Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat mempercepat pengusutan perkara pencucian uang, yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Salah satu cara, dengan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO), mengingat aksi itu sudah mangkir lebih dari dua kali dari panggilan penyidik.

"Sesuai dengan KUHAP, apabila tiga kali mangkir bisa dilakukan jemput paksa. Di mana, tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime," kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago melalui keterangan tertulis, Minggu, 15 September 2024.

Jemput paksa menjadi salah satu opsi, karena keterangan David Glen dinilai dibutuhkan. Namun, Glen terus mangkir.
Senada, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengamini opsi itu. Karena, saksi mangkir lebih dari dua kali.

“Ya KPK sudah bisa menjemput paksa pihak-pihak yang terlibat, tetapi tidak datang 2 kali panggilan," ucap Fickar.

KPK mempertimbangkan menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos David Glen Oei (DGO) dalam kasus dugaan pencucian uang Abdul Gani Kasuba. Opsi itu mau dipanggil karena saksi itu mangkir dua kali saat dipanggil penyidik.

“(Saksi DGO) sedang dipertimbangkan (penjemputan paksa),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin, 9 September 2024.

David sebelumnya mangkir dengan dalih sakit saat keterangannya dibutuhkan KPK sebagai saksi dalam kasus pencucian uang ini, beberapa waktu lalu. Penyidik sudah memanggilnya lagi, namun, bos Mineral Trobos itu tetap tidak mau hadir.

“Sudah pernah dijadwalkan lagi, tapi tidak hadir,” ucap Tessa.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perizinan tambang di Maluku Utara (Malut) saat memeriksa dua saksi di kasus pencucian uang dan penerimaan gratifikasi mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba. Penyidik memeriksa pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin, 1 Agustus 2024.

“Untuk (saksi) C dan L, penyidik mendalami perihal perizinan tambah di Maluku Utara,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024.

Tessa sejatinya cuma mau membeberkan inisial para saksi. Namun, berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, dua orang yang diperiksa yakni Koordinator Pengelolaan Wilayan Minerba Direktorat Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin dan Analis Wilayah Pertambangan Kementerian ESDM Luthfan Harisan Jihadi.
KPK juga memeriksa dua saksi lain terkait kasus ini kemarin. Mereka, kata Tessa, yakni wiraswasta berinisial AM dan CEO PT Nusa Halmahera Mineral HR atau Haji Robert, berdasarkan pantauan di lokasi. Dua orang itu diminta menjelaskan penerimaan gratifiaksi Abdul Gani.

“Untuk AM dan HR, penyidik mendalami terkait gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan AGK (Abdul Gani Kasuba),” ujar Tessa.
Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

KPK enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, dan mantan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif.

"Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan pada tiga kantor milik swasta yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara serta dua rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan video, Senin, 29 Juli 2024.

Penggeledahan dilakukan pada 25-26 Juli 2024. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait pengajuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Malut.

"Penyidik mendapatkan beberapa dokumen surat dan catatan, serta barang bukti elektronik dan print out. Barang bukti elektronik yang menurut penyidik ada kaitan dengan dugaan pengurusan WIUP di Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka," jelas Tessa.
KPK akan mendalami temuan tersebut. Lalu, mengklarifikasi ke pihak terkait. Abdul Gani menjadi tersangka atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Buli Mineralindo Utama Setyo Mardanus. Pemeriksaan pada Selasa, 23 Juli 2024 itu terkait kasus dugaan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

“SM (Setyo Mardanus) yang bersangkutan (diperiksa) terkait dengan usaha tambang yang bersangkutan di Malut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Tessa enggan memberikan informasi mendetail soal kaitan usaha tambang Setyo dengan kasus pencucian uang Abdul Gani. Penyidik masih mendalami keterlibatannya.
“Keterlibatannya bagaimana keterlibatannya masih didalami penyidik,” ujar Tessa.

Setyo merupakan orang yang mengurusi sejumlah perusahaan tambang di Malut. Selain PT Buli Mineralindo Utama, dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Buli Berlian Nusantara, Komisaris PT Duta Halmahera Mineral, Direktur PT Karya Bersama Mineral, dan Komisaris Berkarya Bersama Halmahera.

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ADN)