Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Anda ingin memiliki rekening deposito untuk menempatkan kelebihan dana? Ini tawaran bunga deposito bank Panin hari ini, Jumat (4 Oktober 2024)

Sebagian orang menganggap deposito merupakan produk bank yang ketinggalan jaman. Namun, tidak sedikit orang pula yang sengaja memilih deposito untuk menempatkan kelebihan dana miliknya.

Perbankan mengemas produk deposito dengan iming-iming bunga yang cukup tinggi. Selain, perbankan juga memberikan kemudahan untuk proses pembukaan rekening deposito secara online.

Anda tertarik untuk membuka rekening deposito? Deposito bank Panin mungkin bisa jadi salah satu pilihan.

Melansir dari situs resminya, bank pain menawarkan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo mulai dari 7 hari sampai 12 bulan dengan bunga terendah 2,75% per tahun dan tertinggi 4,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank panin per 4 Oktober 2024 yang dilansir dari website resmi Bank Panin.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Unit bisnis Financial Technology dari PT Goto Gojek Tokopedia (GOTO) merilis fitur Split Bill di aplikasi GoPay. Fitur ini digunakan untuk membagi atau memisahkan tagihan (split bill) saat berbelanja bersama.

Head of GoPay, Wallet Kelvin Timotius mengatakan, fitur ini dirilis dengan tagline: tinggal foto aja. Pasalnya, fitur baru ini memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk membagi tagihan sesuai dengan nominal belanja dalam struk, berikut dengan pajak yang ditanggung.

Menurut Kelvin, inovasi fitur ini didasari pengalaman pribadi dan pengguna Gopay yang kesulitan melakukan penghitungan hingga menagih tagihan saat melakukan transaksi bersama.

“Maka fitur Split Bill ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran bersama, mulai dari patungan saat makan bareng teman di restoran atau tempat kumpul-kumpul lainnya, bayar arisan, pengeluaran selama liburan hingga berbagi tagihan rutin bulanan lainnya,” kata Kelvin dalam acara Peluncuran Fitur Split Bill di Greyhound, Jakarta Selatan, Kamis (3/10).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa fitur Split Bill menggunakan teknologi kecerdasan buatan Optical Character Recognition (OCR) yang dikembangkan oleh tim internal GoTo.

Di mana, nanti penggunanya hanya cukup dengan memfoto struk, maka teks otomatis terbaca dengan akurasi lebih dari 90%.

Selain itu, Kelvin mengatakan bahwa teknologi OCR by GoTo AI yang ditanamkan dapat memproses penghitungan secara otomatis sesuai nominal setiap anggota patungan.

“Fitur inovatif Split Bill di aplikasi GoPay merevolusi cara kita membagi pengeluaran bersama dengan lebih akurat tanpa harus menghitung manual dan tanpa perlu pakai kalkulator,” ujar Kelvin.

Ia menuturkan, terdapat dua opsi split bill lewat aplikasi GoPay. Pertama, pengguna tinggal memfoto struk pembayaran untuk perhitungan jumlah patungan secara otomatis.

Cara kedua, melalui metode tanpa struk, pengguna dapat membagi nominal secara merata maupun membagi sesuai kebutuhan.

Kelvin mengatakan, selain dengan saldo GoPay, pembayaran tagihan juga bisa dengan saldo Bank Jago, dan virtual account bank-bank yang ada di Indonesia.

“Pembayaran itu bukan hanya saldo go-pay, bisa pakai saldo Bank Jago, bayar pakai virtual account juga bisa. Copy virtualaccount-nya ke bank-bank lain,” imbuhnya.

Berikut Cara Menggunakan Fitur Split Bill:

1. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih menu split bill di menu Kirim & Terima

2. Pilih Hitung Otomatis pakai Struk

3. Foto struk pembayaran atau bill

4. Setelah foto struk, pastikan hitungan struk sudah benar dan konfirmasi

5. Isi info tambahan jika ada

6. Pilih nama teman dan pilih menu sesuai dengan pesanannya

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun, di mana mulai Oktober 2024, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Produk anuitas ini, lanjut Ogi, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan.

Ogi juga menyatakan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Ia menegaskan bahwa mulai Oktober, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Lebih jauh, Ogi mengungkapkan bahwa pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

“inilah yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu dananya masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) masuk anuitas, dan dicairkannya hanya kurang dari sebulan. Walaupun kena penalty yang cukup besar,” ujarnya.

Ogi juga menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama program pensiun. Menurutnya, jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat melalui produk anuitas yang bisa dicairkan bertahap, hal ini mengurangi manfaat dari program pensiun itu sendiri.

“Dana pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil sebelumnya. Jika diambil lebih awal, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta,” tegas Ogi.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada 6 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) per September 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

"Selama periode Januari 2024 hingga September 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 490 juta kepada 6 PUJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Friderica mengatakan, denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.

Selain itu, Friderica menyebut OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech lending.

Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Friderica menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beredar kabar di media sosial terkait Fazz Financial Group yang akan melakukan sejumlah perubahan bisnis sehingga berdampak terhadap fintech peer to peer (P2P) lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat.

Berdasarkan unggahan akun @ecommurz di Instagram, Fazz dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup lini bisnisnya, tak terkecuali Modal Rakyat. Disebutkan langkah itu dilakukan karena perusahaan ingin memfokuskan beroperasi pada beberapa unit bisnis saja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas merespons terkait isu yang beredar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut saat ini pihaknya belum menerima rencana penutupan layanan.

"PT Modal Rakyat Indonesia per Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menunjukkan operasional perusahaan yang stabil," kata Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Menanggapi kabar tersebut, manajemen Modal Rakyat sempat mengatakan kepada Kontan bahwa Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group tengah melakukan perubahan fokus bisnis dengan lebih mendorong pertumbuhan pinjaman untuk agen Fazz.

"Dengan itu, kami berharap kinerja Modal Rakyat bisa bertumbuh di kemudian hari, seiring dengan pertumbuhan Fazz," ungkap manajemen Modal Rakyat kepada Kontan, Jumat (23/8).

Lebih lanjut, manajemen Modal Rakyat menyebut perusahaan tidak mempunyai rencana untuk menutup layanan atau layanan yang lain pada tahun depan. Mereka bilang Modal Rakyat akan terus melayani peminjam yang berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Selama proses tersebut, kami memastikan tanggung jawab untuk seluruh mitra, pengguna, serta kewajiban terhadap regulator akan selalu terpenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar manajemen Modal Rakyat.

Hingga saat ini, manajemen Modal Rakyat menyampaikan fokus Fazz adalah mengembangkan seluruh layanan dengan integrasi yang lebih baik dalam naungan Fazz Financial Group.

Sebelumnya, Modal Rakyat yang merupakan bagian dari Fazz Financial Group dikabarkan menjadi salah satu korban langkah tersebut. Akun itu menyebut Fazz akan melakukan PHK yang terjadi dalam tiga tahap, yakni tahap pertama pada Agustus 2024 yang berdampak pada Modal Rakyat, Fazz Capital Finance, dan operasi peminjaman.

Tahap kedua pada September 2024, yang akan memengaruhi Fazz Agen, termasuk Xfers dan Payfazz. Tahap ketiga pada Februari 2025, Fazz dilaporkan akan melakukan penutupan operasional penuh di Fazz Business.

Disebutkan masalah itu muncul karena adanya permasalahan antara tim Singapura dan Indonesia. Adapun pihak Singapura diduga ingin mengambilalih Fazz.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di Indonesia, kehadiran bank digital masih seumur jagung, setidaknya baru ramai muncul di era pandemi Covid-19. Alhasil, kinerjanya pun belum semoncer beberapa bank digital global yang bahkan sudah mulai ekspansi ke beberapa negara.

Bisa dibilang, bank-bank digital yang meramaikan industri di tanah air belum konsisten dalam hal kinerja keuangan. Ini tercermin dari beberapa bank digital ada yang masih merugi dan ada juga yang sudah mencatat laba tapi turun.

Ambil contoh, PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) yang per Agustus 2024 mencatatkan penurunan laba sebelum pajak menjadi Rp 262,04 miliar. Padahal, pada periode sama tahun sebelumnya, Allo Bank mampu mencatat laba Rp 296.49 miliar.

Contoh lainnya, PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) yang pada periode sama hanya mencatatkan laba senilai Rp 133,34 miliar. Di mana, di periode Agustus 2023, laba Amar Bank mampu menembus Rp 137,88 miliar.

Meski demikian, ada juga yang sejatinya mencatatkan pertumbuhan namun masih belum memiliki arah ekspansi ke luar negeri. Contohnya, PT Bank Jago Tbk (ARTO) dengan pertumbuhan laba 56,28% YoY menjadi Rp 73,35 miliar dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) yang labanya tumbuh 132,29% YoY menjadi Rp 28,6 miliar.

Tentu, ini berbeda dengan bank-bank digital global yang sudah mampu berekspansi di luar negaranya. Bahkan, ada juga yang rugi namun berani melebarkan sayapnya di negara lain.

Misalnya, Welab Bank Limited yang beberapa tahun terakhir masuk ke Indonesia dengan membangun bank digital bersama Astra Grup di Bank Jasa Jakarta. Padahal, per Juni 2024, Welab masih mencatatkan rugi senilai HK$ 125,07 juta.

Ada juga Revolut Group Holdings Ltd yang sudah berekspansi di banyak negara. Bank digital asal Inggris ini memang memiliki kinerja yang cukup moncer, setidaknya per akhir 2023 membalikkan rugi £ 25 juta menjadi untung £ 438 juta.

Direktur Keuangan Bank Raya Rustati Suri Pertiwi mengungkapkan bahwa ekspansi ke luar negeri belum dibutuhkan bagi bank digital tanah air. Sebab, potensi yang bisa digarap di Indonesia masih tergolong cukup besar.

Menurutnya, ini sejalan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang mulai beralih ke digital. Di mana, proyeksi ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat menjadi Rp 5.800 triliun pada tahun 2023.

Di sisi lain, Tiwi juga bilang banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam berekspansi keluar negeri. Misalnya ,kebijakan dan regulasi pemerintah setempat, kondisi pasar, potensial market yang tepat, serta produk yang mampu menjawab kebutuhan market tertentu.

“Oleh karenanya, kami masih akan optimalisasi potensi sinergi yang ada di dalam ekosistem BRI Group terutama untuk market Mikro dan Kecil,” ujar Tiwi.

Sementara itu, Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo berpendapat bahwa untuk melakukan ekspansi ke luar negeri bukanlah hal yang mudah. Sebab, karakteristik di tap negara bakal berbeda dan susah untuk menyamakan model bisnisnya.

Ia pun melihat sebenarnya sedikit sekali bank yang berhasil dalam melakukan ekspansi. Salah satunya yang berhasil menurut Indra adalah Revolut dengan bisnisnya yang ada di banyak negara

“Terlebih, Revolut ini kan bank Eropa dan fiturnya cocok untuk orang Eropa yang suka bepergian di daratan Eropa yang banyak negaranya saling berdekatan dan satu mata uang Euro,” ujarnya.

Adapun, Indra bilang pihaknya saat ini lebih fokus untuk melakukan akuisisi dan engagement baik nasabah baru maupun nasabah existing untuk meningkatkan top of mind bank di mata nasabah.

“Ke depan, kami akan berusaha meningkatkan cost discipline dalam semua aspek operasional kami,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 27 September 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara.

Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 106 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 11 perkara masih dalam tahap kasasi.

Mirza mengatakan, OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

Hal itu seiring dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, senantiasa bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha.

Reporter: Adrianus Octaviano, Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski mengalami perlambatan, penyaluran kredit perbankan di Indonesia tetap tumbuh sesuai harapan. Setidaknya, pertumbuhannya masih dalam kisaran target kredit secara industri.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan tumbuh 11,4% secara tahunan (YoY) pada Agustus 2024, melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 12,4%. Sementara, target pertumbuhan kredit industri di kisaran 10% hingga 12%.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit ini juga meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hanya naik 7,01% YoY pada periode sama. Alhasil, likuiditas perbankan pun semakin mengetat dengan LDR naik 29 basis poin (bps) menjadi 86,80%.

Meski demikian, pertumbuhan kredit ini belum bisa menandai membaiknya perekonomian di Indonesia. Sebab, dari segmen kredit yang tumbuh tinggi adalah kredit investasi yang mencapai 13,08% YoY.

Seperti diketahui, kredit investasi adalah kredit yang diperuntukkan bagi korporasi untuk membiayai kebutuhan jangka panjang. Asumsinya, dampaknya pun juga bakal terasa di masa yang akan datang.

Di sisi lain, kredit konsumsi dan kredit modal kerja hanya tumbuh sekitar 10% YoY. Ditambah, kredit UMKM juga hanya tumbuh 4,42% YoY pada periode yang sama.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan pun mengungkapkan kredit perbankan sejatinya berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingat, korelasi tersebut dapat terjadi bila utamanya untuk kredit produktif yang dapat mendorong perputaran ekonomi.

Ia juga menyebutkan salah satu kondisi ekonomi bisa dibilang semakin baik jika daya beli masyarakat membaik dan suku bunga terjaga rendah.

“Jika itu terjadi, maka kredit perbankan akan bertumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, perlu diperhatikan juga bahwa saat ini kredit perbankan hanya didominasi oleh segelintir bank. Misalnya, bank golongan KBMI 4 yang pada Agustus 2024 mendominasi 52,99% dari total kredit industri atau senilai Rp 3.979 triliun.

Direktur Kepatuhan Oke Bank Efdinal Alamsyah pun menyadari bahwa bank-bank KBMI 4 ini tak bisa tertandingi. Dengan modal yang lebih besar dan sumber daya yang lebih lengkap, Efdinal menilai bank jumbo ini lebih mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar dan mendukung proyek-proyek yang lebih kompleks.

“Bank KBMI 4 juga bisa menawarkan bunga yang lebih kompetitif kepada debitur karena mereka memiliki akses ke sumber dana yang lebih murah,” ujarnya.

Meski demikian, Efdinal menilai bukan berarti bank-bank di luar KBMI 4 tak bisa banyak berdampak besar pada perekonomian. Justru, ia melihat bank-bank seperti Oke Bank memiliki peran dalam segmen-segmen yang spesifik.

“Ataupun kami juga bisa berkolaborasi dengan fintech untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam memberikan pinjaman,” tambah Efdinal.

Setali tiga uang, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan bilang sejatinya bank-bank di luar KBMI 4, khususnya KBMI 3 bisa menyamai dalam hal pertumbuhan kredit. Menurutnya, itu pernah terjadi sebelum era suku bunga tinggi.

Sayangnya, dalam dalam kondisi suku bunga tinggi yang berdampak pada biaya dana tinggi, Lani bilang bank di luar KBMI 4 harus berhitung lebih ketat agar profitability bisa tetap terjaga baik.

“Kalau KBMI 4 kan mayoritas BUMN yang mempunyai segmen khusus dan spesifik untuk area pertumbuhan. Mulai dari payroll pegawai pemerintah, hingga proyek pembangunan pemerintah,” jelasnya.

Di kalangan bank daerah, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang sekaligus Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang kontribusi terhadap perekonomian tidak bisa hanya dilihat dari kredit yang disalurkan.

Menurutnya, banyak faktor lain yang diperhatikan seperti dukungan infrastruktur keuangan BPD dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pajak, retribusi, infrastruktur daerah, hingga UMKM.

Ia mencontohkan saat ini Bank BJB memiliki kontribusi terhadap kredit yang disalurkan di Jawa Barat dan Banten berada pada kisaran 10%-11% terhadap total industri perbankan di kedua wilayah tersebut.

“Angka yang cukup baik saya kira dan menjadi salah satu kontributor terbesar khususnya di dua wilayah kerja utama tersebut dari 106 bank yang beroperasi,” ujarnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) bekerja sama dengan PT Bank HSBC Indonesia (Bank HSBC) meluncurkan produk asuransi jiwa baru yaitu Income Payout Protector.

Country Chief Bancassurance Officer Allianz Life Indonesia, Ancilla Lily mengatakan, produk hasil kerja sama ini memberikan solusi perlindungan jiwa dan pendapatan finansial dengan manfaat tunai tahunan dijamin dan pengembalian premi. Produk ini juga memberikan manfaat tunai tahunan yang dijamin sebagai pendapatan tambahan bagi tertanggung.

"Kemitraan Allianz Life dan Bank HSBC bertujuan memberikan perlindungan dan mendukung perencanaan keuangan yang baik. Dengan hadirnya Income Payout Protector, kami ingin hadir memberikan solusi proteksi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan segmen nasabah Bank HSBC yang belum terlindungi asuransi," kata Ancilla dalam keterangan resminya, Selasa (1/10).

Ancilla menjelaskan, produk Income Payout Protector adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna yang akan membantu nasabah Bank HSBC untuk mendapatkan perlindungan secara optimal dengan karakter produk yang relatif simpel, yaitu fokus kepada perlindungan jiwa.

Proses underwriting untuk identifikasi risiko calon tertanggung diterapkan dengan simpel ketika mengajukan permohonan polis, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa/SPAJ.

Tertanggung akan terproteksi dengan manfaat meninggal dunia hingga 120% total premi yang dibayarkan, dan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan hingga 240% total premi yang dibayarkan. Masa pembayaran premi untuk produk Income Payout Protector adalah 5 tahun.

Income Payout Protector juga akan memberikan dukungan finansial kepada nasabah Bank HSBC, di mana tersedia manfaat akhir kontrak sebesar 110% dari total premi yang dibayarkan.

Selain itu, produk ini memiliki manfaat tunai tahunan sebesai 8% dari nilai premi tahunan, yang akan dibayarkan sejak akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-9 polis, selama polis tetap aktif. Dengan demikian, nasabah akan memperoleh pendapatan tahunan dari produk yang memberikan perlindungan jiwa secara optimal.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait kondisi fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree). Sebagai informasi, Investree tersangkut masalah gagal bayar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kabar terbaru, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut alamat kantor Investree masih aktif.

"Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (1/10).

Namun, baru-baru ini Kontan mencoba untuk mendatangi kantor Investree yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Sayangnya, Kontan tak bisa menemui pihak dari Investree secara langsung di lokasi.

Berdasarkan keterangan dari sumber Kontan, memang sudah tak ada lagi karyawan yang mendatangi kantor yang terletak di lantai 21 tersebut akhir-akhir ini.

"Sepertinya sudah enggak ada lagi yang berkantor, kalau dahulu memang banyak karyawannya yang datang setiap hari ke kantor," ucap sumber Kontan saat ditemui beberapa hari yang lalu.

Sumber menyebutkan bahwa karyawan Investree juga hanya tersisa beberapa orang saja. Sumber beranggapan sepertinya para karyawan sudah sepenuhnya bekerja secara online, sehingga sudah tidak ada lagi yang datang ke kantor.

Sumber juga menyampaikan, kantor Investree yang berada di lantai 28 pun kini sudah ditutup. Bahkan, pihak manajemen gedung telah mencabut sewanya. Sebelumnya, PT Putra Radhika Investama yang disinyalir merupakan bagian dari Investree disebutkan berkantor di lantai 28.

Sumber Kontan yang lain menyebut, lantai 28 itu dahulunya sama fungsinya seperti lantai 21, yakni untuk kantor Investree, terutama karyawan bagian IT dan produk.

"Namun, secara official kalau untuk menerima tamu itu di lantai 21," kata sumber Kontan.

Sementara itu, Lender Investree Dessy Andiwijaya yang mengaku belum mendapatkan kabar pasti dari Investree terkait masalah gagal bayar. "Investree belum ada kabar lagi sampai sekarang," ujarnya kepada Kontan, Senin (30/9).

Di sisi lain, Kontan telah berkali-kali mencoba menghubungi Hartian yang diketahui merupakan RM Funding Investree untuk menanyakan kabar Investree saat ini. Akan tetapi, Hartian tak kunjung merespons pertanyaan dari Kontan.

OJK Terus Pantau Investree

Di sisi lain, Agusman menerangkan OJK terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus Investree atas rencana tindak lanjut (action plan) yang telah disampaikan.

"Namun, sampai saat ini, belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree," tuturnnya.

Agusman menambahkan OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan (supervisory concern) yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik perusahaan multifinance mencapai Rp 29,07 triliun per Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu memakan porsi sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Selain itu, Agusman berpendapat tren positif pembiayaan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia.

Secara keseluruhan, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 499,29 triliun pada Agustus 2024. Nilai piutang pembiayaan pada Agustus 2024 tumbuh 10,18% Year on Year (YoY).

Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,83% pada Agustus 2024. Adapun nilai tersebut membaik dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,84%. Sementara itu, Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada Agustus 2024 sebesar 2,66%. Angka itu membaik, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,75%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kabar pembentukan tim likuidasi fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Pembentukan tim likuidasi ini memang sudah menjadi keharusan seusai pencabutan izin usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut TaniFund telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran.

"RUPS menunjuk 4 orang sebagai Tim Likuidasi," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (2/10).

Agusman menyampaikan Tim Likuidasi TaniFund sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja. Dia berharap Tim Likuidasi dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, pencabutan izin usaha TaniFund ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024. Sebelumnya, Agusman menyampaikan izin usaha TaniFund dicabut karena tak memenuhi ekuitas minimum dan melaksanakan rekomendasi pengawasan dari OJK.

Sementara itu, Agusman juga menerangkan proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund sedang berjalan.