Bisnis.com, PADANG — Sebanyak 1.656 masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sumatra Barat menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persoalan dominan tentang pinjaman online atau pinjol.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan 1.656 layanan dari masyarakat itu terdiri dari 159 pengaduan, 270 pemberian informasi dan 1.230 pertanyaan, dan sebanyak 649 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh OJK.

"Entitas yang dimaksud diantaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (9/8/2024).

Roni menyebutkan persoalan pinjol memang sudah menjadi hal yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat, tidak hanya di Sumbar, berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi hal yang serupa.

Menurutnya dengan adanya layanan di APPK OJK itu, telah menunjukan kesadaran masyarakat saat hendak melakukan kesepakatan pinjaman melalui sistem online itu.

"Pinjol ini memang lagi banyak, bahkan iklannya banyak muncul di media sosial. Namun, tidak semuanya legal, banyak juga yang ilegal atau tidak berizin. Nah, soal izin atau tidak ini yang cukup banyak ditanyakan masyarakat," ujarnya.

Dikatakannya adanya cara masyarakat untuk memastikan aman atau tidak sebelum melakukan kesepakatan pinjaman dana dengan pinjol itu, artinya masyarakat telah memahami dan memiliki literasi yang bagus.

Hal tersebut seiring cukup intensnya OJK melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat. Posisi Mei 2024, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 17 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta kepada masyarakat umum, UMKM dan pelajar.

"Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada aktivitas keuangan ilegal," jelasnya.

Dia berharap bila ada masyarakat yang masih ragu soal legalitas sebuah usaha pinjol tersebut, sebaiknya bertanya ke OJK melalui layanan APPK.

Roni menyatakan melihat data sampai dengan 31 Mei 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK sebanyak 100 perusahaan.

"OJK menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK," imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perilaku petugas penagihan utang masih menjadi sorotan dalam industri keuangan perbankan hingga leasing. Termasuk perilaku petugas penagihan atau debt collector industri pinjaman online (pinjol).

Otoritas Jasa Keuangan misalnya mencatat menerima 160 pengaduan terkait layanan Spaylater dari 1 Januari hingga 26 Juli 2024. Aduan ini terutama berfokus pada perilaku petugas penagihan dan masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK menyebut penanganan perilaku petugas penagihan telah menjadi fokus regulator.

"OJK telah memerintahkan beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) penyedia produk kredit atau pembiayaan untuk mereviu dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan," kata Friderica atau lebih dikenal dengan Kiki, dikutip Kamis (8/8/2024).

Dia menjelaskan, dalam penanganan perilaku petugas penagihan juga dilakukan langkah-langkah melalui pendekatan preventif dan pengaturan ketentuan. Menurutnya, regulasi terkait proses penagihan mengacu kepada Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan tersebut meliputi penagihan harus diawali dengan surat peringatan, dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang memiliki sertifikasi di bidang penagihan dengan tanggung jawab penuh pada pihak PUJK, serta harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan, tidak mengganggu konsumen secara terus-menerus, dan dilakukan hanya pada hari Senin hingga Sabtu antara pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat.

OJK juga telah memerintahkan perusahaan pembiayaan untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait perilaku petugas penagihan dengan cara menyelesaikan setiap pengaduan sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Termasuk memberikan pelatihan kepada petugas penagihan ataupun pihak ketiga yang melakukan penagihan.

Untuk memitigasi pengaduan terhadap petugas penagihan, termasuk yang terkait dengan Spaylater, OJK telah memerintahkan PUJK untuk mereview dokumen kebijakan dan prosedur penagihan. Jika ditemukan pelanggaran, OJK akan mengenakan sanksi administratif dan memerintahkan perbaikan kebijakan dan mekanisme penagihan.

"Apabila ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku petugas penagihan yg tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, OJK dengan tegas akan mengenakan sanksi adaminsitratif maupun memberikan perintah kepada PUJK untuk memperbaiki kebijakan dan atau mekanisme penagihan yang dilakukan sehingga kejadian terkait perilaku pertugas penagihan yang tidak sesuai ketentuan tidak terulang kembali," katanya.

Dia juga menjelaskan OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Langkah preventif ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian yang tidak perlu.

Ratusan Pengaduan Terkait Perilaku Debt Collector

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.
Dalam pernyataan sebelumnya, Kiki mencatat sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal perilaku debt collector.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki baru-baru ini (9/7/2024).
Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

Bisnis.com, MALANG — Permintaan layanan konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini didominasi masalah perbankan, yakni mencapai 389 pengaduan. Sementara itu, masalah terbanyak yang diadukan seputar penipuan.

Kepala Kantor OJK Malang Biger A. Maghribi menjelaskan bahwa sampai 31 Juli 2024, OJK telah menerima 992 permintaan layanan konsumen. Topik layanan terbanyak masih terkait dengan penipuan (10,18%), permasalahan agunan (6,86%), dan kesulitan melakukan pelunasan dipercepat (6,25%).

Adapun, 389 pengaduan merupakan masalah perbankan, 227 pengaduan terkait industri financial technology atau fintech, 188 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 12 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan instansi lainnya yang tidak di bawah pengawasan OJK seperti koperasi dan e-commerce.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 148 pengaduan," ujar Biger, Rabu (7/8/2024).

Sebanyak 19,59% konsumen yang menyampaikan pengaduan tersebut, kata dia, mengeluhkan pinjaman yang cair tanpa adanya pengajuan kredit. Lalu, 18,24% konsumen mengalami penipuan, dan 14,86% mengeluhkan perilaku penagihan yang disertai dengan teror dan intimidasi.

Menurutnya, OJK bersama dengan 15 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 8.271 pinjaman online atau pinjol ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024.

OJK menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal, seperti memberikan tawaran return tinggi yang tidak logis, segera laporkan ke Satgas PASTI melalui email [email protected].

Berantas Pencucian Uang dan Judi Online

Dia menegaskan pula, OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online; meminta bank melakukan enhance due diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurutnya, OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktik jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Dia menegaskan pula, OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait.

OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyarakat.

Di sisi lain, kata diam OJK kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

“Hasil ini justru positif karena jarak antara literasi dan inklusi tidak terpaut terlalu jauh sehingga mengindikasikan masyarakat betul-betul mengerti produk lembaga hjasa keuangan yang mereka manfaatkan,” ucapnya.

Sejak 1 Januari s.d. 31 Juli 2024, dia menegaskan, OJK telah melaksanakan 64 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 15.938 orang peserta. Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 31 Juli 2024 belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

Aduan sektor fintech mencatatkan angka paling besar, disusul oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024, OJK menerima pengaduan entitas illegal sebanyak 10.104 pengaduan. Aduan pinjaman online (pinjol) ilegal mencatatkan jumlah paling besar, yaitu sebanyak 9.596 pengaduan.

Sementara, pengaduan investasi ilegal tercatat sebanyak 508 pengaduan. Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan OJK juga telah memberikan sanksi dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Pada periode 1 Januari s.d 25 Juli 2025 OJK memberikan sanksi 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 PUJK; 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK; dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

"Selain itu, pada tahun 2024 [per 25 Juli 2024] terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110.263.395.457," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pengawasan perilaku perusahaan jasa keuangan (market conduct) OJK juga melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK dan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp390.000.000 kepada 4 PUJK.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menerima ratusan pengaduan masyarakat terhadap layanan dan produk industri jasa keuangan di wilayah itu, paling banyak dari sektor perbankan hingga leasing atau pembiayaan.

Kepala OJK Riau Triyoga Laksito mengatakan setiap tahun pihaknya selalu menerima berbagai laporan masyarakat yang mencakup permasalahan perbankan, asuransi dan leasing, serta pasar modal.

"Hingga saat ini ada sebanyak 234 pengaduan masyarakat yang sudah kami terima, dengan masalah beragam seperti perbankan mencapai 46,58%, asuransi dan leasing sebesar 43,59%, serta pasar modal sebesar 9,83%," ujarnya, Rabu (31/7/2024).

Dia menyebutkan bila ada keluhan atau laporan yang ingin disampaikan, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Penanganan Pengaduan Konsumen.

Nantinya pengaduan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Kemudian masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor OJK Riau di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

Sementara itu Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Rio Murphi mengatakan selain menangani pengaduan, OJK Riau juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan konsumen. Hingga akhir Juni lalu, OJK Riau telah mengadakan 28 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diikuti oleh 5.547 peserta.

Pihaknya juga menyoroti praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang mengganggu stabilitas keuangan. Menurut data OJK, sebanyak 8.721 pinjaman online ilegal dan 56.065 rekening judi online telah dibekukan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal dan praktik judi online yang bisa merugikan secara finansial," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima ratusan pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK telah menemukan sebanyak 411 pengaduan terkait hal tersebut.

Indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen tersebut terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelas Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam jawaban tertulis Selasa (9/7/2024).

Terkait dengan aduan tersebut, OJK pun senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Kiki melanjutkan, dalam beberapa waktu yang lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, tetapi bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

"Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya adalah petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi namun telah melakukan penagihan, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan [lebih dari jam 20.00 malam], dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman," jelas Kiki.

Hal itu pun telah menjadi perhatian regulator dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector, baik internal maupun eksternal. Lebih jauh, Kiki menambahkan, melalui pengenaan sanksi ini OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya POJK 22 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan," tutup Kiki.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 5.000 lebih pengaduan masyarakat terkait fintech, yang juga mencakup industri P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech. Dari ribuan aduan ini, OJK mencatat terdapat 5 jenis permasalahan terbesar.

"Yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan/keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga/denda/pinalti," ujarnya dalam jawaban tertulis, Selasa (9/7/2024).

Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

Tak hanya itu, sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK menemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya perilaku petugas penagihan, di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelasnya.

OJK pun, lanjut Kiki, senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.