Bisnis.com, MALANG — Keyakinan konsumen di Malang meningkat pada Juli 2024 mengacu hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) Malang.

Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina, mengatakan hasil survei tersebut mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat.

“Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2024 tercatat sebesar 178,33 menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 155,17,” katanya, Jumat (26/7/2024).

Dengan demikian, kata dia, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada level optimistis (indeks > 100). Kenaikan IKK didorong oleh membaiknya Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Menurutnya, Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat sebesar 169,00 meningkat dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka 146,00. Meningkatnya IKE didorong oleh seluruh kenaikan komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Penghasilan Saat Ini.

Peningkatan tersebut sejalan dengan terus meningkatnya aktivitas ekonomi yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan dimulainya tahun ajaran baru.

Sejalan dengan membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dia menegaskan, optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) Juli 2024 tercatat sebesar 187,67 meningkat dari 164,33 pada Juni 2024.

“Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan komponen penyusun IEK, terutama Indeks Kegiatan Usaha,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilau tren positif optimisme perekonomian pada Juli menunjukkan tertinggi memasuki semester II/2024.

Hal ini tidak bisa lepas dari masih solidnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I/-2024 yang mencapai diatas 5% di Ttengah ketidapastian global yang masih tinggi.

Keberhasilan dalam menjaga situasi kondusif saat pesta demokrasi dan berbagai kebijakan perlinsos yang fokus pada upaya stabilisasi harga pangan dan daya beli, karta dia, menjadi kunci optimisme perekonomian saat ini terus melejit.

"Meski ke depan dihadapkan pada riak-riak pilkada, namun tensinya akan tidak menghangat seperti Pilpres sehingga ekspansi perkonomian akan tetap terjaga sampai akhir 2024,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Unicorn eFishery mengungkap nasib karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Sayangnya, perusahaan yang didirikan pada 2013 itu tidak menyebutkan secara detail jumlah karyawan yang terdampak.

Vice President of Public Affairs eFishery Muhammad Chairil menyatakan untuk mendukung karyawan yang terdampak, perusahaan berkomitmen melakukan upaya yang terbaik, termasuk membantu mencari peluang karier.

“eFishery akan membantu karyawan yang terdampak dalam mencari peluang karier baru yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka,” kata Chairil dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (26/7/2024).

Chairil menambahkan bahwa eFishery juga menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk membantu karyawan yang terdampak melewati masa transisi ini. Serta, perusahaan akan memberikan fasilitas transisi.

“eFishery akan membantu memfasilitasi proses transisi karyawan yang terdampak sehalus dan semudah mungkin,” ujarnya.

Chairil menuturkan bahwa keputusan PHK yang diambil eFishery telah melalui pertimbangan yang sangat matang berdasarkan restrukturisasi dan perubahan strategi bisnis perusahaan. Dia pun menyebut bahwa eFishery memahami dampaknya terhadap para individu.

Lebih lanjut, eFishery menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang terkena dampak langsung dari keputusan ini.

“Kerja keras, dedikasi, dan kontribusi mereka selama ini sangatlah berarti bagi eFishery. Tanpa mereka, pencapaian dan pondasi kesuksesan eFishery ini tidak akan terbangun,” tuturnya.

Perjalanan eFishery bermula dari 2013 yang diinisiasi oleh para pendiri, tepatnya pada Oktober silam. eFishery mengemban misi menyediakan kebutuhan pangan dunia melalui Akuakultur menjadi solusi dari masalah fundamental dengan menggunakan teknologi yang sangat terjangkau, dan mengurangi kesenjangan melalui ekonomi digital yang inklusif.

Perusahaan yang berlokasi di Bandung itu baru saja mencapai status unicorn dengan pendanaan Seri D US$200 juta pada 2023. Perusahaan di bawah komando Gibran Huzaifah —CEO and Co-Founder eFishery— juga menjadi startup pertama di industri Akuakultur dengan valuasi mencapai US$1,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi diminta diisi oleh sumber daya manusia yang independen dan bersih dari unsur pemerintahan, untuk menjaga jalannya implementasi Undang-Undang (UU PDP).

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan pembentukan badan lembaga pelindungan data pribadi cukup terlambat jika melihat masa periode berlakunya UU PDP pada Oktober 2024.

Elsam mendapat informasi bahwa usulan lembaga tersebut belum secara resmi diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini berbeda dengan penyusunan RPP tentang implementasi UU PDP yang sudah mencapai 10x PAK sehingga seharusnya sudah bisa disahkan pada Oktober nanti,” kata Wahyudi dalam Webinar Desain Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Jumat (26/7/2024).

Wahyudi mengatakan bahwa otoritas atau lembaga PDP memiliki peran penting dalam menjadi efektivitas legislasi PDP.

Otoritas adalah aktir kunci, tidak hanya dalam pelaksanaan kebijakan privasi dan pelindungan data pribadi, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran hingga jaringan terkait dengan implementasi hukum PDP.

Otoritas PDP, kata Wahyudi, juga menjadi ujung tombak regulator di bidang privasi dan pelindungan data pribadi. Independensi lembaga dari pihak swasta dan politik menjadi hal yang paling penting.

“Dorongan untuk membentuk otoritas PDP yang independen sangat kuat,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga mengatakan pentingnya otoritas PDP, tercermin dari tugas dan fungsi yang diberikan kepada lembaga. Sebagai contoh, UU GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa memberikan sedikitnya 22 kategori tugas dan fungsi kepada otoritas PDP, dalam pelaksanaan hukum PDP.

Selain itu, lebih dari 80% negara yang memiliki hukum PDP, mendirikan otoritas PDP yang berfungsi secara khusus dan independen untuk mengawal jalannya hukum pelindungan data pribadi.

Adapun mengenai tugas, fungsi dan wewenang otoritas PDP, menurut Wahyudi, terdiri dari banyak hal mulai dari pemantauan kepatuhan, penyelesaian sengketa, pengeluaran rekomendasi, termasuk rekomendasi implementasi standar minimum pelindungan data pribadi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengatakan bahwa lembaga PDP telah diusulkan sejak 8 tahun lalu namun tidak kunjung selesai.

Jika mengadopsi GDPR, maka seharusnya otoritas PDP adalah independen.

Tidak hanya itu, Sinta juga menyoroti mengenai regulasi PDP yang belum terlaksana. Kejadian serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya memperlihatkan bahwa regulasi yang telah disusun absen.

“Jadi seakan-akan undang-undang ini tidak berdaya dalam menerapkan regulasi. Ada kekhawatiran dari sektor swasta bahwa tugas lembaga ini besar, sehingga perlu ada orang profesional, sehingga tidak semena-mena,” kata Shinta.

Shitan mengatakan pada pasal 58 disebutkan bahwa pemerintah mengambil peran dalam pelindungan data pribadi. Hal ini membuat dirinya sedikit pesimis.

“Jadi terkesan di sini pemerintah ingin berperan sebagai lembaga yang mengawasi, walaupun dari beberapa diskusi pemerintah membantah,” kata Shinta.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan sanksi adminstratif atas pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk pihak swasta sangat tegas.

Perlu diketahui, sanksi pelanggaran dalam UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. UU PDP sendiri diundangkan pada 17 Oktober 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan wajib menyesuaikan ketentuan pemrosesan data pribadi paling lama dua tahun sejak UU ini diundangkan.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa UU PDP tidak hanya berlaku untuk penyelenggara swasta, melainkan juga pemerintah, termasuk dalam hal pengenaan sanksi.

“Saya harus jujur, di UU PDP itu mengatur sanksi sangat tegas untuk swasta. Kalau dia melanggar prinsip-prinsip PDP, mereka kena denda maksimum 2% dari penerimaan tahunan dengan variabel-variabel tertentu,” kata Teguh dalam agenda Ngopi Bareng di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Namun, lanjut Teguh, terdapat 10 variabel pengurang pelanggaran UU PDP, tergantung kepatuhan dan banyaknya data yang bocor.

“Tetapi di satu sisi, UU PDP belum mengatur tegas bagaimana kalau pelanggaran itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu perlu ada Peraturan Pemerintah tersendiri, jadi belum diatur,” tuturnya.

Menurut Teguh, turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah perlu mengatur ketentuan sanksi pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

“[Sanksinya] apakah pemerintah kalau misalnya ada insiden, pejabat harus diganti? Apakah misalnya anggarannya dikurangi dan seterusnya. Itu belum ada. Terus terang belum ada [sanksi] memang. Tetapi itu bukan berarti tidak dipikirkan,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA— PT Mandiri Utama Finance (MUF) merancang strategi pendanaan untuk memastikan ketersediaan dana hingga akhir 2024.

Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja mengatakan fokus utama strategi ini adalah optimalisasi sumber pendanaan internal melalui peningkatan arus kas operasional dan pengelolaan modal kerja yang efektif.

“Dengan menekan biaya operasional, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan penagihan piutang, diharapkan likuiditas perusahaan memadai,” kata Stanley saat dihubungi Bisnis pada Jumat (26/7/2024).

Selain itu, lanjut Stanley, MUF juga mengeksplorasi berbagai alternatif sumber pendanaan dari eksternal, mencakup negosiasi pinjaman bank dengan suku bunga kompetitif. Dengan pendekatan transparan dan tata kelola yang baik, MUF berkomitmen untuk membangun kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun sumber pendanaan MUF saat ini masih berasal dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dari bank, MUF memproyeksikan pendanaan mencapai sebanyak Rp12,66 triliun sampai akhir 2024.

Stanley mengatakan era suku bunga tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi industri pembiayaan. Maka dari itu, lanjut dia, MUF berupaya mendiversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi modal kerja, dan efisiensi operasional.

“Strategi-strategi ini membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” katanya.

Namun untuk saat ini, MUF belum memilih obligasi sebagai sumber pendanaan karena biaya pendanaan yang tinggi serta memperhatikan volatilitas pasar. Meskipun demikian, perusahaan tetap mempertimbangkan penerbitan obligasi di masa mendatang jika kondisi pasar membaik.

“Rencana tersebut mencakup pemantauan pasar, persiapan dokumen, dan konsultasi dengan underwriter untuk memastikan penerbitan yang sukses dan sesuai kebutuhan pendanaan perusahaan,” tandas Stanley.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi, menjadi total 14 bank. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan ada kabar baik di balik lonjakan jumlah bank bangkrut itu.

Jumlah bangkrut di Indonesia memang kian banyak. Terbaru, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Sepanjang 2024, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sebenarnya ada pembelajaran bagus dari lonjakan bank bangkrut itu.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik, karena BPR sekarang hampir 20 yang tutup, tapi tidak menimbulkan goncangan di masyarakat," ujarnya dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, ada indikasi masyarakat sudah semakin paham terkait dengan keselamatan simpanannya saat dilakukan proses likuidasi bank bangkrut oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jadi, LPS datang bisa diselesaikan dengan cepat, masyarakat jadi tidak ragu menyimpan dananya di bank," kata Dian.

Menurutnya OJK sendiri mencabut izin usaha bank bangkrut dalam rangka bersih-besih.

"Ini langkah penting yang mesti diambil untuk memperkuat [BPR]. Dengan terpaksa OJK menutup BPR yang memiliki kelemahan struktural serta terjadi fraud," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai bentuk tanggung jawab media untuk mengapresiasi para tokoh dan pimpinan yang melakukan inovasi dan program yang menginspirasi, Beritasatu.com menggelar Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di Hotel JS Luwansa Jakarta. Pada malam apresiasi ini turut hadir juga Menteri Dalam Negri Bapak Tito Karnavian.

Tito menyebut acara ini sangat membantu pemerintah, sebab memberikan apresiasi atau penghargaan harusnya menjadi tugas pemerintah. Dengan adanya Satu Inspirasi 2024, Tito berharap setiap daerah dapat berkompetisi menjadi lebih baik.

“Jadi ini akan memberikan motivasi, dorongan kepada seluruh tokoh-tokoh di daerah untuk juga berkompetisi menjadi lebih baik,” ujarnya.

"Satu Inspirasi" adalah ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat dan tokoh politik merujuk pada kebutuhan yang mendesak untuk menginspirasi generasi milenial, yang merupakan kekuatan besar dalam masyarakat saat ini. Data menunjukkan bahwa banyak dari generasi ini merasa kehilangan arah, membutuhkan teladan dan inspirasi untuk memotivasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu karir, kewirausahaan, maupun keterlibatan sosial dan politik.

Penghargaan tersebut juga diberikan kepada Direktur Utama PT BRI Sunarso sebagai The Best Bank Service Excellence 2024. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menuai penghargaan melalui kiprahnya yang terus positif di industri keuangan.

Perbesar

Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, PNM juga mendapatkan penghargaan yang diberikan kepada Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi kategori Penggerak Ekonomi Masyarakat, dalam program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Pada malam penghargaan yang wakili oleh Bapak Lalu Dodot Patria Ary selaku Sekretaris Perusahaan mengatakan bahwa “saat ini nasabahnya naik secara bertahap yang sebelumnya di bawah holding ultra mikro akan naik ke kelas atas seperti BRI atau Pegadaian. Tidak hanya itu, ia menjelaskan ke depannya PNM mengambil satu strategi dari tiga pilar mereka untuk membahagiakan masyarakat, yakni dengan memberikan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial.

Dodot juga mengatakan pemberian kredit kepada masyarakat tidak hanya melalui uang. Namun, juga dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada di tengah masyarakat.

“Bagaimana kita bisa mengkapitalisasi peluang-peluang yang ada di masyarakat, yang ada di nasabah kami dalam bentuk kelompok. Sehingga mereka ada interaksi, dan dalam kelompok tersebut juga terbentuk suatu social network yang baik,” jelasnya.

Tercatat saat ini nasabah PNM berjumlah 15,2 juta orang dengan total dana PNM yang beredar di kalangan nasabah Rp 244 triliun.

PNM merupakan lembaga pembiayaan dan pendampingan perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga dilakukan. Hingga kini sudah ada 15,2 juta nasabah PNM di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup pada zona hijau dengan menguat ke level 567,60 pada perdagangan hari ini, Jumat (26/7/2024). Saham migas seperti MEDC, AKRA, hingga PGAS naik ke zona hijau.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 3,05 poin pada saat penutupan atau 0,54% ke level 567,60. Indeks bergerak di kisaran 566,26 hingga 569,93 sepanjang perdagangan.

Dari 27 konstituen, terdapat 16 saham yang ditutup di zona hijau, 4 saham stagnan, dan 7 saham lainnya parkir di zona merah.

Saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) menjadi salah satu saham yang menguat pada saat penutupan. Saham AKRA naik 2,98% atau 45 poin ke level Rp1.555. Selanjutnya, saham PT Medco Internasional Tbk. (MEDC) juga naik 4,33% ke level Rp1.325 per saham hingga penutupan perdagangan.

Emiten lainnya yang juga menguat dalam indeks ini di antaranya BRPT, ASII, MYOR, hingga PGAS. Saham-saham tersebut menguat masing-masing 2,9%, 2,67%, 2,76%, dan 1,61%.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dalam indeks ini adalah saham-saham seperti CTRA yang turun 0,82% ke level Rp1.210, EXCL melemah 0,46%, hingga JSMR yang turun 1,37%.

Adapun konstituen yang bergerak stagnan di Indeks Bisnis-27 pada penutupan hari ini adalah salah satunya saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) pada level Rp1.375 per saham.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir pekan, Jumat (26/7/2024) pada level 7.288. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.256 hingga 7.298.

Sebanyak 13,35 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi mencapai Rp8,3 triliun.

Tercatat, 341 saham menguat, 254 saham melemah, dan 342 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.362 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM - Lapangan West Belut yang berlokasi di offshore Blok B Laut Natuna Selatan, Kepulauan Riau (Kepri) akan mulai onstream pada September 2024.

Inaugurasi Topside Load Out & Sail Away (LO & SA) pembangunan Well Head Platform WHP Proyek West Belut sudah dilakukan 18 Juli 2024 kemarin oleh Medco E&P Natuna Ltd (MEPN) dan PT Meindo Elang Indah (MEI).

Topside LO & SA atau pemuatan dan pelayaran topside, merupakan proses penting dalam proyek pembangunan platform offshore di industri Migas. Proses ini menandakan tahap krusial di mana modul atas (topside) platform telah selesai difabrikasi dan siap untuk diangkut dari lokasi fabrikasi ke lokasi lapangan West Belut.

VP Relations & Security MEPN Arif Rinaldi mengatakan Proyek West Belut merupakan pengembangan Lapangan West Belut, yang terletak di offshore Blok B Laut Natuna Selatan.

"Lokasinya berada di kedalaman laut sekitar 100 meter, dan berlokasi sekitar 14 km sebelah barat daya dari North Belut Central Processing Platform (NB-CPP)," katanya dalam keterangan pers resmi, Jumat (26/7/2024).

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa fasilitas produksi yang berlokasi di wilayah kerja migas lepas pantai Anambas dan Natuna ini memiliki nilai strategis karena terletak di bagian terdepan di perbatasan Indonesia.

"Sehingga mendukung ketahanan dan kedaulatan Indonesia di perbatasan. Industri hulu migas di daerah terluar dan perairan laut tersebut telah menjadi bagian wilayah ekonomi sekaligus pertahanan negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di Laut Cina Selatan," jelasnya.

Rikky menggunakan rencana onstream Proyek West Belut ini merupakan komitmen nyata Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco EP Natuna dalam investasi, serta membantu percepatan produksi migas nasional.

"Ini juga dalam rangka memenuhi Long Term Plan (LTP) prodksi migas nasional, yang sejalan dengan target produksi nasional 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas pada tahun 2030," pungkasnya.

Proyek West Belut menjadi satu dari dua proyek hulu migas garapan Medco di Kepri, satunya lagi yakni Proyek Forel Baronang.

West Belut berkapasitas 50 mmscfd, dengan nilai capex dari proyek ini sebesar US$84,04 juta. Sedangkan Forel Baronang berkapasitas 10.000 bopd dan gas 43 mmscfd, yang rencananya akan onstream Oktober 2024. Nilai capex proyek ini berkisar US$265,74 juta.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan kualitas data dari dua lapangan migas pecahan Cekungan Warim, Wilayah Kerja (WK) Akimeugah I & Akimeugah II.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya telah meminta Badan Geologi untuk memetakan kembali potensi yang terkandung dalam dua blok migas tersebut.

“Kami akan mencoba meningkatkan kualitas datanya untuk yang Warim,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, kata Dadan, kementeriannya turut mempelajari sejumlah kemungkinan yang membuat lelang untuk dua blok migas itu sepi peminat awal tahun ini.

“Kita lagi pelajari di situ, apa aspek keamanan atau datanya kurang lengkap sehingga mereka tidak punya gambaran,” kata dia.

Blok hasil pecahan dari cekungan Warim itu sempat dilelang pada periode lelang tahap II dan III tahun lalu. Akan tetapi, dua blok itu belum kunjung laku.

Adapun, Cekungan Warim diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik gas (Tcf). Hanya saja, sebagian area tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz, Papua.

Akimeugah I memiliki luasan konsesi mencapai 10.791,21 kilometer persegi dan Akiemugah II memiliki luasan sebesar 12.987,68 kilometer persegi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.

President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.

“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).

Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya meningkatkan kualitas data dari dua lapangan migas pecahan Cekungan Warim, Wilayah Kerja (WK) Akimeugah I & Akimeugah II.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya telah meminta Badan Geologi untuk memetakan kembali potensi yang terkandung dalam dua blok migas tersebut.

“Kami akan mencoba meningkatkan kualitas datanya untuk yang Warim,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, kata Dadan, kementeriannya turut mempelajari sejumlah kemungkinan yang membuat lelang untuk dua blok migas itu sepi peminat awal tahun ini.

“Kita lagi pelajari di situ, apa aspek keamanan atau datanya kurang lengkap sehingga mereka tidak punya gambaran,” kata dia.

Blok hasil pecahan dari cekungan Warim itu sempat dilelang pada periode lelang tahap II dan III tahun lalu. Akan tetapi, dua blok itu belum kunjung laku.

Adapun, Cekungan Warim diproyeksikan memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik gas (Tcf). Hanya saja, sebagian area tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz, Papua.

Akimeugah I memiliki luasan konsesi mencapai 10.791,21 kilometer persegi dan Akiemugah II memiliki luasan sebesar 12.987,68 kilometer persegi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia.

President IPA sekaligus President Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Kendati, Yuzaini tidak menampik pemerintah telah melakukan perombakan mendasar dari segi kemudahan dan insentif investasi di sisi hulu migas domestik beberapa waktu terakhir.

“Indonesia saat ini hanya nomor 4 di Asia dari segi indeks ketertarikan investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam telah maju lebih cepat,” kata Yuzaini saat panel diskusi 'IPA Convex ke-48', BSD Tangerang, Selasa (14/5/2024).

Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mesti duduk bersama lagi untuk merumuskan insentif fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing di tingkat kawasan.