ekBis#1

Cerita Bos PO SAN, Terima 20 Aduan Penipuan Tiket dalam 2 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Otobus (PO) SAN Putra Sejahtera mencatat selama dua tahun belakangan telah terjadi 20 kali laporan penipuan tiket bus dengan total kerugian Rp 15,70 juta.

Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan, dari 20 laporan tersebut ada calon penumpang yang merugi hingga Rp 2,1 juta untuk pembelian tiga tiket bus.

"Ada 20 orang totalnya, dengan jumlah kerugian sebesar Rp 15.704.927. Kalau dibilang kecil, ini tidak kecil ya. Karena sayang sekali ini banyak orang dan nominalnya itu mungkin oleh pihak berwajib itu bukan nominal yang patut diseriusi," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, dia tetap mengimbau para calon penumpang yang menjadi korban penipuan untuk berani melapor ke kepolisian. Pasalnya, hanya korban yang bisa melaporkan kasus penipuan tiket bus kepada pihak berwajib.

Namun dari banyaknya kejadian, jarang sekali para korban mau melakukan upaya hukum, walaupun akan didampingi tim kuasa hukum PO SAN. Akhirnya seperti terjadi pembiaran dan penipu terus menerus leluasa menjalankan aksinya.

Berdasarkan laporan yang diterima PO SAN, calon penumpang yang membeli tiket dari penipu mendapatkan tiket elektronik yang mirip dengan tiket resmi PO SAN.

Meskipun ketika dicermati pasti ada perbedaannya. Kemudian ketika calon penumpang itu akan naik bus, tiket tidak berlaku karena di manifest bus tidak tercantum namanya.

"Bagi calon penumpang yang awam, tentu tidak bisa membedakan antara tiket resmi dan tiket palsu," kata dia.

Hal ini membuat pihaknya menduga penipu tersebut memiliki tiket resmi PO SAN dan kemudian menirunya. "Ini sangat mirip dengan tiket asli kami, dimana sepertinya ini pelakunya itu sudah pernah beli atau gimana," ucapnya.

Dia menerangkan, PO SAN sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya penipuan tiket bus. Misalnya dengan membuat aplikasi Buzzit, aplikasi resmi PO SAN untuk pemesanan tiket.

Di Instagram resmi PO SAN juga sudah dicantumkan linktree yang berisi nomor telepon resmi PO SAN. Selain itu, PO SAN juga sering memberikan peringatan penipuan dengan blast ke nomor-nomor Whatsapp para pelanggannya, dan juga menuliskan peringatan ini di media sosial dan di tiket resmi PO SAN.

"Kami memberikan peringatan, cek lagi, cek lagi, dan H-1 tolong periksa mengenai jam keberangkatan dan juga apakah sudah ada di daftar manifest," tuturnya.

Sepak Bola Spanyol Telah Kembali ke Tempat Seharusnya

KOMPAS.com - Spanyol berhasil melangkah ke final Euro 2024 atau Piala Eropa 2024.

La Furia Roja meraih tiket final berkat keberhasilan mengalahkan Perancis dengan skor 2-1 di Munich Football Arena, Muenchen, Selasa (9/7/2024) atau Rabu dini hari WIB.

Remontada tim Matador dipimpin oleh Lamine Yamal pada menit ke-21. Pemain berusia 16 tahun tersebut mencetak gol indah ke gawang Perancis.

Dari luar kotak penalti, Yamal melepaskan tendangan melengkung yang sulit dibendung kiper Mike Maignan.

Gol dari Yamal sebagai balasan atas gol Randal Kolo Muani yang membuat Perancis unggul 1-0 sejak menit ke-9.

Spanyol kemudian berbalik unggul pada menit ke-25. Gol kedua Spanyol diciptakan Dani Olmo pada menit ke-25.

Olmo begitu licin di dalam kotak penalti Perancis, setelah mampu mengecoh Aurelien Tchouameni.

Olmo lalu melepaskan tembakan keras. Bola hasil tembakan Olmo coba dipotong Jules Kounde, justru masuk ke gawang Perancis. Namun, UEFA tetap menghitung itu sebagai gol Dani Olmo.

Gol tersebut membawa Olmo sebagai pemain pertama Spanyol yang mencetak tiga gol beruntun pada turnamen besar. Dia mencetak gol ke gawang Georgia (16 besar), Jerman (perempat final), dan Perancis (semifinal).

Kemenangan ini membuat Spanyol lolos ke final, sekaligus membuat tim Matador mencatat rekor fantastis.

MIGUEL MEDINA/AFP Para pemain Spanyol berselebrasi seusai menang atas Perancis dalam semifinal Euro 2024 di Munich Football Arena pada 9 Juli 2024.

Spanyol menjadi tim pertama yang berhasil meraih enam kemenangan beruntun di kejuaraan Eropa.

Pencapaian Spanyol ini tidak terlepas juga dari kerja keras Luis de la Fuente sebagai pelatih.

Selepas pertandingan, De la Fuente mengaku bangga atas keberhasilan tim lolos ke final Euro 2024.

"Kami sangat senang. Kebahagiaan ini sudah luar biasa untuk sampai di sini, tetapi sekarang jauh lebih besar. Saya merasa sangat bangga dengan para pemain. Mereka luar biasa. Mereka tahu bagaimana bermain dan membaca permainan dengan cara luar biasa," kata De la Fuente memuji.

Final Euro 2024 merupakan final ketiga Spanyol dari 5 edisi terakhir Piala Eropa.

Dalam periode tersebut, Spanyol dua kali beruntun menjadi juara pada 2008 dan 2012.

"Kami mengembalikan sepak bola Spanyol ke tempat yang seharusnya. Kami harus menghargai apa yang telah dilakukan para pemain. Kami ingin terus membuat sejarah. Kami tidak ingin bersantai. Kami harus tetap fokus untuk menghadapi partai final di Berlin," papar dia.

Laga final digelar di Olympiastadion pada 14 Juli 2024. Spanyol akan melawan Belanda atau Inggris.

Belanda vs Inggris akan berhadapan di partai semifinal pada Rabu (10/7/2024) atau Kamis dini hari WIB.

De la Fuente menyatakan Spanyol siap menghadapi siapa pun di laga final.

"Tidak peduli siapa lawannya. Kami telah melangkah jauh di kejuaraan Eropa ini. Mereka adalah dua rival hebat dan kami menanti dengan tangan terbuka. Kami ingin memenangi laga final," jelas De la Fuente.

Anggaran Pilkada 2024 Ditaksir Tembus Rp 41 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pilkada Serentak 2024 ditaksir lebih dari Rp 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024.

Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah (pemda) dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat.

"Ada (anggaran untuk) KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen Sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Tito menjelaskan, ini merupakan siasat supaya pemerintah daerah (pemda) tak mengalami beban anggaran terlalu besar.

Dalam data yang dipaparkan Tito pada forum tersebut, sebanyak 541 pemda sudah menganggarkan total Rp 28,75 triliun dana Pilkada 2024 untuk KPU masing-masing wilayah.

Pada sisi pengawasan, 518 pemda menyiapkan anggaran sejumlah Rp 8,55 triliun buat Bawaslu setempat. Di luar itu, masih ada 23 pemda yang seluruhnya ada di Aceh yang belum meneken NPHD dengan Panwaslu.

Dari sisi pengamanan, 314 pemda sudah mengalokasikan dana Rp 871,66 miliar untuk TNI pada kesatuan setempat. Kemudian, 333 pemda telah menyediakan dana Rp 2,83 triliun untuk kepolisian setempat.

Total sekitar Rp 41 triliun dana pemda untuk melaksanakan pilkada di masing-masing wilayah itu kemungkinan masih dapat bertambah, karena sebagaimana tampak dalam data di atas, belum semua pemda meneken NPHD dengan pemangku kepentingan terkait.

Tito meminta jajarannya agar memastikan realisasi anggaran tidak macet demi kelangsungan Pilkada 2024.

Ia mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya.

Ia memberi contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dia harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk "menggedor" satu per satu pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati lewat NPHD.

"Ada pertanyaan kemarin apakah pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting," kata Tito.

"Saya mohon betul rekan gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan," ungkap eks Kapolri itu.

Suara Para Ahli Terkait Dugaan Korupsi Jalan Layang MBZ

KOMPAS.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa empat orang dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated atau Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

Keempat terdakwa itu meliputi Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Pengadaan Lelang Konstruksi Yudhi Mahyudin, Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting Toni Budi Sihite, dan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas.

Para terdakwa dianggap melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 beserta perubahannya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diartikan secara harfiah bersama sama bersekongkol menperkaya orang lain sehingga timbul kerugian negara.

JPU mendalilkan, terdapat perbuatan melawan hukum yang dimulai saat disepakatinya kontraktor dan sub-kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan Jalan Layang MBZ sebelum pelaksanaan lelang investasi dimulai.

Selain itu, JPU juga mendalilkan, pelaksanaan lelang konstruksi yang dilakukan oleh Yudhi Mahyudin, dan penetapan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya (Persero) Tbk-PT Acset Indonusa Tbk sebagai pemenang lelang konstruksi oleh Djoko Dwijono, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 510 miliar.

Kerugian ini dinilai dari perbedaan hasil pekerjaan konstruksi (mutu dan struktur) yang dilakukan kontraktor dan sub-kontraktor dalam pembangunan Jalan Layang MBZ.

Merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, tindak pidana Korupsi dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi.

Ke-30 jenis tersebut disederhanakan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Kendati demikian, terdapat beberapa tudingan JPU yang dinilai tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap selama rangkaian proses persidangan.

Suara para saksi ahli tersumpah dan pendapat otoritatif dari para pemangku kepentingan memperkuat fakta yang terungkap di persidangan.

Mutu beton

Direktur PT Tridi Membran Utama Andi menyebutkan, mutu beton Jalan Layang MBZ di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Andi mengungkapkannya saat dihadirkan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Ada pun PT Tridi Membran Utama merupakan perusahaan yang melaksanakan verifikasi teknis dengan mengaudit struktur bagian atas Jalan Layang MBZ pada tahun 2020 selama enam bulan dengan mengambil 75 sampel beton.

"Dari kuat tekanan rencana memang ditemukan bahwa mutu beton yang terpasang di lokasi pekerjaan adalah di bawah atau tidak memenuhi persyaratan SNI tersebut," kata Andi.

Setelah mendapati temuan tersebut, Andi membuat penyesuaian ulang terhadap frekuensi struktur Jalan Layang MBZ sebagai pembanding terhadap perencanaan awal yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tak hanya itu, PT Tridi Membran Utama juga melakukan koreksi terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan di lapangan.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menilai, memang ada beberapa yang kurang memenuhi persyaratan yaitu syarat tegangan maupun syarat lendutan dan juga untuk mutu beton itu sendiri," tukasnya.

Akan tetapi, menurut Direktur Utama PT JJC Hendri Taufik, sesuai standar acuan untuk bangunan dalam masa konstruksi SNI 2847-19, setiap 300 meter kubik (m3) cor beton harus diambil tiga sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan di batchingplant (BP), dan di tempat pengecoran.

Kemudian, pengujian sampel dilakukan di laboratorium independen seperti laboratorium Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Trisakti, dan diawasi oleh konsultan pengawas.

Apabila kajian yang dilakukan BPK bertujuan memahami nilai kuat tekan beton terpasang pada bangunan, maka jumlah sampel yang digunakan seharusnya sesuai dengan luasan atau volume beton yang ada, yaitu tiga sampel untuk volume 300 m3 atau setiap luasan 930 meter persegi (m2) atau diambil yang terbanyak.

Untuk slab beton Jalan Layang MBZ dengan panjang 38 kilometer (km) dan lebar 23 meter, dibutuhkan kurang lebih 2.819 sampel.

"Nah, 75 sampel yang diambil oleh BPK kurang memadai untuk dapat menyimpulkan kuat tekan slab beton terpasang pada Jalan Layang MBZ," ujar Hendri dalam perbincangan khusus dengan Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Sementara Jalan Layang MBZ telah melalui pengujian terhadap 15.000 sampel beton yang diambil saat pekerjaan pengecoran slab selama masa konstruksi, di mana hasilnya sesuai standar.

Selain itu, penentuan kuat tekan beton slab 30 Mpa sesuai dengan saran dari konsultan pengendali mutu independen (PMI).

Konsultan PMI merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menganggap beton slab lebih menderita beban lentur dibanding beban tekan.

Penggunaan mutu beton 30 Mpa juga dinilai lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu cor di tempat, dibandingkan dengan mutu beton 41,5 Mpa yang akan lebih mudah dikerjakan apabila metodenya fabrikasi (precast).

Lagipula, jenis kontraknya adalah design and build (lumpsum price) dengan cara pembayaran contractor's pre-financing (turnkey).

Ada pun yang diperjanjikan adalah panjang jalan, lebar jalan, batas kecepatan dan kekuatan jembatan.

Sedangkan detail desain diserahkan kepada kontraktor yang selama pelaksanaannya selalu diasistensikan kepada pemerintah melalui BPJT dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Ahli beton dan konstruksi FX Supartono juga menyimpulkan tidak ada permasalahan dalam hal kekuatan Jalan Layang MBZ.

Hal itu diutarakannya dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi proyek Jalan Layang MBZ di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Supartono menjelaskan, jika ditinjau dari segi kekakuan itu ada ketidaksesuaian, namun kecil dan tidak akan bermasalah, sehingga tidak akan mengakibatkan jembatan ambruk atau roboh.

"Kalau menurut evaluasi, memang ada sisi kekakuan yang sedikit tidak memenuhi syarat namun masih dalam faktor keamanan, sehingga pendapat saya jembatan itu tidak akan ambruk atau roboh," ujar Supartono.

Supartono mengakui ada ketidaksesuaian dari sisi kekakuan yang berdampak pada getaran saat dilewati oleh kendaraan.

"Jika getaran ini selalu ada terus menerus, maka akan berpengaruh pada umur jalan. Namun untuk umurnya tidak bisa ditentukan saat ini dan harus dievaluasi lebih lanjut," pungkasnya.

Uji beban

Lendutan Jalan Layang MBZ disebut lebih baik dibandingkan nilai teoritis dalam tahap perencanaan.

Uji beban dilakukan PT Risen Engineering Consultans selaku konsultan uji beban yang dikontrak oleh pelaksana konstruksi KSO Waskita-Acset untuk melakukan pengujian dan asesmen kekuatan jembatan di Jalan Layang MBZ sebelum dioperasikan.

Dalam pelaksanaannya, konsultan didampingi oleh tim Ahli KKJTJ mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

Para ahli KKJTJ juga menyimpulkan, Jalan Layang MBZ memenuhi aspek kelayakan, bahkan aman untuk dilalui kendaraan golongan I hingga golongan V.

Salah satu saksi persidangan yaitu Direktur PT Risen Engineering Consultants Josia Irwan Rastandi menjelaskan, berdasarkan uji beban di Ruas Cikunir-Karawang Barat, hasil lendutan berada di angka 59. Secara teoritis, nilai maksimal lendutan di angka 65.

Secara umum, lendutan itu adalah garis vertikal antara titik terendah dengan garis datar penghubung ujung balok yang melengkung akibat dibebani.

Josia mengatakan, nilai lendutan yang semakin kecil berarti lebih bagus lantaran bentuknya yang semakin kaku.

"Maksimal lendutan 65. Dari hasil uji, ada yang nilainya 59. Ini aman. Semakin angkanya kecil dari maksimal, maka lendutan lebih bagus karena lebih kaku," ujarnya.

Anggota KKJTJ Prof. Bambang Suhendro juga pernah menjelaskan cara dilakukannya uji beban di Jalan Layang MBZ.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, uji beban dilakukan dengan menaikkan 12 unit truk secara bertahap.

Setiap truk memuat pasir sehingga berat masing-masing truk sebesar 30 ton. Sehingga, total berat 12 truk adalah 360 ton.

"Berat satu truk 30 ton. Satu bentang 60 meter itu penuh 12 truk. Tapi memasukkan truk itu bertahap. Tahap pertama empat truk dulu lalu kami ukur respons lendutan dan kami posisikan truk berhenti di tengah" terangnya.

Sebagai pihak yang mendampingi pengujian, Ahli dari KKJTJ Iwan Zarkasi juga menyebutkan, hasil pengujian membuktikan Jalan Layang MBZ bisa dan layak untuk dilewati kendaraan apa saja.

"Meski bukan wewenang kami, tapi kalau memenuhi uji dengan menggunakan 12 truk, berarti sudah memenuhi," kata Iwan.

Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut buka suara terkait hal ini melalui Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Endra menuturkan, prosedur untuk memastikan keselamatan pengguna Jalan Layang MBZ juga telah dilakukan. Termasuk uji beban.

Sebelum dibuka untuk umum, Jalan Layang MBZ sudah diuji kelayakannya secara lengkap.

"Prosedur untuk uji layak fungsi, uji layak operasi kita sudah penuhi semua," sebut Endra yang juga Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan saat ditemui di sela World Water Forum ke-10, Bali, Kamis (23/5/2024).

Penggunaan baja

Dalam penjelasannya, Hendri Taufik mengungkapkan, tidak ada perbedaan biaya konstruksi yang signifikan antara penggunaan baja dengan beton.

Kemudian dari sisi kecepatan pelaksanaan, konstruksi baja lebih cepat dibandingkan dengan konstruksi beton. Di samping itu, konstruksi baja memiliki mutu lebih seragam.

Meskipun biaya pemeliharaan konstruksi beton lebih murah dibandingkan konstruksi baja, namun dengan penggunaan baja mutu tinggi diharapkan biaya pemeliharaan bisa diminimalisasi.

Kepala BPJT periode 2015-2019 Herry Trisaputra Zuna juga menyampaikan soal rencana penggunaan baja dalam konstruksi proyek Jalan Layang MBZ dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Layang MBZ di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Selasa, (25/6/2024).

Herry menerangkan, spesifikasi material baja disebutkan dalam dokumen lelang investasi yang diterbitkan oleh panitia pengadaan lelang.

"Selain itu, perubahan material dari beton menjadi baja menjadi pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang meminta untuk menggunakan produksi dalam negeri, termasuk dalam pemanfaatan baja. Seingat kami waktu itu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sedang mengalami kesulitan, sehingga didorong agar baja dalam negeri tadi dapat dimanfaatkan," terangnya.

Dia juga menjelaskan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Tahun 2015 yang merekomendasikan penggunaan baja untuk jembatan bentang panjang.

Jalan Layang MBZ sendiri menurut Herry termasuk ke dalam kriteria jembatan bentang panjang yang terdapat di perkotaan.

Ahli struktur beton Mudji Irawan menambahkan, perubahan penggunaan material beton menjadi baja tentunya memiliki alasan tersendiri.

Penggunaan baja lebih baik dibandingkan dengan menggunakan beton karena beberapa pertimbangan.

"Selain baja dan beton kekuatannya sama, penyelesaian lebih cepat, dan membutuhkan ruang yang lebih efisien sehingga tetap dapat melayani operasional jalan tol eksisting di bawahnya, serta sudah dilakukan pengujiannya melalui loading test," tutur Mudji.

Ahli lainnya, Prof. Krisna Mochtar berpendapat, adanya perubahan penggunaan material konstruksi dari yang awalnya beton menjadi baja merupakan hal wajar dan tidak ada yang dilanggar, karena perencanaan awal atau basic design masih bersifat kasar.

"Menurut saya hal tersebut merupakan hal wajar dan tidak melanggar apapun, karena basicdesign masih bersifat kasar, apalagi selama proses ada pertimbangan lain seperti soal efisiensi waktu pengerjaan proyeknya. Saya pribadi melihatnya semua sudah sesuai prosedur," tandasnya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/6/2024).

Sementara itu, mantan Direktur Teknik PT JJC Biswanto juga menyebut tidak ada hal yang salah atau kejahatan yang dilakukan terkait perubahan material dari beton ke baja.

Hal tersebut dinilai lumrah dalam proses proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), karena segala sesuatu yang bersifat perencanaan masih dapat berubah di lapangan.

Para ahli sepakat tidak ada pelanggaran dalam hal perubahan material konstruksi proyek Tol MBZ, yang tersaji dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/6/2024).

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Suply Chain Management Yudha Kandita menegaskan, tidak ada pelanggaran dalam hal perubahan penggunaan material dalam proyek pembangunan Jalan Layang MBZ.

"Detail spesifikasi rancang bangun atau Rencana Teknik Akhir (RTA) itu masuk dalam proses design and build, di mana RTA tidak ditentukan di awal. Kriteria desain dan basic design yang digunakan sebagai panduan. Dengan kata lain tidak ada pelanggaran dalam hal perubahan penggunaan material, itu hal yang biasa," ungkap Yudha kepada majelis hakim.

Ahli Hukum Bisnis Universitas Tarumanegara Gunawan Widjaja menambahkan, proyek KPBU prosesnya berbeda dengan pengadaan barang dan jasa konvensional.

"Saya sepakat dengan pernyataan ahli lainnya yang menyebut bahwa ada fleksibilitas dari inovasi design and build atau tidak kaku, itulah alasan mengapa dibuat KPBU agar memberikan ruang kepada pihak kontraktor dalam berinovasi untuk kepentingan proyek itu sendiri," papar Gunawan.

Gunawan juga mempertanyakan kaitan KPBU dengan adanya dugaan kerugian negara yang selama ini menjadi pembahasan.

“Di mana letak kerugian negaranya? Konsep KPBU sendiri itu memberikan keleluasaan kepada swasta. Tidak akan muncul kerugian negara, karena seluruh pembiayaannya sepenuhnya dari swasta itu sendiri, baik equity maupun loan-nya," tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, terminologi kerugian itu harus memunculkan laporan laba rugi.

"Apabila tidak bisa dibuktikan maka tidak ada tindakan melawan hukum," tukas Gunawan.

Dana sindikasi bank

Hendri Taufik menegaskan, Jalan Layang MBZ bukan proyek yang pembangunannya menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) maupun penyertaan modal negara di dalam korporasi PT JJC.

Infrastruktur konektivitas ini dibangun dengan dana dari investasi PT JJC dengan total nilai Rp 16,23 triliun.

Dalam perjanjian, komposisi dari nilai investasi tersebut meliputi 30 persen ekuitas dan 70 persen pinjaman sindikasi bank.

Hal senada juga diungkapkan para ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024), dengan agenda mendengar keterangan para ahli.

Ahli KPBU Koentjahjo Pamboedi menyampaikan, proyek ini bukan merupakan hibah dari pemerintah UEA.

"Boleh saya katakan hanya tukar nama karena nama Presiden Jokowi di UEA sana digunakan sebagai nama jalan, dan saat itu untuk Tol Japek II Elevated belum ada namanya sehingga diberi nama Mohammed Bin Zayed atau MBZ," ujarnya.

Terkait pendanaannya, Koentjahjo menjelaskan, dana pembangunannya sendiri merupakan dana dari para pemegang sahamnya dan dari pinjaman bank.

"KPBU dalam hal ini PT JJC setelah dinyatakan menang lelang diberikan hak konsesi selama 45 tahun mengelola kemudian dikembalikan kepada pemerintah. Karena aset memang milik Pemerintah, hanya saja Badan Usaha yang mengelola," tukasnya.

Sementara Dian Simatupang, ahli keuangan negara menyampaikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam proses pengerjaan proyek MBZ tersebut.

"Pihak pengelola, dalam hal ini PT JJC, tunduk di bawah undang-undang perseroan. Terlebih lagi tidak ada fasilitas negara yang digunakan, jadi tidak ada kerugian negara dalam hal ini," pungkasnya.

Mendagri Pastikan Pilkada Jalan Terus Selama Anggaran Digelontorkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa Pilkada 2024 akan terus berjalan dan tak terganggu, selama pemerintah menggelontorkan anggaran untuk menggelar hajat itu.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

"Ada pertanyaan kemarin apakah pilkada akan jalan segala macam, tetap bisa jalan tidak ada masalah, selagi piti dan fulus itu ada. Itu yang penting," kata Tito dikutip siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam.

"Saya mohon betul rekan gubernur, baik definitif maupun pj, dari data ini tolong di-follow up untuk rapat lanjutan. Kami akan follow up. Tiap bulan kami pasti mengecek. Kita harus yakinkan sesegera mungkin 100 persen. Kalau sudah 100 persen, KPU dan Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kegiatan," ungkap dia.

Pernyataan ini dilontarkan Tito karena realisasi anggaran Pilkada 2024 di wilayah Sumatera masih jauh dari target.

Sebagai informasi, berbeda dengan Pemilu 2024 yang bersumber dari APBN, pendanaan Pilkada 2024 bersumber dari APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

"Ada kepala-kepala daerah yang habis masa jabatan, dan mereka yang habis masa jabatan di tahun 2023 dilempar bolanya (anggaran) kepada pj (penjabat kepala daerah) di tahun 2024. Bola panasnya untuk memenuhi anggaran itu terpaksa dikerjakan oleh PJ dengan melihat turunan dari anggaran yang ada," jelas dia.

Sejak tahun lalu, Kemendagri telah meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran pilkada serentak sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.

Tito menjelaskan, ini merupakan siasat supaya pemerintah daerah (pemda) tak mengalami beban anggaran terlalu besar.

"Karena ada daerah-daerah yang uangnya minim dan hanya mengandalkan dari pemerintah pusat seperti Nias dan daerah-daerah pemekaran baru, PAD-nya (pendapatan asli daerah) kecil," sebut dia.

"Daerah-daerah yang baru mengandalkan dari pemerintah pusat sehingga uangnya sudah habis untuk belanja pegawai dan begitu ada biaya besar untuk pilkada kelabakan," terang Tito.

Namun, faktanya, realisasi minim juga ditemukan di beberapa kota besar.

Untuk Kota Medan, misalnya, Tito menegur Wali Kota Medan yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, lantaran realisasi anggaran Pilkada 2024 bahkan belum mencapai 50 persen.

Eks Kapolri itu mengamini, pemenuhan anggaran untuk Pilkada memang menjadi masalah rumit sejak pilkada sebelumnya.

Ia memberi contoh, pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dia harus rutin berkeliling ke daerah-daerah untuk "menggedor" satu per satu pemda merealisasikan anggaran pilkada yang telah disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Dalam data Kemendagri per 8 Juli 2024, baru 85 dari 164 pemda di Sumatera yang telah 100 persen memenuhi realisasi anggaran Pilkada 2024 untuk KPU setempat.

Sementara itu, masih tersisa 48,2 persen atau 79 pemda lainnya di Sumatera yang belum sepenuhnya merealisasikan anggaran Pilkada 2024 untuk KPU setempat, sehingga masih menyisakan dana untuk dicairkan.

Pada sisi pengawasan, dari data yang sama, baru 78 dari 164 pemda di Sumatera yang telah 100 persen memenuhi realisasi anggaran Pilkada 2024 untuk Bawaslu/Panwaslu setempat.

Sebanyak 86 pemda baru mencairkan sebagian anggaran untuk Bawaslu/Panwaslu, sedangkan 23 pemda se-Provinsi Aceh sama sekali belum meneken NPHD dengan Panwaslu provinsi dan kabupaten/kota.

[POPULER NASIONAL] Pimpinan KPK Pasang Badan Jawab Tantangan Megawati | Kata Bareskrim soal Dugaan Salah Tangkap Pegi Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait tantangan yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri terhadap penyidik lembaga antirasuah Rossa Purbo Bekti, untuk menghadap.

Diketahui penyidik dari institusi Kepolisian berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) tersebut adalah salah satu penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron pada 10 Juni 2024.

Ketua KPK Nawawi Pomolango pasang badan dengan menyebut bahwa telah memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudy Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu agar meminta Rossa tetap memburu Harun Masiku.

"Tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya,” ujar Nawawi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

1. KPK Jawab Megawati yang Tantang Penyidik Menghadap

Kemudian, Nawawi menegaskan bahwa Rossa tidak bekerja sendiri dalam memburu Harun Masiku, tetapi bersama tim.

"Kami pimpinan yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para kasatgas sidik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut bahwa lembaganya tidak membidik pihak tertentu berdasarkan warna politik.

"Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu,” ujar Alex.

Dia menegaskan bahwa KPK tidak pernah melihat aspek politik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagaimana diketahui, Megawati juga sempat menduga bahwa dirinya bakal menjadi target berikutnya setelah pemeriksaan terhadap Hasto.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Pegi Setiawan Menang Praperadilan, Bareskrim Buka Suara soal Dugaan Salah Tangkap

Bareskrim Polri buka suara soal dugaan Pegi Setiawan mengalami salah tangkap. Usai hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi.

Oleh karenanya, terhadap Pegi Setiawan dinyatakan harus bebaskan dari penahanan sebab penetapan tersangkanya oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dinyatakan tidak sah.

Gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, mereka masih mendalami seluruh proses penyidikan dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada," kata kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menurut dia, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil yang mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ujarnya.

Djuhandhani lantas menyebut, Bareskrim Polri tetap melakukan pendampingan atau asistensi terhadap Polda Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eky tersebut.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.