JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta.

“Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,” kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

“Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah,” imbuh Agus.

Adapun ruang lingkup kesepakatan ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, di antaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi.

Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta.

“Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,” kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

“Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah,” imbuh Agus.

Adapun ruang lingkup kesepakatan ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, di antaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi.

Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

“Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Arie.

Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, di antaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu dekade lalu, sektor properti dilihat sebagai instrumen investasi yang dinilai menjanjikan. Namun begitu, apakah saat ini properti masih jadi pilihan instrumen investasi yang cocok untuk investor ritel?

Founder Triniti Land Bong Chandra menjelaskan, secara realistis, saat ini seorang investor ritel sebaiknya tidak berinvestasi di properti.

"Saya being realistic, kalau masanya, cycle-nya bukan properti, individual investor tidak terlalu saya anjurkan untuk investasi di properti. Kalau kita bicara 2010-2014 itu bisa," kata dia dalam acara Maksimalin Cuan di Menara Kompas, Sabtu (13/7/2024).

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menambahkan, sektor properti saat ini lebih dilihat sebagai instrumen yang bertujuan melindungi kekayaan.

Seseorang yang sudah mencapai tingkat karir tertentu memiliki kebutuhan untuk menyimpan kekayaan dalam berbagai bentuk investasi seperti emas, saham, atau properti.

Sektor properti diproyeksikan akan menjadi pilihan utama karena bisnis ini punya kemungkinan kecil untuk mengalami goncangan yang dalam dibandingkan saham atau emas sekalipun.

"Kemungkinan terjadi depresiasi atau hancur itu sedikit," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bong menjelaskan, masyarakat perlu memahami, properti dapat dijadikan jaminan untuk mencairkan pinjaman ke lembaga jasa keuangan ketika membutuhkan uang dalam waktu singkat.

"Bisa refinancing, ibaratnya bisa disekolahin lagi ke bank, refinancing ke bank. Memang kena bunga tapi harga kenaikan propertinya lebih tinggi," terang dia.

KOMPAS.com - Pemerintah bakal meluncurkan produk bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur pada 17 Agustus 2024.

BBM rendah sulfur itu akan diuji coba dijual di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Rencana ini muncul bersamaan dengan pembatasan BBM subsidi yang hanya bisa dinikmati warga yang berhak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, peluncuran BBM rendah sulfur dilakukan untuk mengurangi tingginya tingkat pencemaran udara di Indonesia.

”Kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi konten sulfur. Sekarang, kan, masih 500 ppm (parts per million), sedangkan standar Euro V kan sudah harus di bawah 50. Tapi, menuju itu ada ongkosnya. Kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Balikpapan (Kalimantan Timur) juga belum kelar,” ujarnya dilansir dari Kompas.id.

Namun, belum dipastikan BBM rendah sulfur jenis apa yang bakal diluncurkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia itu.

Lantas, apa itu BBM rendah sulfur?

Mengenal BBM rendah sulfur

Serupa dengan namanya, BBM rendah sulfur adalah bahan bakar minyak yang mengandung lebih sedikit sulfur. BBM rendah sulfur disebut juga sebagai BBM ramah lingkungan.

Sulfur adalah unsur kimia non-logam poliatomik yang diidentifikasi dengan huruf S dengan nomor atom 16.

Di Indonesia, sulfur kerap disebut sebagai belerang. Sulfur memiliki warna kuning terang dengan bau khas mirip seperti telur busuk.

Sulfur ditemui di setiap bahan bakar mesin diesel karena berfungsi membuat kadar asam pada bahan bakar kendaraan semakin besar.

Kandungan sulfur di BBM menentukan nilai oktan yang menunjukkan seberapa baik kualitas BBM tersebut untuk kendaraan diesel.

Semakin rendah kandungan sulfurnya, maka BBM tersebut semakin ramah lingkungan. Begitu sebaliknya.

Dilansir dari laman One Solution Pertamina, Pertamina pernah memproduksi bahan bakar rendah sulfur yaitu Low Sulphur Fuel Oil (LSFO).

LSFO adalah bahan bakar kapal yang memiliki kekentalan atau viskositas hingga maksimal 180 cSt pada temperatur 50 derajat C.

Bahan bakar ini digunakan pada industri perkapalan yang menggunakan mesin diesel putaran rendah dengan kandungan sulfur dibatasi maksimum 0.5 persen sesuai dengan regulasi Marpol serta peraturan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Di Indonesia, Pertamina telah mengeluarkan produk BBM rendah sulfur, yaitu Pertamax green 95 dengan nilai oktan atau RON 95, Pertamax turbo RON 98, dan Pertadex dengan nilai cetane 53. Di luar produk-produk itu, kandungan sulfurnya masih tinggi.

Ketiga produk BBM Pertamina itu telah memenuhi ketentuan kandungan sulfur maksimal yang diatur oleh Euro IV, yaitu tidak lebih dari 50 ppm.

Standar emisi Euro adalah standar yang digunakan negara Eropa untuk mengetahui kualitas udara.

Semakin tinggi standar Euro yang digunakan, semakin kecil pula batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.

Keunggulan BBM rendah sulfur

Selain ramah lingkungan, BBM rendah sulfur juga memiliki keunggulan menjaga performa mesin.

Dilansir dari laman Shell, kandungan sulfur yang tinggi dapat memicu kerusakan pada mesin. Masalah yang timbul misalnya munculnya kerak pada mesin dan sistem bahan bakar seperti injektor.

Kerak pada mesin bisa berdampak penurunan performa mesin. Hal ini karena kerak yang muncul di saluran bahan bakar dapat mengganggu suplai bahan bakar yang dialirkan ke dalam silinder.

Masalah ini bisa merembet pada turunnya tenaga mesin, pembakaran BBM tidak sempurna, dan kerusakan serius lain.

Keunggulan BBM rendah sulfur berikutnya adalah menjaga oli mesin agar tetap awet.

Dikutip dari laman Daihatsu, BBM rendah sulfur dapat membuat oli mesin menjadi lebih awet, terutama pada kendaraan jenis diesel.

BBM rendah sulfur bisa menjaga oli lebih awet karena menghasilkan sedikit residu sisa pembakaran sehingga menyebabkan oli bisa lebih awet.

Dengan begitu, ruang bakar menjadi lebih bersih dibandingkan dengan BBM yang memiliki kandungan sulfur tinggi.

KOMPAS.com - Pemerintah bakal meluncurkan produk bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur pada 17 Agustus 2024.

BBM rendah sulfur itu akan diuji coba dijual di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Rencana ini muncul bersamaan dengan pembatasan BBM subsidi yang hanya bisa dinikmati warga yang berhak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, peluncuran BBM rendah sulfur dilakukan untuk mengurangi tingginya tingkat pencemaran udara di Indonesia.

”Kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi konten sulfur. Sekarang, kan, masih 500 ppm (parts per million), sedangkan standar Euro V kan sudah harus di bawah 50. Tapi, menuju itu ada ongkosnya. Kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Balikpapan (Kalimantan Timur) juga belum kelar,” ujarnya dilansir dari Kompas.id.

Namun, belum dipastikan BBM rendah sulfur jenis apa yang bakal diluncurkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia itu.

Lantas, apa itu BBM rendah sulfur?

Mengenal BBM rendah sulfur

Serupa dengan namanya, BBM rendah sulfur adalah bahan bakar minyak yang mengandung lebih sedikit sulfur. BBM rendah sulfur disebut juga sebagai BBM ramah lingkungan.

Sulfur adalah unsur kimia non-logam poliatomik yang diidentifikasi dengan huruf S dengan nomor atom 16.

Di Indonesia, sulfur kerap disebut sebagai belerang. Sulfur memiliki warna kuning terang dengan bau khas mirip seperti telur busuk.

Sulfur ditemui di setiap bahan bakar mesin diesel karena berfungsi membuat kadar asam pada bahan bakar kendaraan semakin besar.

Kandungan sulfur di BBM menentukan nilai oktan yang menunjukkan seberapa baik kualitas BBM tersebut untuk kendaraan diesel.

Semakin rendah kandungan sulfurnya, maka BBM tersebut semakin ramah lingkungan. Begitu sebaliknya.

Dilansir dari laman One Solution Pertamina, Pertamina pernah memproduksi bahan bakar rendah sulfur yaitu Low Sulphur Fuel Oil (LSFO).

LSFO adalah bahan bakar kapal yang memiliki kekentalan atau viskositas hingga maksimal 180 cSt pada temperatur 50 derajat C.

Bahan bakar ini digunakan pada industri perkapalan yang menggunakan mesin diesel putaran rendah dengan kandungan sulfur dibatasi maksimum 0.5 persen sesuai dengan regulasi Marpol serta peraturan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Emiten enegi dan kimia PT ESSA Industries Indonesia Tbk (dahulu PT Surya Esa Perkasa Tbk) (ESSA), mencatatkan penurunan pendapatan pada semester I-2024.

Emiten sektor bisnis kilang LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan pabrik Amoniak ini melaporkan pendapatan semester I-2024 sebesar 151,6 juta dollar AS, atau turun 10 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Namun demikian, EBITDA meningkat sebesar 48 persen (yoy) menjadi 61,6 juta dollar AS pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi serta efisiensi biaya.

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Adapun volume produksi amoniak ESSA di semester I 2024 tercatat lebih tinggi dari semester pertama 2023. Sementara itu, kilang LPG mencatatkan pencapaian lima tahun operasional tanpa trip pada kuartal II-2024.

“Harga amoniak menunjukkan tren kenaikan sepanjang kuartal kedua tahun 2024 dan ESSA memperkirakan level harga amoniak pada semester II-2024, akan tetap stabil atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada semester I-2024,” kata manajemen melalui siaran pers, Sabtu (13/7/2024).

Bersamaan dengan itu, harga LPG tetap berada di atas level terendah musiman karena pemangkasan produksi minyak secara sukarela oleh OPEC+.

Perseroan menyebut, ESSA senantiasa berkomitmen untuk mencapai manufacturing excellence, berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan selalu menjadi yang terdepan dalam perkembangan industri.

“Kami terus menjajaki peluang-peluang baru yang sejalan dengan keunggulan kompetensi yang dimiliki untuk senantiasa memaksimalkan nilai tambah bagi para Pemegang Saham,” tegas manajemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencatatkan kinerja "kinclong" sepanjang 2023. Perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan usaha yang berkontribusi besar terhadap pendapatan "beyond kWh" PLN.

PLN EPI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha Rp20,22 triliun pada 2023 atau tumbuh sekitar 29,77 persen Year on Year (YoY) dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp 15,5 triliun.

Direkur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan capaian pertumbuhan pendapatan ini memantapkan PLN EPI sebagai subholding yang berkontribusi besar terhadap pendapatan beyond kWh PLN yakni sebesar Rp 5,08 triliun.

Iwan menambahkan, PLN EPI menjadi garda depan PLN untuk memastikan keandalan pasokan energi primer untuk kelistrikan. Hal tersebut terlihat dari terjaganya rata-rata Hari Operasi Produksi (HOP) batu bara selama 25 hari. Kemudian, BBM 7,15 hari, dan pemenuhan pasokan gas sebesar 99,99 persen dari konfirmasi nominasi.

Selanjutnya, kata Iwan, PLN EPI telah menciptakan value creation bagi PLN Grup berupa efisiensi BPP listrik sebesar Rp 1,89 triliun meliputi efisiensi biaya penyediaan gas, biomassa, batu bara serta efisiensi biaya administrasi dan umum.

“Dari segi upaya menjaga keandalan pasokan energi primer, PLN EPI telah melakukan Mekanisme kontrak penyediaan batu bara dengan skema multi destinasi sehingga terdapat fleksibilitas pasokan untuk PLTU PLN Grup,” ujar Iwan melalui keterangan pers, Sabtu (13/7/2024).

Pendapatan "Beyond Kwh"

Iwan memerinci, pendapatan beyond kWh sebesar Rp 5,08 triliun meningkat 74 persen dari 2022. Selain itu, PLN EPI juga berkontribusi terhadap 49,46 persen pencapaian pendapatan beyond kWh PLN.

Kemudian, pasokan biomassa dari PLN EPI sebanyak 1,01 juta ton membantu PLN dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 1,05 juta ton CO2.

"Peningkatan pendapatan usaha tahun 2023 juga dibarengi dengan pertumbuhan laba bersih," kata Iwan.

Tercatat, PLN EPI mencetak laba bersih sebesar Rp 1,45 triliun atau naik signifikan tumbuh 65,37 persen YoY dari raihan tahun 2022 yang sebesar Rp 878 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mencatatkan kinerja "kinclong" sepanjang 2023. Perusahaan mencapai pertumbuhan pendapatan usaha yang berkontribusi besar terhadap pendapatan "beyond kWh" PLN.

PLN EPI mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha Rp20,22 triliun pada 2023 atau tumbuh sekitar 29,77 persen Year on Year (YoY) dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar Rp 15,5 triliun.

Direkur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan capaian pertumbuhan pendapatan ini memantapkan PLN EPI sebagai subholding yang berkontribusi besar terhadap pendapatan beyond kWh PLN yakni sebesar Rp 5,08 triliun.

Iwan menambahkan, PLN EPI menjadi garda depan PLN untuk memastikan keandalan pasokan energi primer untuk kelistrikan. Hal tersebut terlihat dari terjaganya rata-rata Hari Operasi Produksi (HOP) batu bara selama 25 hari. Kemudian, BBM 7,15 hari, dan pemenuhan pasokan gas sebesar 99,99 persen dari konfirmasi nominasi.

Selanjutnya, kata Iwan, PLN EPI telah menciptakan value creation bagi PLN Grup berupa efisiensi BPP listrik sebesar Rp 1,89 triliun meliputi efisiensi biaya penyediaan gas, biomassa, batu bara serta efisiensi biaya administrasi dan umum.

“Dari segi upaya menjaga keandalan pasokan energi primer, PLN EPI telah melakukan Mekanisme kontrak penyediaan batu bara dengan skema multi destinasi sehingga terdapat fleksibilitas pasokan untuk PLTU PLN Grup,” ujar Iwan melalui keterangan pers, Minggu (14/7/2024).

Pendapatan "Beyond Kwh"

Iwan memerinci, pendapatan beyond kWh sebesar Rp 5,08 triliun meningkat 74 persen dari 2022. Selain itu, PLN EPI juga berkontribusi terhadap 49,46 persen pencapaian pendapatan beyond kWh PLN.

Kemudian, pasokan biomassa dari PLN EPI sebanyak 1,01 juta ton membantu PLN dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 1,05 juta ton CO2.

"Peningkatan pendapatan usaha tahun 2023 juga dibarengi dengan pertumbuhan laba bersih," kata Iwan.

Tercatat, PLN EPI mencetak laba bersih sebesar Rp 1,45 triliun atau naik signifikan tumbuh 65,37 persen YoY dari raihan tahun 2022 yang sebesar Rp 878 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyambut baik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP ini disetujui Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 8 Juli 2024 lalu.

Menurut asosiasi, regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri k mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau.

"Apresiasi kami kepada pemerintah. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif," ujarnya melalui keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) gas bumi untuk kebutuhan domestik. Agus mengatakan, RPP gas bumi ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan sumber energi nasional.

"Alhamdulillah presiden menyetujui melanjutkan RPP gas bumi untuk kebutuhan domestik. RPP ini pada dasarnya akan atur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Bukan hanya kebutuhan industri, tapi untuk kelistrikan di Indonesia," kata Agus dalam acara "Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, RPP gas bumi ini merupakan game changer bagi pengelolaan gas nasional yang dalam aturannya akan menetapkan Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 60 persen dari total produksi. Dengan demikian, kebutuhan gas bumi untuk industri manufaktur terpenuhi.

Agus mengatakan, RPP gas bumi dapat menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing lantaran kawasan industri diperbolehkan untuk melakukan impor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik.

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dana investor yang dititipkan kepada influencerAhmad Rafif Raya untuk diinvestasikan telah digunakan untuk pembiayaan operasional PT Waktunya Beli Saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dana investasi tersebut digunakan untuk biaya operasional PT, termasuk untuk membayar gaji karyawan dan perjalanan ke luar kota.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” ujarnya dikutip dari Antara.

Friderica menyampaikan, berdasarkan keterangan Ahmad Rafif kepada OJK, perkiraan dana investor yang dikelola mencapai sekitar Rp 96 miliar.

Satgas PASTI hentikan kegiatan Ahmad Rafif

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan UU.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

"Ahmad Rafif terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK," ujarnya.

Ia mengatakan, pada Kamis (4/7/2024) pihaknya telah memanggil Ahmad Rafif Raya untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait pengelolaan dana investasi tersebut.

Berdasarkan keterangan Ahmad Rafif, diketahui bahwa:

1. Ahmad Rafif Raya merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.
2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.
4. Ahmad Rafif Raya menyatakan telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.
5. Ahmad Rafif Raya menyatakan dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Dengan demikian, OJK menerbitkan perintah tindakan kepada Ahmad Rafif Raya untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tambah Hudiyanto, Ahmad Rafif Raya juga harus bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak.

"Ahmad Rafif juga harus bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," tambahnya.

Proses penanganan akan dilakukan sesuai UU

Lebih lanjut Satgas PASTI akan melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hudiyanto.

Ahmad Rafif melakukan penawaran investasi dan penghimpunan serta pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sejak 2022 hingga tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 3.017 pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech peer to peer lending sampai 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, pengaduan tersebut masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

"Terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Ia menambahkan, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech berdasarkan data layanan konsumen OJK.

Secara rinci, perempuan yang karib disapa Kiki itu menerangkan, terdapat lima jenis permasalahan terbesar yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga,denda, atau pinaliti.

Kiki menegaskan, OJK terus melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

"Termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya," tutup dia.

Secara umum, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan 30 Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 14.052 pengaduan dari masyarakat.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri fintech, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 643 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 3.017 pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech peer to peer lending sampai 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, pengaduan tersebut masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

"Terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui APPK OJK," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Ia menambahkan, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech berdasarkan data layanan konsumen OJK.

Secara rinci, perempuan yang karib disapa Kiki itu menerangkan, terdapat lima jenis permasalahan terbesar yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga,denda, atau pinaliti.

Kiki menegaskan, OJK terus melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

"Termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya," tutup dia.

Secara umum, OJK telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan 30 Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, termasuk di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 14.052 pengaduan dari masyarakat.