Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy). Hal itu dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu lolos dari pungutan pajak.

"Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin," ucap Anggito.

Selain itu, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim online. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pegawai Pajak untuk mengejar pendapatan dari sektor-sektor digital tersebut.

"Itu kalau dia menang, mendapatkan tambahan penghasilan, nggak kena pajak itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami disampaikan. Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak ter-register, tidak ter-record dan tidak bayar pajak. Nanti yang kayak gitu-gitu kita pikirkan," ungkap Anggito.

(aid/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penetapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Senin (19/8/2024). Jumlah dukungan terhadap Dharma-Kun diketahui berubah dibandingkan berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua terhadap pasangan itu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon persorangan pada Senin (19/8/2024). Masukan itu tak lain terkait pencatutan KTP warga menjadi pendukung Dharma-Kun.

"Dalam rapat pleno ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Ia menyebutkan, Bawaslu menerima total 401 pengaduan pencatutan KTP menjadi data dukungan kepada Dharma-Kun. Dari total 401 data itu, sebanyak 167 di antaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual yang telah dilakukan. Sementara itu, terdapat 234 data yang statusnya memenuhi syarat (MS).

Di luar itu, berdasarkan pengaduan yang diterima Help Desk KPU Provinsi DKI Jakarta, terdapat 249 data yang masuk terkait pencatutan KTP. Dari data itu, sebanyak 80 data sudah berstatus TMS dan 169 data berstatus MS.

Dody mengatakan, total ada 650 warga yang memberikan pengaduan, baik ke Bawaslu maupun KPU, terkait dengan pencatutan KTP menjadi pendukung Dharma-Kun. Dari total data itu, 247 data berstatus TMS dan 403 data berstatus MS.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan perbaikan terhadap 403 data yang semula berstatus MS menjadi TMS. Alhasil, dilakukan pengurangan dari total data pendukung Dharma-Kun yang sudah ditetapkan dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual kedua sebanyak 677.468 dukungan menjadi 677.065 dukungan.

Dody menjelaskan, pada verifikasi faktual pertama, sebangak 183.001 dukungan terhadap Dharma-Kun hasil verifikasi administrasi dinyatakan MS dan 538.220 tidak MS. Sementara pada hasi verifikasi faktual kedua yang telah dikoreksi terdapat 494.064 dukungan MS dan 332.702 dukungan TMS.

"Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922," kata Dody.

Dengan dukungan yang diperoleh itu, Dharma-Kun tetap mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta adalah mengumpulkan dukungan sebanyak 618.968 KTP warga.

Sementara itu, bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Dharma Pongrekun mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu merupakan rencana Tuhan untuknya dan warga DKI Jakarta.

"Puji syukur, alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh sampai ke titik ini, semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta," kata dia.

Jakarta: Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia (UI) sudah mendengar isu ada peserta yang memanfaatkan joki hingga artificial intelligence (AI) untuk lolos SIMAK UI. UI mempunyai sistem penilaian khusus untuk mencegah kecurangan tersebut.

"Dalam menyelenggarakan seleksi mandiri, UI mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat kemungkinan terjadinya ketidakjujuran ini," dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan UI, Selasa, 16 Juli 2024.

Salah satu mekanisme antisipatif yang diterapkan adalah penggunaan gabungan skor UTBK dan skor SIMAK (50 persen skor UTBK dan 50 persen skor SIMAK) dalam penentuan kelulusan seseorang melalui jalur seleksi mandiri untuk Kelas Reguler.
UI juga memperhatikan kewajaran dan konsistensi skor yang diperoleh seorang peserta seleksi pada saat mengikuti UTBK dan pada saat mengikuti SIMAK. Selain itu, UI juga memiliki mekanisme untuk meminimalkan potensi kecurangan oleh peserta ujian dalam mengikuti SIMAK.

SIMAK UI untuk Kelas Khusus Internasional (KKI) juga tak luput dari kecurangan. Beredar di sosial media, peserta lulus ujian tulis Fakultas Kedokteran dengan memanfaatkan AI.

"Dalam hal seleksi mandiri Kelas Khusus Internasional FKUI, mereka yang dinyatakan lulus Ujian Tulis SIMAK UI, harus mengikuti 2 tes berikutnya, yaitu MMPI dan MMI," jelas UI.

Dengan tahapan tes seperti ini, lazim terjadi ketika seorang peserta dengan skor SIMAK Online tinggi akhirnya tidak lulus. Sebab, hasil tes MMPI dan MMI yang tidak baik atau kalah baik dibandingkan dengan peserta lain.

UI meminta masyarakat yang menemukan atau mengetahui oknum yang melakukan atau mencoba melakukan segala bentuk ketidakjujuran dan kecurangan, dapat melaporkannya secara resmi kepada UI untuk ditindaklanjuti. UI akan mengambil tindakan yang sesuai jika terbukti melakukan ketidakjujuran atau kecurangan.

Pengumuman hasil SIMAK UI untuk Program Sarjana dan Vokasi Reguler akan diumumkan pada 26 Juli 2024. UI memastikan akan bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan masyarakat dengan secara teguh menerapkan 9 Nilai UI yang di antaranya adalah Kejujuran dan Ketepercayaan.

Baca juga: Pendidikan Dokter, Prodi dengan Persaingan Terketat di SIMAK UI 2023

(REN)