Bisnis.com, SEMARANG - Kinerja ekspor Jawa Tengah pada Mei 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 29,18% (month-to-month/mtm) atau 1,16% secara tahunan. Perbaikan kinerja tersebut dikonfirmasi oleh PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang, dimana hingga Juni 2024, pertumbuhan throughput mengalami peningkatan sebesar 12% (year-on-year/yoy).

"Untuk saat ini, pertumbuhan throughput TPK Semarang di tahun 2024 sampai dengan April 2024 sebesar 264.546 twenty foot equivalent unit (TEUs), mengalami peningkatan 9% dari realisasi bulan April 2023 sebesar 243.311 TEUs. Pertumbuhan throughput sampai Juni 2024 sebesar 410.753 TEUs," jelas I Nyoman Sudhiarta, General Manager PT Pelindo Terminal Petikemas Semarang, dikutip Kamis (18/7/2024).

Nyoman mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun, kebutuhan transportasi logistik di Jawa Tengah terus mengalami pertumbuhan. Ada banyak faktor yang berperan, tapi kehadiran kawasan industri anyar menjadi salah satu faktor utama.

"Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, Jawa Tengah harus mempersiapkan diri dengan menaikkan kapasitas. Karena banyak industri yang pindah ke tengah, termasuk salah satunya di Kabupaten Batang yang kita ketahui akan menjadi zona industri yang sangat besar, dan pintu gerbang arus ekspor terdekatnya adalah Pelabuhan Tanjung Emas," ucapnya saat ditemui Bisnis.

Melihat potensi tersebut, Holding Pelindo telah memiliki rencana investasi infrastruktur pelabuhan yang ditargetkan rampung pada 2029 mendatang. Dalam rencana jangka panjang tersebut, penanganan banjir rob serta peningkatan kinerja operasional di Terminal Petikemas Semarang ikut menjadi prioritas.

"Program investasi tersebut antara lain pembuatan tanggul, peninggian container yard (CY), dan peninggian dermaga yang akan dilakukan secara bertahap. Program tersebut telah mulai dilaksanakan," jelas Nyoman.

Upaya peningkatan akses transportasi dan logistik juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mendorong hadirnya sejumlah pelabuhan baru di dekat kawasan industri, seperti di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Kedua pelabuhan tersebut disiapkan buat melayani kebutuhan manufaktur di dua kawasan strategis, yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Kawasan Industri Kendal (KIK) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No.31/2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang. Dalam aturan tersebut, disiapkan lahan seluas 5,5 Hektare (Ha) daratan dan 615,148 Ha area perairan sebagai wilayah pengembangan pelabuhan.

Adapun menurut Peraturan Presiden No.106/2022, disebutkan bahwa pengembangan Dry Port maupun Jetty merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan dapat dibangun menggunakan APBN maupun skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di Kabupaten Kendal, pemerintah setempat telah melakukan kajian kelayakan investasi pengembangan Pelabuhan Kendal.

Dalam kajian yang dilakukan pada tahun 2022 silam tersebut, diproyeksikan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan proyek tersebut adalah Rp13,3 miliar. Beberapa fasilitas yang bakal disiapkan di sana antara lain gudang petikemas seluas 3.200 M2, penginapan, docking kapal, serta SPBU.

Akses transportasi dan logistik memang memainkan peranan penting bagi kelancaran aktivitas industri manufaktur.

Ekonom Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo, menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi menjadi salah satu kunci pengembangan kawasan industri.

"Kawasan industri itu harus terbentuk dari infrastruktur transportasi yang menurunkan margin transportasi. Kemudian aksesibilitas terhadap energi, aksesibilitas terhadap pelabuhan, yang itu menjadi satu kesatuan. Termasuk dukungan regulasi yang sifatnya tata ruang dan tata wilayah," jelasnya.

Dari segi upah tenaga kerja, Jawa Tengah barangkali jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah lain di sekitarnya. Namun, Wahyu mengingatkan bahwa keunggulan tersebut jangan justru membuat Jawa Tengah lengah.

"Karena upah itu bukan satu-satunya kalkulasi dalam bisnis berskala besar. Itu bahkan bukan hal yang masalah banget, meskipun selalu ada negosiasi dengan buruh. Yang lebih penting adalah sustainibility, dukungan ekosistem, dan kepastian ke depan seperti apa. Itu yang menjadi garansi bagi investor untuk stay di Jawa Tengah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mendorong Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk merangkul pelaku usaha ultra mikro lebih banyak lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha mikro menjadi salah satu segmen yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Astera berharap PIP bisa turut melengkapi ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

“Kita punya saudara tua yang namanya PNM [Permodalan Nasional Madani], scoopnya lebih luas lagi, kita juga punya Pegadaian yang melakukan hal-hal yang sama [pembiayaan ultra mikro], ada payung yang besar yakni BRI yang memberikan dukungan kepada UMKM. Ini [penting] bagaimana PIP bisa mengisi puzzle yang kosong,” kata Astera dalam acara pembukaan Festival UMi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (18/7/2024).

Astera pun mengapresiasi langkah PIP yang terus berinovasi menciptakan program untuk turut meningkatkan pembiayaan UMi sekaligus meningkatkan keterampilan berwirausaha pelaku usaha mikro melalui pembinaan.

Salah satunya melalui ajang UMi Youthpreneur yang merupakan kompetisi bagi para pelaku usaha muda. Bagi para peserta yang terplilih akan mendapatkan pembinaan, mendapatkan kesempatan networking atau perluasan jaringan, hingga pembiayaan.

Astera berharap PIP lebih banyak memberikan kesempatan lagi para pelaku usaha muda. Setelah kompetisi, Astera pun meminta PIP masih terus melakukan bimbingan serta monitoring terhadap para pelaku usaha muda tersebut.

“Terpenting adalah monitoring, enggak bisa sekali kita diemin saja. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ini bisa menjadi bisnis model untuk pembiayaan yang lain [PNM, Pegadaian],” katanya.

Lebih lanjut, Astera juga mengapreasiasi inisiasi Innovative Credit Scoring PIP yang bekerjasama dengan Pefindo dalam meluncurkan sistem penilaian kredit tersebut untuk mitigasi risiko.

Innovative Credit Scoring tersebut bisa digunakan penyalur untuk mengetahui kualitas deibutur, di mana sistemnya seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk perbankan hingga perusahaan pembiayaan.

Selain menjaga kualitas debitur, PIP juga berharap dapat mencegah masyarakat melalui gali lubang, tutup lubang dengan melakukan pinjaman pada entitas lain seperti koperasi dan pinjaman online (pinjol).

“Dengan berbagai hal yang telah dilakukan, diharapkan PIP lebih berarti bagi ultra mikro Indonesia. Terutam dengan adanya perbaikan ideologi perbaikan cara assesment [penilaian] permodelan, harapannya adalah lebih baik dengan governance yang baik dan juga penting bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” tandas Astera.

Diketahui, PIP telah menyalurkan pembiayaan UMi sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Nominal tersebut telah disalurkan kepada 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papu mencapai 158 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Bisnis.com, GERUNG — Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan keterlibatan swasta melalui investasi untuk sektor pengolahan sampah terpadu agar dapat mewujudkan perekonomian hijau berkelanjutan.

Intervensi swasta tersebut sudah sangat mendesak karena jumlah timbunan sampah dari rumah tangga terus meningkat. Adapun kapasitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas. Salah satu contohnya yang terjadi di ibu kota Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Saat ini total sampah harian dari dua wilayah itu mencapai 300 ton per hari. Dari jumlah produksi sampah itu, baru sekitar 30 ton saja yang mampu diolah di TPST Kebon Kongok. Awalnya, pengolahan ini diproyeksikan dapat mengolah hingga 120 ton per hari. Hasil pengolahan sampah berupa refuse derived fuel (RDF) dan solid recovered fuel (SRF). RDF dan SRF merupakan biomassa bahan bakar untuk campuran batubara pada co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

“Dalam perjalanannya untuk SRF harus spesifik sampah organik termasuk ranting dan dahan tanaman, tetapi tidak bisa dilakukan. Karena itu sekarang kami belum maksimum mengolahnya dan masih manual,” ujar Kepala UPT TPA Kebon Kongok Radyus Ramli Hindarman, saat ditemui tim Jelajah Ekonomi Hijau NTB Bisnis Indonesia, Selasa (16/7/2024).

Keterbatasan itu disebabkan kemampuan alat di TPST yang mulai dioperasikan pada Agustus 2023 tersebut. Menurutnya, jika kapasitas pengolahannya optimal hingga 120 ton per hari dapat memberikan dampak lebih baik bagi pengolahan sampah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Dua wilayah ini menghasilkan sampah harian sangat banyak karena merupakan ibukota provinsi dan lokasi destinasi wisata.

Tantangannya, kata Ramli, butuh investasi alat pencacah sampah seperti dahan dan ranting agar bisa optimal kapasitasnya. Diakuinya, jika TPST Kebon Kongok mampu menyerap hingga 120 ton per hari dan mengolahnya menjadi biomassa, ekonomi sirkular di NTB akan menjadi lebih cepat terbentuk.

“Karena TPST ini memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hasil dari pengolahan juga terus diserap bahkan kami ditantang bisa tidak menghasilkan lebih banyak,” jelasnya.

Menurutnya, investor sudah banyak berdatangan ke TPST Kebon Kongok. Mereka berasal dari India, Singapura hingga China. Rerata semuanya memasarkan teknologi terbaru dengan harga jual hingga ratusan miliar. Ramli berujar untuk investasi yang dipaparkan investor, daerah belum mampu. Karena itu masih dibutuhkan investor yang memiliki ketersediaan untuk bekerja sama secara jangka panjang dan tidak terlalu memikirkan untung besar.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar penunjukkan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan menyeruak pada pagi hari ini. Setelah Presiden Jokowi melantiknya pada siang hari, lalu Thomas berbicara dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, respons para investor mulai terlihat.

Nilai tukar rupiah Kamis (18/8/2024) ditutup melemah 0,34% ke level Rp16.155 per dolar AS. Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin ditutup menguat 1,34% ke level Rp7.321,07, tetapi terjadi net foreign sell senilai Rp86,1 miliar—seiring kondisi net foreign sell tahun berjalan senilai Rp4,01 triliun.

Bisnis.com, BATAM - Bea Cukai (BC) Batan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan kapal berbendera Singapura, yang hendak menyelundupkan sabu ke Australia melewati wilayah Indonesia pada 13 Juli 2024 pukul 22.00 WIB.

Kepala Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam, Evi Octavia mengatakan pada 13 Juli kemarin terdapat kapal niaga dengan call sign LCT Legend Aquarius diduga akan melakukan penyelundupan dari Malaysia menuju Indonesia.

"Kami kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal tersebut di sekitar Perairan Pongkar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri)," katanya di Batam, Kamis (18/7/2024).

Pada pukul 22.30 WIB, tim melakukan pemeriksaan atas barang bawaan kapal tersebut dengan unit K-9. Sabu tersebut ternyata diselundupkan dengan modus false compartment di tangki bahan bakar kapal oleh tiga Warga Negara Asing (WNA) dari India berinisial RM, SD, dan GV.

"Saat pemeriksaan tim menemukan dan mengamankan 1 pallet sabu yang disembunyikan di tangki bahan bakar kapal. Lebih lanjut lagi, jumlah barang bukti diduga sabu ternyata terdapat sebanyak 106 bungkus dengan kemasan teh china yang disembunyikan pada compartment palsu di tangki bahan bakar," ungkapnya lagi.

Lebih lanjut lagi, kumpulan sabu tersebut disembunyikan pada tangki khusus yang dimodifikasi di dalam tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar tersebut diisi penuh, sehingga untuk menemukan tempat tersembunyi tersebut harus memindahkan bahan bakar ke tempat penyimpanan lainnya.

Penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara BNN, BC Batam, dan BC Khusus Kepri dengan kapal FPB BC7005 dan BC15026. Atas penindakan tersebut, barang bukti, kapal beserta dengan awak kapal dibawa menuju dermaga BC di Tanjung Uncang untuk selanjutnya dibawa ke BNN Kepri.

Upaya penyelundupan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) dengan ancaman pidana mati/penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda minimal Rp 1 miliar dan maksimum Rp 10 miliar.(K65)

Bisnis.com, JAKARTA -- Thomas Djiwandono resmi mengemban tugas baru sebagai wamenkeu II atau wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selain Suahasil Nazara pada Kamis (18/7/2024).

Usai dilantik, Thomas menuju kantor Kementerian Keuangan menggunakan mobil Alphard berwarna putih untuk melakukan konferensi pers bersama Sri Mulyani dan Suahasil Nazara.

Dirinya mengaku kehadirannya sore tadi sebagai perkenalan sekaligus rapat bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu karena menjadi sosok baru di lingkungan tersebut.

"Hari ini cuma makan, diterima dengan baik, makan malanya enak diterima dengan luar biasa Pak Sekjen [Heru Pambudi], ketawa- ketawa kita, sudah itu saja," ungkapnya kepada wartawan usai rapat, Kamis (18/7/2024).

Thomas yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan mulai besok, Jumat (19/7/2024) dirinya akan efektif bekerja di Kantor Kemenkeu bersama dengan pejabat Kemenkeu lainnya.

"Besok [Jumat, 19/7/2024] saya ke kantor. Saya jam 9 rapat dengan beliau [Pak Sekjen]," lanjutnya.

Adapun, Thomas juga merupakan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memberikan kabar bahwa presiden terpilih sudah memegang nama-nama menteri yang akan membantu dalam pemerintahannya kelak.

Meski demikian, Thomas masih enggan membagikan nama-nama yang bakal menjadi menteri-menteri, termasuk menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati.

"[Bursa nama menteri] sudah ada semua. Nanti semua diumumin," tuturnya.

Adapun, Thomas tak sendiri menjadi pejabat yang baru dilantik. Tiga Wakil Menteri yang dilantik adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas A.M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, 18 Juli 2024.

"Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing [...] Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan," demikian bunyi surat keputusan presiden yang dibacakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Mega Syariah berupaya meningkatkan portofolio dana pihak ketiga (DPK) guna menjaga likuiditas perusahaan. Salah satunya melalui program berhadiah, yakni Berkah Berlimpah Mega Syariah (BBM).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan program BBM sendiri dapat menjadi motivasi bagi nasabah dalam meningkatkan transaksi dan aktivitas perbankan dengan Bank Mega Syariah.

Menurutnya, dengan likuiditas yang baik, perseroan dapat memberikan layanan pembiayaan dengan manajemen risiko yang tetap terjaga.

“Sehingga nasabah dapat merasa nyaman dan aman dalam mengelola keuangannya di Bank Mega Syariah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Adapun, Bank Mega Syariah mencapai kinerja positif hingga pertengahan tahun 2024, di mana hingga Juni 2024, Bank Mega Syariah mampu mencapai pertumbuhan aset hingga 11,48% dari posisi Desember 2023 (Year to date/Ytd).

“Pertumbuhan aset ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang juga naik 5,19% secara tahunan,” kata pria yang kerap disapa Oney ini.

Sebagaimana diketahui, Bank Mega Syariah telah mengumumkan para pemenang program Berkah Berlimpah Mega Syariah (BBM) Tahap Dua. Sebanyak 47 nasabah dilaporkan telah memenangkan hadiah pada periode ini.

Hadiah BBM Tahap Dua meliputi logam mulia masing-masing seberat 5 Gr untuk 40 nasabah, voucher gadget masing-masing senilai Rp20 juta untuk 4 nasabah dan voucher umroh / trip Antavaya masing-masing senilai Rp35 juta untuk 3 nasabah.

Adapun, program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia Bank Mega Syariah yang memiliki rekening produk Tabungan atau Giro dengan akad Mudharabah dan telah mengumpulkan poin melalui transaksi perbankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku selama periode April hingga 30 Juni 2024.

Oney menambahkan program BBM sendiri berlangsung selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Pemilihan pemenang dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah tiga bulanan dan satu kali hadiah Grand Prize.

Nasabah yang telah memenuhi ketentuan berkesempatan memenangkan hadiah utama mobil listrik Hyundai Ioniq 5, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti paket Travel Umroh, Gadget, dan Logam Mulia. Total hadiah yang dibagikan juga semakin banyak pada setiap periodenya.

“Di setiap periodenya, hadiah yang diberikan terus bertambah sehingga kesempatan menang bagi nasabah juga semakin besar. Kumpulkan Poin Berkah sebanyak-banyaknya dan tingkatkan terus saldo tabungan anda di Bank Mega Syariah untuk kesempatan menang yang lebih besar di tahap berikutnya,” ujar Oney.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan online melalui fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) untuk sektor produktif masih minim, bahkan trennya menurun sepanjang tahun ini hingga Mei 2024.

Untuk mendorong pembiayaan online di sektor produktif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya menyambut baik wacana OJK itu.

"Hal ini tentunya akan sangat membantu peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM, di mana saat ini banyak kebutuhan diangka tersebut," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (18/07/2024).

Seiring hal tersebut, kata Entjik, para penyelenggara P2P lending mempersiap alat analisanya untuk melakukan mitigasi risiko yang lebih baik lagi.

OJK mencatat penyaluran pinjaman online ke sektor produktif makin merosot porsinya. Pada Februari hingga Mei 2024 berturut-turut semakin kecil, yakni 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang ada beberapa masalah yang menjadi sebabnya. Pertama adalah risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perorangan.

Dia mengutip catatan OJK, bahwa tingkat gagal bayar badan usaha menyentuh angka 8%, sedangkan perorangan hanya 2%. Artinya, risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi.

"Kedua, saat ini manfaat imbal balik di sektor produktif lebih kecil dibandingkan sektor konsumtif. Bunga harian sektor produktif 0,1%per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%," kata dia.

Hal itu membuat peminjam lebih memilih menyalurkan pendanaan mereka ke sektor konsumtif dibandingkan produktif. Sebagai lender, kata dia, ketika ada pilihan dengan risiko dengan bunga manfaat lebih tinggi jelas akan memilih menyalurkan ke sektor konsumsi.

Kemudian yang ketiga, sektor konsumsi menurutnya memang pangsa pasarnya lebih besar. Sektor produktif terbatas untuk mikro dan ultra mikro saja.

"Maka dari itu, wacana kenaikan pagu pendanaan dari Rp2 miliar ke Rp10 miliar harus dipertimbangkan untuk diterapkan karena manfaatnya ada," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai pihak pemberi pinjaman online tidak selektif dan tidak mengarah ke produktif.

"Sementara masyarakat karena bukan untuk produktif dipakai untuk konsumtif dan judi online. Bahkan ada yang menganggap pinjol sebagai hadiah sehingga tidak ada keperluan untuk mengembalikan," ujarnua.

Dia menilai belum ada scoring untuk memfilter latar belakang penarik pinjaman online yang membuat semua orang, baik yang berpenghasilan maupun tidak bisa meminjam.

Hal itu membuat gagal bayar semakin banyak dan membebani pihak pemberi pinjaman. Masalah itu diperparah dengan penarikan pinjaman online untuk aktivitas judi online.

"Harusnya memang penyaluran pinjaman untuk hal produktif, tapi yang banyak konsumtif dan bahkan dipakai judi online," tegasnya.

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tengah menyiapkan tiga proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Ketiga proyek ini diantaranya proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan proyek KPBU SPAM Kota Denpasar.

Sekretaris DJPPR Kementerian Keuangan Ubaidi S Hamidi menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan total perkiraan nilai fasilitas project development facility (PDF) sebesar Rp146,7 miliar.

Fasilitas PDF merupakan fasilitas yang disediakan Kementerian Keuangan dalam menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan pendampingan dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

Secara total, Ubaidi mengatakan bahwa nilai investasi dari swasta untuk keseluruhan tiga proyek tersebut diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun.

“Total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun,” katanya, Kamis (18/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu, melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir.

“Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 sambungan rumah,” jelasnya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut diantaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Ubaidi mengatakan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh, yaitu penyiapan dan ditransaksikan menggunakan fasilitas PDF dengan total senilai Rp115,6 miliar, juga mendapatkan fasilitas pinjaman pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan mendapatkan fasilitas viability gap fund (VGF) senilai Rp1,19 triliun untuk tiga proyek SPAM.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan membuat regulasi berupa Peraturan Wali Kota atau Perwali untuk melanjutkannya program Revitalising Informal Settlements and their Environment (RISE), yang menyangkut pengelolaan air dan sanitasi untuk permukiman informal.

Beleid ini dimaksud agar program tersebut bisa terus berjalan berkesinambungan. Tujuannya menciptakan perbaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya di kawasan kumuh.

"Langkah ini adalah sebuah tanda komitmen Pemkot Makassar memperbaiki lingkungan dan alam. Kita bakal menyiapkan satu slot anggaran demi keberlanjutan program RISE," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Melalui Perwali. pemerintah kota nantinya akan mengatur beberapa kebijakan yang berhubungan erat soal pelaksanaan program. Seperti peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan infrastruktur saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

Akses yang lebih baik terhadap sanitasi dan air bersih dianggap dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang bisa berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Sejauh ini RISE, program kolaborasi dengan Monash University ini, sudah diterapkan di Kelurahan Untia, Alla-Alla, Bonelengga, Barombong, Tallo dan Bulurokeng Biringkanaya.

Direktur Eksekutif Monash University Karin Ledder mengatakan jika RISE merupakan program yang sangat sesuai dengan kebutuhan kota saat ini karena dianggap ramah lingkungan.

Pengolahan air limbah dari toilet diolah dengan teknologi mumpuni, bisa mengubah paradigma tentang penanganan air kotor atau air limbah yang kerap fokus pada penggunaan alat dan bahan kimia.

"Program RISE tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2024 senilai Rp13 miliar kepada 9.370 keluarga penerima manfaat (KPM).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (18/7/2024), mengatakan dari total nominal DBHCT yang disalurkan tersebut untuk tiap-tiap KPM akan menerima anggaran sebesar Rp1,4 juta.

"Kami sudah menyerahkan DBHCT Rp13 miliar ini kepada KPM nilainya per orang Rp1,4 juta, itu haknya penerima," katanya.

Eri menyatakan nominal yang diserahkan kepada per KPM ini naik sebesar Rp400 ribu dari tahun sebelumnya.

"Tahun 2023 yang diserahkan untuk per KPM Rp1 juta," ujarnya.

Penyaluran BLT DBHCT terbagi ke dalam dua tahapan, yakni pada periode Juni hingga Oktober 2024 sebesar Rp1 juta. Kemudian penyaluran kedua dilaksanakan November sampai Desember 2024 dengan nominal Rp400 ribu.

Dia berharap bantuan yang diserahkan ini bisa bermanfaat bagi para KPM dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Semoga dana ini bisa bermanfaat membantu KPM, mohon digunakan untuk hal yang produktif. Jangan dipakai top up voucher game online apalagi untuk judi online," kata Eri.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin mengatakan para penerima manfaat yang mencapai 9.370 orang, terdiri atas 3.746 orang buruh pabrik di Surabaya dan 5.624 lainnya merupakan masyarakat yang masuk kategori miskin atau rentan.

"DBHCT itu diberikan kepada buruh pabrik dan masyarakat lain dalam kategori miskin atau rentan miskin yang ada di Kota Surabaya," kata Anna.

Selain pemkot, kata Anna, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga menyalurkan DBHCT bagi buruh pabrik di Surabaya tetapi nonKTP daerah setempat.

"Penyaluran hari ini untuk yang ber-KTP Surabaya. Bagi yang KTP non-Surabaya diampu oleh DBHCT provinsi," ucapnya.

Anna menambahkan tidak hanya penyaluran dalam bentuk BLT namun pihaknya juga menyerahkan bantuan modal usaha bagi 571 KPM, terdiri atas 48 buruh dan 523 anggota masyarakat yang masuk ke dalam keluarga miskin dan rentan miskin.

"DBHCT boleh diberikan dalam dua bentuk, yakni BLT dan modal usaha ini yang persiapan pensiun. Mungkin sebentar lagi dia pensiun sudah mendapat pelatihan kami berikan bantuan usaha," kata dia.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa kondisi pasar modal dan sektor keuangan masih positif pada kurtal II/2024.

Kepala Kantor OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan jumlah investor di instrumen pasar modal Benua Etam menunjukkan peningkatan per Mei 2024.

“Hingga April 2024, jumlah investor saham mencapai 96.591 Single Investor Identification (SID), naik 8% dari Desember 2023,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Dia menambahkan, Balikpapan dan Samarinda menjadi penyumbang terbesar dengan masing-masing 31.196 SID dan 28.334 SID.

Selain itu, jumlah investor reksadana pada Mei 2024 tercatat sebanyak 216.066 SID, meningkat 6% dibandingkan Desember 2023.

Di sisi lain, total penyaluran pembiayaan IKNB (industri keuangan non-bank) di Kaltim mencapai Rp25,78 triliun per April 2024, atau naik 17,96% dibandingkan April 2023.

“Samarinda menjadi daerah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, diikuti oleh Balikpapan dan Kutai Kartanegara,” terang Parjiman.

Sementara itu, dia menuturkan pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, termasuk seminar, webinar, workshop, dan talkshow radio, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan.

“Hingga Mei 2024, sebanyak 2.053 peserta telah mendapatkan edukasi secara langsung. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK Kaltim telah memfasilitasi pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK),” pungkasnya.