SURABAYA - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur menjadi jembatan bagi kaum tuna rungu.

Harapan itu disampaikan Adhy saat menyaksikan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2023 - 2028 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/11/2024).

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Nomor 093/SK D6pp Gerkatin-X/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023. Terdapat 12 anggota Gerkatin Jawa Timur yang dilantik yang di antaranya adalah Maskurun sebagai Ketua DPD Gerkatin Jatim, Muhammad Rizal Jahya sebagai Wakil Ketua, Fathan Abiyoto Kurniawan sebagai Sekretaris, serta Sapto Pramono Wardoyo sebagai Bendahara.


Pj. Gubernur Adhy mengatakan, ini adalah kali pertama organisasi tuna rungu tersebut mengadakan pengukuhan di Grahadi. Sehingga, dirinya menyambut hangat kedatangan para anggota Gerkatin.

"Komunitas ini penting bagi kami untuk kesejahteraan tunarungu. Maka kami persilakan karena yang paling penting kami ingin mereka merasa sebagai komunitas atau organisasi yang diakui," katanya. ?Semua kita ini sama, berikan kesempatan yang sama,? ujarnya.

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dirinya memiliki harapan besar terhadap Gerkatin. Sehingga, organisasi ini bisa menjadi wadah dan pendukung kaum tuna rungu di Jawa Timur. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program Sahabat Disabilitas Tuli (Sobat Dili) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di mana, mereka memberdayakan penyandang tuna rungu di Jawa Timur melalui berbagai aktivitas seperti edukasi Al-Qur'an.

"Harapan saya besar agar Gerkatin bisa menjadi jembatan yang menjadi media untuk memenuhi kebutuhan para kaum tuna rungu di Jawa Timur. Terutama komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat secara umum," tuturnya.

Hal ini menurut Pj. Gubernur Adhy sangat penting sebagai bentuk implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Bisabilitas. Yang menitikberatkan pada bagaimana mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu, dalam sisi ketenagakerjaan, Adhy mengatakan bahwa di Jawa Timur telah memenuhi peraturan yang mengalokasikan satu persen lowongan untuk kaum penyandang disabilitas. Hanya saja, masih harus banyak ruang untuk perbaikan ke depannya.

"Ini memang sudah terpenuhi. Tetapi jumlah populasi kita akan terus bertambah, sehingga proporsional lowongan untuk disabilitas ini juga perlu bertambah. Beberapa usaha yang sudah kita lakukan antara lain memberikan penghargaan bagi para pengusaha, UMKM, maupun perusahaan yang merekrut pekerja disabilitas. Jadi mereka kita berikan apresiasi," tuturnya.

Menurut Adhy, sebetulnya produktivitas penyandang disabilitas sama, sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu Adhy ingin bursa tenaga kerja memberikan kuota yang cukup untuk para kaum disabilitas.

Sementara itu, Ketua DPD Gerkatin Jatim Maskurun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemprov Jawa Timur. Terlebih atas fasilitas yang disediakan untuk pengukuhan para pengurus yang baru.

"Terima kasih banyak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kesempatan untuk pengukuhan di Grahadi ini adalah yang sudah kami impikan dan kami usahakan. Semoga kita bisa terus semangat dan semakin maju," katanya dengan menggunakan bahasa isyarat.

Ke depan, lanjut Maskurun, Gerkatin akan berupaya untuk mewujudkan DPD di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk sekarang ini, telah ada Gerkatin telah ada di 26 kabupaten/kota sehingga masih dibutuhkan perwujudan di 12 kota lainnya.

"Semoga apa yang kami lakukan bisa mewujudkan generasi-generasi disabilitas tuli yang bisa aktif, dan menjadi orang-orang yang selalu tangguh serta menjalankan perintah Allah," ujarnya berharap.

SURABAYA, iNews.id - Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono merespons pelemparan batu oleh orang tak dikenal (OTK) ke Bus Trans Jatim Koridor V Surabaya-Bangkalan. Kaca bus retak usai dilempari batu saat melintas di jalan akses Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Minggu (6/10/2024)pukul 07.21 WIB.

Kejadian ini terekam video hingga viral di media sosial. Awalnya bus Trans Jatim Koridor V yang baru diresmikan pada 30 September lalu dengan melayani rute Terminal Purabaya-Terminal Bangkalan sedang melaju dengan penumpang cukup banyak. Tiba-tiba bus dilempar batu oleh OTK dari sisi kiri hingga salah satu kaca retak.

Adhy Karyono menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyebut keberadaan Bus Trans Jatim Koridor V diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Bangkalan di bidang transportasi. Bahkan, dari evaluasi minggu pertama, trayek ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

"Kami mengimbau sama-sama saling menjaga jalannya transportasi bus dan mohon kepada pelaku tidak diulangi lah," ujar Adhy saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/10/2024).

Adhy juga meminta Pj Bupati Bangkalan bersama tim untuk turun ke bawah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas yang ada. Karena itu, mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) itu menegaskan, tidak akan mengubah bus dengan menambah pengaman seperti rangkaian besi untuk melindungi kaca.

"Kami sudah memberi yang terbaik, masa terus begitu. Kami kembalikan ke masyarakat Madura sekitar jalurnya untuk sama-sama mengamankan dengan memberi imbauan," katanya.

Terkait insiden pelemparan, Adhy mengatakan belum mengambil langkah hukum karena lebih mengedepankan upaya persuasif. Namun dia menegaskan, apabila terjadi lagi akan menempuh langkah hukum.

"Untuk saat ini kami tidak mengambil langkah hukum. Saya mengimbau pada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini," katanya.

Sementara itu, menurut Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie mengatakan, aksi vandalisme ini dilakukan oleh orang yang tak suka jika Kabupaten Bangkalan maju dan berkembang. Untuk itu, dia meminta kepada pelaku agar segera menyerahkan diri.

"Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika ada oknum-oknum, baik dari luar atau  dalam Bangkalan yang kira-kira terindikasi ingin melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan tolong dikasih tahu," ujar Arief melalui Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan.

Editor: Donald Karouw

MALANG, iNews.id - Iwan Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lebak dilantik sebagai Pj Wali Kota Malang. Dia menggantikan Wahyu Hidayat yang mundur dari jabatan karena akan maju Pilkada 2024 di Kota Malang.

Pelantikan pengganti Pj Wali Kota Malang ini dipimpin Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Sabtu (10/8/2024) malam. Baik Wahyu dan Iwan, keduanya baru saja mencatatkan prestasi yang sama yakni mendapat apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai pj kepala daerah dengan kinerja terbaik beberapa waktu lalu.

Wahyu Hidayat mengucapkan selamat atas pelantikan Pj Wali Kota Malang yang baru Iwan Kurniawan. Wahyu berharap bisa segera menyesuaikan dan melanjutkan program-program kerja di tahun 2024.

"Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Iwan atas pelantikan pada hari ini, tentu harapannya bisa segera lari menyelesaikan program-program kerja tahun 2024. Ini yang terpenting bisa segera menyesuaikan dan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Malang," ujar Wahyu Hidayat, Mnggu (11/8/2024)

Sejalan dengan yang disampaikan Wahyu Hidayat, Iwan Kurniawan mengucapkan syukur atas amanah yang diberikan sekaligus menjadikan tanggung jawab ini sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik.

Dia mengatakan tanggung jawab ini tidak terlepas dari kontribusi Kota Malang dalam menyukseskan program strategis nasional seperti stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem.

"Syukur alhamdulillah ini menjadi amanah yang harus saya jalankan, ini sebagai anugerah sekaligus pekerjaan rumah yang harus bisa ditangani dengan baik. Amanah ini tentu tidak lepas dari kontribusi Kota Malang dalam mendukung prioritas Pemerintah pusat seperti inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Iwan Kurniawan.

Iwan mengaku akan melanjutkan program-program prioritas yang sudah berjalan di Kota Malang. Mantan Pj Bupati Lebak ini juga berharap dapat bersinergi dengan kepala perangkat daerah dan Forkopimda untuk dapat meningkatkan pencapaian dan prestasi yang sudah diraih.

"Berbekal pengalaman, saya akan melanjutkan apa-apa yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, dan saya berharap apa yang sudah diraih ini dapat terus meningkat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semoga bisa bersinergi dengan Pak Sekda dan seluruh jajaran serta Forkopimda agar Kota Malang lebih maju dan sejahtera," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Surabaya: Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menurunkan kemiskinan di wilayahnya makin menunjukkan hasil positif. Terbaru, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Provinsi Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, atau mengalami penurunan 0,56 persen dibandingkan periode Maret 2023 di angka 10,35 persen.

Tren penurunan kemiskinan di Jatim patut diapresiasi. Sebab, untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di provinsi tersebut berada di bawah 10 persen atau berada di angka satu digit.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengaku gembira melihat penurunan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga di level desa/keluarah yang sudah bekerja keras mengurangi kemiskinan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat tinggi, dan ini merupakan kerja keras dan akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah ini terjadi," ujar Adhy.

Adhy membeberkan kunci keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Dijelaskan, ada tiga strategi yang diterapkan Pemprov Jatim. Pertama yaitu dengan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

"Banyak bantuan sosial yang kami upayakan, ada PKH Plus, ada bantuan pangan, ada juga bantuan pangan plus, kemudian ada bantuan asistensi sosial yang kita berikan pada disabilitas. Termasuk bagaimana kita memberikan bantuan operasional pendidikan, tambahan dari BOS, kemudian Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (BIAKESMASKIN), dan bantuan dari Pemerintah pusat melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)," jelas Adhy.

Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai macam bantuan. Baik berupa pemberdayaan ekonomi yang sifatnya langsung, kemudian pemberian modal, serta kemudahan akses untuk bisa melakukan kewirausahaan.

Baca juga: Penurunan Tertinggi Nasional, Jatim Cetak Sejarah Pertama Kali Angka Kemiskinan Tembus 1 Digit

"Intervensi yang kami berikan berupa Bantuan Usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), dan lain sebagainya," ungkap Adhy.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah dengan cara mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Khususnya, dengan memperhatikan lingkungannya, mulai dari lingkungan kesehatan dan lingkungan rumah. Salah satu upaya yang dilakukan lewat Rehabilitasi rumah tidak layah huni (Rutilahu) melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Melalui ketiga strategi yang kita lakukan, alhamdulillah per Maret 2024 mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional," kata Adhy.

Upaya Pemprov Jatim hadapi tantangan tangani kemiskinan

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Terlepas dari pencapaian dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya, Adhy pun mengaku banyak tantangan yang dihadapi Pemprov Jatim. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menangani permasalahan wilayah Jatim yang begitu luas dengan memiliki 38 kabupaten dan kota.

Menurutnya, ini menjadi tantangan besar karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan berbeda. Mulai dari yang kronis, sedang, hingga rendah.

"Yang kedua, persoalannya adalah ketersediaan data yang akurat. Karena ini membuat kita kurang efisien dalam penganggaran. Untuk itu kita masih memerlukan beberapa data. Selain DTKS sebetulnya, insya Allah ada data Regsosek yang sudah cukup yang kita bisa olah. Maka kalau ini bisa selesai, sebetulnya tantangan itu semakin berkurang," kata Adhy.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatur APBD Pemprov Jatim untuk ketersediaan jumlah bantuan sosial di Jatim. Ini penting karena support dalam APBD sangat dibutuhkan baik untuk perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

“Kami ingin sebanyak-banyaknya bisa teranggarkan. Tapi tentu ada keterbatasan, baik Dana Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim. Memang seharusnya memerlukan minimal 3 kali APBD, baru kita bisa menyelesaikan dengan cepat," jelas dia.

Adhy Karyono jelaskan strategi dan tantangan turunkan angka kemiskinan di Jatim. (Foto: Dok. Pemprov Jatim)

Pada kesempatan itu, Adhy juga menjelaskan pentingnya mengatur dan memiliki program-program agar penanganan kemiskinan di Jatim bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan, program harus memiliki target yang terarah.

"Jadi semua program harus targeted. Dimana ketersediaan data dengan multi program yang dibutuhkan harus termapping dengan jelas," ungkap Adhy.

Lebih jauh ia menjelaskan, program harus terintegrasi. Jadi masing-masing program harus saling mendukung dengan satu data yang memang dibutuhkan. Misalnya berbasis keluarga, jadi jika keluarga itu miskin akan didata terkait jenjang pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, yang paling akan membuat nendang sebetulnya adalah terintegrasi dengan baik antara pusat, program-program provinsi dan kebupatan, dan saling simultan," kata dia.

Adhy juga menilai ketersediaan data warga yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari rencana khusus yang dirancang Pemprov Jatim.

"Kami berharap Satu Data Jawa Timur yang ada sekarang bisa di-integrasikan dengan database yang lebih luas lagi. Termasuk data yang lain, DTKS, data depodik, dan data-data lainnya, sehingga bisa ditentukan targetnya. Insha Allah pada tahun 2025, dengan data-data tersebut kita akan betul-betul bisa memetakan yang prioritas, dan mana kewajiban provinsi. Jadi, dengan memanfaatkan cross-cutting issue dari data tersebut, maka strategi program penolongan kemiskinan akan bisa dilaksanakan. Dengan lebih cepat," jelas Adhy.

(KIE)