Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 akan melambat.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, memperkirakan, pada kuartal II-2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada pada kisaran 4,9% hingga 5%. Angka ini melambat dibandingkan kuartal I-2024 yang tumbuh pada angka 5,1%.

"Kita proyeksikan setelah kuartal I kemarin realisasi pertumbuhan ekonomi 5,11%, di kuartal II tahun ini diprediksikan 4,9% - 5%, jadi ada perlambatan," ujar Faisal dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pada komponen konsumsi rumah tangga yang diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 4,8% hingga 4,9%.

"Ini perlambatan terutama disebabkan pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar terhadap PDB kita," katanya.

Kemudian, untuk pertumbuhan konsumsi Lembaga Non-profit Rumah Tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh 18,4% hingga 20,2%. Sementara, konsumsi pemerintah akan berada pada range 6,4% hingga 7,9%.

Tidak hanya itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di kuartal II-2024 diproyeksikan tumbuh 4,6% hingga 4,7%, serta ekspor dan impor masing-masing sebesar 1,9% dan 1,8%.

PSSI Siap Membangun Lapangan O di Kompleks Pelatihan IKN, Mulai Membuka Tender Umum

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PSSI mengumumkan pembukaan tender umum untuk pembangunan Lapangan O (Lapangan Koordinasi) di Kompleks Pelatihan Nasional (KPN) di Ibu Kota Negara (IKN).

Proyek ini didanai oleh hibah AFC Enhance dengan total nilai US$ 897.634,00.

Lapangan O akan menjadi salah satu fasilitas utama di KPN yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan tim nasional sepak bola Indonesia.

Pembangunan lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sepak bola di Indonesia dan mendukung pengembangan talenta muda sepak bola Indonesia.

Baca Juga: Piala Presiden Akan Digelar Mulai 19 Juli, Juara Dapat Hadiah Rp 5 Miliar.

Berikut ini informasi detailnya:

PENGUMUMAN TENDER UMUM

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional di Ibu Kota Negara mengundang penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Tender Umum, adapun pekerjaan sebagai berikut:

NAMA PEKERJAAN HPS/PAGU SUMBER DANA PEMBANGUNAN LAPANGAN O (LAPANGAN KOORDINASI) PUSAT PELATIHAN NASIONAL DI IBU KOTA NEGARA USD 897.634.00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat US Dollar) DANA HIBAH AFC ENHANCE

2. Kualifikasi:

a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

b. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)

c. Sertifikat yang masih berlaku meliputi:

• Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
• Sertifikat Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001 : 2007 atau ISO 45001 : 2018;
• Sertifikat Manajemen Lingkungan ISO 14001: 2015; • Sertifikat Manajemen Resiko ISO 31000 : 2018;
• Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016;
• Sertifikat ISO 19650 : 2018 BIM; d. Diutamakan memiliki pengalaman:
• Pekerjaan konstruksi rancang dan bangun;
• Pernah mengerjakan konstruksi gedung/ fasilitas olah raga (stadion/ GOR/ lapangan dan sejeninya) dengan mengimplementasikan BIM (Building Information Modeling);
• Pekerjaan Konstruksi dengan kondisi lahan khusus (berkontur);
• Pernah mengerjakan konstruksi di Kawasan wilayah Indonesia Timur dan/atau wilayah Ibu Kota Negara.
• Pengalaman perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok usaha (induk dan atau anak perusahaan) dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan;
• Pernah dan / atau sedang mengerjakan konstruksi fasilitas olahraga di Kawasan IKN.

3. Pendaftaran: Hari / Tanggal : Senin-Rabu, 22-24 Juli 2024 Waktu : 13.00 WIB s.d 15.00 WIB

4. Syarat-Syarat Pendafataran: Yang mendaftar adalah Direktur Badan Usaha atau yang diberi Kuasa dengan Surat Kuasa yang di tandatangani (dicap dan bermaterai Rp. 10.000,-) oleh Direktur. Mengirimkan formulir pendaftaran melalui email procurement@pssi.org dengan subject: Pendaftaran Tender Umum Pembangunan Pusat Pelatihan Nasional di Ibu Kota Negara dan lampiran pendukung sebagai berikut:

• • Company Profile
• • KTP Direktur/ yang diberi kuasa
• • NPWP Badan usaha

Jakarta, 18 Juli 2024
Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Ika Arena Wibisana

Baca Juga: Catat Jadwal Timnas Indonesia di Putaran Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

*FORMULIR PENDAFTARAN*

PENGADAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN O (LAPANGAN KOORDINASI) PUSAT PELATIHAN NASIONAL DI IBU KOTA NEGARA

Nama:

Perusahaan:

Alamat:

No Telp/HP:

Email Pribadi:

Email Perusahaan:

Sebagai peserta Pengadaan, kami telah menyampaikan data yang sebenarnya dan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan yang ditulis dalam dokumen Pengadaan maupun revisinya yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa secara resmi baik melalui website, telepon, surat maupun email.

Jakarta, ...................................

(........................................)

Keterangan:

1. No. Peserta diisi oleh panitia setelah peserta memasukkan formulir pendaftaran untuk selanjutnya diberikan tanda terima kepada peserta;
2. Nama diisi nama Badan Usaha yang mengikuti Pengadaan

Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Porsche memangkas prospek penjualan dan profitabilitasnya karena pemasoknya mengalami kekurangan aluminium. Kejadian tak terduga itu, membuat saham produsen mobil sport buatan Jerman itu turun 5% pada Selasa (23/7).

Menurut pernyataan manajemen yang dilansir dari Reuters, kelangkaannya tersebut terjadi karena banjir yang melanda salah satu pemasok aluminium. Efeknya itu bisa mempengaruhi produksi semua modelnya. Bahkan tak hanya satu, bisa lebih dari satu seri kendaraan.

Perusahaan induk Porsche, Volkswagen telah mengonfirmasi perkiraan pendapatan tahun 2024. Penjualan diperkirakan hanya akan diraih antara 39 miliar hingga 40 miliar euro (US$ 43,56 miliar). Sebelumnya mereka memperkirakan pendapatan bisa diraih antara 40 miliar dan 42 miliar euro.

Begitu juga dengan perolehan laba. Mereka kini melihat laba atas penjualan tahun inj bisa berada pada kisaran 14%-15%. Nilainya turun dari perkiraan sebelumnya di kisaran
15% - 17%.

Produsen mobil sport tersebut mengatakan penundaan produksi dan pengiriman kendaraan diperkirakan tidak akan sepenuhnya dikompensasi di sisa tahun ini.

Disisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan dari sepinya permintaan di Tiongkok. Penjualan kendaraan listrik mengalami penurunan. Situasi ini menyebabkan pengiriman global turun 7% pada paruh pertama tahun ini.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,11% atau 9,12 poin ke 7.313,86 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (23/7).

Investor asing mencatat net sell atau jual bersih Rp 86,94 miliar di seluruh pasar saat IHSG turun hari ini. Net sell asing di pasar reguler mencapai Rp 122,99 miliar. Sedangkan di pasar negosiasi, investor asing mencatat net buy atau beli bersih Rp 36,05 miliar.

Saham-saham dengan net buy atau beli bersih terbesar asing hari ini adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 121,86 miliar, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) Rp 98,5 miliar, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 81,88 miliar.

Saham-saham dengan net sell atau jual bersih terbesar asing hari ini adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Rp 149,79 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 131,76 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 54,93 miliar.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 7,84%
• PT Bank Jago Tbk (ARTO) 5,86%
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) 3,36%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) -2,56%
• PT Indosat Tbk (ISAT) -2,51%
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) -2,44%

Enam indeks sektoral turun bersama dengna IHSG pada hari ini. Sektor energi tumbang 1%. Sektor perindustrian terpangkas 0,81%. sektor barang konsumsi primer tergerus 0,57%. Sektor barang konsumsi nonprimer terkoreksi 0,41%. Sektor keuangan melemah 0,17%. Sektor properti dan real estat turun tipis 0,01%.

Sedangkan lima sektor masih mampu menguat saat IHSG turun. Sektor teknologi melonjak 4,55%. Sektor kesehatan melaju 0,66%. Sektor barang baku naik 0,43%. Sektor transportasi dan logistik menguat 0,41%. Sektor infrastruktur menguat 0,34%.

Total volume transaksi bursa mencapai 29,32 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 8,46 triliun. Sebanyak 308 saham melemah. Ada 267 saham yang menguat dan 220 saham flat.

IHSG tercatat menguat 1,24% dalam sepekan. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 0,56%.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“Larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 942 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Juli lalu.

Adapun kelima orang tersebut berinisial K, SP, DTI, DB, dan YPW. Tessa tidak mengungkap dengan terang siapa saja nama panjang orang-orang tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicegah adalah staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Kemudian, pengacara PDI-P, Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah, dan Yanuar Prawira Wasesa, serta Dona Berisa.

Kusnadi sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu setelah handphone miliknya disita penyidik. Simeon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun.

Dony juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah pada 3 Juli lalu. Sementara, Dona Berisa merupakan istri mantan kader PDI-P sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri.

Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli. Tessa mengatakan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melarang mereka bepergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan,” tutur Tessa.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Cegah Staf Hasto dan Pengacara PDI-P Bepergian Ke Luar Negeri",

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenaikan pungutan cukai terhadap beberapa produk plastik.

Direktur Teknis dan Fasilitas Direktorat Jendaral Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

“Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/).

Dalam bahan paparannya, Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan pembebasan cukai plastik untuk produk plastik, misalnya yang ditujukan untuk penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dibebaskan untuk perwakilan negara asing/tenaga ahli, barang bawaan penumpang, pelintas batas, dan kiriman batas tertentu, juga untuk tujuan sosial.

Lebih lanjut, pengenaan cukai plastik menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri. Untuk tarif, Iyan mengatakan, akan ditetapkan spesifik per kilogram.

“Tarif cukainya spesifik, pelunasannya sama pabrik dan pelabuhan kalau impor. Dan cara pelunasannya dengan pembayaran, tidak menggunakan pita cukai,” jelasnya.

Asal tahu saja, komposisi sampah plastik yang terus meningkat menimbulkan beban ekonomi yang besar, baik dari sisi dampak maupun penanganannya. Hal ini lah yang menjadi latar belakang pemerintah berencana mengenakan cukai produk plastik.

Dalam paparannya, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 195 negara penghasil sampah plastik setelah US, India, China dan Brazi. Selain itu, Indonesia juga menjadi urutan ke-5 dari 138 negara penghasil sampah plastik ke laut di dunia setelah Filipina, India, Malaysia dan China.

Kemudian, komposisi sampah plastik di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi sampah plastik naik dari 17,11% pada tahun 2020 menjadi 17,13% pada 2021 dan naik lagi menjadi 18,2% pada 2022.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum jelas kapan akan mulai menerapkan pungutan cukai atas produk ini. Padahal pemerintah telah mematok target penerimaan untuk cukai plastik sebesar Rp 1,84 triliun pada 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Ekonomi meminta pemerintah untuk fokus memburu para crazy rich Indonesia yang suka mengemplang pajak atau melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Pasalnya, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai, semakin besar penghasilan wajib pajak tersebut, maka akan semakin besar pula potensi penghindaran pajaknya.

"Kita perlu memastikan tidak terjadi penghindaran pajak oleh orang kaya itu," kata Akbar dalam cara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

"Semakin besar pendapatannya itu makin kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak itu akan semakin besar," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bisa menutup celah penghindaran pajak oleh wajib pajak tersebut.

Selain itu, dirinya menilai, saat ini masih banyak item-item dari para crazy rich yang belum dikenai pajak.

"Itu menjadi sumber yang baik sebagai potensi untuk meningkatkan pajak di masa depan," katanya.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Tercatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT United Tractors Tbk (UNTR) bertekad mempertahankan kinerja bisnis alat beratnya, meski kondisi industri tersebut cukup menantang sepanjang tahun ini.

Berdasarkan laporan bulanan, penjualan alat berat UNTR merek Komatsu tercatat sebanyak 1.757 unit pada Januari—Mei 2024. Angka ini merosot 34,17% year on year (yoy) dibandingkan realisasi penjualan alat berat perusahaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yakni 2.669 unit.

Walau begitu, secara bulanan United Tractors membukukan kenaikan penjualan alat berat dari 274 unit pada April 2024 menjadi 357 unit pada Mei 2024. Adapun pangsa pasar alat berat merek Komatsu yang dijual emiten tersebut berada di level 28% hingga akhir Mei 2024.

Penjualan alat berat United Tractors sejauh ini masih didominasi oleh segmen pertambangan dengan porsi 66% dari total penjualan Januari—Mei 2024. Setelah itu diikuti oleh segmen konstruksi sebanyak 13%, segmen agro sebanyak 12%, dan segmen kehutanan sebanyak 9%.

Tren pelemahan penjualan yang dialami United Tractors sejalan dengan kondisi pasar alat berat nasional yang tengah diliputi ketidakpastian. Secara umum, permintaan alat berat di Indonesia cenderung lesu akibat harga komoditas pertambangan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, sejumlah pelanggan wait and see untuk berinvestasi membeli alat berat baru.

Tidak hanya pertambangan, permintaan alat berat juga melemah di segmen konstruksi. Sebab, banyak proyek infrastruktur yang sempat tertahan selama periode Pemilu 2024.

Corporate Secretary United Tractors Sara K. Loebis menyebut, sejauh ini pihaknya tetap mempertahankan target penjualan alat berat Komatsu sebanyak 4.000 unit pada 2024. Target ini pun sejalan dengan proyeksi penjualan alat berat nasional yang berada di kisaran 13.000 unit—14.000 unit pada 2024, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni 18.000 unit.

“Target penjualan kami memang sudah mempertimbangkan kinerja pasar alat berat yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” ujar dia, Selasa (23/7).

United Tractors juga mewaspadai tren pelemahan kurs yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir hingga ke level lebih dari Rp 16.000 per dollar AS. Sayangnya, Manajemen UNTR belum bisa bicara banyak mengenai dampak koreksi kurs terhadap bisnis alat berat perusahaan tersebut, termasuk potensi penyesuaian harga jual produk.

“Sebab, dinamika pasar alat berat dipengaruhi oleh banyak aspek,” kata Sara.

Untuk memacu kinerja, United Tractors berusaha meningkatkan cakupan penjualan dan mencari peluang di sektor-sektor industri pengguna alat berat yang masih berpotensi tumbuh positif. Selain itu, emiten anak usaha Grup Astra ini juga senantiasa meningkatkan layanan purna jual demi menjaga agar para pelanggan tetap loyal.

Sebagai informasi, United Tractors mendistribusikan berbagai jenis alat berat merek Komatsu di pasar Indonesia. Di antaranya adalah Backhoe Loader, Bulldozer, Forwarder, Hydraulic Excavator, Motor Grader, Off Highway Dump Truck, Wheel Dozer, dan Wheel Loader.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada beberapa hambatan dalam produksi siap jual atau lifting migas nasional.

Salah satunya adalah banyaknya tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan sulitnya proses perizinan produksi.

"Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," jelas Luhut dalam keterangan dikutip di Instagram pribadinya, Selasa (23/7).

Setidaknya ada 11 isu utamanya yang menurutnya perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

Luhut mengaku telah menegaskan kepada setiap K/L yang tergabung dalam satgas yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan peningkatan investasi, produksi dan lifting migas dalam negeri.

"Saya berharap setelah rapat koordinasi hari ini, setiap K/L memiliki komitmen yang sama. Komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini," urai Luhut.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan kinerja produksi siap jual atau lifting migas semester I-2024 tak mencapai target.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, realisasi lifting minyak bumi tercatat sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lifting minyak sampai dengan semester I [belum tercapai] karena kita di semester 1 mengalami gangguan banjir di mana-mana. Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu bph," kata Dwi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Kontan mencatat, Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak di APBN 2024 sebesar 653 ribu bph.

Dwi menuturkan, untuk lifting gas bumi pada semester I-2024 mencapai 5.401 mmscfd atau 92% dari target APBN. Menurut Dwi, kendala lifting gas ini adalah di infrastruktur dan diharapkan pada akhir 2025 pipa gas Cirebon Semarang bisa tersambung.

"Sehingga kelebihan gas dari Jawa Timur bisa dialihkan ke Jawa Barat. Demikian juga pumping yang di Natuna, sehingga kelebihan di Natuna bisa dialihkan bisa mengalir ke Batam," ujar Dwi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Namun, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menduga untuk mendukung program tersebut maka pemerintah akan memangkas anggaran dari pos lain sebesar 5%.

Akbar menduga, beberapa pos yang akan dipotong oleh pemerintah di antaranya subsidi energi, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Diasumsikan, apabila anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5%, maka pemerintah akan mendapatkan Rp 76,92 triliun dan sudah mencukupi untuk penerapan program di tahun pertama.

"Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Karena kalau enggak, enggak bisa dapat Rp 71 triliun ini untuk membiayai program makan bergizi gratis," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Akbar menyebut, di dalam RAPBN memang pemerintah tidak menjelaskan asal-usul darimana alokasi untuk membiayai program tersebut.

Namun, berdasarkan ilustrasi yang Ia buat, untuk mendapatkan anggaran Rp 71 triliun maka pemerintah memotong anggaran subsidi energi sebesar Rp 9,45 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 24,8 triliun, pemotongan anggaran kesehatan sebesar

Rp 9,37 triliun, serta pemotongan anggaran pendidikan Rp 33,25 triliun. "Dan di total-total dapatnya Rp 71 triliun," katanya.

Kendati begitu, Akbar menilai bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh Prabowo pada masa awal kampanyenya. Selain itu, anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut juga tidak sebesar alokasi untuk pos lain.

Misalnya saja untuk anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 665 triliun, perlindungan sosial Rp 496,8 triliun, infrastruktur Rp 423,4 triliun, subsidi energi Rp 189,1 triliun, kesehatan Rp 187,5 triliun, hingga anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

"Sebenarnya, dengan Rp 71 triliun itu sebenarnya lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi pada fiskal pemerintah," imbuh Akbar.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BENGALURU. Hindustan Unilever Ltd (HUL) membukukan laba lebih tinggi di kuartal pertama tahun ini. Kenaikan kinerja ini sejalan dengan pemulihan ekonomi di pedesaan India yang membantu kebangkitan permintaan bisnis inti pembuat sampo Dove.

Perusahaan yang merupakan unit dari Unilever di Inggris, melaporkan kenaikan laba sebesar 2,7% menjadi 25,38 miliar rupee setara dengan US$ 303,23 juta untuk kuartal yang berakhir 30 Juni 2024.

Realisasi keuntungan Unilever sejalan dengan proyeksi analis secara rata-rata yang memperkirakan keuntungan 25,31 miliar rupee, menurut data LSEG Reuters.

Penjualan barang konsumen India mulai meningkat dalam tiga bulan yang berakhir pada bulan Maret lantaran pertumbuhan penjualan di pedesaan melampaui pertumbuhan di daerah perkotaan untuk pertama kalinya dalam lima kuartal.

Harga komoditas yang menurun membantu pertumbuhan volume raksasa barang konsumsi bermerek ini. Penjualan HIndustan Unilever di perkotaan menyumbang 60% dan sisanya di pedesaan, pada kuartal Maret yang berakhir.

Penjualan Hindustan Unilever naik 4,6% menjadi 151,66 miliar rupee pada kuartal pertama. Kenaikan ini dibantu pertumbuhan segmen perawatan rumah seperti produk-produk dengan merek Cif, Vim dan Surf Excel.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS).

Sistem pajak canggih ini diklaim akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini DJP juga sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan SPT yang akan diterapkan ketika sistem Coretax mulai digunakan.

Mengutip laman resmi pajak.go.id, pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF.

Nah, dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax, dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem.

"Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh," tulis DJP.

Dalam hal wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, wajib pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sementara untuk penyampaian SPT secara elektronik, dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.

2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.

3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.

4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.

5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.

6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.

7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.

8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.

9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.

10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.

11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.

12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.

14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.

15. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," kata DJP.

Asal tahu saja, awalnya implementasi Coretax akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Namun, DJP Kemenkeu masih akan melaksanakan deployment pembaruan sistem pajak canggih ini pada akhir 2024 nanti.

Saat ini, DJP sedang melakukan pengujian melalui system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT). Setelah tahap pengujian selesai, maka DJP akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya yaitu user acceptance test (UAT).