Bisnis.com, JAKARTA — Produsen cetakan sarung tangan, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) bakal membagikan dividen interim kedua untuk tahun buku 2024 senilai total Rp76 miliar.

Direksi Mark Dynamics menyampaikan dividen itu berdasarkan surat keputusan direksi pada 1 November dan persetujuan komisaris pada 30 Oktober 2024.

“Perseroan memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp76 miliar atau Rp20 per saham kepada seluruh pemegang saham perseroan,” tulisnya dalam pengumuman, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, MARK telah membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp76 miliar atau Rp20 per saham pada 6 September 2024. Dengan demikian, total dividen interim MARK untuk tahun buku 2024 sebesar Rp152 miliar atau Rp40 per saham.

Di sisi kinerja keuangan, MARK membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp221,1 miliar hingga kuartal III/2024. Jumlah tersebut meningkat signifikan sebesar 124,5% dibandingkan dengan kuartal III/2023 sebesar Rp98,49 miliar.

Moncernya laba bersih MARK didorong oleh penjualan yang naik 74% year-on-year (YoY) menjadi Rp698,11 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp401,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan tersebut mayoritas berasal dari sektor penjualan ekspor senilai Rp582,89 miliar dan penjualan domestik Rp115,21 miliar.

Dividen interim MARK untuk tahun buku 2024 yang mencapai total Rp40 per saham melonjak 8 kali lipat dibanding realisasi tahun buku 2023 yang tercatat hanya Rp5 per saham.

Berikut jadwal pembayaran dividen interim MARK

- Cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi : 13 November 2024
- Ex dividen interim di pasar reguler dan negosiasi : 14 November 2024
- Pemegang saham yang berhak atas dividen interim : 15 November 2024
- Cum dividen interim di pasar tunai : 15 November 2024
- Ex dividen interim di pasar tunai : 18 November 2024
- Pembayaran dividen interim : 5 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Badai tropis Rafael yang terjadi pada akhir tahun berpotensi mengurangi produksi minyakAmerika Serikat (AS) hingga sebesar 4 juta barel.

Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), Badai Rafael yang saat ini termasuk dalam kategori badai tropis diperkirakan dapat meningkat statusnya menjadi badai kategori 2 di Teluk Meksiko AS pada minggu ini.

Badai Rafael terjadi di Laut Karibia pada Senin malam dan diperkirakan memasuki Teluk Meksiko melalui jalur yang melewati daerah penghasil minyak utama. Kecepatan angin bisa mencapai 100 mil per jam (161 kilometer per jam) pada Rabu besok, kata Pusat Badai Nasional.

Perusahaan analisis energi, Earth Science Associates, memprediksi produsen minyak AS bisa kehilangan antara 3,1 juta dan 4,9 juta barel minyak akibat badai tersebut. Proyeksi tersebut berdasarkan model yang memperkirakan kerugian volume berdasarkan intensitas dan jalur badai di masa lalu.

"Kerugian produksi gas alam bisa berkisar antara 4,56 miliar hingga 6,39 miliar kaki kubik, menurut modelnya. Bagian atas mengasumsikan kerusakan struktural yang memperpanjang penutupan," kata Tony Dupont, COO Earth Science.

Shell dan Chevron pada hari Senin mengatakan mereka memindahkan sejumlah personel ke pantai dari beberapa platform menjelang badai.

Shell mengatakan pihaknya menghentikan sementara beberapa aktivitas pengeboran, tetapi hal ini berdampak pada produksi. Chevron juga mengatakan produksi rutin minyak dan gas tidak terpengaruh.

Model Earth Science memperkirakan Rafael akan mempunyai dampak terbesar kedua dari badai tahun ini terhadap produksi lepas pantai, setelah badai Francine, yang mengakibatkan 42% produksi minyak dan 52% produksi gas alam.

Raphael, badai ke-17 dalam musim badai Atlantik, diperkirakan akan melintasi kawasan Teluk yang dipenuhi anjungan minyak dan gas. Musim ini berlangsung hingga 30 November 2024.

Ada 10 badai Atlantik yang terbentuk tahun ini sejak 24 September, sebuah rekor untuk periode tersebut, menurut ahli meteorologi Colorado State University, Phil Klotzbach.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan pemegang saham BRMS tancap gas melakukan aksi borong pada awal November 2024.

Pergerakan saham emiten pertambangan emas Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) melaju kencang sebulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas Antam terpatau bergerak di tempat alias stagnan pada perdagangan hari ini, Selasa (5/11/2024). Emas batangan termurah ukuran 0,5 gram masih dibanderol seharga Rp819.500.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah berukuran 0,5 gram dipatok senilai Rp819.500, atau tidak berubah dari perdagangan hari sebelumnya.

Harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.539.000, juga masih sama jika dibandingkan perdagangan kemarin.

Sementara itu, emas Antam berbobot 5 gram dipasarkan Rp7.470.000. Kemudian, emas ukuran 10 gram dijual pada harga Rp14.885.000.

Ukuran selanjutnya yang tersedia adalah emas 25 gram dengan harga Rp37.087.000, sedangkan emas berukuran 50 gram dapat ditebus seharga Rp74.095.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram hari ini ditawarkan seharga Rp148.112.000. Adapun, emas Antam berukuran 500 gram dijual Rp739.820.000 dan ukuran emas terbesar yakni 1.000 gram dibanderol seharga Rp1.479.600.000.

Adapun, harga jual kembali (buyback) emas Antam dipatok sebesar Rp1.391.000 per gram. Nilai buyback ini tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non NPWP. PPh 22 atas transaksi dipotong langsung dari nilai buyback.

Pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk nonNPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa 5 November 2024:

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, termasuk kedelai. Namun nyatanya, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai dari negara maju, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Bahkan, sepanjang Januari—September, impor kedelai RI tembus US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun. Di mana, AS paling banyak menerima pembayaran impor senilai US$1,03 miiiar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan pada 2028 mendatang. Cita-cita ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas pun menjelaskan bahwa pangan yang dimaksud bukan hanya sekadar komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

Lantas, bagaimana tren impor kedelai Indonesia seiring dengan cita-cita menjadi negara swasembada pangan?

Berdasarkan data yang diterimaBisnis, sepanjang Januari—September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai yang diterima Indonesia mencapai 2.162 ton.

Adapun, impor sepanjang periode tersebut bernilai US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun (asumsi kurs Rp15.771 per dolar AS).

Jika ditelisik lebih jauh, tren impor kedelai yang diterima Indonesia bergerak fluktuatif dan cenderung menyusut dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2018, total impor kedelai pernah mencapai 2.585 ton dengan nilai US$1,1 miliar. Setahun kemudian, volumenya naik 3,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 2.670 ton dengan nilai US$1,06 miliar.

Namun, Indonesia mulai mengurangi impor kedelai sebesar 7,3% dibandingkan periode 2019 menjadi 2.475 ton pada 2020. Kala itu, nilai impor kedelai mencapai US$1 miliar.

Setahun berlalu, volume impor kedelai kembali merangkak tipis 2.489 ton. Nilai yang digelontorkan adalah US$1,48 miliar. Lalu, pada 2022, tren impor kedelai terus melandai menjadi 2.324 ton dengan nilai US$1,63 miliar.

Sama hanya dengan tahun lalu, volume impor kedelai yang dilakukan Indonesia adalah sebanyak 2.274 ton dengan nilai US$1,47 miliar.

Sepanjang periode itu pula, 2018 hingga Januari—September 2024, volume impor kedelai masih didominasi dari Amerika Serikat (AS).

Pada 2018, misalnya, volume impor kedelai dari AS menyentuh 2.520 ton dengan total nilai mencapai US$1,07 miliar, sedangkan total impor pada periode ini adalah 2.585 ton.

Ini artinya, Indonesia sangat bergantung pada kebutuhan kedelai dari AS sebanyak 97,46% dari keseluruhan impor pada 2018.

Sementara itu, impor kedelai dari AS sepanjang Januari—September 2024 adalah sebanyak 1.925 ton. Nilai impornya mencapai US$1,03 miliar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Selain AS, Indonesia juga bergantung pada Kanada, Argentina, hingga Malaysia untuk memenuhi kebutuhan kedelai.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia (AFPI) memberi penjelasan soal outstandinglender perorangan mengalami kontraksi per Agustus 2024.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menjelaskan kondisi itu merupakan bagian dari proses dan dinamika perkembangan sebuah bisnis yang belum lama beroperasi di Indonesia.

"Memang kalau bicara penurunan kita bisa lihat dari prespektif lain yaitu pendewasaan," kata Ronald saat ditemui di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Seperti diketahui, lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016. Bahkan, Ronald mengatakan industri P2P lending benar-benar baru mendapat izin beroperasi pada 2017 karena ketentuan regulasi tersebut.

"Jadi masih banyak yang dinamis. Industri ini terus mengalami pendewasaan. Kami penyelengara juga makin lama makin dewasa, oh ini risikonya semakin banyak yang harus kamu hindari. Dari regulator juga semakin kaya pengetahuannya, ini regulasi yang baik seperti apa untuk melindungi masyarakat dan melindungi penyelnggara juga," kata Ronald.

Ronald juga mengatakan apa yang terjadi di dalam sebuah bisnis P2P lending ini tidak lepas dari faktor makro ekonomi.

"Jadi kalau sektor riil sedang turun otomatis penyaluran mungkin akan turun. Tapi hati-hati, jangan sampai dana masyarakat juga mengalami kerugian karena kurang hati-hati. Saya pikir ini semua adalah siklus. Semua bisnis ada siklusnya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengaku dirinya belum tahu pasti penyebab penurunan outstanding pinjaman lender perorangan dan IKNB kepada P2P lending turun.

Namun, dia memastikan AFPI selalu memastikan anggotanya selalu menerapkan prinsip governance, risk management and compliance (GRC/ tata kelola, risiko dan kepatuhan) seperti yang diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan kepada semua penyelenggara P2P lending.

Tata kelola yang dimaksud adalah mulai dari struktur perusahaan, struktur pendanaan, struktur komisaris dan direksi, semuanya harus melalui tahap sertifikasi sesuai peraturan berlaku.

Sementara untuk risiko, adalah berkaitan dengan upaya P2P lending memitigasi semua risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. Terakhir soal kepatuhan adalah P2P lending harus patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini OJK.

"Adapun kalau pertanyaannya kenapa bisa seperti ini [oustanding lender turun], sebetulnya saya tidak punya data yang akurat yang bisa point out. Tapi dari kami AFPI, asosiasi yang menaungi para P2P lending, itu kami selalu tekankan tolong GRC-nya benerin. Kami lakukan pemantauan berkala. Kami lakukan visit ke platform-platform kami. Artinya itu jadi sebuah penekanan utama kepada para anggota kami," pungkas Tiar.

Adapun outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp5,24 triliun. Outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Di saat yang sama, outstanding dari asuransi ataupun industri keuangan non bank lainnya per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) dan Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia (AFPI) memberi penjelasan soal outstandinglender perorangan mengalami kontraksi per Agustus 2024.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menjelaskan kondisi itu merupakan bagian dari proses dan dinamika perkembangan sebuah bisnis yang belum lama beroperasi di Indonesia.

"Memang kalau bicara penurunan kita bisa lihat dari prespektif lain yaitu pendewasaan," kata Ronald saat ditemui di kantor OJK Jakarta, Senin (4/11/2024).

Seperti diketahui, lahirnya P2P lending di Indonesia dimulai dari diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Nomor 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diteken 28 Desember 2016. Bahkan, Ronald mengatakan industri P2P lending benar-benar baru mendapat izin beroperasi pada 2017 karena ketentuan regulasi tersebut.

"Jadi masih banyak yang dinamis. Industri ini terus mengalami pendewasaan. Kami penyelengara juga makin lama makin dewasa, oh ini risikonya semakin banyak yang harus kamu hindari. Dari regulator juga semakin kaya pengetahuannya, ini regulasi yang baik seperti apa untuk melindungi masyarakat dan melindungi penyelnggara juga," kata Ronald.

Ronald juga mengatakan apa yang terjadi di dalam sebuah bisnis P2P lending ini tidak lepas dari faktor makro ekonomi.

"Jadi kalau sektor riil sedang turun otomatis penyaluran mungkin akan turun. Tapi hati-hati, jangan sampai dana masyarakat juga mengalami kerugian karena kurang hati-hati. Saya pikir ini semua adalah siklus. Semua bisnis ada siklusnya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengaku dirinya belum tahu pasti penyebab penurunan outstanding pinjaman lender perorangan dan IKNB kepada P2P lending turun.

Namun, dia memastikan AFPI selalu memastikan anggotanya selalu menerapkan prinsip governance, risk management and compliance (GRC/ tata kelola, risiko dan kepatuhan) seperti yang diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan kepada semua penyelenggara P2P lending.

Tata kelola yang dimaksud adalah mulai dari struktur perusahaan, struktur pendanaan, struktur komisaris dan direksi, semuanya harus melalui tahap sertifikasi sesuai peraturan berlaku.

Sementara untuk risiko, adalah berkaitan dengan upaya P2P lending memitigasi semua risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari. Terakhir soal kepatuhan adalah P2P lending harus patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini OJK.

"Adapun kalau pertanyaannya kenapa bisa seperti ini [oustanding lender turun], sebetulnya saya tidak punya data yang akurat yang bisa point out. Tapi dari kami AFPI, asosiasi yang menaungi para P2P lending, itu kami selalu tekankan tolong GRC-nya benerin. Kami lakukan pemantauan berkala. Kami lakukan visit ke platform-platform kami. Artinya itu jadi sebuah penekanan utama kepada para anggota kami," pungkas Tiar.

Adapun outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 tercatat sebesar Rp5,24 triliun. Outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date (ytd) dibanding Rp6,10 triliun pada Januari 2024.

Di saat yang sama, outstanding dari asuransi ataupun industri keuangan non bank lainnya per Agustus 2024 sebesar Rp1,14 triliun. Angka tersebut secara bulanan turun 1,8% mtm dan secara tahunan juga turun 2% yoy. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8% ytd.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bersifat sapu jagat karena membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, total ada 484 pasal dalam PMK 81/2024 ini.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan dan mendukung perekonomian nasional.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Secara umum, ruang lingkup beleid ini mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, hingga layanan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 483, berikut 42 aturan yang dicabut usai PMK No. 11/2024 berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 /KMK.04 / 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 / KMK. 04 / 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 /KMK.04 / 1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK. 03 / 2007 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
5. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
8. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278);
9. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
11. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/ atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 946);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan PMK-70/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
15. Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1381);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
19. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1682);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);
30. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan PMK-96/PMK.010/2020 tentang Perubahan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
35. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Pasal 62 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 ten tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 361);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367); dan
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368).

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pakar politik yang juga sejarawan Allan Lichtman memprediksi Kamala Harris akan menjadi pemenang di Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024.

Dalam wawancara yang baru-baru ini dilakukannya, ia memprediksi Kamala akan menjadi presiden Wanita pertama yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

"Harris akan menjadi presiden baru [Amerika Serikat] yang membuka jalan, presiden wanita pertama, dan presiden pertama yang berdarah campuran Afrika dan Asia," kata Lichtman saat melakukan wawancara bersama NDTV.

Ia pun membeberkan alasan di balik prediksinya. Menurutnya terdapat 13 poin penting yang mengarah ke kemenangan Kamala Harris.

Ketiga belas poin itu yakni mandat partai, kontestasi, jabatan, pihak ketiga, ekonomi jangka pendek, ekonomi jangka panjang, perubahan kebijakan, kerusuhan sosial, skandal, kegagalan militer/kebijakan luar negeri, keberhasilan militer/kebijakan luar negeri, kharisma petahana, serta kharisma penantang.

Meskipun sama-sama memprediksi, namun ia mengatakan jajak pendapat atau survei tak harusnya dipercaya. Meskipun hasilnya juga mengarah ke kemenangan Harris.

Di sisi lain, dirinya juga mengaku bisa salah dalam memprediksi kemenangan di Pilpres AS 2024 ini. Namun bila Trump bisa mengalahkan Harris, maka menurutnya demokrasi AS dalam bahaya.

"Jika saya salah, maka demokrasi kita akan berada dalam bahaya yang sangat serius. Demokrasi itu berharga. Tapi demokrasi dapat dihancurkan dan hampir selalu dihancurkan dari dalam. Dan sayangnya, tren abad ini adalah kemunduran demokrasi di seluruh dunia, dan saya khawatir mengenai negara kita," kata sang ahli politik, dikutip dari CNN.

Kemenangan Trump atas Harris pun sempat diprediksi oleh Nate Silver, ahli statistik dan jajak pendapat yang mendirikan FiveThirtyEight.

Baru-baru ini, ia menulis di New York Times bahwa persaingan Pilpres AS sangatlah ketat. Namun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa mantan Presiden Donald Trump kemungkinan besar akan menang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) menjadwalkan pembagian dividen interim dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai US$30 juta atau Rp179,19 per saham.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Sebelumnya, manajemen BSSR menuturkan pada 25 Oktober 2024, direksi dan komisaris BSSR telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen interim tahun buku 2024 sebesar US$30 juta untuk 2,61 miliar saham.

"Dividen per saham senilai US$0,01146," tulis Manajemen BSSR dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (28/10/2024).

BSSR menjadwalkan tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 5 November 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 November 2024.

Lalu cum dividen di pasar tunai pada 7 November 2024, dengan ex dividen di pasar tunai pada 8 November 2024.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 7 November 2024, dengan tanggal pembayaran dividen akan dilakukan pada 21 November 2024.

Adapun BSSR juga menyampaikan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk pada 30 Juni 2024 adalah sebesar US$80,35 juta, dengan saldo laba yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar US$191,5 juta.

Sebagaimana diketahui, BSSR merupakan salah satu perusahaan batu bara yang rutin membagikan dividen interim ke pemegang sahamnya. Pada tahun buku 2022 misalnya, BSSR membagikan dividen interim sebanyak dua kali ke pemegang sahamnya.

Sementara itu, untuk tahun buku 2023, BSSR membagikan dividen interim satu kali. Total dari nilai dividen interim BSSR pada 2023 adalah sebesar US$20 juta, atau lebih kecil dibandingkan dividen interim periode tahun buku 2024 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Hermanto Tanoko, PT Avia Avian Tbk. (AVIA) bakal membagikan dividen interim senilai Rp11 per saham atau senilai total Rp681,48 miliar.

Direksi Avia Avian dalam keterbukaan informasi menyampaikan dividen interim itu didasarkan pada keputusan sirkuler direksi sebagai pengganti rapat direksi No.013/AA/SK/DIR/XI/2024 tanggal 1 November 2024. Keputusan itu telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris perseroan.

“Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp11 per saham untuk tahun buku 2024,” tulisnya dalam pengumuman, dikutip Selasa (5/11/2024).

Nilai dividen interim itu sama dengan tahun buku 2023, tetapi lebih tinggi dari dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp10 per saham.

Apabila merujuk laporan bulanan registrasi pemegang saham per 30 September 2024, total saham AVIA yang tercatat di bursa sebanyak 61.953.555.600. Dengan demikian, dividen interim AVIA diestimasi mencapai Rp681,48 miliar.

Sebagai informasi, AVIA meraih laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Rp1,16 triliun per kuartal III/2024 atau tumbuh 1,76% secara tahunan dari Rp1,14 triliun.

Manajemen emiten Hermanto Tanoko itu juga menjabarkan jadwal pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum date) di pasar reguler dan negosiasi pada 12 November 2024 dan di pasar tunai pada 14 November 2024.

Selanjutnya, daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) pada 14 November 2024 dan pembayaran dividen interim dilaksanakan pada 21 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Lasarus mengatakan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Lasarus tak hanya sekali menyinggung mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah perlu untuk membangun 8.330 unit rumah per hari.

“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen [PKP]. 3 juta [rumah] itu dibagi 360 [hari] berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus seraya menutup kalimatnya dengan tertawa kecil, Senin (4/11/2024).

Terlebih, pada pemerintahan terdahulu saja, tambah Lasarus, pemerintah hanya mampu membangun rumah sekitar 2,8 juta unit rumah dan menghabiskan dana yang cukup jumbo mencapai Rp119 triliun.

Mengacu pada asumsi tersebut, hitungan kasar kebutuhan anggaran pembangunan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo akan tembus mencapai Rp750 triliun.

“Mampu nggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian sumber daya manusianya bagaimana? Kami [Komisi V DPR RI] tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan,” tegasnya.

Meskipun program 3 juta rumah telah gencar disampaikan oleh Ara, Lasarus mengaku belum menganggap program tersebut telah berjalan.

Alasannya, lantaran hingga saat ini pihak Komisi V belum mendapat rencana kerja program 3 juta rumah yang disampaikan oleh Kementerian PKP.

Kemudian, selain masalah modal keterbatasan lahan dan sumber daya manusia (SDM) yang bakal menggarap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Oleh karenanya terkait hal ini [program 3 juta rumah], pimpinan dan seluruh anggota, kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” pungkasnya.