Bisnis.com, BATAM - Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) triwulan III/2024 tumbuh 5,02%. Jika dibandingkan dengan triwulan II/2024 yang tumbuh 4,90%, maka terjadi kenaikan sebesar 0,53%.

"Perekonomian Kepri yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp86,88 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp51,84 triliun," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Margaretha Ari Anggorowati, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kepri didorong industri pengolahan yang punya andil sebesar 3,26%.

"Lalu kategori konstruksi dengan andil sebesar 0,60%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen net ekspor memiliki andil sebesar 2,13% dan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 2,03%," katanya lagi.

Selanjutnya dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan kategori pertambangan dan penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 1,49%, yang diikuti kategori konstruksi sebesar 0,78%.

"Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen net ekspor memberikan andil sebesar 2,37%, diikuti komponen investasi sebesar 0,68%," paparnya.

Margaretha kemudian menjelaskan pertumbuhan lapangan usaha tercepat pada triwulan III/2024 di Kepri terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 31,53%.

"Kemudian diikuti jasa lainnya sebesar 26,93%, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 18,28%," paparnya.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kepri untuk triwulan terakhir ini masih didominasi oleh industri pengolahan (40,80%), konstruksi (20,49%) dan pertambangan penggalian (9,99%).(K65)

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, bahan makanan mengandung residu pestisida berlebih mengkhawatirkan masyarakat, karena bisa berdampak buruk pada kesehatan terlebih pada anak-anak.

Dokter Sri Yenni Trisnawati dari RS Ngoerah menjelaskan bahwa pestisida sangat lumerah digunakan dan penting di dunia pertanian. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengatasi hama agar hasil panen petani itu menjadi lebih maksimal.

Namun, bahan kimia dari pestisida yang tersisa pada bahan makanan dapat berbahaya bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi sedikit-sedikit dalam jangka waktu yang panjang.

Dampak buruk paparan pestisida bahkan bisa berdampak termasuk pada anak, meskipun belum banyak atau makan dalam waktu yang lama.

"Jadi anak-anak juga punya risiko yang sama walaupun belum lama makan. Tapi, akumulasi pestisida pada anak sudah bisa terjadi sejak ibu hamil. Jadi pada saat ibu hamil jika terpapar dengan pestisida itu, nanti anak yang dilahirkan mungkin ada kelainan," jelasnya dalam bincang bersama Radio Kesehatan Kemenkes, Selasa (5/11/2024).

Dokter Sri mengatakan, dari beberapa literatur menyebutkan bahwa ada perbedaan EQ (Emotional Quotion) pada anak-anak di daerah pertanian dibandingkan di daerah perkotaan yang mungkin tidak terlalu terpapar oleh pestisida secara langsung.

"Dikatakan dalam penelitian, EQ-nya anak di daerah pertanian yang kerap terpapar pestisida secara langsung lebih rendah dari di perkotaan," tambahnya.

Selain itu, pada anak-anak, paparan pestisida bisa membuat anak sulit berkonsentrasi, mengalami hiperaktifitas, sampai ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), yang dapat menyebabkan gangguan perilaku dan gangguan proses belajar.

Tips Kurangi Risiko Paparan Pestisida pada Buah dan Sayur

Dokter Sri juga membagikan tips untuk mengurangi risiko paparan pestisida dari bahan makanan seperti buah dan sayur. Pertama, dengan mencuci hingga bersih, jika perlu menggunakan sabun khusus mencuci sayur dan buah.

"Jadi tidak sembarang sabun yang kita gunakan gitu ya, dan biasanya juga bisa dengan air mengalir ya, harus dengan air mengalir kita mencucinya, kemudian kalau bisa disikat sedikit menggunakan sikat halus, karena kadang di buah itu kan ada kandungan lilinnya ya, itu bisa dibersihkan dengan baik dengan sikat yang halus," paparnya.

Kemudian, bisa juga merendam sayur dan buah dengan garam selama 10 sampai 20 menit sebelum dicuci atau menggunakan baking soda atau cuka untuk mengurangi residu-residu dari pestisida itu.

Selain itu, bisa juga dengan mengupas kulit buah dan sayur sebelum dimakan, dan membersihkan tangan dengan baik sebelum mengupas makanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan melaporkan terdapat tiga kabupaten kota yang menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal II/2024.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan mulai periode ini dan ke depan, akan dirilis pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, namun kondisinya mundur satu triwulan ke belakang.

“Jadi yang disampaikan adalah kondisi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di triwulan II tahun 2024,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).

Dia menyebutkan bahwa ketiga kabupaten/kota tersebut meliputi Kota Palembang, yang memberikan kontribusi terbesar sebesar 30,70%, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 16,80%, serta Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,31%.

Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan tahunan, pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Musi Rawas sebesar 7,12%, diikuti oleh Kota Pagar Alam sebesar 6,21%.

Wahyu menjelaskan bahwa kontribusi besar dari Kota Palembang ini didorong oleh beberapa sektor. Pertama, sektor industri, di mana terdapat operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Selain itu, ada sektor pemerintahan, serta Palembang sebagai kota besar yang sering menjadi tuan rumah berbagai event yang menggerakkan ekonomi kreatif.

“Jadi, memang di mana-mana, ibu kota provinsi biasanya memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap perekonomian suatu provinsi,” ungkapnya.

Sementara untuk dua kabupaten lain yakni Muara Enim didorong oleh sektor pertambangan, serta Musi Banyuasin disebabkan oleh sektor pertambangan minyak dan gas.

Dia menambahkan, untuk kondisi pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan III/2024 tercatat berada di level 5,04% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan menurut lapangan usaha, tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan sebesar 10,23%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 16,23%.

Sampai akhir tahun, kata Wahyu, pihaknya belum bisa memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Hal itu tergantung pada stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan hingga penghujung tahun.

“Ya, kita belum bisa memproyeksi. Tetapi kepada pemerintah daerah kita selalu sampaikan terkait pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Mudah-mudahan ada hal yang bisa mendorong [pertumbuhan ekonomi],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menjelaskan perkembangan segmen on-demand service (ODS) yang mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah pesanan yang tumbuh 30% sepanjang kuartal III/2024.

"Kinerja segmen ODS tersebut sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut," katanya, Senin (4/11/2024).

GOTO menjelaskan basis pengguna layanan ODS terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan produk yang menyasar mass-market. Adapun, produk mass market yang dimiliki antara lain Gofood, Gocar, Goride, Gotransit, dan Gofood PAS.

Di sisi lain, pertumbuhan segmen premium ODS GOTO juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent atau kelas atas.

Unit bisnis ini juga mencatatkan perbaikan marjin di seluruh portofolio produk, yang merupakan hasil dari optimalisasi insentif, perluasan layanan premium, dan pendapatan iklan yang tumbuh signifikan.

GOTO mencatatkan pendapatan bruto sebesar Rp10,38 triliun dari bisnis ODS, dengan gross transaction value (GTV) sebesar Rp45,98 triliun sepanjang 9 bulan 2024. EBITDA yang disesuaikan bisnis ODS GOTO adalah sebesar Rp412 miliar periode 9 bulan 2024.

GOTO juga menuturkan jumlah pesanan ODS tumbuh 30% YoY, sementara GTV tumbuh 25% YoY mencapai Rp16,3 triliun.

Penawaran premium seperti GoFood Express berkontribusi 22% terhadap GTV GoFood pada kuartal III/2024. Hal tersebut terus memberikan peluang bagi GoTo untuk memperdalam wallet share dari pengguna yang ada.

Berdasarkan laporan kinerja keuangan, Rabu (30/10/2024), GOTO mencatatkan EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA Rp137 miliar khusus kuartal III/2024. Realisasi tersebut berbalik dari kondisi rugi adjusted EBITDA Rp942 miliar.

Performa kuartalan itu membuat adjusted EBITDA dari induk Gojek dan GoTo Financial (GTF) untuk periode Januari-September 2024 tercatat minus Rp72 miliar, turun signifikan dari tahun sebelumnya negatif Rp3,75 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Patrick Walujo menyampaikan bisnis GoRide dan GoFood GOTO berkembang dengan baik. Hanya saja, Patrick meminta maaf mengenai layanan GoCar perseroan.

Berbicara dengan media, Patrick menuturkan saat ini bisnis GoRide dan GoFood GOTO berkembang dengan baik. Yang saat ini menjadi tantangan menurutnya adalah GoCar.

"Permintaannya luar biasa banyak, sehingga unit kendaraan kami belum cukup memenuhi permintaan pasar. Saya minta maaf atas nama teman-teman, kalau Bapak-Ibu pakai Gocar nunggunya agak lama dan susah dapat mobil," kata Patrick, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, waktu tunggu lama tersebut bukan karena masalah sistem GOTO. Akan tetapi, permintaan GoCar jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan yang bisa disediakan GOTO dalam ekosistemnya.

"Ini menjadi pekerjaan rumah dan fokus ke depan kami agar bisa memberikan layanan yang lebih baik," ujar Patrick.

Hingga kuartal III/2024, segmen On-Demand Services GOTO mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan perbaikan marjin dan mencapai EBITDA yang disesuaikan positif empat kuartal berturut-turut.

GOTO menjelaskan basis pengguna layanan ODS terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan produk yang menyasar mass-market. Di sisi lain, pertumbuhan segmen premium ODS GOTO juga menghasilkan wallet share tambahan di antara para pengguna affluent atau kelas atas.

Unit bisnis ini juga mencatatkan perbaikan marjin di seluruh portofolio produk, yang merupakan hasil dari optimalisasi insentif, perluasan layanan premium, dan pendapatan iklan yang tumbuh signifikan.

GOTO mencatatkan pendapatan bruto sebesar Rp10,38 triliun dari bisnis ODS, dengan gross transaction value (GTV) sebesar Rp45,98 triliun sepanjang 9 bulan 2024. EBITDA yang disesuaikan bisnis ODS GOTO adalah sebesar Rp412 miliar periode 9 bulan 2024.

GOTO juga menuturkan jumlah pesanan ODS tumbuh 30% YoY, sementara GTV tumbuh 25% YoY mencapai Rp16,3 triliun.

Penawaran premium seperti GoFood Express berkontribusi 22% terhadap GTV GoFood pada kuartal III/2024. Hal tersebut terus memberikan peluang bagi GoTo untuk memperdalam wallet share dari pengguna yang ada.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan presiden atau Pilpres AS 2024 bakal digelar pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

Pilpres AS dinilai begitu penting karena dapat mempengaruhi keadaan di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, Pilpres AS menjadi ajang pertempuran bagi dua kandidat kuat yakni Donald Trump vs Kamala Harris.

Donald Trump merupakan mantan presiden AS yang telah menjabat selama satu periode. Ia berasal dari Partai Republik yang menjadi pesaing Partai Demokrat.

Pemilihan presiden kali ini disebut menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), jajak pendapat menunjukkan perolehan suara Trump dan Harris hampir sama. Pemenangnya mungkin baru akan diketahui beberapa hari setelah pemungutan suara pada hari Selasa, meskipun Trump telah mengisyaratkan bahwa dia akan berusaha melawan kekalahan apa pun, seperti yang ia lakukan pada tahun 2020.

Penentuan pemenang pilpres AS kali ini akan bergantung pada hasil di tujuh negara bagian yang disebut swing states. Mengutip laman share.america.gov, swing states adalah negara-negara bagian yang menjadi penentu dan memiliki populasi yang terbagi secara ketat secara politik.

Dalam pemilu baru-baru ini, hasil yang diperoleh negara-negara bagian tersebut berubah-ubah antara kemenangan Demokrat dan Republik. Mereka adalah “negara bagian medan pertempuran” yang menjadi target para kandidat dengan mengadakan kunjungan kampanye yang sering, iklan, dan penempatan staf.

Adapun, berdasarkan pemberitaan BBC, pemilihan kali ini diperkirakan akan bergantung pada hasil dari tujuh negara bagian, yang menurut para ahli Harris dan Trump sama-sama memiliki peluang yang realistis untuk menang:

Georgia - Pemungutan suara di Georgia akan ditutup pada pukul 19:00 waktu setempat. Pejabat tinggi pemilu Georgia memperkirakan sekitar 75% suara akan dihitung dalam dua jam pertama.

North Carolina - Pemungutan suara ditutup 30 menit setelah Georgia. Hasil North Carolina diperkirakan akan diumumkan sebelum malam berakhir.

Pennsylvania - Pemungutan suara berakhir pada pukul 20:00 waktu setempat, namun para ahli sepakat bahwa diperlukan waktu setidaknya 24 jam sebelum jumlah suara yang cukup dihitung untuk menentukan pemenang.

Michigan - Pemungutan suara berakhir pada 21:00 waktu lokal. Hasil diperkirakan belum akan terlihat sampai akhir hari Rabu.

Wisconsin - Hasil pemilu akan segera diumumkan setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 21:00 waktu setempat untuk wilayah yang lebih kecil, namun para ahli memperkirakan negara bagian tersebut baru akan mendapatkan hasil pemilu setidaknya pada hari Rabu.

Arizona - Hasil awal dapat diperoleh paling cepat pukul 22:00 waktu lokal namun wilayah terbesar di negara bagian tersebut mengatakan bahwa mereka tidak akan mengharapkan hasil hingga Rabu pagi. Surat suara yang dikirimkan melalui pos pada hari pemilihan dapat memerlukan waktu hingga 13 hari untuk dihitung.

Nevada - Penghitungan suara di sini mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Negara bagian mengizinkan surat suara masuk selama dikirim pada hari pemilihan dan tiba paling lambat tanggal 9 November.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan presiden atau Pilpres AS 2024 bakal digelar pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

Pilpres AS dinilai begitu penting karena dapat mempengaruhi keadaan di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, Pilpres AS menjadi ajang pertempuran bagi dua kandidat kuat yakni Donald Trump vs Kamala Harris.

Donald Trump merupakan mantan presiden AS yang telah menjabat selama satu periode. Ia berasal dari Partai Republik yang menjadi pesaing Partai Demokrat.

Pemilihan presiden kali ini disebut menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), jajak pendapat menunjukkan perolehan suara Trump dan Harris hampir sama. Pemenangnya mungkin baru akan diketahui beberapa hari setelah pemungutan suara pada hari Selasa, meskipun Trump telah mengisyaratkan bahwa dia akan berusaha melawan kekalahan apa pun, seperti yang ia lakukan pada tahun 2020.

Penentuan pemenang pilpres AS kali ini akan bergantung pada hasil di tujuh negara bagian yang disebut swing states. Mengutip laman share.america.gov, swing states adalah negara-negara bagian yang menjadi penentu dan memiliki populasi yang terbagi secara ketat secara politik.

Dalam pemilu baru-baru ini, hasil yang diperoleh negara-negara bagian tersebut berubah-ubah antara kemenangan Demokrat dan Republik. Mereka adalah “negara bagian medan pertempuran” yang menjadi target para kandidat dengan mengadakan kunjungan kampanye yang sering, iklan, dan penempatan staf.

Adapun, berdasarkan pemberitaan BBC, pemilihan kali ini diperkirakan akan bergantung pada hasil dari tujuh negara bagian, yang menurut para ahli Harris dan Trump sama-sama memiliki peluang yang realistis untuk menang:

Georgia - Pemungutan suara di Georgia akan ditutup pada pukul 19:00 waktu setempat. Pejabat tinggi pemilu Georgia memperkirakan sekitar 75% suara akan dihitung dalam dua jam pertama.

North Carolina - Pemungutan suara ditutup 30 menit setelah Georgia. Hasil North Carolina diperkirakan akan diumumkan sebelum malam berakhir.

Pennsylvania - Pemungutan suara berakhir pada pukul 20:00 waktu setempat, namun para ahli sepakat bahwa diperlukan waktu setidaknya 24 jam sebelum jumlah suara yang cukup dihitung untuk menentukan pemenang.

Michigan - Pemungutan suara berakhir pada 21:00 waktu lokal. Hasil diperkirakan belum akan terlihat sampai akhir hari Rabu.

Wisconsin - Hasil pemilu akan segera diumumkan setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 21:00 waktu setempat untuk wilayah yang lebih kecil, namun para ahli memperkirakan negara bagian tersebut baru akan mendapatkan hasil pemilu setidaknya pada hari Rabu.

Arizona - Hasil awal dapat diperoleh paling cepat pukul 22:00 waktu lokal namun wilayah terbesar di negara bagian tersebut mengatakan bahwa mereka tidak akan mengharapkan hasil hingga Rabu pagi. Surat suara yang dikirimkan melalui pos pada hari pemilihan dapat memerlukan waktu hingga 13 hari untuk dihitung.

Nevada - Penghitungan suara di sini mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Negara bagian mengizinkan surat suara masuk selama dikirim pada hari pemilihan dan tiba paling lambat tanggal 9 November.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan positif hingga mencapai 7,43% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2024. Meski diterpa berbagai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pabrik tutup, penerapan restriksi dagang menjadi angin segar bagi industri.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan lapangan usaha subsektor tekstil terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya -2,72% yoy dan lebih tinggi daripada triwulan II/2024 sebesar -0,03% yoy.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APsyFI) Farhan Aqil mengatakan, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tekstil di periode tertentu melesat positif lantaran didorong adanya kebijakan restriksi perdagangan berupa safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Hal ini terlihat dari pertumbuhan tekstil pada triwulan III/2022 yang positif di angka 8,09% yoy. Kala itu, aturan BMTP untuk impor pakaian dan aksesoris pakaian, serta produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

"Pertumbuhan ini mungkin karena adanya regulasi serta restriksi seperti safeguard kain dan karpet, bisa jadi pasarnya jadi kembali bergairah walaupun kondisinya belum normal," kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga resmi mengeluarkan BMTP atau safeguard produk impor kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya lewat PMK No. 48/2024.

Bahkan, pemerintah disebut tengah mempersiapkan perpanjangan BMTP untuk pakaian jadi yang juga akan berakhir pada November ini. Restriksi perdagangan produk tersebut dinilai penting karena dinilai paling terimbas dengan barang impor.

"Rantai tekstil ini sudah mulai hilang di tengahnya, kain karena impornya banyak banget. Makanya pas ada perlindungan dalam negeri langsung naik," tuturnya.

Meskipun, dalam implementasinya masih terdapat celah produk impor ilegal yang tidak tercatat dalam data BPS. Farhan menyebut regulasi yang baik tidak dapat optimal apabila tidak ada penegakan hukum bagi oknum importir ilegal.

"Kalau dirasa pulih, ini belum karena masih ada yang berhenti berproduksi. Industri tekstil sekarang sangat bergantung pada pasar domestik karena beberapa negara tujuan ekspor memberlakukan pengetatan impor seperti India dan China," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat memborong tiga penghargaan sekaligus pada Bhumandala Award 2024.

Ketiga penghargaan ini diterima langsung Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin pada Malam Penganugerahan Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2024 di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin (4/11/2024) malam.

Bhumandala Award merupakan bentuk penghargaan kepada simpul-simpul jaringan di seluruh Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Tiga penghargaan yang diraih Pemprov Jabar, yakni Bhumandala Kanaka (medali emas) Kategori Provinsi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Terbaik.

Penghargaan lainnya, yaitu Bhumandala Rajata (medali perak) Kategori Provinsi Nama Rupabumi Terbaik. Berikutnya, Bhumandala Kanaka Kategori Provinsi Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan Terbaik.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan penghargaan yang ia terima ini merupakan bentuk apresiasi bagi semua pihak yang berkomitmen membangun dan mengelola data geospasial yang berkualitas.

Apalagi Informasi Geospasial (IG) penting sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam hingga mitigasi bencana.

"Pertama kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang dan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial serta semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan acara ini," ungkap Bey.

"Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi bagi kita semua yang telah berkomitmen untuk membangun dan mengelola data geospasial yang berkualitas, yang tentunya menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tambahnya.

Bey juga mengajak seluruh pihak, khususnya stakeholders pembangunan di Jabar untuk menjadikan IG sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan maupun pelayanan publik.

Dengan begitu diharapkan ada dampak nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Informasi geospasial untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkas Bey.