Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah memacu tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah ini guna mengejar target rasio kewirausahaan 12%, sama seperti target nasional. Fokus utamanya adalah pengembangan usaha sektor ekonomi kreatif.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang memaparkan saat ini terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, sementara di Sulsel tercatat hanya sebanyak 1,8 juta. Jika dilihat dari rasio kewirausahaannya, jumlah tersebut baru mencapai 3,47%, masih jauh dari target yang ingin dicapai pada 2045 yaitu sebesar 12%.

Maka dari itu pihak pemerintah provinsi akan memulai menyusun kembali strategi agar capaian itu bisa dipenuhi. Antara lain melalui penguatan sinergi sesama pemerintah daerah hingga membentuk program khusus supaya sesama pengusaha bisa saling mendukung.

"Dibutuhkan kerja keras baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sinergi dan kerja sama bukan hanya antara pemerintah saja, tapi juga antara elemen pengusaha. Pengusaha besar maupun pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik," jelasnya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Selain itu pihaknya juga akan terus mendorong giat digitalisasi, baik pengembangan teknologi oleh pemerintah itu sendiri maupun dorongan perluasan pasar daring kepada pelaku UMKM.

Darmawan menambahkan UMKM sektor ekonomi kreatif akan lebih didorong bertumbuh, utamanya melalui perluasan pasar digital agar memiliki daya saing. Pasalnya bercermin dari data nasional, sektor ini bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan PDB mencapai Rp1.400 triliun.

"Fesyen dan kriya jika ditambah dengan kuliner menyumbang sekitar 75% PDB, artinya ini sangat potensial juga di Sulsel, selama ini perkembangannya juga pesat. Makanya kita berharap ke depan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM Sulsel sebagai penggerak ekonomi," tuturnya.

Bisnis.com, MALANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah menerima 877 permintaan layanan konsumen baik secara tatap muka maupun melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang didominasi sektor perbankan dam nonbank per 30 Juni 2024.

Kepala Kantor OJK Malang, Biger A. Maghribi, mengatakan dari permintaan layanan tersebut, sebanyak 351 berasal dari sektor perbankan, 352 berasal dari sektor industri keuangan nonbank, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan lembaga yang tidak berada dibawah pengawasan OJK seperti koperasi dan perusahaan e-commerce.

“OJK Malang menerima permintaan 146 layanan konsumen terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal,” katanya, Kamis (18/7/2024).

Mayoritas konsumen, kata dia, mengeluhkan pinjol ilegal yang mencairkan sejumlah dana pinjaman tanpa adanya pengajuan dari konsumen yang kemudian diikuti dengan kasus penipuan serta teror dan perilaku penagihan yang tidak menyenangkan.

Menurutnya, OJK Malang juga terus melanjutkan fungsi pelayanan dan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui layanan pengaduan konsumen dan layanan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Terkait edukasi konsumen, kata dia, OJK Malang terus melaksanakan serangkaian program peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif khususnya di wilayah kerja OJK Malang.

“Hingga 30 Juni 2024, OJK Malang telah melaksanakan 45 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 11.124 peserta,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, mengatakan peningkatan layanan konsumen sebagai salah satu kunci untuk OJK lebih dekat lagi dengan masyarakat.

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh OJK, kata dia, berdampak pada keberanian dan keterbukaan masyarakat dalam mengadukan permasalahan transaksi keuangan ilegal seperti pinjol ilegal.

“Edukasi dan jangkauan layanan yang terus meningkat akan memberikan perlidungan pada konsumen atau masyarakat upaya kejahatan transaksi keuangan dan perbankan,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, TANAH DATAR — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) serta Ditlantas Polda Sumbar secara resmi memulai uji coba pembukaan lalu lintas di jalan Lembah Anai terhitung Kamis (18/7) malam.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Jalan Lembah Anai yang sebelumnya putus total akibat banjir bandang pada Mei lalu terhitung Kamis (18/7) sore hingga malam nanti sudah bisa dilalui pengendara dan diimbau untuk tetap hati-hati.

"Sudah mulai uji coba pada pukul 15.00 WIB dan direncanakan hingga 19.00 WIB. Kemudian kami bersama BPJN dan pihak kepolisian akan melalui evaluasi, karena secara bertahap mulai tanggal 21 Juli akan dibuka untuk umum," katanya saat di lokasi pembukaan uji coba jalan di Lembah Anai, Kamis (18/7/2024).

Dia menyebutkan untuk progres jalur tersebut secara keseluruhan sudah mencapai 30,15%. Ditargetkan, pada 21 Juli nanti progres pengerjaan sudah menyentuh angka 40%.

Menurut progres pengerjaan tersebut terbilang cepat, karena selama proses pengerjaan sangat menguras waktu dan tenaga, karena medan jalan yang cukup rumit dan dipenuhi bebatuan yang cukup keras.

"Meskipun secara bertahap sudah dibuka, tapi pekerjaannya tetap jalan. Untuk itu kepada warga yang akan melewati jalur ini kami minta tetap hati-hati dan bersabar dalam berkendaraan. Serta, tidak melaju dalam kecepatan tinggi," ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan ada sebanyak lima titik pada jalur tersebut akan diberlakukan sistem buka tutup, demi memastikan keamanan dan keselamatan warga yang berkendaraan.

"Jadi, ini sesuai dengan keinginan masyarakat, agar jalur ini segera bisa dilewati. Namun, tentu saja kami batasi dari segi jenis kendaraan yang melintas, serta kecepatan kendaraan juga dibatasi," sebutnya.

Kepala BPJN Sumbar Thabrani juga mengatakan bahwa total terdapat 16 titik di ruas jalan tersebut yang rusak berat, karena bencana alam banjir bandang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 titik masih dalam pengerjaan dengan skala prioritas untuk segera diselesaikan.

Dia menyampaikan untuk target penyelesaian keseluruhannya pada tanggal 31 Oktober 2024 nanti. Dimana untuk saat ini tengah dilakukan uji coba dulu, untuk memastikan bahwa tanggal 21 Juli bisa open traffic terbatas secara menyeluruh untuk umum.

Thabrani juga menyatakan, upaya percepatan pengerjaan Jalan Nasional Lembah Anai memang sangat bergantung pada dukungan Pemprov Sumbar, TNI/Polri, tokoh masyarakat, serta PT Hutama Karya (HK) selaku rekanan yang terus bekerja siang dan malam.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk kelancaran pengerjaan sejauh ini," ucapnya.

Dia berharap penggunaan jalur itu secara optimal segera terwujud, karena hal tersebut memang keinginan masyarakat yang sangat bergantung secara ekonomi pada jalan tersebut.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Nur Setiawan mengimbau warga pengguna jalan yang akan melintasi jalur tersebut, agar senantiasa berhati-hati, tertib, dan tidak mendahului kendaraan lain demi menjaga kelancaran akses jalan tersebut.

Hal ini mengingat lokasi tersebut termasuk dalam ada kondisi pengerjaan, dimana masih ditemukannya adanya aktivitas alat yang bekerja.

"Jadi, jangan ada yang sengaja berhenti untuk melihat proses pengerjaan dan mendokumentasikannya. Terus jalan saja, jangan berhenti, jangan ngebut, karena nanti ada beberapa titik yang kita berlakukan buka tutup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) mulai 2025 menuai penolakan lantaran preminya dinilai membebani masyarakat.

Rencana kebijakan itu misalnya sudah mendapat penolakan dari kalangan buruh yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Merespons kondisi tersebut, pengamat asuransi Abitani Taim menilai asuransi TPL besaran preminya akan menentukan kewajiban tersebut akan menjadi beban atau tidak. Yang pasti, menurutnya, asuransi wajib tersebut sudah tepat sebagai proteksi masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas.

"Kalau asuransi TPL biasanya antara Rp1 sampai Rp10 juta uang pertanggungan. Kalau Rp10 juta [biaya pertanggungjawaban] dia nabrak orang, Rp10 juta akan ditanggung asuransi. Itu bagus," kata Abitani kepadaBisnis, Kamis (18/07/2024).

Abitani mengatakan ada dua kemungkinan mekanisme penerapan asuransi wajib TPL.Pertama, asuransi wajib TPL ini akan dimasukkan di dalam asuransi sosial Jasa Raharja, sedangkankeduadengan membentuk konsorsium gabungan dari beberapa asuransi umum.

"Itu mekanismenya harus dipertimbangkan. Preminya kecil, kemungkinan tidak sampai Rp50.000," kata dia.

Besaran premi, sambung Abitani, nantinya akan ditentukan oleh seberapa besar risiko yang bisa ditanggung dari asuransi wajib TPL tersebut.

"Prinsip asuransi yang digunakan. Artinya harus sesuai dengan risiko yang dikover. Manfaatnya berapa dulu. Kalau manfaatnya Rp10 juta mungkin Rp10.000. Misalnya. Mesti diperkirakan juga kan," kata dia.

Di samping itu, Abitani menilai sosialisasi juga harus gencar dilakukan bila asuransi TPL nanti sudah diwajibkan. Dia mencontohkan kewajiban pajak kendaraan yang hingga saat ini masih sering kali diabaikan oleh sebagian masyarakat.

"Istilahnya pajak tidur pulas. Jadi apa ini akan jadi beban, otomatis. Pajak wajib sajaenggakdibayar apalagi asuransinya," tegasnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Program itu mencakupasuransikendaraan dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL.

Sementara itu, proteksi TPL saat ini masih opsional. Namun, pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL.

UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian programasuransiwajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai tambah manufaktur ataumanufacturing value added(MVA) mencapai US$255 miliar atau setara dengan Rp4.119 triliun pada 2023.

Nilai tambah sektor manufaktur di Tanah Air itu meningkat hingga 36,4% secara tahunan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya MVA Indonesia tercatat sebesar US$187 miliar.

Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara rekanan seperti China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, Korea Selatan, Meksiko, Italia, Perancis, Brazil, dan Inggris. Bahkan, posisi Indonesia jauh di atas Thailand.

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan peningkatan nilai tambah tersebut juga membuat peringkat Indonesia sebagai Top Manufacturing Countries naik dari peringkat ke-14 dunia pada 2022 menjadi posisi ke-12 pada 2023.

"Untuk itu, industri manufaktur harus terus memperkuat daya saingnya dengan semangat Making Indonesia 4.0," kata Agus di agendaTech Link Summit, Kamis (18/7/2024).

Lewat program tersebut, industri dalam negeri harus mampu melakukan lompatan inovasi teknologi dalam rangkaian proses bisnisnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, serta mengefisiensikan biaya produksi.

Dalam hal ini, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk berkolaborasi dengan usaha rintisan ataustartupdalam negeri guna menerapkan teknologi manufaktur canggih seperti AI demi peningkatan produktivitas, keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok atausupply chainindustrinya.

Apalagi, Agus mengatakan hingga 11 Januari 2024 jumlahstartupIndonesia mencapai 2.566 perusahaan atau menempati peringkat 6 terbesar dunia berdasarkan laporanStartup Ranking.

Jumlah usaha rintisan di Tanah Air itu hanya berada di bawah Amerika Serikat (78.073), India (16.302), Inggris (7.079), Kanada (3.876), dan Australia (2.793). Indonesia justru berada di atas Jerman (2.445), Prancis (1.650), Spanyol (1.492), dan Brasil (1.185).

"Turut berkontribusi menghasilkan nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai US$82 miliar pada 2023, atau setara Rp1.266 triliun, dan diperkirakan akan mencapai US$109 miliar pada 2025," terangnya.

Agus menuturkan, potensi tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerja sama dengantech startupmerupakan strategiquick winsbagi industri, terutama untuk mengakselerasi implementasi inovasi teknologi sesuai tuntutan pasar.

"Kolaborasi yang baik antaratech startup, industri, akademisi, dan pemerintah tentunya akan mempercepat adopsi teknologi terbaru di bidang manufaktur yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan," jelasnya.

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian untuk mempertemukan industri dengan berbagai inovasi teknologi melalui ‘Startup4industry’ sebagai penyedia teknologi yang mengedepankan penerapan industri hijau dan mendukung keberlanjutan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golkar menyebut bahwa peta politik di Pilkada Jawa Tengah berubah usai Ketua DPD Jateng Partai GerindraSudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa kandidat di Pilgub Jateng kini mengerucut kepada sosok Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Eks Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

“Yang menarik katanya Pak Sudaryono itu mundur dari pencalonan sebagai bakal calon gubernur. Ini peta politiknya akan berubah,” katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2024).

Lodewijk kemudian membandingkan hasil survei elektabilitas tokoh-tokoh tersebut. Menurutnya, sebagai anggota Polri aktif yang belum bekerja untuk politik, Ahmad Luthfi memiliki perolehan suara yang terbilang tinggi ketimbang nama lainnya.

Selain itu, dia juga menyoroti nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Selain Jateng, nama Kaesang digadang-gadang mencalonkan diri di Pilkada Jakarta.

“Kita lihat ada Pak Kaesang apa bisa ke sana, atau ada calon lain yang kita akan tawarkan untuk Jateng. Jadi kita tunggu beberapa hari ini. Perkembangan Jakarta dan Jawa Tengah memang menarik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Sudaryono menjadi Wamentan. Sudaryono menjadi satu dari tiga wakil menteri yang dilantik hari ini.Posisi Wamentan sebelumnya dijabat oleh Harvick Hasnul Qolbi, yang kini resmi dibebastugaskan.

"Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing...Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian," demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan catatanBisnis, nama Sudaryono kerap disebut sebagai salah satu opsi Partai Gerindra di Pilkada Jateng 2024. Posisinya sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah menjadikannya sebagai tokoh potensial dari internal partai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan dukungannya kepada Kementerian Perdagangan untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan barang impor ilegal.

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri membutuhkan pengamanan dari segi regulasi maupun penindakan hukum bagi oknum yang memperdagangkan produk manufaktur ilegal.

"Kami mendukung dan besok [hari ini, Jumat 19 Juli 2024] saya akan ketemu Pak Mendag jam 10.00. Prinsipnya kita mendukung beliau untuk membentuk Satgas pemberantasan barang ilegal yang masuk ke Indonesia," kata Agus di agenda Tech Link, Kamis (18/7/2024).

Menurut Agus, sudah semestinya pemerintah memberikan perlindungan penuh untuk industri dalam negeri. Apalagi, saat ini industri tengah terancam imbas banjirnya produk legal maupun ilegal.

Untuk itu, tindakan penegakan hukum juga penting agar membuat oknum yang memperdagangkan barang ilegal jera. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing secara kompetitif.

"Jadi tidak mandul di penegakan hukum. Jangan mandul di penegakan hukum padahal regulasinya sudah sangat bagus," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal terbentuk pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, optimisme pembentukan satgas impor ilegal itu muncul setelah dirinya menemui Kejaksaan Agung dan Kepala Polisi (Kapolri). Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana Zulhas membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal.

"Mungkin mudah-mudahan Jumat besok, satgas sudah terbentuk," ujar Zulhas di Kemendag, Rabu (17/7/2024).

Dia memastikan pembentukan satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo menyambut baik rencana implementasi asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bagi pemilik kendaraan pada 2025.

Direktur Pengembagan Bisis Jasindo, Diwe Novara menilai asuransi TPL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik kendaraan sekaligus bagi industri asuransi dalam negeri.

"Tentunya ini sangat bagus karena dapat mengurangi beban finansial bagi individu yang mengalami kerugian saat berkendara," kata Diwe kepadaBisnis, Kamis (18/07/2024).

Menurutnya, implementasi asuransi wajib itu juga dapat membantu pengembangan sektor perasuransian nasional.

Sebagai catatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada 2022 hanya 2,27%. Pada saat yang sama, tingkat densitas asuransi masih berada pada level yang belum optimal yakni mencapai Rp1,9 juta per penduduk.

Padahal, OJK dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 menargetkan penetrasi asuransi mencapai 3,2% dengan tingkat densitas berada pada level Rp2,4 juta per penduduk.

"Pada sisi bisnis asuransi, kami berharap dengan adanya aturan ini dapat mendukung pertumbuhan industri dan mampu mengenalkan manfaat asuransi secara lebih luas," kata Diwe.

Adapun, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Program itu mencakup asuransi kendaraan dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL.

Sementara itu, proteksi TPL saat ini masih opsional. Namun, pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL.

UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian program asuransi wajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono memastikan tidak maju di Pilkada Serentak 2024.

Kepastian itu diungkapkan Sudaryono setelah resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) kemarin, Kamis (18/7/2024).

Sudaryono menyebut penugasan baru kepadanya di Kabinet Indonesia Maju otomatis membuatnya tidak lagi masuk dalam bursa calon gubernur Jateng.

"Tentu dengan penugasan yang baru ini untuk pilkada Jawa Tengah saya sudah mendapatkan instruksi untuk tidak maju di pilkada Jawa Tengah dan fokus untuk membantu Menteri Pertanian dan membantu Presiden serta Wakil Presiden, pak Jokowi beserta pak Kiai Maruf Amin," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, tugas sebagai Wamentan tidak ringan. Oleh sebab itu, dia bakal fokus mengemban amanah baru itu dan memastikan partainya akan mengusung orang lain.

"Saya nyatakan, saya tidak, partai Gerindra tidak mengusung saya, dan saya tidak berkampanye untuk gubernur lagi," tegasnya.

Meski demikian, mantan asisten pribadi (aspri) Prabowo itu tidak mengetahui siapa yang akan resmi diusung Gerindra pada Pilgub Jateng 2024.

Seperti diketahui, beberapa nama diketahui masuk radar Gerindra untuk diusung sebagai calon kepala daerah periode 2024–2029 mendatang. Misalnya, Kapolda Jateng Ahmad Luthfi serta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Kita tunggu tanggal mainnya," katanya saat ditanya perihal dua nama tersebut.

Pria yang juga berkarier sebagai pengusaha itu lalu meyakini Koalisi Indonesia Maju yang mengusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan kompak dalam Pilgub Jateng 2024.

"Saya sebagai ketua Gerindra Jawa Tengah meyakini KIM ya, Koalisi Indonesia Maju di Jawa Tengah akan kompak untuk dalam rangka mengusung calon gubernur. Nah keputusannya seperti apa, saya kira kita mesti tunggu, yaenggaklama lagilah sebulan lagi sudah keliatan nama-namanya," kata Sudaryono.

Adapun Sudaryono telah resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian. Dia dilantik bersama dengan dua orang wakil menteri baru yakni Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Investasi Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian memastikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tol Gedebage–tasikmalaya–Cilacap (Getaci) tetap dipertahankan meskipun telah gagal lelang sebanyak dua kali.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan keberlanjutan status PSN Tol Getaci telah disepakati dalam evaluasi yang dilakukan baru-baru ini.

“Jalan tol jalan semua [status PSN-nya termasuk Getaci]. Kalau lelangnya itu ya diulang saja," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memerinci faktor yang membuat pemerintah tetap mempertahankan status PSN Tol Getaci meski telah dua kali gagal mendapatkan investor.

Dia menyebut, dalam penyiapan proyek, Tol Getaci telah terdapat komitmen-komitmen pembiayaan. Oleh karena itu, proyek tersebut dipastikan bakal dilanjutkan.

“Jadi ada yang telah melalui tahapan-tahapan atau sudah ada komitmen untuk mulai pembiayaan penyiapannya dan semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses lelang ulang Tol Getaci akan dilakukan mulai bulan depan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian ulang atas tol tersebut. Dia berharap proyek tol terpanjang di Indonesia itu dapat mulai bisa dilelang ulang pada bulan depan.

“Segera akan kita lelang kembali, mungkin waktu sebulan ke depan bisa kita lelang ulang,” tuturnya.

Tol Getaci memiliki total panjang mencapai 206,65 kilometer (Km). Tol ini bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage–Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara–Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya–Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan–Cilacap (34,35 km).

Namun demikian, mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan Tol Getaci hanya hingga Ciamis dengan total panjang mencapai 108,3 km.

Pemangkasan panjang ruas itu tak lantas memuluskan proses lelang ulang Tol Getaci. Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis No:24/BPJT/L/GTCM/2024, lelang tol Getaci hanya diikuti oleh dua konsorsium.

Pertama, yakni Konsorsium PT Trans Persada Sejahtera-PT Wiranusantara Bumi yang dinyatakan tidak lulus.Kedua, yakni Konsorsium PT Dayamulia Turangga-PT China State Construction Overseas Development Shanghai yang juga dinyatakan tak lulus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Stasiun LRT Manggarai direncanakan mulai dibangun pada akhir 2024.

Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menuturkan, Stasiun LRT Manggarai nantinya akan terkoneksi dengan Stasiun Manggarai yang saat ini melayani KRL Jabodetabek dan KA Bandara Soekarno-Hatta.

"Saat ini fokusnya di Stasiun Rawamangun sampai target track test September 2024, kemudian ke stasiun selanjutnya. Rencananya akhir 2024 Stasiun LRT Manggarai mulai digarap, jadi stasiun-stasiun yang di ujung Fase 1B yang dibangun duluan," kata Ramdani saat ditemui di Lokasi Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Pemuda, Kamis (18/7/2024).

Ramdani menuturkan, Stasiun LRT Manggarai akan berlokasi di Jalan Sultan Agung. Dia memerinci, lokasi Stasiun LRT Manggarai akan berdekatan dengan Rumah Sakit Agung.

Untuk menghubungkan Stasiun LRT Manggarai dengan Stasiun Manggarai, dia menuturkan Jakpro akan membangun jembatan penghubung atau skybridge sepanjang sekitar 200 hingga 300 meter. Dengan demikian integrasi antarmoda dari LRT Jakarta ke KRL Jabodetabek atau KA Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya pun dapat optimal.

"Nanti jembatannya akan kita bangun lebih lebar dari jembatan penghubung untuk TransJakarta, dan lebih menarik juga," kata Ramdani.

Adapun, progres pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 22,4% hingga pertengahan Juli 2024.

Dia menjelaskan, saat ini, progres pekerjaan utama telah berlangsung untuk struktur atas atau upper structure, terutama untuk 1 km pertama. Selain itu, tengah berlangsung pekerjaan pondasi atau substructure dan juga beberapa pekerjaan upper structure.

Secara keseluruhan, total 44 titik pier atau kolom sudah berdiri serta 41 pier head atau kepala kolom bang telah terpasang.

"Progres pembangunan ini menunjukkan deviasi positif. Target awalnya itu 21,9%, aktualnya sudah 22,4%," jelas Ramdani.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI protes ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyiapkan aturan yang akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor dengan perluasan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) mulai tahun 2025.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar menyarankan OJK untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan. Pasalnya, kata Muhaimin, kebijakan itu bisa membebani masyarakat.

"Ya pemberlakukan asuransi wajib ranmor tentu akan memberatkan. Sekarang saja beli motor sudah kena pajak, jalanan yang dilalui juga pajak, masak kendaraannya juga dibebani asuransi wajib," tuturnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut juga menyarankan agar OJK mengoptimalkan asuransi Jasa Raharja ketimbang membuat asuransi baru yang bersifat wajib kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

"Lagi pula kan sudah punya Jasa Raharja, kenapa tidak pakai itu saja. Saya kira ketimbang pakai skema asuransi baru dan menggunakan kelembagaan baru, mending Jasa Raharja dioptimalkan," katanya.

OJK menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi, termasuk untuk proteksi TPL, pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota DK OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, saat ini asuransi kendaraan sifatnya hanya sukarela. Namun sifat sukarela tersebut diubah dalam Undang-undang (UU) P2SK.

Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib.