan kapabilitas, pengalaman, dan keahliannya untuk mengerjakan proyek jalan, jembatan, gedung, infrastruktur, air, dan lainnya. Selain itu, Waskita Karya berkomitmen terus memperkuat tata kelola perusahaan lewat penguatan di sisi Governance, Risk, dan Compliance (GRC), termasuk mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Hanugroho menyampaikan penguatan tersebut juga dilakukan dengan membentuk sejumlah komite untuk melakukan profiling proyek rendah risiko yang memiliki uang muka berskema pembayaran monthly payment. Perseroan pun memastikan kegiatan operasional sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Waskita turut melakukan langkah-langkah perbaikan melalui strategi 8 Stream Penyehatan Keuangan secara komprehensif dan berkelanjutan," ujar Hanugroho.

Hanugroho menjelaskan strategi tersebut meliputi sentralisasi procurement, engineering dan lean construction pada proyek-proyek yang sedang berjalan serta melakukan optimalisasi main power planning yang menyesuaikan dengan kinerja perusahaan, kegiatan operasional berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan. Hanugroho menambahkan Waskita ke depan fokus pada divestasi untuk menurunkan kewajiban.

"Waskita masih memiliki 10 ruas tol dalam grup usaha Waskita Toll Road. Waskita optimistis dapat melakukan divestasi atas sisa ruas Tol yang masih dimiliki Waskita. Proses Divestasi ini menjadi kunci dalam menurunkan kewajiban perusahaan," ucap Hanugroho.

Hanugroho menyampaikan upaya Waskita sejalan dengan lima tahun kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir yang terus mendorong transformasi BUMN. Tujuannya agar seluruh perusahaan milik negara termasuk Waskita Karya memiliki bisnis yang lebih berkelanjutan.

Hanugroho memaparkan Waskita mengantongi pendapatan sebesar Rp 4,47 triliun pada kuartal I 2024. Pendapatan itu ditopang dari jasa konstruksi sebesar Rp 3,12 triliun, pula penjualan beton atau precast sebesar Rp 610,96 miliar, dan pendapatan jalan tol sebesar Rp 563,34 miliar. Hanugroho mengatakan kinerja Gross Profit Margin (GPM) perusahaan naik menjadi 13,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya sebesar 8,8 persen.

"Kenaikan itu seiring profil proyek yang lebih baik terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga mendukung optimalisasi kemajuan konstruksi dan lean project. Ada 12 proyek IKN yang dikerjakan Waskita, nilai kontraknya sebesar Rp 7,7 triliun," kata Hanugroho.

Muhammad Nursyamsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran pasal power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) masih menimbulkan pro dan kobtra. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal tersebut dihapus karena dapat mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

“Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara karena 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. Selain itu, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Jika tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, mau tidak mau negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Pembahasan RUU EBET yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan).

Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan industri pembiayaan siap mengantisipasi perubahan kebijakan ekonomi pascapergantian pemerintahan. Pada Oktober 2024, Indonesia akan mengalami pergantian pemerintahan dengan pimpinan oleh Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum 2024, Prabowo Subianto.

“Kesiapan industri multifinance dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan kebijakan ekonomi pascapergantian pemerintahan terlihat kesiapannya sangat positif karena beberapa parameter yang kita lihat masih dalam kondisi yang baik,” kata Agusman di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulanan Agustus 2024, Agusman menuturkan kesiapan industri pembiayaan dipengaruhi kondisi yang baik pada beberapa paramater, antara lain pada posisi Juli 2024, aset di multifinance masih meningkat sebesar 9,73 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 576 triliun.

Dari sisi piutang pembiayaan, terdapat pertumbuhan sebesar 10,53 persen yoy menjadi Rp 494,10 triliun pada Juli 2024. Sementara dari sisi sumber pendanaan, juga terdapat peningkatan sebesar 12,85 persen yoy menjadi Rp 381,36 triliun.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri lembaga pembiayaan, saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) lembaga pembiayaan yang merupakan turunan dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

RPOJK tersebut membahas atau mengatur antara lain mengenai pemanfaatan teknologi di perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan digital, sistem pengamanan perlindungan data pribadi, serta tata kelola dan perbaikan manajemen risiko.

Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 sehingga dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri lembaga pembiayaan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah manajer investasi hingga emiten pada bulan Agustus 2024. Tercatat ada denda senilai Rp 5,61 miliar dalam penindakan tersebut.

“Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal, pada Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada satu manajer investasi (MI) atas nama PT Indosterling Asset Management,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam konferensi pers RDK Bulan Agustus 2024 yang digelar secara daring, Jumat (6/9/2024).

Selain sanksi pencabutan izin bagi MI tersebut, sepanjang Agustus 2024 OJK juga menjatuhi sanksi berupa denda terhadap perusahaan efek hingga emiten.

“Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada satu perusahaan efek, dua emiten, satu penilai, dan dua pihak lain sebesar Rp 5,61 miliar,” ungkapnya.

Inarno menegaskan, pihaknya akan menindak tegas aksi-aksi nakal dari para pelaku usaha di pasar modal. Serta terus mendorong perluasan inklusi keuangan pasar modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah diperingati 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia.

Menurut data OJK, industri pasar modal kian mencatatkan tren positif. Penghimpunan dana di pasar modal mencatatkan nilai penawaran umum mencapai Rp 135,25 triliun per Agustus 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan kendala layanan pembelian meterai elektronik (e-meterai) tidak akan mengganggu proses Perum Peruri dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah. Perum Peruri sendiri telah ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pelaksana Government Technology (GovTech) Indonesia

"Harus dipisahkan. Kalau yang kemarin, e-meterai itu karena ada isu kapasitas. Kita lagi review dan pastikan infrastruktur Peruri akan ditingkatkan agar tidak ada lagi isu kapasitas e-meterai atau produk-produk lain terkait autentifikasi," ujar Tiko usai acara Penyelesaian Penandatanganan Perubahan Master Restructuring Agreement & Pokok Perubahan Terms KMK Penjaminan (KMKP) Waskita Karya dengan Kreditur Bank di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sedangkan GovTech, lanjut Tiko, berfojus pada pengembangan aplikasi. Tiko menyampaikan Peruri tengah menyiapkan sekitar 400 personel untuk membangun program aplikasi pemerintah secara terpadu bernama INA-ku.

"Itu nanti timnya beda, jadi kita secara umum akan memperbaiki kapasitas dan kapabilitas Peruri untuk ke depan," ucap Tiko.

Sebelumnya, Head of Corporate Secretary Perum Peruri Adi Sunardi mengatakan layanan meterai elektronik untuk CASN 2024 sudah dapat diakses kembali. Adi mengatakan Peruri melakukan langkah-langkah prioritas layanan seperti penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses dan pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran.

"Hal ini demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan," ujar Adi dalam keterangan tertulis.

Adi menyampaikan Peruri juga melakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru. Adi memastikan meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan e-meterai dan tidak memiliki masa kedaluwarsa.

"Kami menjamin kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap," ucap Adi.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses pendaftaran CASN 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024 (selain formasi pada Kemendikbudristek dan Kemenag). Adi mengimbau pelamar CASN 2024 agar memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan sebaik-baiknya.

"Peruri berkomitmen untuk memastikan ketersediaan meterai eletronik bagi semua pelamar CASN," kata Adi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta bek tengah Elkan Baggott membuka diri agar dirinya bisa dipanggil kembali ke tim nasional Indonesia. Diketahui, Elkan Baggott saat ini tidak menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong.

"Tentu Elkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi. Namun, tim nasional Indonesia adalah soal tim bukan individu," ujar Erick di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Erick menyarankan Elkan supaya mencari kecocokan dengan visi dan misi pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong. Erick menekankan, ego mesti ditekan supaya semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membawa tim nasional Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Elkan harus memiliki komitmen untuk membangun timnas," kata pria yang juga Menteri BUMN itu.

Menurut Erick, Elkan harus memikirkan kembali posisinya di timnas Indonesia. Sebab, dia menilai Elkan memiliki potensi lebih besar untuk berprestasi ketika memperkuat skuad berjuluk "Garuda" itu.

"Kesempatan untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Elkan perlu memikirkan nilai-nilai yang didapatkannya saat bersama timnas Indonesia," tutur Erick.

Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak memasukkan nama bek tengah Elkan Baggott dalam skuad yang berlaga di putaran ketiga kualifikai Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin memang tidak membeberkan alasan kenapa dirinya menepikan pesepak bola berusia 21 tahun yang kini dipinjamkan klubnya Ipswich Town ke Blackpool itu.

Namun, kebijakan itu diduga muncul lantaran Elkan Baggott tidak memenuhi panggilan ShinTae-yong untuk memperkuat timnas U-23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Olimpiade 2024 pada Mei. Terkait hal itu, Erick Thohir memastikan bahwa dirinya menghormati kebijakan apapun yang diambil Shin Tae-yong terkait timnas.

"Coach Shin memiliki prinsip dan kebijakan yang keras. Saya harus menghormati itu," ujar Erick.

Sampai saat ini, Elkan Baggott sudah 22 kali memperkuat timnas Indonesia dan membuat dua gol. Terakhir kali dia berseragam Garuda di dada adalah ketika Indonesia berlaga di 16 besar Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024.