Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy). Hal itu dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu lolos dari pungutan pajak.

"Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin," ucap Anggito.

Selain itu, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim online. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pegawai Pajak untuk mengejar pendapatan dari sektor-sektor digital tersebut.

"Itu kalau dia menang, mendapatkan tambahan penghasilan, nggak kena pajak itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami disampaikan. Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak ter-register, tidak ter-record dan tidak bayar pajak. Nanti yang kayak gitu-gitu kita pikirkan," ungkap Anggito.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku sudah 'dibooking' Presiden Prabowo Subianto dari 6 bulan sebelum pelantikan Kabinet Merah Putih. Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo disebut telah mengumpulkan pakar dari semua universitas ternama termasuk dirinya.

Anggito mengatakan Prabowo sebelumnya telah mengadakan semacam retreat yang umumnya masih orang-orang di luar kabinet. Selain para pakar, tentara dan lulusan akademi militer (akmil) juga dikumpulkan.

"Dulu di Hambalang saya 2-3 hari cari pembicara-pembicara top dunia. Ini kelompok kecil, umumnya masih di luar kabinet semua. Maka saya bilang 6 bulan itu saya betul-betul nggak bisa bergerak karena sudah dibooking sama beliau. Tiket saya itu sudah 10 kali ganti karena begitu pulang suruh balik lagi, pulang suruh balik lagi," ungkap Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Menurut Anggito, ide retreat Kabinet Merah Putih di Magelang sangat luar biasa dan patut ditiru oleh instansi yang mau menggembleng sumber daya manusia (SDM)-nya. Kegiatan itu disebut sebagai 'the military way', tetapi bukan militeristik.

"Jadi retreat di Magelang ini adalah game changer, ini bukan militerisme, tapi military way, cara militer untuk mendisiplinkan dan bonding di antara anggota kabinet. Selama 34 tahun karier, 30 tahun saya belum pernah merasakan bonding di antara anggota kabinet. Jadi ini lah yang membuat hati kita cair," tutur Anggito.

"Karena menurut dia (Prabowo), kelemahan bangsa kita adalah kelemahan dalam disiplin, tanggung jawab dan mengambil keputusan secara berani," tambahnya.

Saat ditunjuk masuk Kabinet Merah Putih oleh Prabowo, Anggito mengaku tidak banyak bertanya terkait alasan dan sebagainya. Menurutnya, hal itu adalah amanah yang harus dijalankan.

"Saya tidak pernah bertanya kenapa saya, why me? I never ask this kind of questions, menurut saya itu silly questions. Jadi kalau kita diberi amanah, jalankan saja amanah itu. Jadi nggak usah ditanyakan, yang penting kita amanah dari Allah dan pimpinan memberi kepercayaan," ucapnya.

Sebagai informasi, Anggito merupakan dosen sekaligus Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Pria kelahiran 1963 itu juga pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan periode 2006-2010.