REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan penghargaan khusus kepada Laskar Trisakti 08. Selain itu, Prabowo juga mengirimkan karangan bunga ke acara syukuran setahun berdirinya Laskar Trisakti 08 pada Rabu (21/8/2024).

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi peran Laskar Trisakti 08 pada masa kampanye Pilpres 2024. "Dan Pak Prabowo juga sangat menghargai Laskar Trisakti 08," kata Rosan saat menghadiri perayaan ulang tahun Laskar Trisakti 08, di Hotel Kemang, Jakarta Selatan dikutip Jumat (23/8/2024).

Selain Rosan yang sekarang menjabat menteri investasi/kepala BKPM, perayaan tersebut juga dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim, dan pengamat politik sekaligus pendiri Indo Barometer M Qodari.

Ketua Umum Laskar Trisakti 08 Fernando Rorimpandey menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang sudah mendukung perjuangan Laskar Trisakti 08. Secara khusus, ia berterima kasih kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Rosan Roeslani, Budi Arie, dan Silmy Karim yang terus memberikan dukungannya untuk Laskar Trisakti 08.

"Keberadaan Laskar Trisakti 08 dari awalnya sampai sekarang berlandaskan kemandirian dari seluruh Pengurus dan anggota kami. Dan dalam perjalanannya , banyak sekali pihak-pihak yang mendukung dan memberikan apresiasi kepada kami, tentunya kami bersyukur dan selalu berterimakasih.Apresiasi ini menjadi bahan bakar untuk perjuangan kami berikutnya," ucap Fernando.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan alasan Kaesang Pangarep tidak jadi diusung pada pilkada Jawa Tengah karena pertimbangan politik. Kaesang, yang sebelumnya digadang-gadang akan berpasangan Ahmad Luthfi akhirnya tersingkir setelah Gerindra mendeklarasikan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada hari ini.

"Itu kan masalah politik ya. Itu kan semua komitmen partai artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," kata Ahmad Luthfi di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Ahmad Luthfi tidak menjelaskan dengan rinci dinamika apa yang terjadi di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga akhirnya Kaesang tidak diusung menjadi bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kendati demikian, Ahmad Luthfi mengaku siap jika harus dipasangkan dengan siapa pun, termasuk Taj Yasin Maimoen.

Menurut dia, Taj Yasin merupakan sosok yang berpengaruh di wilayah Jawa Tengah. Dia berharap pengaruh Taj Yasin dapat memudahkan dirinya meraup suara masyarakat di Jawa Tengah dalam Pilkada 2024.

"Saya hanya berpesan dan meminta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan wilayah Jawa Tengah," kata Ahmad Luthfi.

Sebelumnya, nama Kaesang Pangarep sempat diisukan akan maju dalam Pilkada 2024 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian setelah Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil menjadi bakal calon Gubernur Jakarta, kesempatan Kaesang bertarung pada pilkada Jakarta pun tertutup.

Isu pun kembali berkembang bahwa putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu akan maju pada Pilkada Jawa Tengah. Hal tersebut dinilai paling mungkin terjadi mengingat Kaesang dinilai memiliki elektabilitas cukup baik di Jawa Tengah.

Setelah beragam gelombang isu itu, KIM akhirnya memilih mengusung bakal pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen untuk bertarung di Jawa Tengah.

Peluang Kaesang Pangarep menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada 2024 tertutup usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait Pilkada 2024 pada Selasa (20/8/2024) lalu. Dalam putusannya, MK menolak perubahan usia minimum calon kepala daerah yang diajukan dalam gugatan Undang-Undang Pilkada.

Tercatat, usia Kaesang saat menginjak 29 tahun. Padahal syarat usia minimum cagub-cawagub harus 30 tahun saat ditetapkan sebagai paslon.

Dalam putusan MK nomor 70/PUU-XXII/2024 disebutkan syarat usia calon kepala daerah dihitung ketika penetapan pasangan calon. MK meyakini penghitungan syarat usia cakada wajib dihitung ketika penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah guna memperoleh kepastian hukum.

"Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata Hakim MK Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan, Selasa.

MK memandang ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pilkada tidak perlu ada penambahan makna apapun. Sebab, MK meyakini penjelasannya telah jelas dipahami.

"Sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo," ucap Saldi.

MK juga memutuskan syarat usia minimal 30 tahun berlaku bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian minimal usia 25 tahun bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota, serta calon bupati dan calon wakil bupati.

Oleh karena itu, dari kalkulasi ini maka Kaesang berpeluang gagal dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilkada yang dihelat pada November 2024. Pasalnya, Kaesang baru menginjak 30 tahun pada 25 Desember 2024.

Diketahui, putusan MK ini berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya. Beberapa waktu lalu, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana pada akhir Mei 2024. Isi permohonannya meminta peraturan batas usia calon gubernur dan cawagub minimal 30 tahun dicabut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan bendungan Margatiga, Lampung pada Senin (26/8/2024). Salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) telah rampung sejak 2022.

"Kami bersyukur akhirnya bendungan Margatiga akan segera diresmikan. Sesuai komitmen Waskita, pembangunan bendungan ini selesai tepat waktu," ujar Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Ermy memproyeksikan bendungan yang mulai dibangun pada 2017 dengan anggaran sekitar Rp 850 miliar itu bakal meningkatkan jumlah tampungan air. Ermy meyakini bendungan tersebut dapat mendukung lumbung pangan nasional di kawasan Lampung.

Menurut Ermy, masyarakat sangat membutuhkan bendungan Margatiga mengingat fungsinya sebagai penyuplai air irigasi ke lahan pertanian, penyedia air baku, serta pengendali banjir. Ermy menyebut pembangunan bendungan Margatiga juga diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya.

"Suplai air yang berkelanjutan dari bendungan, petani yang sebelumnya hanya tanam satu kali dalam setahun, dapat menjadi dua sampai tiga kali," ucap Ermy.

Ermy memaparkan bendungan itu memiliki kapasitas tampung sebanyak 42,31 juta meter kubik (m3). Sementara luas genangannya sebesar 2.217 hektare dengan tinggi mencapai 22,5 meter. Ermy memerinci manfaat bendungan Margatiga bagi pengairan Daerah Irigasi (DI) di provinsi Lampung seluas 16.588 hektare, meliputi DI Jabung Kiri seluas 5.638 hektare dan potensi DI Jabung Kanan sebesar 10.950 hektare. Kemudian pasokan air baku yang akan ditambah menembus 0,8 m3 per detik untuk Kabupaten Lampung Timur.

Ermy menjelaskan, bendungan yang memiliki konstruksi tipe urugan ini mempunyai panjang puncak mencapai 321,76 meter. Sedangkan lebar puncak puncaknya sepanjang tujuh meter.

"Dengan panjang dan lebar puncak tersebut, Bendungan Margatiga juga diproyeksikan mampu mereduksi banjir sebesar 83,10 m3 per detik untuk sebagian wilayah di Bandar Lampung dan Lampung Timur," lanjut Ermy.

Fungsi lain bendungan ini, sambung Ermy, yakni sebagai konservasi air, penggelontoran air yang mencegah air asin, dan potensi pariwisata. Ermy mengatakan Waskita telah mengerjakan 83 PSN per Juli 2024.

"Sebanyak 36 di antaranya mulai dibangun saat kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir atau sejak Oktober 2019, misal proyek Jembatan Musi dan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai)," kata Ermy.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank Bjb kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah pemasaran nasional. Kali ini, Yuddy Renaldi, Direktur Utama bank bjb, meraih penghargaan bergengsi sebagai Industry Marketing Champion JABAR BANTEN 2024 untuk sektor Commercial Banking. Penghargaan diterima oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.

Penghargaan ini diberikan oleh MarkPlus Institute dalam ajang Indonesia Marketing Festival (IMF) yang dikenal sebagai ajang pertemuan penting bagi para pelaku bisnis, industri, dan pemerintah. Penghargaan diberikan pada Selasa (20/8), di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Keberhasilan Yuddy Renaldi sebagai Industry Marketing Champion 2024 mencerminkan kepemimpinannya yang visioner dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya, bank bjb berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam bisnis komersialnya, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten.

“Kami terus berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi nasabah, karyawan, maupun masyarakat luas,” jelas Yuddy.

Selain Yuddy Renaldi, tiga pegawai bank bjb juga berhasil meraih penghargaan di kategori Sales Person of The Year Jabar Banten 2024, Service People of The Year Jabar Banten 2024 dan Field Promoter of The Year Jabar Banten 2024. Prestasi ini menunjukkan keunggulan dan konsistensi bank bjb dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi menyampaikan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak bersama bank bjb.

“Kami fokus pada pengembangan layanan dan produk yang inovatif serta mengedepankan customer-centric approach, yang memungkinkan kami terus bertumbuh di tengah tantangan pasar yang semakin dinamis,” ungkap Yuddy.

Dalam ajang IMF 2024, MarkPlus Institute menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas dalam strategi pemasaran, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tema "PILOT MARKETING FLYING IN TURBULENCE" yang diusung tahun ini, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh para pemasar dalam menjaga stabilitas bisnis dan mendorong pertumbuhan di masa-masa sulit.

Bank bjb telah menerapkan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat posisinya di industri perbankan, termasuk meningkatkan kapabilitas digital untuk mendukung operasional dan pelayanan nasabah. Yuddy menambahkan bahwa peningkatan ini tidak hanya terjadi di level manajemen, tetapi juga di seluruh lapisan karyawan, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima.

Strategi bisnis bank bjb yang fokus pada service excellence dan customer satisfaction telah berhasil membuahkan hasil positif. Dengan menggabungkan pendekatan digital dan tradisional, bank bjb mampu menjangkau lebih banyak segmen pasar dan memperkuat loyalitas nasabah.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pendekatan kami efektif dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat,” tambah Yuddy.

IMF 2024 juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat lokal. bank bjb percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi juga dari dampak positif yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan berbagai penghargaan yang diraih, bank bjb semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bank terdepan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten. Ke depan, bank bjb berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Kami optimistis bahwa dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, bank bjb akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan,” tutup Yuddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah dalam melakukan perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan. Namun, PKPU itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR sebelum disahkan.

Dosen Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengaku mengapresiasi komitmen KPU yang secara tegas akan mengadopsi putusan MK. Selain itu, KPU juga telah membuat surat edaran kepada jajaran di daerah untuk melakukan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan memedomani Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang telah dikeluarkan MK.

"Artinya usia terhitung 22 September 2024 harus 30 tahun untuk (calon) gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk (calon) bupati/wali kota beserta wakil," kata Titi mewakili Aktivis 98 saat audiensi bersama KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Dengan sikap itu, dapat dipastikan bahwa tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, akan dilakukan dengan merujuk putusan MK. Karena itu, pengumuman itu juga otomatis akan berlaku pendaftaran calon.

"Pengumuman itu menjadi hukum positif yang harus kita kawal begitu. Kita apresiasi KPU," kata dia.

Kendati KPU telah bersikap, pihaknya tetap akan terus mengawal hinggs putusan MK dapat benar-benar dituangan dalam PKPU. Apalagi, KPU akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR terkait perubahan PKPU tentang pencalonan.

Pasalnya, bukan tidak mungkin terdapat sikap penolakan dari anggota DPR dalam konsultasi itu. Mengingat, tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan DPR saat konsultasi.

"Kami akan mendukung KPU meneguhkan itu dalam peraturan, dan kami betul-betul mengharapkan KPU tidak berubah, atau kemudian berbelok haluan saat konsultasi bersama DPR, karena tadi kan sudah jelas sikapnya KPU," kata dia.

Ia pun ingin kembali meminta kepastian KPU akan tetap merujuk kepada putusan MK dalam melakukan perubahan PKPU. Apalagi, berdasarkan Putusan MK Nomor 16 Tahun 2016, kesimpulan dalam konsultasi dengan DPR tidak mengikat KPU dalam membuat PKPU.

"Kalau misal Pak Afif, misalnya ada permintaan dari DPR atau pemerintah Pak, bahwa menggeser pengaturan itu ke pelantikan, kan pelantikan sudah ada nih Perpres-nya bulan Februari, apakah KPU akan tetap teguh sesuai Keputusan MK nomor 92 tahun 2016 bahwa kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU atau seperti apa itu?" tanya Titi.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan akan tetap merujuk kepada putusan MK. "Yang itu dijawab langsung, yang lain nanti itu. Kami ikut putusan Mahkamah Konstitusi," kata Afifuddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nabi Muhammad SAW menganjurkan, “Pilihlah nama yang baik dan indah bagi anak-anakmu.” Maka, tak heran jika kemudian Rasulullah SAW mengubah nama-nama orang yang dianggapnya tidak pantas.

Seperti dinukil dari Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, perhatian terhadap nama mungkin bermula dari kepekaan orang-orang Islam pada nama Allah SWT dalam Alquran. Biasanya, nama orang yang terdiri atas dua kata bermakna bahwa nama depannya adalah nama diri. Kemudian, nama belakangnya merujuk pada nama ayah, kakek, atau marganya.

Dalam Alquran, surah al-Ahzab ayat kelima, Allah memerintahkan Muslimin untuk memanggil anak angkat dengan nama ayahnya. "Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka.” Ini menunjukkan, kebolehan adanya nama bapak pada nama lengkap seseorang.

Jarang ada variasi sebab hukum waris Muslim terkait pada aturan ini dan pengakuan harus disahkan menurut aturan tersebut. Keharusan ini ditetapkan pada anak laki-laki maupun perempuan. Secara hukum, anak perempuan juga tetap menggunakan nama ayahnya, bahkan setelah ia menikah.

Dengan pertimbangan penting bagi sebuah identitas, muncul berbagai nama untuk nama pertama seorang Muslim. Kaum Sunni memilih nama Muhammad atau tiga khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman, sedangkan kaum Syiah memilih nama Ali atau tokoh penting lain dalam sejarah mereka.

Nama lain yang banyak digunakan mencerminkan nama Allah. Biasanya, orang tua yang mengindahkan ini akan menamakan anaknya dengan ketentuan: nama awal adalah 'abd, yang berarti 'hamba dari.' Misalnya, Abd ar-Rahman.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, Fatwa-Fatwa Kontemporer, membahas perkara ini.

Ia mengatakan, setiap nama yang menggunakan 'abd yang disandarkan kepada selain Allah adalah hukumnya haram meski itu adalah Nabi Muhammad SAW, sahabat, orang saleh, ataupun wali. Dengan demikian, seorang Muslim tak boleh menyandang nama-nama, semisal Abdul Muhammad, Abdul Nabi, Abdul Husein, atau Abdul Ka’bah.

Ibnu Hazm, yang dikutip Syekh al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa para ulama sepakat terhadap haramnya setiap nama yang menggunakan 'abd dirangkai dengan selain nama-nama Allah (Asma al-Husna).

Nama yang merupakan pengakuan khusus, semisal gelar, tak sedikit digunakan di kebanyakan negara Muslim. Ambil contoh, syekh, syah, aga, beg dan haji (atau hajjah). Contoh lainnya, nama depan Said (dari Sayyid).

Di kalangan masyarakat Hui di Cina, hanya nama marga yang mencerminkan keturunan Muslim. Pada awal perluasan Islam ke Negeri Tirai Bambu, nama Muhammad dipendekkan menjadi Ma.

Namun, Ma sudah menjadi seperti nama marga bagi orang-orang Hui. Bagi Muslim Cina, ketentuan penamaan tak sama dengan yang ada di masyarakat Arab. Maka, nama pertama disesuaikan dengan tradisi setempat.

Terlepas dari adanya pengaruh dari luar maupun tradisi, penamaan dengan nama yang islami merupakan identitas penting. Karena itu, banyak mualaf mengganti nama lama mereka dengan nama yang terinspirasi dari tokoh-tokoh Muslim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Peraturan KPU (PKPU) pada rapat konsultasi yang akan digelar Senin (26/8/2024) pekan depan. Dasco mengaku telah berkomunikasi dengan Mendagri Tito Karnavian.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan DPR RI telah berkomunikasi dengan unsur pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk bersama-sama mentaati putusan MK terkait pilkada. "Hasil komunikasi dengan pemerintah bahwa pemerintah juga menyepakati, bahwa akan mentaati hasil putusan judicial review MK," ujarnya.

Untuk itu, dia menyebut pada rapat konsultasi Komisi II DPR dengan KPU RI itu akan dihadiri oleh Mendagri yang akan menyampaikan persetujuan agar putusan MK diakomodasi dalam PKPU.

"Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini kita ada koordinasi juga dengan Mendagri bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan dari judicial review MK. Dalam rapat konsultasi dengan DPR hari Senin itu juga akan ikut," ucapnya.

Meski telah bersepakat, dia menyebut rapat konsultasi itu digelar sebagai mekanisme tahapan formal yang memang harus dilalui agar PKPU sah. Dia menyebut PKPU yang mengakomodasi putusan MK itu akan langsung ditetapkan pada Senin pekan depan setelah rapat konsultasi Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah berlangsung.

"Putusan judicial review MK itu akan dituangkan dalam PKPU dan kemudian baru setelah itu sesuai dengan aturan yang ada, ya mungkin pada hari Senin juga langsung bisa dibuat oleh KPU, PKPU-nya karena itu kan cuma ada dua pokok saja," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berjanji bahwa pihaknya tak akan bergeming saat rapat konsultasi bersama DPR RI dan bakal menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada pada Kamis (22/8) batal dilaksanakan karena Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada tidak memenuhi kuorum.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah.

Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Tasikmalaya mengedukasi sejumlah guru dari beberapa sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar memiliki pemahaman dalam penanganan dan pencegahan perundungan pada siswa di lingkungan sekolah.

"Kami berharap dengan edukasi ini para guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengayom bagi siswanya," kata Ketua KPAID Tasikmalaya yang meliputi wilayah tugas Kabupaten Garut Ato Rinanto saat acara Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, di Gedung PGRI Garut, Jumat.

Ia menuturkan kehadiran guru dari sejumlah sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Garut itu bisa menjadi penggerak untuk memiliki pemahaman dan kemampuan pencegahan maupun penanganan bagi siswa yang menjadi korban perundungan.

Tempat yang menjadi potensi perundungan bagi anak-anak itu, kata dia, di antaranya di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan bermainnya yang selama ini harus menjadi perhatian guru dan juga semua pihak untuk mewaspadainya.

"Perundungan itu harus diwaspadai, dan terkadang pelakunya itu orang dekat, maka penting dilakukan sosialisasi untuk mendeteksi dini," katanya.

Ia menyampaikan bahwa sosialisasi kepada guru tentang perundungan terhadap anak di Garut itu penting dilakukan sebagai pembekalan diri dan mempertajam pandangan untuk mengetahui anak yang menjadi korban perundungan.

Kehadiran guru, kata dia, penting untuk bisa mendidik anak agar tidak menjadi pelaku perundungan, maupun mengatasi dengan cepat apabila mengetahui ada anak yang menjadi korban perundungan.

"Guru itu sebagai subjek dan siswa itu objeknya, maka harapan kami ada peningkatan penajaman terhadap anak yang menjadi pelaku bullying. Kami harap ada kerja sama untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak terjadi bullying," katanya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Enjang Tedi yang hadir dalam acara edukasi tentang perundungan kepada kalangan guru di Garut mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ia berharap perda yang sudah ada itu dapat diketahui dan dipahami oleh guru di setiap tingkatan sekolah yang selama ini kesehariannya berhadapan dengan anak-anak.

"Kita sampaikan kepada para guru, guru BK (bimbingan konseling) karena sebenarnya mereka bisa mendeteksi dini terjadinya kekerasan atau perundungan terhadap anak," katanya.

Ia berharap para guru setelah mengikuti kegiatan edukasi itu bisa memiliki kemampuan untuk bergerak cepat apabila mengetahui adanya persoalan anak didiknya menjadi korban perundungan atau perbuatan lainnya.

"Kita hadirkan dari KPAID dan juga dari Kanit PPA Polres Garut untuk menyampaikan kepada guru tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di antara "tradisi" sebagian orang yang baru memeluk Islam adalah mengubah nama asli mereka. Tujuannya agar nama baru menjadi terdengar lebih "islami." Kebiasaan demikian tidak hanya marak dijumpai di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Ada banyak alasan mengapa mereka memutuskan ganti nama. Salah satunya adalah agar perpindahan agama tersebut memberikan makna dan totalitas berhijrah.

Apakah dalam Islam dituntut segara berganti nama jika berikrar syahadat? Dan, apakah mengubah nama tersebut termasuk syarat masuk Islam?

Lembaga Fatwa Mesir, Dar al-Ifta, merujuk pada deretan hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat para ulama. Pihaknya menegaskan bahwa mengubah nama bukanlah syarat utama bagi seseorang masuk Islam.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat dasar berislam dan beriman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan hanya pengucapan dengan lisan, melainkan juga secara bersamaan meyakini dalam hati dan kemudian membuktikannya dengan amal perbuatan.

Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW menyatakan, Islam dibangun di atas lima fondasi utama. Kelimanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji.

Dengan demikian, syarat mutlak berislam adalah melepaskan keyakinanannya yang lama.

Jika ia seorang Nasrani, misalnya. Maka, yang bersangkutan mesti menanggalkan keimanannya tentang hakikat Yesus dan mengamini status Nabi Isa AS bin Maryam.

Demikian juga, mereka yang memeluk Islam tidak disyaratkan untuk bisa berbahasa Arab. Tak ada sama sekali syarat itu.

Namun, menurut lembaga ini, penggantian nama tersebut termasuk kebiasaan di masyarakat. Kemudian, tak mengapa mengikuti tradisi itu. Tradisi demikian termasuk perkara yang berdampak positif.

Dan, dalam kaidah agama, "al-‘adah muhakkamah." Posisi sebuah tradisi yang baik di masyarakat bisa dianggap sebagai salah satu rujukan hukum dalam syariat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dari golongan ras Afrika (Habasyi). Dialah sang muazin pertama Rasulullah SAW. Mulanya, ia adalah seorang budak. Namun, akhirnya ia menjadi manusia bebas (merdeka) setelah memeluk Islam.

Ia dilahirkan di daerah as-Sarah, sekitar 43 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan ibnus-Sauda (artinya: 'putra wanita hitam').

Bilal dibesarkan di Kota Makkah. Karena berasal dari keluarga budak, Bilal pun juga menjadi budak yang diperjualbelikan. Awalnya, ia adalah budak milik keluarga bani Abduddar, lalu diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir.

Ketika Kota Makkah diterangi oleh cahaya Islam, Bilal termasuk salah seorang yang pertama memeluk Islam. Karenanya, kelompok pertama yang memeluk Islam disebut juga dengan nama As-sabiqun al-Awwalun (orang yang pertama memeluk Islam).

Sebelum Bilal, yang memeluk Islam adalah ummul mukminin, Khadijah binti Khuwailid (istri Rasulullah SAW); Abu Bakar ash-Shiddiq; Ali bin Abi Thalib; Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah; Shuhaib ar-Rumi; dan al-Miqdad bin al-Aswad.

Namun ketika itu, keislaman Bilal belum banyak diketahui orang. Karena ia diketahui memeluk Islam oleh majikannya, Bilal pun mendapat siksaan yang sangat berat. Siksaan yang diterimanya, tampaknya jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang diterima umat Islam lainnya.

Berbagai ujian, siksaan, dan kekerasan ditimpakan padanya. Termasuk, di antaranya dicambuk, dijemur di bawah terik matahari, hingga tubuhnya ditindih dengan batu. Namun demikian, keislaman Bilal tak goyah. Ia tetap teguh menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah SAW.

Bila umat Islam yang lebih dahulu memeluk Islam juga mendapat siksaan, namun siksaan yang mereka terima tampaknya tak begitu sekeras yang dirasakan Bilal bin Rabah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, misalnya, bila mereka mendapatkan siksaan, masih ada yang membela mereka dari anggota keluarganya. Namun, Bilal, seorang hamba sahaya yang tertindas (mustadl'afin) ini, tak ada yang membantunya kecuali berharap pertolongan Allah SWT.

Begitu pula dengan Sumayyah, syuhada pertama yang dibunuh dengan tombak oleh Abu Jahal. Kekerasan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada umat Islam yang lemah ini seolah tanpa henti.

Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk.

Namun demikian, keislaman mereka tak pernah goyah. Bahkan, di saat penyiksaan yang terberat sekalipun, Bilal tetap berseru, Ahad, Ahad, Ahad (Allah satu, Allah satu, Allah Esa). Orang kafir Quraisy memaksa Bilal untuk memuja berhala Latta dan Uzza. Namun, Bilal hanya menjawab Allahu Ahad (Allah Maha Esa).

Penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan tak mampu menggoyahkan keimanan Bilal. Hingga akhirnya Abu Bakar ash-Shiddiq mendatangi majikan lelaki Afrika itu. Selanjutnya, Abu Bakar berhasil memiliki status Bilal dan lalu membebaskannya. Sejak itu, lelaki yang kelak menjadi juru azan tersebut menjadi manusia merdeka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra resmi mengusung Komjen Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Gerindra juga memutuskan memasangkan Taj Yasin Maimoen sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Luthfi pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dalam pencalonannya kali ini. Dia juga berterima kasih kepada Gerindra yang sudah memasangkannya dengan Taj Yasin, selaku wakil gubernur Jateng 2018-2023.

"Ini merupakan kebanggaan bagi saya. Dan pasangan saya nanti, adalah Gus Taj Yasin Maimoen yang akan mengakselerasikan wilayah Jawa Tengah," kata Luthfi saat ditemui di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Semula Gerindra, akan memasangkan Kaesang Pangarep, sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai cawagub pendamping Luthfi. Namun, ia mengaku, tak mengetahui apa sebab Gerindra tak jadi menduetkannya dengan ketua umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

"Bukan, (pasangan saya) Gus Taj Yasin. Itu semua adalah komitmen partai, yang artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung," ucap Luthfi.

Menurut Luthfi, ia masih aktif sebagai perwira tinggi (pati) Polri bintang tiga. Dia masih menjabat sebagai irjen Kemendag, usai menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kapolda Jateng pada bulan lalu. Hanya saja, Luthfi sebentar lagi akan pensiun dari kepolisian.

Dia pun tidak masalah harus melepas seragam Polri. "Kalau menurut peraturannya, kan setelah ada penetapan pasangan calon, baru saya bisa mengundurkan diri," kata Luthfi.

Adapun penetapan paslon untuk Pilkada Serentak 2024 pada 22 September 2024. Untuk pendaftaran paslon baru akan dibuka pada Selasa (27/8/2024), sampai Kamis (29/8/2024). Selain Gerindra, Luthfi juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem, PSI, dan Golkar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagkerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembahasan nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta.

Penyusunan nota kesepakatan sinergi ini dilakukan di Jakarta, diihadiri langsung jajaran perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudinakertransgi) seluruh wilayah DKI Jakarta, dan jajaran kantor wilayah DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPJamsostek DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, rapat bersama ini sebagai tindak lanjut percepatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan mewujudkan DKI Jakarta lebih sejahtera.

"Tercatat, saat ini angka universal coverage dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta berada di angka sebesar 51 persen dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 2,4 juta sudah terlindungi program BPJamsostek" kata Deny.

Lebih lanjut, kata Deny, masih terdapat 3,1 juta tenaga kerja sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) NIK DKI Jakarta yang sampai saat ini perlu dilakukan sentuhan tentang pentingnya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini perlu adanya payung hukum dengan membentuk nota kesepakatan sinergi guna meningkatkan kesadaran agar pekerja informal secara sadar untuk mengikuti dan daftar program BPJamsostek.

Deny optimistis 65 persen coverage perlindungan tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta bisa terwujud di akhir tahun ini.

Ia berharap, bahwa hasil akhir pertemuan ini adanya langkah strategis yang dapat di susun untuk mencapai universal coverage yang ditargetkan.

"Sehingga pada akhirnya sesuai harapan kita bersama bahwa seluruh tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja dari BPJamsostek," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransgi Titin Saptin mendukung penuh untuk meningkatkan coverage kepesertaan di DKI Jakarta.

"Kita bersama-sama dengan BPJamsostek terus mendorong agar tercapainya universal coverage di DKI Jakarta. Tentunya melalui nota kesepakatan sinergi merupakan langkah strategis untuk mencapai hal tersebut," jelasnya.

Di tempat lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang Dewi Mulya Sari mengapresiasi dengan baik nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta .

Dewi menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya nota kesepakatan ini, kami akan menindaklanjuti pada jajaran Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk mencapai tujuan bersama dalam memastikan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di wilayah kerjanya.

“Kami yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, BPJS Ketenagakerjaan akan terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pekerja di seluruh Indonesia,” ujar Dewi.