Bisnis.com, JAKARTA — Program unggulan makan bergizi gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, jelas Khudori, untuk memastikan angka produksi susu sapi itu terealisasi maka dibutuhkan eksekusi di lapangan. Menurutnya, mengimpor satu juta ekor sapi perah juga menjadi tantangan tersendiri.

"Pertama, siapa yang mengimpor? Jika pemerintah, bagaimana anggarannya. Jika swasta, siapakah yang mau? Karena mereka pasti bersaing dengan industri pengolahan susu yang ada," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan siapa yang akan memelihara 1 juta sapi perah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut. Alhasil, untuk memelihara jutaan sapi perah impor sebanyak itu perlu menggandeng peternak. Begitupun dengan skema keterlibatan peternak dengan pengimpor yang menguntungkan kedua belah pihak.

Khudori juga mempertanyakan regulasi yang dibuat untukmembuat program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan. Terlebih, lanjur dia, saat ini industri pengolah susu bebas mengimpor susu.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar susu yang diproduksi dari impor sapi perah bisa kompetitif dan diserap industri pengolah susu, termasuk untuk memenuhi Pangan Bergizi Gratis. "Hampir bisa dipastikan, harga susu impor dan berbagai komponennya saat ini lebih murah," tuturnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pemerintah daerah (pemda) agar mengalokasikan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Bahri mengatakan bahwa dukungan yang bersumber dari APBD 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal alokasi anggaran makan bergizi sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemda wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBN 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan," ujar Bahri dalam acara Sosialisasi belum lama ini.

Namun, dalam hal pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBB 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian perubahan APBD 2025. Yakni dengan mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD 2025 dan kemudian memberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya akan ditampung pada perubahan APBD 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD 2025 dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 2025.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Makan bergizi gratis ini akan diarahkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Visi Indonesia 2045 membutuhkan gencarnya investasi di bidang sumber daya manusia (SDM). Oleh karenanya, APBN di masa transisi berfokus kepada program-program meningkatkan kualitas SDM. Program tersebut dari mulai pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi ketahanan pangan dan energi.

Untuk mencapai target tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati postur sementara untuk APBN Tahun Anggaran 2025. Antara lain, mengakomodasi sejumlah program quick win pemerintah baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Program tersebut antara lain meliputi makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp 15 triliun.

Meski demikian, program populis dari Prabowo Subianto, Presiden Terpilih pada Pilpres 2024 membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran dan potensi meningkatnya impor komoditas pangan. Sebab, untuk kebutuhan susu dan sapi bakalan pada program MBG, masih tergantung pada impor.

Pengamat Pertanian dari CORE Eliza Mardian mengatakan, pada anggaran pangan mungkin estimasi nilai impor yang bakal naik. Misal susu sapi. Sebab, kebutuhan per anak sebesar 125 mililiter dikalkulasikan jadi setahun, yakni sekitar 42,6 liter.

Pemberian hanya Senin-Jumat selama sekolah, libur tidak dikasih. Sehingga, jika dikalikan jumlah penerima tahun 2025 saja yang sebesar 16.58 juta anak, maka kebutuhan susu untuk MBG saja sebesar 706.722 juta liter susu.

Jika dikonversi dalam ton, maka sebesar 688.000 ton. Jika harga per tonnya itu US$ 3199, maka untuk 688.000 ton nilai impornya US$ 2,2 miliar. "Kalau kurs Rp 15.600, maka total impor susu untuk 16,58 juta anak tahun 2025 saja itu Rp 34,2 triliun," katanya kepada KONTAN, Minggu (16/9).

Adapun estimasi impor sapi bakalan dengan target 1 juta ekor sapi hingga 2029 dengan harga per ekor sapi Rp 50 juta, berarti butuh Rp 50 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyebut, rencana impor 1 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan susu selama lima tahun mendatang. Pada tahap awal, pemerintah akan mendatangkan sapi perah dari Australia.

Di sisi lain, Kementan menyatakan sebanyak 36 perusahaan telah berkomitmen sebagai investor untuk mendukung pengadaan susu dalam program MBG, salah satunya PT Frisian Flag Indonesia. Yang terang, kertelibatan investor swasta tersebut difokuskan untuk mendongkrak produksi susu di dalam negeri.

Wamentan Sudaryono bilang, pemerintah membuka ruang kepada investor untuk membangun industri daging dan industri susu dengan mendatangkan sapi hidup, tanpa menggunakan APBN. "Tidak pakai APBN itu aja, non-APBN," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9).

Selain perusahaan dalam negeri, Kementan juga telah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yakni perusahaan susu asal Qatar, Baladna Milk, untuk swasembada susu.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan akan ada peningkatan impor bahan baku pangan. Apalagi jika kebutuhan dalam negeri untuk program makan bergizi gratis tidak mencukupi.

Kendati begitu, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy berujar, Bapanas belum bisa merinci berapa persen target impor bahan baku pangan akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu informasi dari Pemerintahan selanjutnya.

"Tentunya, kami mendukung program makan bergizi gratis ini," tandasnya di sela Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2025, belum lama ini.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Brasil akan memasok ratusan ribu sapi perah ke Indonesia. Ini setelah Kementerian Pertanian menggaet investasi sebesar Rp 4,5 triliun dari Brasil di sektor peternakan untuk menggenjot produksi susu dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Chapada Dos Guimaraes, Brasil. Pada pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group).

"MoU tersebut berisi komitmen kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri," jelas Amran dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (13/9).

Menuruntnya, melalui investasi ini Indonesia dapat memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan hanya impor semata. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut, Indonesia harus bisa mengembangkan peternakan secara masif.

"Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan," kata Amran.

Pada pertemuan itu, Mentan Brasil Carlos Favaro menyebutkan pihaknya akan secepatnya datang ke Indonesia bersama beberapa pengusaha besar di sektor peternakan.

Dengan rencana datangnya para pengusaha tersebut ke Indonesia, diharapkan Indonesia-Brasil dapat membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Indonesia.

Diketahui, Indonesia tengah berencana membangun megafarm dan melakukan impor sapi perah besar-besaran demi menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, Indonesia masih kekurangan pasokan susu dan daging. Di satu sisi, pemerintah ingin agar pasokan susu tidak berasal dari impor.

Sebab itu, pemerintah membuka partisipasi swasta untuk mengimpor sapi hidup karena masih kurangnya sapi indukan.

Sudaryono mengaku sudah ada komitmen dari sekitar 40 badan usaha yang akan mendatangkan sapi induk.

"Maka kita buka ruang Insya Allah kita data komitmen dari perusahaan, koperasi, perorangan, masyarakat, ada sekitar 36 sampai 40 badan hukum, baik koperasi maupun perusahaan yang akan komitmen datangkan total 1,3 juta ekor sapi hidup," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/9).

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) diproyeksikan masih tumbuh positif ke depan. Salah satunya akan didorong oleh program makan bergizi gratis dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Marvin Lievincent, analis Phillip Capital mengatakan, pada semester I-2024 pendapatan CPIN meningkat hingga 6,70% secara year on year (yoy) menjadi Rp 32,96 triliun.

Alhasil laba bersih ikut naik menjadi sebesar Rp 1,76 triliun dari Rp 1,37 triliun yoy dengan margin laba bersih (NPM) sebesar 5,4% pada semester I-2024.

Program presiden terpilih untuk menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan akan memberi angin segar bagi CPIN. Program tersebut dapat memberikan manfaat bagi kalangan peternak ayam dan petani dengan menstabilkan harga jagung dan memastikan pasokan jagung nasional yang stabil.

"Hal ini akan mengurangi kebutuhan impor jagung dan soybean meal (SBM). Saat ini, jagung dibeli secara lokal, tetapi SBM harus diimpor dari AS dan Argentina," tulis Marvin dalam riset yang dirilis pada 19 Agustus 2024.

Sebagai catatan, pemerintah terus mengimpor jagung dari AS untuk memenuhi kebutuhan nasional. Akibatnya, fluktuasi harga jagung dan harga SBM berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pakan.

Per Mei 2024, harga day old chicks (DOC) dan ayam hidup mengalami tren kenaikan. Ini dapat dikaitkan dengan pemusnahan sukarela, yang menyebabkan kenaikan harga DOC dan ayam hidup.

Dengan adanya katalis positif ini, Marvin melihat, prospek jangka panjang dengan perkiraan pertumbuhan pendapatan sebesar 8% pada akhir 2024, dan 12% di akhir 2025 akibat permintaan yang kuat untuk protein hewani.

Marvin juga memproyeksi laba bersih CPIN di akhir tahun 2024 akan mencapai sekitar Rp 5,81 triliun dan pada 2025 menembus Rp 6,12 triliun. Pada 2023, CPIN meraup laba bersih Rp 2,31 triliun.

Harga lebih stabil

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, perlu dilakukan tinjauan yang lebih mendalam terkait program makan bergizi dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan atau tidak.

"Tetapi kebijakan tersebut bisa berdampak baik bagi CPIN jika harga jagung dapat stabil, hal ini bisa menjaga biaya dari CPIN," kata Azis kepada KONTAN, Rabu (4/9).

Aziz juga melihat kinerja semester II-2024 CPIN akan cenderung stabil mengingat harga ayam yang sudah mulai turun dan daya beli yang sudah normal.

Analis Ciptadana Sekuritas, Muhammad Gibran menambahkan, data perunggasan terkini menunjukkan, sektor peternakan komersial berpotensi memperoleh keuntungan dari harga acuan baru yang ditetapkan sebesar Rp 21.000–Rp 23.000 per kg.

Selain itu Gibran memperkirakan, harga ayam pedaging akan stabil pada kisaran Rp 20.000–Rp 22.000 per unit pada semester kedua 2024. Kemudian harga DOC diperkirakan berada di posisi Rp 6.500 per ekor pada semester kedua 2024.

Di sisi lain, harga jagung diproyeksi akan stabil di kisaran Rp 4.000–Rp 5.000 per kg pada semester 2024 turut mendorong kinerja positif CPIN. "Sementara itu, melemahnya harga komoditas utama dan intervensi pemerintah yang berkelanjutan dalam manajemen pasokan ayam merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung profitabilitas CPIN," tulis Gibran dalam riset 6 Agustus 2024.

Berdasarkan analisa ini Gibran mempertahankan rekomendasi hold CPIN dengan target harga Rp 5.400 per saham. Sedangkan Marvin mempertahankan peringkat buy dan dengan menaikkan target harga menjadi Rp 6.600 per saham.

Sementara Aziz merekomendasikan buy on weakness dengan target Rp 4.960–Rp 5.150 per saham. Aziz juga mengingatkan agar berhati-hati jika harga CPIN bergerak turun dan breakdown support di level Rp 4.760–Rp 4.780 per saham.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran belum tentu berisi susu.

Sebab, hal ini masih belum diputuskan hingga saat ini. "Belum, belum diputus," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7).

Selain itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan harga per porsi program tersebut.

Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis disebut-sebut akan membutuhkan pasokan pangan 12,7 juta ton per tahun.

Berdasarkan data papaparan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan tercatat, 12,7 juta ton pangan tersebut terdiri dari karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah serta 1,8 juta ton sayuran per tahun.

Kebutuhan pada program makan bergizi gratis ini akan diutamakan berasal dari dalam negeri.

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ujar Dirgayuza dalam acara Seminar Indef di Jakarta, Senin (29/7).

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar program makanan bergizi gratis harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi.

Dua syarat tersebut adalah harus memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Ahli Gizi dan harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.

"Karena anggaran yang tersedia Rp 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya," kata Hasan.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang bergizi gratis untuk tahun 2025.

Besaran anggaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR yaitu defisit RAPBN 2025 dengan range 2,29% hingga 2,82% Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis disebut-sebut akan membutuhkan pasokan pangan 12,7 juta ton per tahun.

Berdasarkan data papaparan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan tercatat, 12,7 juta ton pangan tersebut terdiri dari karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah serta 1,8 juta ton sayuran per tahun.

Kebutuhan pada program makan bergizi gratis ini akan diutamakan berasal dari dalam negeri.

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ujar Dirgayuza dalam acara Seminar Indef di Jakarta, Senin (29/7).

Sementara itu, program ini juga akan menyasar 82 juta penerima dalam lima tahun ke depan. Ini mencakup 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita dan 4 juta ibu hamil.

Sebelumnya, Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar program makanan bergizi gratis harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi.

Dua syarat tersebut adalah harus memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh Ahli Gizi dan harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya.

"Karena anggaran yang tersedia Rp 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya," kata Hasan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Namun, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menduga untuk mendukung program tersebut maka pemerintah akan memangkas anggaran dari pos lain sebesar 5%.

Akbar menduga, beberapa pos yang akan dipotong oleh pemerintah di antaranya subsidi energi, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Diasumsikan, apabila anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5%, maka pemerintah akan mendapatkan Rp 76,92 triliun dan sudah mencukupi untuk penerapan program di tahun pertama.

"Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Karena kalau enggak, enggak bisa dapat Rp 71 triliun ini untuk membiayai program makan bergizi gratis," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Akbar menyebut, di dalam RAPBN memang pemerintah tidak menjelaskan asal-usul darimana alokasi untuk membiayai program tersebut.

Namun, berdasarkan ilustrasi yang Ia buat, untuk mendapatkan anggaran Rp 71 triliun maka pemerintah memotong anggaran subsidi energi sebesar Rp 9,45 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 24,8 triliun, pemotongan anggaran kesehatan sebesar

Rp 9,37 triliun, serta pemotongan anggaran pendidikan Rp 33,25 triliun. "Dan di total-total dapatnya Rp 71 triliun," katanya.

Kendati begitu, Akbar menilai bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh Prabowo pada masa awal kampanyenya. Selain itu, anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut juga tidak sebesar alokasi untuk pos lain.

Misalnya saja untuk anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 665 triliun, perlindungan sosial Rp 496,8 triliun, infrastruktur Rp 423,4 triliun, subsidi energi Rp 189,1 triliun, kesehatan Rp 187,5 triliun, hingga anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

"Sebenarnya, dengan Rp 71 triliun itu sebenarnya lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi pada fiskal pemerintah," imbuh Akbar.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menyoroti program makan siang gratis yang kini menjadi program makan bergizi, di mana bila ini benar diperuntukkan bagi seluruh balita dan siswa maka akan jauh dari standar gizi.

Fathan menjelaskan, program ini jelas untuk memberikan makan bergizi gratis kepada balita dan siswa agar gizi terpenuhi dan terhindar dari stunting sehingga meningkatkan kecerdasan.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjuk Kementerian/lembaga pelaksana program hingga memverifikasi dan validasi data penerima manfaat program ini dengan prioritas mulai dari daerah, jenis gizi dan lain-lain.

“Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 71 triliun, saya kira itu sangat kecil kalau coverage-nya adalah anak-anak dari balita, pendidikan PAUD sampai SMA dengan kisaran jumlah 70 juta anak,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Fathan tak menampik, bila anggaran yang disiapkan terebut untuk menyasar kepada suluruh balita dan siswa tanpa terkecuali, maka makanan yang akan diterima akan jauh dari nilai standar gizi.

Namun, bila tetap dipaksakan berjalan untuk seluruh segmen itu maka akan membebani fiskal dan menyebabkan defisit anggaran.

“Jalan tengahnya adalah memilih dan memilah balita dan siswa yang paling membutuhkan gizi, karena saya yakin tidak semua siswa dan balita di Indonesia kekurangan gizi,” terangnya.

Lebih lanjut, Fathan menambahkan, untuk melihat daerah mana saja untuk target program ini bisa diserahkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Kementerian Kesehatan.

“Saya yakin mereka memiliki data skala prioritas daerah mana saja dan menu apa saja yang dibutuhkan, karena tiap daerah pasti beda persoalannya, semisal daerah pegunungan tentunya beda kebutuhannya dengan daerah pesisir,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan menu makan bergizi gratis tidak akan sama di semua daerah. Namun, kata dia, makanan yang diterima tetap akan memenuhi standar kecukupan gizi.

"Itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik per bulannya seperti apa. Jadi kira-kira itu jalan dan proses yang sedang kita kerjakan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan, program makan bergizi gratis sedang dilakukan “pilot project” atau studi pendahuluan.

“Kami sedang melaksanakan pilot project, bahkan pilot project ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia supaya mendapatkan variasi datanya,” ujar Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024) petang.

Hasan mengatakan, tim sinkronisasi tidak ingin terpaku di satu wilayah saja. Adapun pilot project tersebut akan direplikasi lagi setiap tiga bulan.

“Berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah selama beberapa bulan ke depan, 2 bulan 3 bulan ke depan, pilot project ini akan direplikasi,” kata Hasan.

“Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia,” ucap Hasan lagi.

Namun, Hasan belum bisa mengungkapkan dana atau budget yang akan dikeluarkan untuk program makan bergizi gratis berdasarkan pilot project yang dilakukan sejauh ini.

“Nah kalau soal budget-nya berapa, letaknya di mana, dengan harga berapa, kami mulai (kapan), kami tidak bisa bocorkan sekarang, karena seminim mungkin kami harus tekan gangguan intervensi terhadap riset ini,” kata Hasan.

Hasan mengatakan, setiap pilot project menyasar sekitar 3.000 siswa dan juga ibu hamil.

“Untuk target uji cobanya itu sekarang sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Kami berharap mereka (tim sinkronisasi) bisa menjalankan riset dengan tenang, tanpa gangguan,” kata Hasan.

Sebelumnya, Hasan juga menyatakan bahwa pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu.

Hasan merespons isu yang semula dikeluarkan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim,” kata Hasan, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Hasan mengatakan, fokus utama dari Prabowo dan Gibran adalah memberikan menu makanan yang sesuai standar kecukupan gizi.

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.

Hasan menyebut, besaran angka makan bergizi gratis masih dikaji oleh dewan pakar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini, belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kami adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.

Hasan juga mengatakan, besaran angka makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Ini karena disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” ucap Hasan.

Adapun Heriyanto Irawan mengaku bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernah membahas soal program makan bergizi gratis dengan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan,

“Enggak ada, dari tim sinkronisasi enggak ada (bahasan dengan Heriyanto),” kata Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi usai konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024) petang.

Hasan mengatakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum pernah membahas pemangkasan program makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak seperti diungkapkan Heriyanto.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi,” ujar Hasan.

Hasan juga memastikan bahwa pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim,” kata Hasan, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Hasan mengatakan, fokus utama dari Prabowo dan Gibran adalah memberikan menu makanan yang sesuai standar kecukupan gizi.

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.

Hasan menyebut, besaran angka makan bergizi gratis masih dikaji oleh dewan pakar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini, belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kami adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.

Hasan juga mengatakan, besaran angka makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Hal ini karena disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” ucap Hasan.

Adapun Heriyanto Irawan mengaku bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, besaran anggaran makan siang gratis untuk tiap anak akan berbeda-beda di tiap daerah.

Ia menyebut, teknis soal program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan dibahas lebih detail lagi ke depan.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pertimbangan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun untuk makan siang gratis, dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

"Tentu di setiap daerah akan berbeda. Tapi teknis akan dibahas ke depan," kata Airlangga usai acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, teknis akan dibahas lebih detail mengingat anggaran program unggulan Prabowo tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran program makan siang gratis mencapai Rp 71 triliun. "Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar Rp 71 triliun. Nah teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.

Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.

Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun ataupun ke Rp 300 triliun,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Anggaran Makan Siang Gratis Rp 7.500, Airlangga: Di Tiap Daerah Akan Berbeda"