Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki tiga wakil menteri (wamen) untuk melanjutkan masa baktinya.

Ketiga wakil menteri (wamen) tersebut di antaranya Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara. Ketiga wamen tersebut memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan bahwa pembagian tugas ketiga wamen tersebut telah rampung dibahas dan nantinya akan ada sistem co-sign.

"Memang kemarin baru didiskusikan mengenai fokus penugasan akan membawahi perihal apa saja," ujar Deni kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Deni menyebut, Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.

Dan terakhir, Thomas Djiwandono akan bertugas menangani urusan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan. Dalam hal ini, co-signnya adalah Suahasil Nazara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia di Washington, D.C. pada 22 – 27 Oktober 2024.

Pertemuan ini membahas mengenai isu-isu global, antara lain peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Di sela-sela agenda utama tersebut, Thomas mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara mitra, termasuk Australia.

Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Australia, James Chalmers menyampaikan Strategi Ekonomi untuk Asia Tenggara yang didesain dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Australia.

"Thomas mengundang Australia untuk lebih meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi," seperti dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Senin (28/10).

Tidak hanya, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Menkeu Belanda, Eelco Heinen di mana kedua belah pihak membahas strategi penguatan kolaborasi dalam Koalisi Menkeu untuk Aksi Perubahan Iklim dan upaya untuk mendesain instrumen serta kebijakan terkait pasar karbon global.

Kemuudian, pada agenda bilateral dengan Menkeu Singapura, Indranee Rajah, kedua belah pihak membahas isu seputar keuangan berkelanjutan khususnya perkembangan pasar karbon, taksonomi hijau, serta ASEAN power grid.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB), Thomas menyampaikan keinginan untuk meningkatkan peran strategis Indonesia di IsDB.

Dalam pertemuan dengan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Wamenkeu menyampaikan minat untuk menjadi tuan rumah sidang tahunan AIIB di masa mendatang dan meminta AIIB untuk mendirikan kantor operasional di Indonesia.

Terakhir, Thomas menyampaikan kepada Wakil Presiden World Bank (WB) untuk Asia Timur dan Pasifik untuk mendesain struktur pinjaman inovatif agar dapat memberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi negara berkembang.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut, para menteri dan pejabat Eselon I pada Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas dari PT Pindad (Persero).

Anggito bilang, hal ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mobil dinas menteri dan Eselon I menggunakan produk dalam negeri.

"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil Eselon I sama Menteri. Luar biasa," ujarnya dalam acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Dia mengungkapkan, dirinya akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad mulai pekan depan.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad," kata dia.

Adapun PT Pindad sebagai perusahaan produsen alat pertahanan, merancang produk-produknya 70 persen buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit dari ITB yang Direktur Utama Pindad, dia menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70 persen itu dari produk dalam negeri," ungkapnya.

Untuk diketahui, kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon Ia.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Mobil Dinas Menteri pada Pemerintahan SBY dan Jokowi

Sebagai gambaran, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para menteri menggunakan Toyota Crown Royal Saloon sebagai mobil dinas. Namun, pada 2019, di masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, mobil dinas menteri diganti dengan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (23/8/2019), Toyota Crown 2.5 HV G-Executive adalah sedan mewah ramah lingkungan dengan mesin 2.5 L Dynamic Force Engine Hybrid System.

Tenaganya keseluruhannya diklaim mencapai 223 tenaga kuda dengan torsi 221 Newton meter (Nm), serta konsumsi bahan bakar mencapai 19,4 kilometer per liter.

Dimensi mobil dinas menteri ini memiliki panjang 4.910 milimeter (mm), lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.455 mm. Sementara, jarak sumbu rodanya sekitar 2.920 mm.

Masuk ke bagian kabin, di bagian dashboard terdapat dua layar berukuran 8 inci dan 7 inci untuk data communication module yang menjadi pusat pengaturan beragam fitur mobil.

Tampilan aksen kayu pada bagian kokpit dan penggunaan jok kulit terbaik menambah kesan elegan pada mobil dinas menteri ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wamenkeu Anggito Sebut Menteri dan Eselon I Bakal Pakai Mobil Dinas Buatan Pindad", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/28/164514526/wamenkeu-anggito-sebut-menteri-dan-eselon-i-bakal-pakai-mobil-dinas-buatan?page=2.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pada forum internasional, Indonesia menekankan untuk selalu menjaga defisit anggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menegaskan komitmen pemerintahan Indonesia untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Anggaran tahun depan ditargetkan dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang,” tutur Thomas dalam diskusi Eurasia Group Roundtable yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan global di Washington D.C, pada Kamis (24/10).

Di samping itu, Thomas juga membahas terkait strategi untuk mendukung kelas menengah yang berkembang dan tantangan pasca-pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

“Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapainya (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru,” tambahnya.

Sebagai informasi, diskusi ini menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing, terutama di tengah tantangan global.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap sektor-sektor ekonomi dan strategi keberlanjutan fiskal yang kuat, pemerintah Indonesia optimistis akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggito Abimanyu dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Selain Anggito, Wakil Menteri keuangan diisi oleh dua orang lainnya yakni, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Anggito bercerita, bahwa sebenarnya dirinya sudah di ajak oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 6 bulan lalu sebelum pelantikan untuk menjadi salah satu Menteri keuangan di kabinetnya.

“6 bulan itu betul-betul saya nggak bisa bergerak karena sudah di booking sama beliau (Prabowo). Saya tidak pernah bertanya kenapa saya, why me? I never ask this kind of questions. Menurut saya itu silly questions. Jadi kalau kita diberi amanah, jalankan saja amanah itu,” tutur Anggito dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10).

Anggito juga turut menceritakan pengalamannya mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Ia mengungkapkan, agenda tersebut sebenarnya bukan militeristik dan militerisme. Melainkan cara militer untuk mendisiplinkan dan bonding di antara anggota kabinet.

“Selama saya 34 tahun karier, saya belum pernah merasakan bonding di antara anggota kabinet. Jadi, inilah yang membuat hati kita cair,” ungkapnya,

Lebih lanjut, Anggito membeberkan, alasan Prabowo mengadakan pelatihan bagi anggota kabinetnya adalah untuk menciptakan kedisiplinan. Karena menurut Prabowo kelemahan bangsa kita adalah kelemahan dalam disiplin dan tanggung jawab dan mengambil keputusan secara berani.

“Maka, beliau membuat series. Dulu di Hambalang, saya 2-3 hari di Hambalang, cari pembicara-pembicara top dunia,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen pembekalan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahannya, tampak Sri Mulyani berfoto dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Dalam salah satu foto, ketiganya kompak mengenakan pakaian loreng ala militer.

"Sambil menikmati suasana Bukit Tidar Magelang," tulis Bendahara Negara di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (26/10/2024).

Namun, Wamenkeu Thomas Djiwandono tidak hadir dalam acara di Magelang. Sri Mulyani menjelaskan, pria yang akrab disapa Tommy itu sedang mengikuti rangkaian acara G20 di Washington DC, Amerika Serikat.

"Wamen Tommy Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang bertugas menghadiri G20 di Washington DC," jelas Sri Mulyani.

Adapun acara di Magelang juga dijadikan kesempatan untuk ketigany berdiskusi isu prioritas nasional yang menyangkut keuangan negara.

"Kesempatan membahas berbagai issues prioritas nasional yang menyangkut Keuangan Negara bersama Wamenkeu @suahasil dan Wamenkeu @anggitoabimanyuofficial. Hari yang produktif...!" tambahnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut acara pembekalan yang dilakukan Prabowo di Magelang dilakukan untuk menanamkan kekompakan dan kebersamaan antar pimpinan.

"Suasana persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029; untuk menggalang kekompakan dan kebersamaan serta persatuan tim," imbuh Sri Mulyani.

Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 RI sejak Minggu (20/10) lalu. Prabowo sempat menggelar makan malam bersama keluarga di Istana Negara, Jakarta. Banyak yang penasaran bagaimana silsilah keluarga Prabowo, terutama kepada salah satu cucunya yang sempat viral di media sosial, yakni Kyran Djiwandono.

Selain cucunya yang viral, Prabowo memang berasal dari keluarga yang sangat terpandang dan berpengaruh di Tanah Air. Banyak sosok dalam keluarganya yang memang cukup banyak dikenal publik.

Melansir dari situs Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto adalah anak dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Prabowo merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Ia punya dua kakak perempuan, yakni Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo dan Maryani Ekowati Djojohadikusumo. Selain kakak, Prabowo punya satu adik laki-laki, yakni Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Prabowo juga tercatat memiliki darah ningrat yang berasal dari sang kakek, Margono Djojohadikoesoemo. Margono sendiri merupakan salah satu sosok yang dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Dalam ensiklopedia sejarah Indonesia Kemendikbud, Margono membentuk Bank Negara Indonesia pada 1946 ketika dirinya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Di luar itu, Margono menikahi Siti Katoemi Wirodihardjo. Dari pernikahan ini, Margono dan Siti dikaruniai lima orang anak yakni Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah Prabowo), Soekartini Djojohadokoesoemo, Miniati Djojohadokoesoemo, Subianto Djojohadokoesoemo, dan Sujono Djojohadokoesoemo.

Ayah Prabowo

Soemitro, ayah Prabowo, juga dikenal sebagai tokoh ekonomi Indonesia. Ibunya, Dora Marie Sigar, berasal dari keluarga yang merupakan pejabat Belanda atau Ambtenaar. Soemitro adalah seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952.

Masih dalam ensiklopedia Kemendikbud, di pemerintahan, Soemitro pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951), Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), serta Menteri Keuangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

Namun saat bekerja sebagai Menkeu di Kabinet Burhanuddin Harahap, ayah Prabowo ini ditentang oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI sehingga Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya. Meski begitu sang ayah kemudian kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956).

Kondisi inilah yang lantas membuat Soemitro jarang berada di rumah. Sehingga istrinya lebih berperan mendidik anak-anaknya, termasuk Prabowo.

Singkat cerita pada 1983, Prabowo menikah dengan Titiek Soeharto, putri dari Presiden Soeharto. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra, Ragowo Hediprasetyo atau lebih dikenal dengan nama Didit Hediprasetyo.

Didit menempuh pendidikan di luar negeri dan meraih sukses dalam dunia desainer internasional. Ia menempuh studi di Parsons School of Design di New York dan Paris, yang merupakan salah satu sekolah mode paling bergengsi di dunia.

Kakak dan Adik Prabowo

Sementara kakak Prabowo, Biantiningsih Miderawati menikah dengan Joseph Soedradjad Djiwandono. Pria yang akrab disapa Soedradjad ini merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang mengajar di Nanyang Technological University, Singapura.

Dari pernikahan itu, kakak sulung Prabowo dikaruniai dua orang anak, yakni Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono. Thomas yang merupakan keponakan Prabowo kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani. Sedangkan Budi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.

Saat ini, Thomas sudah menikah dan memiliki tiga orang anak. Salah satu anaknya, yakni Kyran Djiwandono sempat viral saat pelantikan Prabowo kemarin. Video Kyran yang mengenakan setelah jas berwarna biru ramai jadi bahan perbincangan warganet karena dinilai memiliki paras yang tampan.

Sedangkan Budi Djiwandono diketahui baru resmi menikah dengan Ludmilla FS, atau yang dikenal juga dengan nama Mila Gunawan, pada 29 Desember 2023.

Kemudian kakak Prabowo yang lain. Maryani Ekowati Djojohadikusumo tercatat menikah dengan dengan pengusaha bernama Didier Lemaistre dari Prancis. Terakhir ada Hashim Sujono Djojohadikusumo yang merupakan anak bungsu dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar, serta adik dari Prabowo.

Hashim adalah pemilik dari Arsari Group. Di kancah politik, Hashim menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Belakangan, dia cukup sering tampil di publik, baik sebagai sosok pengusaha maupun politisi.

Hashim diketahui menikah dengan Anie Hashim Djojohadikusumo dan dikaruniai 3 orang anak yakni Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dan Indra Djojohadikusumo. Di antara keponakan Prabowo ini, Aryo dan Rahayu aktif di bidang politik.

Aryo Puspito Setyaki Djojohadikusumo adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Anggota DPR periode 2014 hingga 2019. Begitu juga dengan Rahayu yang sempat menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada periode yang sama. Rahayu juga sempat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, namun gagal.

Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak akan terealisasi. Padahal sejumlah program-program Prabowo membutuhkan anggaran besar. Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu upaya menambah pendapatan negara.

"Anggaran tersebut datang dari Badan Penerimaan Negara yang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya adalah program pembentukan ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia merasa pesimistis Sri Mulyani dapat meningkatkan pajak rasio. Sebab, selama menjabat kurang lebih 10 tahun sebagai Menkeu, dia belum mampu menaikkan pajak rasio menjadi minimal 12%.

"Itu tidak akan terlaksana, karena belum ada track-record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio menjadi 12% misalnya. Sekarang kan 10%. Diharapkan itu bisa ditingkatkan dengan Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi program yang ingin dijalankan Prabowo ini sulit tercapai dengan kabinet yang super gemuk ini," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan Badan Penerimaan Negara berkaitan dapat menaikka rasio pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Dia menilai sistem perpajakan saat ini ada kaitannya dengan turunnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Dia pun menyoroti kemampuan sosok Wakil Menteri (Wamen) yang digadang-gadang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Dia akan menunggu gebrakan-gebrakan positif selama 6-12 bulan ke depan.

"Badan Penerimaan Negara yang semula kita harapkan ada badan yang dibentuk terpisah dengan keuangan penuh kemudian ditiadakan. Tentu pertanyaan kita adalah dengan skema yang sifatnya suboptimum seperti ini di mana penerimaan negara akan ditangani wakil menteri (wamen). Apakah figur Wamen ini cukup mampu menangani isu penerimaan negara ini, cukup memadai merespons persoalan terkait perpajakan dan bisa diselesaikan atau tidak," kata Nawir.

Meski begitu, dia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang garang. Sebab, sosok tersebut harus dapat mengubah rasio pajak menjadi lebih baik.

"Kalau teman-teman guyon kalau ngurus penerimaan itu orang-orang yang agak garang, ya setengah preman. Sepertinya kalau lihat seoarany bukan figur seperti itu yang diminta untuk tukang tagih pajak sehingga ada keraguan how rasio penerimaan bisa diimprove sehingga bisa menyelesaikan paling tidak persoalan penerimaan dari tahun ke tahun isu mendasar," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara terkait badan penerimaan negara yang tak kunjung dibentuk. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan momen kala didampingi tiga wakil menteri (wamen) sekaligus.

Menkeu langsung melaksanakan rapat dengan tiga wamenkeu yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu setelah dilantik di Istana Negara oleh Prabowo Subianto.

"Catatan hari pertama kembali bekerja bersama Kemenkeu kemarin, saya langsung melaksanakanRapat Pimpinan bersama Wamen Tommy, Wamen Suahasil, dan Wamen Anggito.Kami menerima Laporan Pertanggungjawaban 5 Tahunan yang telah saya susun bersama Wamen Suahasil dan WamenTommy pada akhir periode jabatan sebelumnya," tulis Sri Mulyani dalam postingan Instagram-nya, Selasa (22/10/2024).

Tak lupa Sri Mulyani juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu, baik Dirjen, Kepala Badan, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli untuk terus bekerja secara optimal dalam menjaga APBN.

"Tantangan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks kedepannya.Namun, seluruh tugas dan amanah yang kita emban pasti bisa kita lalui jika kita melangkah bersama. Terus bersinergi dan saling mendukung. Kemenkeu Satu. Kemenkeu Tepercaya," tutur Sri Mulyani.

Dalam video yang diunggah Sri Mulyani, ia menyampaikan malam tadi adalah 'old and new'. Versi old menurut Menkeu merupakan rezim sebelumnya yang hanya didampingi dua wamen, namun versi new ada tambahan wamen yaitu Anggito Abimanyu.

Setelah rapat, Sri Mulyani langsung menuju Lantai Mezzanineyang kerap dijadikan tempat konferensi pers APBN untuk bercengkrama bersama seluruh PNS Kemenkeu.

(Febrina Ratna)