Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

“Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

“Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat program cetak sawah sebanyak 3 juta hektare di Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan siang tadi.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

"Kita drainasenya kita perbaiki, airnya kita alirkan sehingga lahan-lahan itu bisa tertanami misalnya," katanya melanjutkan.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

JAKARTA, investor.id–Kementerian Pertanian (Kementan) menempuh dua jurus, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi, guna mewujudkan swasembada pangan nasional, utamanya beras, pada 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat. Untuk strategi ekstensifikasi atau perluasan lahan, Kementan akan mencetak 3 juta hektare (ha) sawah baru secara bertahap di 2024-2029. Cetak sawah segera dimulai di Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 150 ribu ha.  

Dalam Cetak Biru (Blueprint) Kementan 2024-2029, akibat adanya tantangan krisis pangan, krisis energi, dan perubahan iklim, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) 2023 hanya 0,18% (year-on-year/yoy).

Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian RI (Wamentan), Sudaryono dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Ia menjelaskan program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tak bisa bergantung pada impor pangan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

"Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," sambungnya.

Sudaryono juga menyampaikan program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ungkap pria yang berasal dari keluarga petani tersebut.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Pemerintah saat ini juga menargetkan cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan," terang Sudaryono.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks.

Menlu Ungkap Rencana Kerja Sama Ketahanan Pangan RI-Vietnam

Menlu Ungkap Rencana Kerja Sama Ketahanan Pangan RI-Vietnam