Reporter: Ahmad Febrian, Yuliana Hema | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga September 2024, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan hingga dua digit. Penopang kenaikan tersebut dari segmen financial technology (fintech).

Melansir laporan keuangan yang dirilis pada Rabu (30/10), GOTO meraup pendapatan bersih Rp 11,66 triliun per September 2022. Tumbuh 10,96% secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 10,51 triliun.

Direktur Utama Grup GOTO, Patrick Walujo menjelaskan, kinerja hingga kuartal III-2024 merupakan keberhasilan dari seluruh ekosistem Grup GOTO "Sebuah model yang semakin membuahkan hasil seiring dengan upaya kami secara agresif mendapatkan pengguna baru dan meningkatkan profitabilitas di seluruh bisnis," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).

Dengan perkembangan positif, Patrick memproyeksikan segmen fintech akan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal selanjutnya. Ini satu tahun lebih cepat dari pedoman sebelumnya.

Simon Ho, Direktur Keuangan Grup GoTo menimpali bisnis GOTO mengalami perkembangan pesat terutama untuk segmen fintech, sambil melakukan pengelola beban dengan hati-hati.

Pendapatan jasa pinjaman GOTO per September 2024 meroket 593,11% secara tahunan menjadi Rp 1,23 triliun. Padahal pada periode yang sama di 2025, pos pendapatan ini hanya berkontribusi Rp 177,66 miliar."Kami berharap dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis dalam beberapa bulan mendatang, sambil melakukan penghematan biaya lebih lanjut dan memperkuat upaya perbaikan bottom-line," katanya.

Berdasarkan kinerja keuangan kuartal III-2024, pendapatan kotor (gross revenue) Goto Finansial GTF melesat 95% yoy menjadi Rp 2,5 triliun pada periode Januari-September 2024, dari periode 9 bulan tahun sebelumnya Rp 1,27 triliun.

Core gross transaction value (GTV inti) dari lini bisnis yang dikenal dengan brand GoPay ini melesat 62% secara yoy menjadi Rp169,2 triliun. GTV inti ini mengecualikan gerbang pembayaran mitra pedagang (merchant payment gateway)

Nilai pinjaman konsumen melesat tiga kali lipat secara yoy dengan outstanding Rp 4,3 triliun pada akhir September 2024. Lini pinjaman yang terdiri berbagai produk seperti GoPay Later, GoPay Later Cicil, dan pinjaman tunai memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan produk Gopay laia

Dari sisi pendapatan bersih di 9 bulan tahun ini, GTF mencatatkan pendapatan dari jasa pinjaman menembus Rp 1,2 triliun, melesat 593% yoy atau naik hampir 6 kali yoy. Hal ini mencerminkan kontribusi bisnis pinjaman ke GTF semakin signifikan.

Kinerja yang positif dari lini lending juga mampu mendorong take rate GTF pada kuartal III-2024 mencapai 0,8% dibandingkan setahun sebelumnya masih di 0,5%. Artinya terdapat perbaikan dari sisi monetisasi sebesar 30 basis poin (bps) yoy.

Dengan kinerja positif ini, GTF memang masih mencatatkan EBITDA yang disesuaikan minus Rp 481 miliar untuk kinerja Januari-September 2024. Membaik 66% secara YoY. Khusus untuk kuartal III-2024, adjusted EBITDA tercatat minus Rp65 miliar, membaik 83% YoY

Analis NH Korindo Sekuritas, Richard Jonathan Halim menganalisis GTF selangkah lagi menuju adjusted EBITDA positif secara kuartalan. Menurut dia, GTF perlu menggenjot bisnis lending dengan prudent untuk mencapai profitabilitas lebih cepat.

"Saat ini secara industri fintech lending, beberapa pelaku di industri fintech lending mulai menunjukkan profit. Hal ini pasti juga terjadi di GTF yang memiliki bisnis lending, baik cepat atau lambat," ujar Richard.

Richard menambahkan jika bisnis lending GTF masih tumbuh agresif dan dikelola secara prudent, bukan tidak mungkin adjusted EBITDA positif akan dicapai pada kuartal IV-2024. Apalagi dia percaya sinergi GTF dengan ekosistem GOTO akan semakin tumbuh secara masif.

"Data menunjukkan dari total outstanding sebanyak 45% berasal dari pengguna Tokopedia dan TikTok Shop, 40% dari On Demand Service atau Gojek, dan hanya 15% dari aplikasi Gopay. Ini artinya kolaborasi GTF dengan ekosistem besarnya sudah semakin baik dan akan terus tumbuh," ujarnya.

Secara total, dari sisi bottom line, rugi diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 4,31 triliun per September 2024. Ini membaik 54,83% secara tahunan dari Rp 9,54 triliun per September 2023.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mencatatkan penurunan laba bersih di tengah peningkatan pendapatan pada kuartal III-2024.

Melansir laporan keuangan, JSMR mencatatkan pendapatan Rp 20,36 triliun per kuartal III 2024. Raihan ini naik 44,64% secara tahunan alias year on year (yoy) dari Rp 14,08 triliun.

Secara rinci, segmen pendapatan tol berkontribusi paling besar di periode ini, yaitu Rp 12,74 triliun. Lalu, segmen pendapatan konstruksi menyumbang Rp 6,51 triliun dan segmen pendapatan usaha lainnya Rp 1,12 triliun.

JSMR mengantongi laba bersih Rp 3,3 triliun per kuartal III 2024. Angka ini turun 44,75% dari laba bersih kuartal III 2023 yang sebesar Rp 5,97 triliun.

EBITDA JSMR naik 35,98% yoy menjadi Rp 9,29 triliun per kuartal III 2024. Realisasi EBITDA margin pada periode ini juga lebih baik dibandingkan dengan kuartal III 2023, yaitu mencapai 67,04% di tengah pengoperasian ruas-ruas jalan tol baru.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Nixon Sitorus mengatakan, penurunan laba bersih diakibatkan adanya perbedaan kontribusi laba non-cash yang berasal dari aksi korporasi yang dilakukan perseroan.

Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe melihat, kinerja JSMR hingga kuartal III 2024 masih baik, mengingat mobilitas masyarakat terus naik dan didorong oleh kenaikan tarif sejumlah jalan tol. Hal itu tercermin dari pendapatan yang mampu naik 44,64% yoy.

Terkait penurunan laba bersih, hal itu disebabkan oleh normalisasi pos-pos tambahan pendapatan dan laba lainnya akibat divestasi aset.

“Kinerja baik JSMR masih akan berlanjut di kuartal IV 2024 dan hingga tahun 2024. Untuk akhir tahun 2024, utamanya didorong oleh adanya peningkatan trafik selama liburan natal dan tahun baru,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (31/10).

Melansir RTI, kinerja saham JSMR turun 12,61% dalam tiga bulan terakhir dan terkoreksi 0,41% sejak awal tahun alias year to date (YTD). Menurut Kiswoyo, penurunan harga saham JSMR merupakan koreksi akibat kenaikannya yang sudah terlalu tinggi dalam waktu yang cukup lama.

“Hal ini justru menjadi momentum bagus bagi investor untuk mulai membeli saham JSMR,” katanya.

Kiswoyo pun merekomendasikan beli untuk JSMR dengan target harga Rp 6.000 per saham di awal tahun 2025.

Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai, salah satu penyebab penurunan laba bersih JSMR di periode ini adalah kenaikan total liabilitas perseroan sebesar Rp 95,69 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp 90,40 triliun di akhir Desember 2023.

“Selain dari penurunan kinerja keuangan, turunnya harga saham JSMR juga disebabkan aksi profit taking dari para investor. Sebab, saham JSMR sudah naik dari tahun lalu sampai April 2024,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (31/10).

Di kuartal IV 2024, kinerja JSMR akan terdorong oleh beberapa sentimen. Pertama, penurunan suku bunga yang membuat beban bunga perseroan berkurang, sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

“Kedua, adanya momen libur akhir tahun yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Terakhir, momen Pilkada 2024 yang terselenggara di kuartal IV yang juga bisa meningkatkan trafik jalan tol,” tuturnya.

Andhika pun merekomendasikan buy on weakness untuk JSMR dengan target harga Rp 5.000 per saham.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023. Adapun pemohon uji materil ini terdiri serikat buruh dan perorangan.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

MK dalam putusannya mengubah 21 pengaturan dalam UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menghormati putusan MK tersebut.

"Prinsipnya bisa menerima, tapi sedang kita pelajari lebih lanjut," ujar Iqbal kepada Kontan, Kamis (31/10).

Dihubungi secara terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai terkait pengupahan. Menurut dia, struktur dan skala upah adalah sebuah jawaban untuk menghindari perselisihan setiap akhir tahun di saat penentuan upah.

Selain itu, KSBSI menyoroti adanya pemakaian frasa “indeks tertentu” dalam penentuan upah minimum yang membuat buruh bingung.

"Bagaimana mengukurnya. Saya kira semua serikat menolak penggunaan istilah ini sejak ditetapkan. Seharusnya cukup dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja," ujar Elly kepada Kontan, Kamis (31/10).

Berikutnya, KSBSI menyoroti putusan terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diputuskan maksimal 5 tahun.

"Kita memang meminta dikembalikan 2 tahun ditambah 1 tahun. Kalau tetap 5 tahun tidak ada perubahannya," terang Elly.

Lebih lanjut KSBSI menyambut baik peran dewan pengupahan dikembalikan seperti semula, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan berdasarkan rekomendasi memutuskan upah.

"Mengenai hari libur juga kita terima dengan baik, kembali ke awal 5 hari kerja 2 hari libur," ucap Elly.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) berhasil mencatatkan kinerja pembiayaan yang tumbuh signifikan pada sampai September 2024, dengan total pembiayaan Rp 60,7 triliun atau naik 14,8% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian pertumbuhan pembiayaan signifikan ini sebagian besar dikontribusi oleh segmen ritel.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, pencapaian tersebut mempertahankan posisi CIMB Niaga Syariah sebagai UUS terbesar di Indonesia.

Total aset CIMB Niaga Syariah tercatat naik 7,4% yoy dari Rp 61, 46 triliun menjadi Rp 65,99 triliun sampai dengan September 2024.

CIMB Niaga Syariah juga tetap fokus pada peningkatan komposisi pendanaan, khususnya pendanaan murah dengan terus mengembangkan jaringan komunitas.

Tercatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 53,2 triliun sampai September 2024, atau tumbuh di kisaran 24,6% yoy. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan nasabah.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para nasabah, karyawan serta para stakeholders atas kepercayaan kepada kami selama 69 tahun. Kami akan meneruskan perjalanan kami untuk senantiasa menjadi bank pilihan bagi bisnis dan nasabah Indonesia,” kata Lani dikutip dari siaran pers, Rabu (30/10).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan uji materil UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja. Putusan ini tercantum dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis (31/10).

Berikut poin dalam beleid dalam UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh MK :

1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”

2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”

4.Menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”

5. Menyatakan Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya

6. Menyatakan Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

7. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”

9. Menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”

10. Menyatakan frasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota

12. Menyatakan frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”

13. Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”

15. Menyatakan Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”

16. Menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”

17. Menyatakan Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”

18. Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”

19. Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”

21. Menyatakan frasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit”

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -PARIS. Wabah flu burung menyebar dengan cepat di antara unggas di Uni Eropa musim ini. Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran terulangnya krisis yang menyebabkan kematian puluhan juta unggas di Uni Eropa dan kekhawatiran penularannya terhadap manusia.

Mengutip Reuters, Kamis (31/10), Influenza burung yang sangat patogen, yang biasa disebut flu burung, telah membunuh ratusan juta burung di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Penyebarannya ke manusia dan spesies mamalia lainnya, termasuk sapi perah dan babi AS, meningkatkan kekhawatiran bahwa virus tersebut dapat bermutasi menjadi virus yang mudah menular antarmanusia dan memicu pandemi.

Data Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menyebutkan, antara awal musim migrasi pada 1 Agustus dan akhir minggu lalu, negara-negara UE telah melaporkan total 62 wabah flu burung di peternakan unggas, sebagian besar di bagian timur Uni Eropa.

Jumlah tersebut sebanding dengan tujuh wabah flu burung yang dilaporkan di peternakan Uni Eropa pada tahap yang sama pada tahun 2023, tetapi masih jauh di bawah 112 wabah yang dilaporkan pada akhir Oktober 2022.

Namun, flu burung belum terdeteksi pada manusia atau sapi di Uni Eropa, tidak seperti AS, di mana virus tersebut telah menyebar ke hampir 400 peternakan sapi perah di 14 negara bagian tahun ini, dan telah terdeteksi pada 36 orang sejak April.

Empat dari mereka telah bekerja di peternakan telur komersial yang terinfeksi virus tersebut.

Flu burung adalah penyakit musiman pada unggas, yang sebagian besar menyebar melalui kotoran burung liar yang terinfeksi dan pengangkutan bahan yang terinfeksi. Penyakit ini biasanya muncul pada musim gugur bersama burung yang bermigrasi dan menurun pada musim semi.

Menurut data Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, pada musim lalu, Hongaria mencatat jumlah wabah terbesar sejauh ini sejak dimulainya musim pada 1 Agustus, dengan jumlah yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir.

Di Polandia, yang merupakan produsen unggas terbesar di Uni Eropa, virus tersebut menyebabkan pemusnahan 1,8 juta unggas, yang hampir 1,4 juta di antaranya berada di satu peternakan di kota Sroda Wielkopolska.

Prancis, yang mengalami kerugian paling parah pada tahun 2022/2023, memperkuat langkah-langkah biosekuriti di sekitar peternakan unggas pada pertengahan Oktober, dengan alasan peningkatan jumlah kasus flu burung di beberapa negara tetangga.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Belanja konsumen AS naik lebih tinggi dari yang diharapkan pada bulan September 2024. Sehingga menempatkan ekonomi pada lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi menuju tiga bulan terakhir tahun ini.

Mengutip Reuters, Kamis (31/10), Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS melaporkan belanja konsumen, yang mencakup lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, naik 0,5% September 2024 setelah kenaikan 0,3% pada bulan Agustus.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan belanja konsumen naik 0,4%.

Data tersebut dimasukkan dalam laporan produk domestik bruto lanjutan untuk kuartal ketiga, yang diterbitkan pada hari Rabu. Secara tahunan, belanja konsumen meningkat 3,7%, merupakan yang tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2023, yang berkontribusi sebagian besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8% pada kuartal terakhir.

Pengeluaran didorong oleh pasar tenaga kerja yang tangguh serta peningkatan kekayaan bersih rumah tangga, berkat lonjakan pasar saham dan harga rumah yang lebih tinggi.

Namun, ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan sebagian besar didorong oleh rumah tangga berpenghasilan menengah dan atas, yang memiliki lebih banyak fleksibilitas dan substitusi konsumsi.

Namun, meredanya inflasi membuat rumah tangga, terutama keluarga berpenghasilan rendah sedikit lega.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 0,2% pada bulan September setelah kenaikan 0,1% pada bulan Agustus. Para ekonom telah memperkirakan inflasi PCE naik 0,2%.

Secara tahunan hingga September, indeks harga PCE meningkat 2,1%. Itu adalah kenaikan inflasi PCE tahunan terkecil sejak Februari 2021 dan mengikuti kenaikan 2,3% pada bulan Agustus.

Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang bergejolak, indeks harga PCE naik 0,3% setelah meningkat 0,2% pada bulan Agustus.

Sementara itu inflasi inti September 2024 secara tahunan meningkat 2,7% untuk bulan ketiga berturut-turut. Federal Reserve melacak ukuran harga PCE untuk target inflasi 2%.

Bank sentral AS bulan lalu meluncurkan siklus pelonggaran kebijakannya dengan pemotongan suku bunga 0,5% atau 50 basis poin, pengurangan pertama dalam biaya pinjaman sejak 2020.

Suku bunga kebijakan Fed sekarang ditetapkan dalam kisaran 4,75%-5,00%, setelah dinaikkan sebesar 525 basis poin pada tahun 2022 dan 2023.

Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin Kamis depan.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski pertumbuhan penjualan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tak menembus dua digit, tetapi laba bersih emiten produsen Indomie ini berhasil melonjak hingga 15% per September 2024.

Melansir laporan keuangan yang dirilis pada Kamis (31/10), ICBP meraup penjualan bersih sebesar Rp 55,48 triliun per September 2024. Penjualan Indofood CBP tumbuh 8,14% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 51,3 triliun.

Adapun beban pokok penjualan ICBP terpantau mengalami kenaikan 6,55% secara tahunan sehingga entitas Grup Salim ini menanggung beban sebesar Rp 34,84 triliun hingga kuartal III-2023.

Laba usaha ICBP mencapai Rp 11,99 triliun sepanjang periode Januari–September 2024 atau melonjak 10,11% YoY. Sebagai pembanding, ICBP mencetak laba usaha sebesar Rp 10,89 triliun per September 2023.

ICBP juga memperoleh pendapatan keuangan sebesar Rp 1,51 triliun per September 2024. Raihan tersebut meningkat 50,56% secara tahunan dari Rp 1 triliun di periode yang sama pada 2023.

Dari bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ICBP mencapai Rp 8,14 triliun hingga kuartal III-2024. Ini merekah 15,43% secara tahunan dari Rp 7,06 triliun.

Sementara itu, total aset ICBP mencapai Rp 124,18 triliun per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas dan ekuitas ICBP masing-masing mencapai Rp 56,47 triliun dan Rp 67,71 triliun.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 48 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru di jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini Direktorat LHKPN terus melakukan pembaharuan sistem dengan menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian baru.

"48 merupakan wajib lapor baru," kata Budi di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, dari 109 jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, sebanyak 61 orang sudah melaporkan LHKPN di periode sebelumnya.

Ia mengatakan, sudah ada beberapa wakil menteri yang menghubungi KPK untuk mendapatkan informasi dalam pengisian LHKPN.

Namun, Budi tak menyebutkan nama wakil menteri tersebut.

"Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya ada 4 sudah ada 4 ya dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Menteri untuk wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban tersebut merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024, Jabatan ini memiliki fungsi strategis.

KPK mengatakan, Perpres ini juga menyebut bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus, setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian Staf Khusus, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.

"Sehingga jabatan Penasehat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Budi mengatakan, kepatuhan LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Catat Ada 48 Wajib Lapor LHKPN Baru di Kabinet Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/20030591/kpk-catat-ada-48-wajib-lapor-lhkpn-baru-di-kabinet-prabowo.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa pemerintah tengah melakukan pembahasan untuk menentukan nasib subsidi motor listrik pada tahun depan.

Hanya saja, Airlangga belum bisa memberikan kepastian terkait keberlanjutan subsidi motor listrik tersebut.

"Kita akan bahas. Teknisnya nanti kita liat lagi," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Yang pasti, pemerintah akan melihat hasil evaluasi yang akan dilakukan untuk menentukan nasib pemberian subsidi motor listrik pada tahun depan.

"Kita lihat evaluasinya," katanya.

Di samping itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menambah kuota subsidi motor listrik pada tahun ini.

"Kalau tahun ini enggak (penambahan subsidi)," katanya.

Mengutip berita KONTAN sebelumnya, kuota subsidi motor listrik tercatat sudah habis berdasarkan situs Sisapira.

Tercatat sudah ada 60.816 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat pada tahun ini.

Asal tahu saja, tahun ini Kemenperin menargetkan penjualan motor listrik bersubsidi sebanyak 50.000 unit. Program subsidi sebesar Rp 7 juta per unit ini menyasar motor listrik yang memenuhi syarat minimum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi bawah tanah atau underground economy atau ekonomi disebut-sebut bisa menjadi sumber potensial untuk penerimaan pajak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, upaya menjadikan underground economy sebagai sumber penerimaan pajak merupakan ide yang bagus. Hal ini merupakan low hanging fruit alias buah yang mudak dipetik bagi upaya pemerintah menaikkan rasio pajak.

Hitungan Wijayanto, aktivitas ekonomi bawah tanah itu setara 15%-20% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dengan asumsi 15% saja dari PDB, nilainya mencapai sekitar Rp 3.600 trilliun. Lalu, dengan asumsi tax ratio 10,4%, maka potensi penerimaan pajak bisa mencapai Rp 375 trilliun," kata Wijayanto kepada Kontan, Kamis (31/10).

Wijayanto menjelaskan, underground economy adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena aktifitas tersebut dilarang hukum. Atau aktivitas ekonomi tersebut tidak dilarang secara hukum tetapi pelaku ingin menghindari pajak.

Ekonomi bawah tanah ini ada di semua negara, dengan proporsi hingga 60% PDB di negara yang penegakan hukumnya buruk seperti Bolivia, Zimbabwe dan Georgia.

Namun, hanya mencapai 6%-8% di negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat seperti Amerika Serikat (AS) atau Swiss. "Di Indonesia, angkanya sekitar 10%-12%, tetapi saya rasa jauh lebih besar dari itu, bisa 15%-20% dari PDB," kata Wijayanto.

Menurut Wijayanto, area yang masuk dalam kategori itu di Indonesia, misalnya penangkapan ikan illegal, tambang illegal, bisnis miras illegal, hiburan malam illegal, dan cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai. Dari cukai rokok palsu atau rokok tanpa cukai saja, pemerintah bisa mendapatkan puluhan triliun tambahan penerimaan.

"Ini the lowest hanging fruit yang perlu jadi fokus pemerintah jika ingin quick win," ujarnya.